Proyek Normalisasi Sungai Batang Merao untuk Antisipasi Banjir

Proyek normalisasi Sungai Batang Merao yang melintasi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Jambi, memasuki tahap akhir dan ditargetkan segera selesai untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. (Ist)

Kerinci | Merdekapost.com - Bupati Kerinci, Monadi meninjau progres proyek normalisasi sungai Batang Merao di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. 

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), Jumat (13/11/2026) 

Peninjauan bukan sekadar melihat perkembangan pekerjaan di lapangan. Bupati ingin memastikan proses normalisasi berjalan sesuai harapan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi potensi ancaman banjir akibat aliran sungai yang tidak lancar.

Di lokasi pekerjaan, Monadi menegaskan normalisasi sungai merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengurangi risiko banjir dan luapan air, terutama saat intensitas hujan meningkat.

Menurutnya, keberadaan sungai yang memiliki aliran lancar sangat penting untuk melindungi kawasan permukiman dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

"Kita ingin memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kelancaran aliran sungai serta mengurangi risiko banjir dan luapan air," tegasnya.

Keterlibatan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci bersama BWS dalam peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, agar penanganan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan lebih optimal.

Bagi masyarakat, normalisasi sungai diharapkan tidak hanya menjadi pekerjaan fisik semata, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan perlindungan lingkungan dan mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Terus berbenah, terus bekerja untuk Kerinci yang lebih baik dan berdaya saing," menjadi semangat pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan masyarakat.(*)

Editor : Aldie Prasetya |  Merdekapost.com

PKC PMII Aceh dan Komdigi RI Dorong Mahasiswa Jadi Inovator Digital Bersyariat

 Merdekapost.com | Banda Aceh - Pagi di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (12/11/2026), terasa berbeda. Alunan Tari Ranup Lampuan membuka perhelatan akbar yang mempertemukan sekitar 300 mahasiswa dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di bawah payung tema Aceh Digital Youth Movement, mereka berkumpul bukan sekadar untuk seremoni pelantikan pengurus baru, melainkan untuk menjawab tantangan zaman: bagaimana menjadi pemimpin muda di tengah derasnya arus informasi digital.

Acara hasil sinergi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI ini menjadi magnet bagi berbagai elemen. Mulai dari Sekda Aceh, jajaran pengurus wilayah NU beserta badan otonom, hingga perwakilan Cipayung Plus dan pimpinan DEMA/BEM se-Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dipandu oleh Ani Rosana, sesi diskusi membedah realitas ruang siber Indonesia yang kini dihuni 180 juta pengguna media sosial. Kepala Diskominsa Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP., MSP., membuka diskusi dengan menekankan pentingnya kedaulatan informasi. Menurutnya, mahasiswa harus berdiri di garda terdepan membentengi Aceh dari infiltrasi radikalisme, ekstremisme, hingga propaganda separatis di dunia maya.

Sementara itu, Wakil Dekan III FISIP UIN Ar-Raniry, Muazzinah, B.Sc., MPA., menyoroti sisi psikologis dan sosial anak muda. Ia mengingatkan agar bonus demografi tidak berujung petaka akibat jebakan budaya instan, judi daring, pinjol ilegal, hingga krisis kesehatan mental yang dipicu algoritma. "Keadaban digital atau digital citizenship harus diperkuat," pesannya.

Dari sisi regulasi, Konsultan Komunikasi & Mediator Konflik Internasional, Andi Firdhaus, S.H., CPM., mengupas anatomi hoaks yang kerap menyulut konflik. Ia mengingatkan mahasiswa untuk selalu memverifikasi fakta serta mewaspadai jerat UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, yang mengancam penyebar hoaks dan ujaran kebencian dengan pidana hingga 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.

Bukan Sekadar Penonton Algoritma

Diskusi berlangsung dinamis dengan hujan pertanyaan kritis dari peserta. Banyak mahasiswa mengaku baru menyadari betapa tipisnya batas hukum di media sosial serta dampak algoritma terhadap kesehatan mental mereka. Harapan akan adanya inkubasi dan pendampingan talenta digital lokal pun mengemuka.

Menjawab antusiasme tersebut, Ketua PKC PMII Aceh terpilih, Teuku Raysoel Akram, S.Sos., menegaskan bahwa kegiatan ini adalah titik nol pergerakan kepengurusannya untuk masa khidmat 2025–2027. "Pemuda Aceh tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif algoritma global. Kita harus tampil sebagai inovator sekaligus penjaga nilai syariat dan etika di ruang digital," tegasnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi khidmat pelantikan pengurus PKC PMII Aceh (2025–2027) dan PC PMII Kota Banda Aceh oleh jajaran PB PMII, menandai dimulainya babak baru kepemimpinan mahasiswa di Tanah Rencong.(fdl)

Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap

Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap.(Ist/AI)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Polemik yang menyeret admin media TikTok Cakapcuap.co berinisial R mulai menuai sorotan. Aktivis Jambi, Fadil, mempertanyakan dugaan upaya penggiringan opini di media sosial yang dinilainya berpotensi membentuk persepsi publik sebelum persoalan tersebut diuji melalui proses hukum secara objektif.

