MERDEKAPOST.COM

Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Menuai Polemik dan Kekecewaan

Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM)

Merdekapost.com | Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian anggaran dan upaya menyeragamkan waktu pengangkatan ASN secara nasional. (12/03/2025)

Menteri PAN-RB menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola ASN yang lebih optimal, serta menghindari ketimpangan dalam distribusi pegawai di berbagai instansi. "Kami ingin memastikan bahwa proses pengangkatan ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi yang efisien," ujar Menteri PAN-RB dalam konferensi pers.

Namun, keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Ia menilai penundaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat jika secara administratif telah rampung dan instansi terkait telah siap menggaji pegawai baru. “Jika proses administrasi hampir selesai dan instansi sudah siap, maka pengangkatan sebaiknya tetap dilakukan secara bertahap sesuai jadwal awal,” tegasnya.

1,3 Juta Calon ASN Jadi Korban Ketidakpastian

Keputusan pemerintah ini berdampak langsung pada 179 ribu CPNS dan 1,2 juta PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi. Mereka kini menghadapi ketidakpastian masa depan akibat kebijakan yang dinilai tidak adaptif dan minim mitigasi.

“Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap nasib jutaan calon ASN yang telah melalui proses seleksi ketat. Ini bukan sekadar penundaan, tapi bentuk pengingkaran komitmen,” ungkap Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM).

Menurutnya, aksi #SaveCASN yang mulai menggema di media sosial adalah bentuk protes atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Beberapa alasan utama yang dikemukakan para calon ASN antara lain:

Kehilangan pekerjaan: Banyak calon ASN telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus seleksi.

Ketidakpastian masa depan: Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan bisa berubah sewaktu-waktu, termasuk kemungkinan hasil kelulusan yang tidak dihormati.

Kerugian finansial: Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi, mulai dari transportasi hingga administrasi, menjadi beban tambahan akibat ketidakpastian ini.

Kebijakan Bertentangan dengan UU ASN

Keputusan penundaan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur bahwa pengangkatan ASN dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi mitigasi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Tuntutan: Segera Laksanakan Pengangkatan ASN Sesuai Jadwal Awal

BBM sebagai organisasi kepemudaan menekankan pentingnya pengangkatan ASN sesuai jadwal awal demi mendukung komitmen pemerintah dalam Astacita No. 7 (Pemberantasan Kemiskinan) dan No. 11 (Peluang Kerja yang Luas dan Berkeadilan).

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib para calon ASN. Penundaan ini harus segera dievaluasi, dan pengangkatan ASN harus dilakukan sesuai jadwal demi kepastian hukum dan keadilan sosial,” pungkas Elva Novianti.

Sementara itu, aksi protes dari para calon ASN terus berlangsung, baik di media sosial maupun dalam bentuk audiensi ke berbagai lembaga terkait. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Apakah pemerintah akan mendengar aspirasi para calon ASN, atau tetap bergeming dengan kebijakan yang dinilai sepihak?. (rdp)

Kades Kota Harapan, M Tandri Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 2025

Merdekapost.com - Kepala Desa Kota Harapan, M Tandri Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Wabup Murison: Kita ingin Pastikan Setiap Anak Kerinci Dapat Pendidikan yang Layak

Wabup Murison: Kita ingin Pastikan Setiap Anak Kerinci Dapat Pendidikan yang Layak dan berkulaitas. (ist)

KERINCI, MERDEKAPOST – Wakil Bupati Kerinci, Murison, memimpin apel di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Selasa (11/03/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Murison menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

“Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen penuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraan mereka,” ujar Murison di hadapan jajaran pegawai Dinas Pendidikan.

Murison juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam sistem pendidikan di Kerinci.

Darurat Sampah Sungai Penuh Jadi PR Berat Alfin-Azhar

“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kerinci mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi atau minimnya akses pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. “Saya minta seluruh tenaga pendidik dan jajaran di Dinas Pendidikan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” tegasnya.

Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, Murison optimis bahwa Kabupaten Kerinci dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang siap bersaing di era global.(*)

Dikukuhkan Sebagai Ketua TP PKK Kerinci, Berikut Profil Singkat Novra Wenti Monadi

Jambi, Merdekapost – Novra Wenti Monadi, SE secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK, Ketua Tim Posyandu, dan Ketua Dekrenasda Kabupaten Kerinci. Dia bersama 10 istri kepala daerah lainnya dilantik oleh Hesnidar Haris, istri Gubernur Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/03/2025).

Acara ini diawali dengan pelantikan Hesnidar Haris sebagai Bunda PAUD Provinsi Jambi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan para Bunda PAUD, Ketua TP PKK, Ketua Tim Posyandu, dan Ketua Dekrenasda dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Setelah dilantik, Novra Wenti menyatakan komitmennya untuk memajukan program-program PKK, Posyandu, dan Dekrenasda di Kabupaten Kerinci. “Ini adalah amanah besar yang saya terima, kedepan kita akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan kita bersama,” ujarnya.

Novra Wenti juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Kami akan fokus pada program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, kesehatan anak, dan pengembangan ekonomi keluarga. Semua ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Untuk diketahui, Novra Wenti, SE, lahir di Siulak Gedang pada 2 November 1973, adalah putri dari pasangan Drs. Ec Syarifuddin (Alm), mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kerinci, dan Hj. Nurhasnidar.

Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sungai Penuh, yaitu di SDN 1 Sungai Penuh, SMPN 2 Sungai Penuh, dan SMAN 1 Sungai Penuh. Novra kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, di mana ia meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Manajemen.

Novra memiliki pengalaman kerja yang panjang dan beragam. Ia memulai kariernya sebagai Staff DPRD Tanjung Jabung Timur, kemudian menjabat sebagai Kasubag Umum DPRD Tanjabtim, Kasubag Keuangan DPRD Tanjabtim, dan Kasubag Rumah Tangga Kabupaten Kerinci.

Novra Wenti juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKD Kabupaten Kerinci, dan IRBAN di Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Selain itu, ia pernah bekerja sebagai Staff Kantor Camat Danau Kerinci dan Staff BPKPD.

Di bidang organisasi, Novra Wenti aktif sebagai Anggota PKK Kabupaten Kerinci, yang menunjukkan dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Pengalaman organisasi ini menjadi bekal penting bagi Novra dalam menjalankan peran barunya sebagai Ketua TP PKK, Ketua Tim Posyandu, dan Ketua Dekranasda.(*)

Disinyalir Ada Tiga Tokoh dibalik Layar Aksi Demo di IAIN Kerinci

Kerinci, Merdekapost – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Kerinci, Senin (10/3) dinilai bukan murni dari inisiatif mahasiswa, namun lebih kepada sarat kepentingan. Disinyalir ada tiga aktor utama dibalik aksi mahasiswa tersebut.

Indikasi tersebut bukan tanpa alasan. Posisi petinggi Rektorat IAIN Kerinci baru saja berganti, mulai dari Rektor, Warek, dan sejumlah pejabat lainnya. Diduga, persoalan persaingan jabatan Rektor dan jabatan lainnya di IAIN Kerinci sebagai pemicu yang berbuntut demo dari mahasiswa.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa ada tiga orang yang diduga menjadi aktor dibalik aksi demo tersebut. Dan aksi demo tersebut diduga kuat ditunggangi dan kental dengan persoalan politik di kampus.

“Ada tiga orang di balik layar hingga terjadinya demo HMI di IAIN Kerinci,” ujar sumber media ini yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (10/3/2025).

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa sebelum aksi berlangsung, sempat terjadi pertemuan tertutup yang melibatkan sekitar empat orang, termasuk perwakilan HMI Kabupaten Kerinci.

“Jelang aksi diduga ada pertemuan lebih kurang empat orang, dan ada perwakilan HMI Kabupaten Kerinci,” tambahnya, seraya menebutkan inisial tiga aktor tersebut H, F dan T.

Sementara itu, Edilan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, membantah adanya aktor di balik aksi demonstrasi tersebut.