Fadil menilai, persoalan pengutipan konten video yang kini menyeret founder Cakapcuap.co perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek yang harus diperiksa, mulai dari asal-usul video, izin penggunaan, pencantuman sumber, hingga substansi informasi yang disampaikan kepada publik.

Ia menegaskan, pengutipan karya jurnalistik maupun konten audiovisual tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penilaiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

"Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan dan pengutipan karya memiliki ketentuan tersendiri. Jika sumber dicantumkan secara lengkap dan izin dari pemilik telah diperoleh, tentu aspek tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Jadi, apa sebenarnya persoalan yang dipermasalahkan?" ujar Fadil, Jumat (13/11/2026).

Sorotan Fadil berkaitan dengan pengutipan sebuah video berdurasi sekitar 2 menit 51 detik yang memuat dugaan praktik suap dalam proses penerimaan anak seseorang menjadi anggota Polri.

Dalam narasi video tersebut, muncul dugaan penggunaan uang sebesar Rp100 juta yang disebut-sebut berasal dari praktik uang 86 terkait perkara narkotika jenis ganja seberat satu kilogram di Polres Kerinci.

Namun, seluruh tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam narasi video. Belum dapat disimpulkan bahwa dugaan tersebut benar tanpa adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Fadil, persoalan semakin menarik perhatian setelah video tersebut disebut telah dikutip dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik awal. Belakangan, pemilik akun berinisial L justru menghapus atau menurunkan video tersebut ketika kontennya telah ramai diperbincangkan publik.

"Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa video itu tiba-tiba di-takedown setelah viral? Apakah ada perubahan sikap dari pemilik akun? Apakah informasi di dalamnya tidak benar? Kalau memang tidak benar, seharusnya ada penjelasan terbuka agar publik tidak berspekulasi," kata Fadil.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada persoalan yang menyeret founder Cakapcuap.co berinisial R. Menurut dia, asal-usul video, kebenaran materi yang disampaikan, serta pihak yang memiliki informasi langsung mengenai dugaan tersebut juga perlu ditelusuri secara profesional.

Fadil bahkan meminta pihak berinisial L diperiksa apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk mengklarifikasi asal-usul narasi serta substansi dalam video tersebut.

Bagi Fadil, penegakan hukum tidak boleh berjalan berdasarkan tekanan opini, popularitas sebuah pemberitaan, ataupun narasi sepihak. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan memberikan penjelasan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penghakiman publik terhadap seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

"Ini bukan persoalan membela seseorang. Kami ingin hukum ditegakkan secara objektif. Jangan sampai seseorang lebih dahulu dibentuk citranya sebagai pihak yang bersalah melalui penggiringan opini, sementara fakta dan bukti belum diuji secara menyeluruh," tegasnya.

Fadil menilai, perkara yang menyeret founder Cakapcuap.co seharusnya menjadi momentum untuk menguji secara terbuka batas-batas penggunaan konten digital, perlindungan hak cipta, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Ia meminta Polda Jambi memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar hukum dan duduk perkara yang melatarbelakangi persoalan tersebut, sehingga publik tidak hanya menerima informasi dari satu sisi.

Menurut dia, apabila pengutipan video dilakukan dengan izin resmi dari pemilik dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, fakta tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, hal itu juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.

"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan aktivitas penyampaian informasi di ruang digital. Hukum harus menjadi panglima, bukan opini yang dibangun untuk mengarahkan persepsi masyarakat," ujarnya.

Fadil mengajak masyarakat mengawal persoalan tersebut secara kritis, termasuk meminta kejelasan mengenai dugaan suap yang muncul dalam sebuah narasi video, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan kebenaran tuduhan maupun kesalahan pihak yang kini menjadi sorotan.

Baginya, transparansi, pembuktian, dan keberimbangan merupakan hal mendasar yang tidak boleh dikorbankan dalam proses penegakan hukum.

Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena opini dan pemberitaan dipublik telah lebih dahulu menghakiminya. (Red) 

Politik Mendengar Edi Purwanto: Ketika Reses Bukan Sekadar Kunjungan

 

Opini Oleh: Martayadi Tajuddin *

Dalam praktik politik Indonesia, reses telah mengalami degradasi makna. Ia direduksi menjadi ritual. Anggota DPR datang ke dapil, berfoto bersama warga, membagikan sembako, menyampaikan pidato, lalu kembali ke Jakarta dengan membawa setumpuk kertas aspirasi yang tidak pernah jelas nasibnya. Reses menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak mengubah nasib.

Di tengah ritual yang hampir kehilangan makna itulah, cara Edi Purwanto menjalankan reses di Jambi menjadi menarik untuk dibedah. Bukan karena resesnya lebih meriah, melainkan karena ia mencoba mengembalikan reses pada fungsi aslinya, yaitu sebagai ruang mendengar yang terstruktur.

Pada minggu pertama Oktober 2025, ia menggelar reses di Pondok Pesantren As'ad, Seberang Kota Jambi, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia tidak datang sendirian. Ia menghadirkan langsung mitra kerja Komisi V DPR RI, mulai dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Jambi, hingga Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi.

Detail ini penting, tetapi sering luput dari pemberitaan. Mengapa penting? Karena selama ini, keluhan warga selalu berhenti di telinga politisi. Warga mengeluhkan bronjong yang jebol, jalan yang putus, rumah yang tidak layak, politisi mencatat, lalu warga menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian apakah catatan itu sampai ke pelaksana. Dengan menghadirkan balai-balai teknis langsung di hadapan warga, Edi memotong rantai birokrasi itu. Warga tidak hanya didengar oleh politisi, tetapi didengar langsung oleh mereka yang memegang anggaran dan kewenangan teknis.

Gaya ini bukan gaya baru bagi Edi. Ia adalah gaya yang ia bawa sejak menjadi Presiden BEM UIN STS Jambi pada 2003-2004. Seorang aktivis mahasiswa tidak dididik untuk duduk di belakang meja dan menunggu laporan. Ia dididik untuk datang ke tempat masalah berada, mendengar langsung, dan berdebat di tempat. Ketika pada November 2023 warga Bakung Jaya mengeluhkan banjir, pupuk subsidi, bibit pertanian, dan bantuan UMKM, atau ketika pada Juni 2025 warga Kenali Asam Bawah mengeluhkan bedah rumah dan persoalan sawit dan karet, yang ia lakukan bukan gaya birokrat yang hanya mencatat, melainkan gaya dialog aktivis yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek.

Di Seberang Kota Jambi, gaya itu menemukan konteksnya yang paling tepat. Seberang adalah wilayah religius yang memiliki potensi besar dan nilai sejarah tinggi. Ia adalah kawasan pesantren, kawasan ulama, kawasan yang selama ini sering hanya didatangi politisi saat menjelang pemilu. Semasa menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi pernah menurunkan pokok-pokok pikiran dewan untuk pembangunan bronjong di Ponpes As'ad. Namun karena keterbatasan APBD, pembangunan belum bisa maksimal. Kini, sebagai anggota Komisi V, ia kembali ke tempat yang sama, bukan dengan janji baru, tetapi dengan membawa mitra kerja pusat untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Ini adalah bentuk konsistensi yang langka. Banyak politisi berpindah pikiran setiap kali berpindah jabatan. Saat di DPRD, ia bicara tentang bronjong. Saat di DPR RI, ia bicara tentang hal lain yang lebih megah. Edi justru membawa persoalan lama itu ke jabatan barunya. Itu menunjukkan bahwa bagi dia, reses bukan agenda untuk mencari masalah baru, melainkan untuk menuntaskan masalah lama.

Namun politik mendengar memiliki ujian yang jauh lebih berat daripada politik berbicara. Berbicara itu mudah, mendengar itu sulit, karena mendengar berarti harus siap untuk ditagih. Ketika ia menghadirkan Balai Wilayah Sungai di hadapan warga Seberang dan berjanji memperjuangkan penahan tebing, maka warga berhak menagih, kapan tebing itu dibangun. Ketika ia membawa Balai Perumahan ke hadapan warga dan berbicara tentang bedah rumah, maka warga berhak menagih, rumah siapa yang akan dibedah dan kapan.

Di sinilah letak risiko dari gaya reses yang ia pilih. Semakin ia membuka ruang dialog yang langsung mempertemukan warga dengan pelaksana, semakin tinggi pula ekspektasi warga. Jika janji itu tidak terealisasi, kekecewaan warga akan jauh lebih besar daripada jika ia hanya datang, berfoto, dan pergi. Politik mendengar adalah politik yang berisiko, karena ia menciptakan kontrak moral yang terbuka.

Tetapi justru di situlah letak kekuatan kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang hanya pandai berbicara akan selalu terlihat hebat di atas panggung, tetapi akan cepat dilupakan begitu panggung dibongkar. Pemimpin yang mau mendengar, apalagi mendengar bersama pelaksana teknis, akan diingat karena ia pernah membuat warga merasa bahwa suaranya sampai ke tempat di mana keputusan dibuat.

Jambi hari ini tidak kekurangan politisi yang pandai berbicara tentang pembangunan. Kita kekurangan politisi yang mau duduk berlama-lama di pesantren, di balai desa, di pinggir sungai yang abrasi, hanya untuk mendengar keluhan yang sama berulang-ulang, lalu membawanya ke Jakarta dan mengubahnya menjadi anggaran.

Apakah Edi Purwanto akan mampu menjaga konsistensi gaya ini? Sejarah politik mengajarkan kita bahwa banyak aktivis yang gaya dialognya tajam saat di daerah, tetapi menjadi kaku dan protokoler saat sudah lama di Senayan. Jarak antara Jakarta dan Jambi bukan hanya jarak geografis, melainkan jarak psikologis. Semakin lama seseorang di Jakarta, semakin mudah ia lupa bagaimana rasanya mendengar keluhan tentang pupuk subsidi dan bronjong yang jebol.