“Tidak ada orang di belakang,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari ketiga orang Aktor yang diduga dibelakang aksi HMI Kabupaten Kerinci tersebut.(*)

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci: "Pengelolaan Dilaksanakan Profesional dan Terbuka, Begini Regulasinya"

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran KIP-K IAIN Kerinci telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.(ist/mpc)

Kerinci, Merdekapost – Merespon isu miring terkait dugaan pemotongan biaya penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci. Handrea, Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.

Menurut Handrea, tidak ada potongan dana living cost dari mahasiswa sebagaimana yang sempat dipertanyakan oleh pihak tertentu. Dana yang dikumpulkan oleh mahasiswa KIP-K bukanlah pemotongan, melainkan iuran yang disetorkan secara sukarela ke rekening forum untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang.

“Yang ada adalah mahasiswa KIP-K menyetor ke rekening forum untuk melaksanakan program. Kalau mengikuti standar biaya dengan program yang sama di luar kampus, rasanya dana yang kami kumpulkan tidak akan cukup. Namun, karena kami mengelolanya dengan penuh perhitungan dan tenaga pengajar yang mau dibayar dengan sangat murah, selama satu periode program (tiga tahun) ini kami berhasil menghemat lebih dari Rp 2 miliar,” jelas Handrea.

Lebih lanjut, Handrea menegaskan bahwa sisa dana yang berhasil dihemat akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa KIP-K. Saat ini, forum mahasiswa KIP-K tengah merancang pertemuan dengan para penerima beasiswa untuk membahas pengelolaan anggaran yang tersisa serta perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan segera bertemu dengan mahasiswa KIP-K untuk membicarakan pengelolaan sisa anggaran dan anggaran periode berikutnya. Kami berharap, pada periode pengurusan berikutnya, program untuk mahasiswa KIP-K dapat semakin membaik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” tambahnya.

Forum Mahasiswa KIP-K berharap bahwa keberhasilan mereka dalam mengelola anggaran ini bisa menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menjalankan program secara mandiri, profesional, dan transparan. Mereka juga membuka ruang bagi pihak yang ingin berdiskusi secara langsung mengenai pengelolaan dana agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, mahasiswa KIP-K di IAIN Kerinci telah membuktikan bahwa beasiswa yang mereka terima tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjang pengembangan akademik dan kompetensi mahasiswa secara kolektif.(adz)

Clear! Rektor IAIN Kerinci Tegaskan Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus

Rektor IAIN Kerinci Dr Jafar Ahmad mengapresiasi aksi damai kader HMI dirinya menegaskan bahwa Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus, dan kami (Kampus) siap menghormati hasil keputusan apapun yang mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati. (ist/mpc)

Merdekapost, Kerinci – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., akhirnya angkat bicara menanggapi aksi aspirasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci, Senin (10/03/2025).

Dalam pernyataannya, Rektor menegaskan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan program KIP-K sepenuhnya berada di tangan mahasiswa penerima KIP-K, melalui forum internal mereka, Forma KIP-K IAIN Kerinci. Kampus, kata Jafar, tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh forum tersebut.

"Kewenangan menentukan nasib program ini sebenarnya ada di tangan mahasiswa KIP-K. Kampus tidak akan intervensi, dan kami siap menghormati hasil keputusan apa pun," ujar Jafar.

Aksi yang digelar HMI Cabang Kerinci berfokus pada evaluasi program KIP-K, yang telah berjalan di IAIN Kerinci sejak tahun 2022.

Mahasiswa meminta adanya transparansi dan kejelasan mekanisme dalam penyaluran serta keberlanjutan KIP-K di kampus.

Menanggapi hal ini, Rektor mengapresiasi partisipasi aktif HMI dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Ini adalah bentuk kedewasaan dalam berdiskusi. Kampus selalu membuka ruang dialog, selama sesuai dengan koridor keilmuan dan etika," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi program harus mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati, dan keputusan tetap berada di Forma KIP-K IAIN Kerinci.

Dr.Jafar menjelaskan bahwa Forma KIP-K IAIN Kerinci merupakan representasi mahasiswa penerima KIP-K, yang memiliki mandat penuh untuk melakukan kajian sebelum memutuskan apakah program ini akan berlanjut atau ada kebijakan baru yang perlu diubah.