Ujian sesungguhnya bagi Edi bukanlah apakah ia mampu menggelar reses yang ramai, melainkan apakah ia mampu menjadikan reses sebagai sistem, bukan sebagai peristiwa. Sistem di mana setiap keluhan warga di Seberang, di Sarolangun, di Muaro Jambi, memiliki jalur yang jelas menuju anggaran Komisi V, dan setiap anggaran yang turun memiliki jalur yang jelas untuk dipertanggungjawabkan kembali ke warga.

Opini ini sengaja ditulis bukan untuk memuji keramaian reses, melainkan untuk mengunci. Ketika seseorang telah memilih gaya politik mendengar sebagai identitas kepemimpinannya, maka publik berhak menagihnya, apakah ia masih mendengar setelah kekuasaan semakin besar.

Jika ia konsisten, maka reses itu bukan lagi sekadar kunjungan, melainkan cara memimpin. Dan jika itu terjadi, Jambi akan memiliki wakil di Senayan yang tidak hanya membawa pulang anggaran, tetapi juga membawa pulang cara baru untuk memastikan bahwa anggaran itu benar-benar berasal dari suara rakyatnya. (*)

* Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah Jambi 

Inilah Pemenang Lomba Lagu Daerah Festival Sungai Penuh 2026

 

Inilah Para Pemenang Lomba Lagu Festival Sungai Penuh 2026

SUNGAIPENUH - Festival Lagu Daerah dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh telah selesai diselenggarakan pada Rabu 11 November 2026 malam, di lapangan eks (kantor Bupati Kerinci) Kota Sungai Penuh.

Untuk diketahui, peserta diikuti usia 17 hingga dewasa. Selain kategori Umum dan antar OPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Untuk pemenang juara 1,2,3 dan harapan, akan diumumkan secara resmi pada 14 November 2026.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh Wartabaru, berikut nama pemenang lomba lagu Dangdut dan Daerah Festival Kota Sungai Penuh 2026:

Kategori OPD

Putra

1. Budi Setiawan (03) Dinas Pendidikan Kota SPN

2. Hardinal (23) OPD Setwan DPRD Kota Sungai. Penuh

4. Rian Kurnia (15) OPD Puskesmas Tanjung

5. Ilham Roma Puta (18) Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh

Putri

1. Utari saputri (02) (DP3AP2KB)

2. Fely Eka Sonia (07) Dinas Lingkungan Hidup

3. Oktarika (13) Dinas perizinan dan penanaman modal satu pintu

4. Mandari Elpisah Amini (28) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5. Nia tri rizkina (21) Puskesmas Kumun

Juara Gebyar Lagu Dangdut Tahun 2026 Tingkat Umum

1. Silfa Septia Cosika = Tanjung Pauh Mudik (12)

2. Wabil Agha Annadif = Kampung Tengah Koto Baru(02)

3. Dego Yonesly = Kayu Aro (16)

4. Wahyudi -Ulu Air (28)

5. Fitri Elvia Roza = Debai ( 27 ) Kesbangpol Sungai Penuh

6. Desi Susanti = Koto Keras(11)

(Adz)

Breaking News! Bupati Monadi Lantik Mensediar Jadi Direktur PDAM Tirta Sakti Kerinci 2026–2031

Bupati Monadi Lantik Mensediar Jadi Direktur PDAM Tirta Sakti Kerinci 2026–2031

MERDEKAPOST.COM – Setelah keluarnya Surat Rekomendasi dari Mendagri, Bupati Kerinci, Monadi,S.Sos, M.Si resmi melantik Mensediar, S.Pd, M.M  sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci periode 2026–2031. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula PDAM Bukit Tengah, Jumat (13/11/2026).

Sebelumnya pengisian kursi pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sempat tertunda menunggu Surat rekomendasi atau pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait penetapan Direktur terpilih.

Pelantikan ini sekaligus mengakhiri rangkaian panjang proses seleksi dan tahapan administrasi calon pimpinan perusahaan daerah tersebut. Kini, mantan anggota DPRD Kerinci Mensediar  resmi mengemban tanggung jawab besar untuk memimpin Perumda Tirta Sakti selama lima tahun ke depan.

Sebelumnya pengisian kursi pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sempat tertunda menunggu Surat rekomendasi atau pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait penetapan Direktur terpilih dikabarkan telah resmi keluar.

Momentum pergantian kepemimpinan ini juga membawa harapan baru. Bagi peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kerinci.

Dalam kesempatan tersebut, Monadi menegaskan bahwa jabatan direktur bukan sekadar posisi struktural. Sebaliknya, jabatan tersebut merupakan amanah besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

Monadi Tegaskan Jabatan Direktur Merupakan Amanah Besar

Dalam sambutannya, Monadi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mensediar Rusli. Ia berharap direktur baru mampu menjalankan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah amanah, kepercayaan adalah tanggung jawab, dan keberhasilan adalah hasil dari kerja nyata,” tegas Monadi.

Menurutnya, keberhasilan Perumda Tirta Sakti tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan perusahaan. Lebih dari itu, perusahaan harus mampu memperluas jangkauan pelayanan, menjaga kualitas air, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Oleh karena itu, Monadi meminta Mensediar Rusli agar menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ia juga menekankan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan perusahaan harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pelanggan.

Empat Arahan Monadi untuk Tingkatkan Pelayanan PDAM

Selain menyampaikan harapan, Monadi juga menitipkan empat arahan penting kepada Mensediar Rusli sebagai pedoman dalam memimpin Perumda Tirta Sakti selama periode 2026–2031.

Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Monadi meminta direktur baru memastikan distribusi air berjalan lancar dan kualitas air tetap terjaga. Selain itu, jajaran perusahaan harus menangani setiap keluhan pelanggan secara cepat dan bertanggung jawab.

Kedua, memperkuat tata kelola perusahaan.

Menurut Monadi, Perumda Tirta Sakti harus menerapkan manajemen profesional, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh jajaran perlu mengutamakan efisiensi, kedisiplinan, serta menghindari praktik yang berpotensi merugikan perusahaan dan masyarakat.

Ketiga, melakukan pembenahan dan inovasi.

Langkah ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan jaringan perpipaan, pengurangan tingkat kehilangan air, serta pemanfaatan teknologi. Dengan inovasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Monadi berharap Perumda Tirta Sakti terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Melalui sinergi tersebut, perusahaan dapat mengambil peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerinci.

Mensediar Rusli Punya Target Besar Selama Lima Tahun

Selanjutnya, Monadi berharap kepemimpinan Mensediar Rusli mampu membawa Perumda Tirta Sakti tumbuh menjadi perusahaan daerah yang sehat, mandiri, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, Monadi mengajak seluruh jajaran perusahaan memberikan dukungan penuh kepada direktur baru.

Ia juga meminta seluruh pegawai menjaga kekompakan, mengesampingkan perbedaan, dan menyatukan langkah demi kemajuan perusahaan.

“Jangan hanya berpikir bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan, tetapi pikirkan juga bagaimana setiap tetes air yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” pesan Monadi.

Selain itu, ia menegaskan bahwa lima tahun masa kepemimpinan mendatang harus menjadi momentum bagi Perumda Tirta Sakti untuk meningkatkan kinerja dan memperluas manfaat pelayanan air bersih.

Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap Mensediar Rusli mampu menjalankan amanah tersebut dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

Menutup sambutannya, Monadi kembali mengingatkan pentingnya orientasi pelayanan dalam mengelola perusahaan daerah.

“Jadikan pelayanan sebagai prioritas, integritas sebagai prinsip, dan kepuasan masyarakat sebagai tujuan,” tutupnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, masyarakat Kerinci menantikan peningkatan distribusi air bersih, perbaikan jaringan perpipaan, serta pelayanan yang semakin cepat dan merata di berbagai wilayah.

Sebagai informasi, nama Mensediar sebelumnya unggul dan masuk dalam jajaran tiga besar hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bersama dua kandidat internal lainnya, yakni Sasrir dan Zairusman.(Adz)

Satresnarkoba Polres Kerinci Ungkap Penanaman Ganja di RKE, Pemilik Masih Diburu

Satresnarkoba Polres Kerinci mengamankan tanaman diduga ganja di Renah Kayu Embun, Kota Sungai Penuh.(Ist)

Sungai Penuh, Merdekapost.com  — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kerinci kembali mengungkap dugaan penanaman narkotika jenis ganja. Kali ini, petugas menemukan enam batang tanaman yang diduga ganja di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi.

Kasat Resnarkoba Polres Kerinci, IPTU Fikrur Rizal, S.H., M.H., memimpin langsung operasi tersebut. Tim bergerak pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka harus melewati medan terjal selama kurang lebih 45 menit untuk mencapai lokasi.

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat. Warga melaporkan dugaan aktivitas penanaman ganja di kawasan perladangan pinggir aliran air Desa Renah Kayu Embun.

Menindaklanjuti laporan tersebut, IPTU Fikrur Rizal langsung mengerahkan tim opsnal menuju lokasi. Tim juga mengajak Sekretaris Desa setempat sebagai saksi dalam kegiatan tersebut.

Kasat Narkoba Sempat Terjatuh Saat Menembus Medan Terjal

Perjalanan menuju lokasi menghadirkan tantangan tersendiri. Petugas harus berjalan kaki melewati jalur licin, terjal, dan sulit dilalui. Mereka membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk mencapai titik sasaran.

Dalam perjalanan tersebut, IPTU Fikrur Rizal sempat terpeleset dan terjatuh. Namun, kejadian itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia bersama anggota tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di lokasi.