"Hasil keputusan Forma KIP-K nantinya akan menjadi acuan resmi bagi pihak kampus dalam menjalankan program ini ke depan," kata Jafar.

Kampus, kata dia, akan menghormati segala bentuk keputusan yang dihasilkan, selama itu sesuai dengan mekanisme formal yang telah disepakati.

"Kami berharap semua pihak dapat memahami mekanisme ini. Kampus tetap komitmen untuk mendukung transparansi dan demokrasi dalam kebijakan pendidikan," tutup Jafar.(nek/adz/mpc)

Soal Beasiswa KIP-K IAIN Kerinci, Mantan Ketua Bidikmisi/KIP-K Sebut Proses Dana Langsung Masuk Rekening Mahasiswa

KERINCI, Merdekapost - Beasiswa KIP-K yang diperuntukan bagi mahasiswa setiap tahunnya bagi membutuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, ternyata telah memberikan manfaat dalam membantu mahasiswa.

Hal tersebut dikatakan oleh Orel Saputra Demisioner Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidikmisi yg saat ini berganti nama Forum Mahasiswa Kip-Kuliah IAIN Kerinci. Dia mengatakan bahwa pada proses pencairan beasiswa KIP-K tersebut langsung masuk ke rekening mahasiswa penerimanya.

"Dananya itu biasanya waktu saya menjabat ketua Bidikmisi yang sekarang berubah KIP-K, langsung masuk ke rekening mahasiswanya tanpa potongan, yang dikirim dari Bank, waktu saya dulu Bank Jambi, tidak ada hubungan dengan Kampus,"jelasnya.

"saya intens Berkoordinasi dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Bidikmisi/ KIP Nasional (BPP Permadani Diksi Nasional), tidak ada regulasi khusus untuk Bidikmisi ataupun KIP-Kuliah. Asalkan Beasiswa tersebut tidak di selewengkan,"jelasnya.

Beasiswa tersebut tidak boleh ikut campur pihak manapun apalagi adanya intervensi dari pihak lain termasuk dari pihak Kampus, Beasiswa tersebut masuk ke rekening mahasiswa penerima tanpa adanya potongan dana.

"Saya juga mengapresiasi atas kinerja pengurus KIP-Kuliah IAIN Kerinci, anggaran ini juga menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan program secara transparan,"jelasnya.

Orel yang saat ini menjabat sebagai Ketua 1 Kaderisasi PMII Cabang Kerinci Sungai Penuh juga menambahkan Efisiensi anggaran yang ditunjukkan mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya dalam mengelola program serupa yang di kelola langsung oleh Mahasiswa Bidikmisi tersebut dan di kawal bersama mahasiswa penerima KIP

Program KIP-K IAIN Kerinci ini juga berdampak positif pada mahasiswa penerima dengan program pengembangan kompetensi, pelatihan keterampilan, ataupun program pemberdayaan mahasiswa lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lulusan IAIN Kerinci ke depan.

"Banyak mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci yang berprestasi di ajang lokal/ nasional dari output program dari forum mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci ini,"tandasnya.(nek)

Angkat Bicara, Orel Saputra Apresiasi Kinerja Pengurus KIPK IAIN Kerinci

Orel Saputra Demisioner Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidikmisi yang saat ini berganti nama Forum Mahasiswa KIP-Kuliah IAIN Kerinci. (ist/mpc)

Kerinci, Merdekapost - Orel Saputra Demisioner Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidikmisi yang saat ini berganti nama Forum Mahasiswa KIP-Kuliah IAIN Kerinci, Apresiasi Kinerja Pengurus KIPK IAIN Kerinci.

Menanggapi isu yang sedang berkembang saat ini. Dia menyebutkan Dirinya intens Berkoordinasi dengan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Bidikmisi/ KIP Nasional (BPP Permadani Diksi Nasional), tidak ada regulasi khusus untuk Bidikmisi ataupun Kip-Kuliah. Asalkan Beasiswa tersebut tidak di selewengkan, jelasnya.