Temukan Enam Batang Tanaman Diduga Ganja

Setibanya di pinggir aliran air RT 11 Desa Renah Kayu Embun, tim langsung menyisir kawasan tersebut. Petugas kemudian menemukan dua pot bunga berwarna hitam. Seseorang diduga sengaja menimbun sebagian pot dengan tanah untuk menyamarkan keberadaannya.

Saat memeriksa kedua pot tersebut, petugas menemukan masing-masing tiga batang tanaman yang diduga ganja. Dengan demikian, tim menemukan total enam batang tanaman.

Petugas kemudian memperluas penyisiran ke area sekitar. Namun, mereka tidak menemukan tanaman lain. Selanjutnya, tim mencabut keenam batang tanaman beserta potnya dan membawa seluruh barang bukti ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi Telusuri Pemilik Tanaman

Hingga kini, penyidik  Polres Kerinci masih menelusuri identitas pemilik tanaman tersebut. Polisi juga mendalami pihak yang bertanggung jawab atas dugaan aktivitas penanaman ganja itu.

Dalam proses selanjutnya, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi dan menggelar perkara awal. Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan (mindik) serta mengirimkan barang bukti ke instansi terkait untuk pemeriksaan laboratorium.

Polisi belum menetapkan tersangka karena masih mendalami kasus tersebut.

Polres Kerinci Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

Polres Kerinci mengajak masyarakat terus membantu kepolisian dalam memberantas narkotika. Warga dapat segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran, maupun penanaman narkoba.

Kepolisian menilai partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkotika. Kerja sama tersebut juga menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Melalui sinergi dengan masyarakat, Polres Kerinci terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas narkoba di Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh.(Adz)

Profil 10 Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres Pendamping Prabowo

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). Kini, sedikitnya ada 10 nama yang mencuat sebagai kandidat penggantinya untuk mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM - Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah ia memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama tokoh politik dan pejabat kabinet mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.

Berdasarkan kalkulasi politik sejumlah pengamat, setidaknya ada 10 nama yang dinilai berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Menariknya, daftar tersebut tidak hanya diisi tokoh dari koalisi pemerintahan. Dua mantan pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024 juga ikut disebut berpeluang menjadi calon wakil presiden.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui sejumlah dinamika, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran hanya meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

DPR juga menyatakan proses HMP tetap berjalan hingga pengunduran diri Gibran dinyatakan final secara konstitusional.

Rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Daftar 10 Calon Pengganti Gibran di Bursa Wapres

Berikut 10 nama yang masuk dalam pembahasan sejumlah pengamat politik terkait peluang pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden RI:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki peluang cukup besar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai AHY mempunyai tingkat penerimaan publik yang relatif baik.

Selain faktor elektabilitas, AHY juga memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo.

Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Saat ini, AHY juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pengalaman di pemerintahan, kepemimpinan partai, serta kedekatan dengan Prabowo menjadi sejumlah modal AHY untuk masuk dalam bursa calon RI-2.

Jamiluddin bahkan memprediksi Prabowo akan lebih mempertimbangkan AHY apabila harus memilih antara AHY dan Anies Baswedan.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia ke-3.

- Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-15.

- Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-12.

- Ketua Umum Partai Demokrat ke-5.

2. Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Anies dinilai memiliki penerimaan publik dan tren elektabilitas yang cukup baik.

Hal tersebut membuatnya berpotensi menjadi alternatif apabila Prabowo menginginkan sosok dengan daya tarik politik di luar lingkaran partai pemerintah.

Meski demikian, tantangan Anies adalah hubungan politiknya dengan Prabowo yang dinilai tidak sedekat AHY.

Anies sebelumnya merupakan salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024.

Jika namanya benar-benar dipertimbangkan, penunjukan Anies dapat menjadi langkah rekonsiliasi politik sekaligus upaya memperluas dukungan terhadap pemerintahan.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017–2022.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014–2016.

- Rektor Universitas Paramadina 2007–2015.

3. Puan Maharani

Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga masuk dalam kalkulasi politik calon pengganti Gibran.

Menurut Jamiluddin Ritonga, peluang Puan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas politiknya, tetapi juga kemungkinan perubahan hubungan antara Prabowo dan PDIP.

Penunjukan Puan sebagai Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan bagi Prabowo untuk merangkul PDIP secara lebih formal ke dalam pemerintahan.

Namun, skenario tersebut berpotensi membawa konsekuensi politik di parlemen.

Jamiluddin bahkan mengemukakan kemungkinan pertukaran posisi, yakni Puan menduduki kursi Wakil Presiden, sedangkan jabatan Ketua DPR diberikan kepada Gerindra.

Dalam skenario tersebut, Sufmi Dasco Ahmad disebut berpotensi menggantikan Puan sebagai Ketua DPR.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih sebatas analisis pengamat dan belum menjadi kesepakatan politik.

Profil:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (petahana).

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2014–2019.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus senior Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga masuk dalam daftar figur yang diperhitungkan.

Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut Dasco sebagai salah satu tokoh yang berpotensi masuk bursa calon wakil presiden.

Dasco memiliki posisi strategis di Partai Gerindra dan dikenal dekat dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam mengelola komunikasi politik di parlemen juga menjadi salah satu modal yang dimilikinya.

Jika Prabowo mengutamakan stabilitas pemerintahan serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Dasco dapat menjadi salah satu pilihan dari lingkaran internal Gerindra.

Profil:

- Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (petahana).

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Anggota DPR RI sejak 2014.

5. Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga disebut Efriza sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran.

Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik nasional.

Selain memimpin PAN, ia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Dari sisi politik, penunjukan Zulkifli Hasan berpotensi memperkuat keterwakilan PAN dalam pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan dukungan partai-partai koalisi.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia sejak 2024.

- Menteri Perdagangan Indonesia 2022–2024.

- Menteri Kehutanan 2009–2014.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019–2022.

- Ketua Umum PAN.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar nama yang diperhitungkan sejumlah pengamat.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang di panggung politik nasional. Ia juga pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan.

Selain memimpin PKB, Cak Imin memiliki basis dukungan politik melalui jaringan partainya.

Jika dipilih, penunjukannya berpotensi menjadi langkah Prabowo untuk memperkuat dukungan PKB sekaligus mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

Nama Cak Imin turut disebut oleh peneliti Citra Institute Efriza dan pengamat politik Refly Harun.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak 2024.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018–2019.

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009–2014.

- Wakil Ketua DPR 2019–2024.

- Ketua Umum PKB.

7. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam perhitungan calon pengganti Gibran.

Bahlil merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo. Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus memimpin Partai Golkar.

Sebagai salah satu partai besar di parlemen, Golkar memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintahan.

Apabila Prabowo mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai-partai koalisi, Bahlil dapat menjadi salah satu alternatif.

Nama Bahlil disebut Efriza dan Refly Harun sebagai figur yang berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak 2026.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

- Ketua Umum Partai Golkar.

- Menteri Investasi Indonesia 2021–2024.

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019–2024.

8. Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Mahfud memiliki rekam jejak panjang di berbagai lembaga negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga kabinet pemerintahan.

Ia juga pernah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

Di tengah persoalan hukum yang menjadi latar belakang pengunduran diri Gibran, Mahfud dinilai memiliki pengalaman kuat dalam bidang hukum dan ketatanegaraan.

Kehadirannya juga berpotensi menawarkan pendekatan yang lebih teknokratis dalam pemerintahan.

Namun, peluang Mahfud tetap bergantung pada kalkulasi politik Prabowo dan dukungan partai-partai di MPR.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024.

- Ketua Mahkamah Konstitusi 2008–2013.

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004–2008.

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001.

- Menteri Pertahanan 2000–2001.

9. Sugiono

Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut Jamiluddin Ritonga sebagai salah satu figur yang berpotensi dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran.

Sugiono merupakan politikus Partai Gerindra yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional dapat menjadi modal tersendiri apabila Prabowo menginginkan wakil presiden dari lingkaran internal pemerintahan.

Dari sisi politik, penunjukan Sugiono juga berpotensi memperkuat posisi Gerindra dalam pemerintahan tanpa harus melakukan negosiasi besar dengan partai koalisi lainnya.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sejak Oktober 2026.

- Menteri Luar Negeri Indonesia 2024–2026.

- Anggota DPR RI 2019–2024.

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (petahana).

10. Pramono Anung

Nama mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut muncul dalam pemberitaan Tirto terkait spekulasi calon pengganti Gibran.

Pramono memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan maupun parlemen.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal apabila Prabowo membutuhkan figur yang memahami tata kelola pemerintahan serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Namun, nama Pramono belum banyak dibahas dalam analisis kandidat jika dibandingkan dengan AHY, Puan, Anies, dan Dasco.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 2025.

- Sekretaris Kabinet 2015–2024.

- Wakil Ketua DPR RI 2009–2014.

- Anggota DPR RI 1999–2015.

Prabowo Berwenang Usul Dua Nama

Meski sejumlah nama mulai bermunculan, proses penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme itu, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Artinya, 10 nama yang saat ini beredar masih sebatas bursa atau spekulasi politik dan belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.

Keputusan akhir akan bergantung pada pertimbangan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai, serta proses pemilihan yang berlangsung di MPR.(*)

Tekan Angka Pengangguran, Polres Kerinci Gelar Program "POLIRAN" Pelatihan Otomotif, Pengelasan, dan Kelistrikan bagi Pemuda

 

Merdekapost.com – Kepolisian Resor (Polres) Kerinci terus mengukuhkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Melalui inovasi kreatif bertajuk "POLIRAN" (Polisi Peduli Pengangguran), jajaran Polres Kerinci menggelar pelatihan keterampilan vokasi bagi para pemuda yang dipusatkan di SMKN 2 Sungai Penuh, Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Kamis (12/11/2026).