Beasiswa tersebut tidak boleh ikut campur pihak manapun apalagi adanya intervensi dari pihak lain terhadap beasiswa tersebut, Beasiswa tersebut masuk ke rekening mahasiswa penerima tanpa adanya potongan dana.

Saya juga mengapresiasi atas kinerja pengurus Kip-Kuliah IAIN Kerinci, anggaran ini juga menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan program secara transparan.

Banyak mahasiswa KIP IAIN Kerinci yang berprestasi di ajang lokal/ nasional dari output program dari forum mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci ini.

"Mari kita support kegiatan yang positif ini", Pungkasnya. (nek)

Darurat Sampah Sungai Penuh Jadi PR Berat Alfin-Azhar

Sampah yang menggunung terseret banjir, Wawako Minta Segera Perbaiki Tanggul TPA RPT yang Jebol. (ist)

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - Darurat sampah Sampah di Kota Sungai Penuh, jadi problema besar pasangan Alfin-Azhar Hamzah. Jika “sampah” tidak tertangani, bom waktu siap meledak.

Sampah berserakan, Dijantung kota, menyebar ke pinggiran kota hingga pemukiman. Kondisi ini diperparah dengan jebolnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Renah Padang Tinggi (RPT) Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal. Kondisi ini memaksakan Pemerintah Kota kerja ekstra dan cepat.

Intensitas hujan yang tinggi di kawasan RPT pekan lalu, meluap. Luapan air yang besar menyeret gunungan sampah hingga sampai ke jalan nasional Kilometer 7. Hingga kini, belum tertangani.

Kondisi berat diawal tugas Alfin-Azhar ini jadi pekejaan rumah (PR) yang harus segera diatasi dan ditangani. Makanya perlu bawahan yang serius untuk menanganinya.

Wakil Walikota Sungaipenuh Azhar Hamzah, Sabtu (8/3) lalu turun langsung ke lokasi. Dia prihatin dengan kondisi TPA RPT. Wawako mendesak Kadis Lingkungan Hidup segera bertindak menangani sampah. Dinas PUPR juga diminta turut membantu.

“Saya minta Dinas LH dan PUPR segera mengambil langkah-langkah baik pembersihan sampah yang bertebaran di jalan dan pembuatan kembali tanggul yang jebol,” Kata Wawako Azhar Hamzah.

Dia khawatir jika tidak ditangani segera, kejadian serupa bakal terulang. Makanya instansi terkait diboyong Wawako ke lokasi. Terlihat Kadis LH Wahyu Rahman Dedi dan Kadis PUPR Khalik Munawar. Mereka bersama melihat langsung kondisi di lapangan dan upaya penanganannya.

Wawako menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan cepat dan efektif demi menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya ingin semua pihak terkait bergerak cepat agar permasalahan sampah ini segera teratasi,” tegas Azhar Hamzah.

Wawako juga meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang telah dibangun di kawasan RPT. Wawako menyayangkan fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga kini TPS3R belum beroperasi.

Tokoh Masyarakat Sungai Ning Diki Hamdani minta Pemkot serius menangani sampah, khususnya tempat pembuangan akhir (TPA) sementara RPT. Pihaknya jauh hsri sudah memprediksi bakal terjadi bencana, apalagi pemerintah kota sebelumnya setengah hati menanganinya.

“TPA RPT perlu ditinjau ulang, kondisinya tak layak lagi. Makanya perlu mencari alternatif lain, ” kata Diki Hamdani.

Dampak pembangunan TPA RPT, kata Diki tidak saja bom banjir yang sewaktu-waktu mengancam masyarakat juga dampak kerusakan lingkungan, khususnys limbah.

“Air yang kami minum sudah tercemar, sementara kompensasi yang dijanjikan hingga kini belum terrealisasi, ” tegas Diki.

Makanya masyarakat Sungai Ning minta waktu untuk berdialog langsung dengan pemangku kebijakan Walikota dan Wakil Walikota. “Ya kami minta waktu untuk dialog, ” katanya.(*)

(adz I sumber: depati.news)