​Kegiatan yang dimulai pukul 11.20 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kerinci, AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi oleh Kabag Ops Polres Kerinci Akp Edi Mardi Siswoyo, S.E., M.M, Kasat Binmas Akp Sumardi Samad, S.Sos, Kasi Propam Akp Feisal, S.H., M.H, Kasat Res Narkoba Iptu Fikrur Riza, S.H., M.H, Kbo Sat Intelkam Iptu Vahmyzal Multa, S.H, serta Bhabinkamtibmas Polsek Sungai Penuh Aiptu Dahril. Turut hadir pula Kepala Desa Sumur Gedang Heri Sasrial, M.K. beserta perangkat dan para pemuda setempat.

​Kepala Desa Sumur Gedang, Heri Sasrial, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kapolres Kerinci beserta rombongan atas kehadiran dan perhatian nyata yang diberikan kepada warganya. Ia menjelaskan bahwa pelatihan vokasi ini diikuti oleh 15 orang pemuda Desa Sumur Gedang dengan fokus pada keahlian mekanik otomotif, pengelasan, dan kelistrikan.

​"Selain pembekalan materi dan praktik langsung, program pelatihan mekanik ini juga telah menjalin kerja sama dengan pihak Yamaha serta sejumlah bengkel otomotif terkemuka di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh demi memperluas jaringan penyerapan kerja," ujar Heri Sasrial.

​Sementara itu, Kapolres Kerinci AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya program ini. Beliau menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir untuk memberikan solusi peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi dan keterampilan pemuda.

​"Kita ingin memastikan bahwa kepolisian hadir memberikan solusi nyata. Melalui program POLIRAN ini—dengan cakupan pelatihan mekanik otomotif, pengelasan, hingga kelistrikan—kami berharap para pemuda dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh sebagai bekal berharga untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri," tegas Kapolres.

​Rangkaian kegiatan pelatihan Polisi Peduli Pengangguran ini berjalan dengan lancar hingga pukul 12.40 WIB dalam situasi yang aman, tertib, kondusif, dan terkendali. (*)

Sidang Korupsi Pupuk Subsidi Bungo 1,2 Miliar, Petani Mengaku Teken Dokumen Tanpa Membaca Isinya

Petani Bungo mengaku menandatangani dokumen RDKK tanpa mengetahui isinya dalam sidang kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara Rp1,2 miliar. (Ist)

JAMBI - Petani di Bungo turut menjadi saksi dalam kasus korupsi pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 miliar.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Kamis (12/11/2026), jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi yang merupakan petani sekaligus menjadi ketua kelompok tani.

Di persidangan, saksi Suprapto mengaku bahwa dirinya membeli pupuk di Toko Libero di Kabupaten Bungo milik Asmi.

"Seingat saya (harga) Rp140 ribu. Jenis pupuknya saya lupa," ujar  Suprapto.

Pria paruh baya itu juga mengaku bahwa selama menjadi ketua kelompok tani, dirinya tidak pernah merasa membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Saya kurang tahu siapa yang buat. Pernah dimintai untuk tanda tangan," ujarnya.

Ia juga mengaku bahwa pernah menandatangani dokumen namun tidak mengetahui isinya.

"Dasar saya ini petani saya tidak pernah baca yang penting ada pupuk, pak," ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.

Suprapto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022.

Untuk diketahui, dalam perkara ini terdapat tujuh terdakwa, yakni Asmi, Budi Yanto, Enny Maryani, Eriani, Nasbi, Sujak, dan Susriana Fitri.

Sebelumnya, ketujuh terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengecer Toko Libero di Kabupaten Bungo pada 2022.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Dugaan penyimpangan tersebut antara lain berkaitan dengan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada petani sesuai nama dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diduga dijual kepada pihak yang tidak terdaftar.

Asmi disebut berperan sebagai pengelola pengecer Toko Libero. Sementara itu, Budi Yanto dan Enny Maryani merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bungo Dani.

Kemudian, Eriani dan Nasbi merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bathin III Ulu, sedangkan Sujak dan Susriana Fitri merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Rimbo Tengah.

Persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pemeriksaan saksi untuk mengungkap lebih jauh fakta-fakta dalam perkara tersebut. (*)

*Editor: Aldie Prasetya

Perkuat Sinergi Pembangunan, Wabup Bakhtiar Ikuti Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., didampingi Asisten II Setda, Kepala Bapperida, dan Kabid PPJK Dinas PUTR Kabupaten Batang Hari, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sapta Taruna Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi pada Kamis (12/11/2026) ini digelar dalam rangka evaluasi kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026 sekaligus pembahasan rencana kegiatan TA 2027 dan 2028.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala BWSS Wilayah VI Provinsi Jambi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jambi, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi, Kepala Satker Prasarana Strategis Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal terkait, khususnya dalam mengevaluasi capaian program infrastruktur serta menyusun perencanaan pembangunan ke depan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari merupakan wujud komitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, program infrastruktur TA 2027 dan 2028 diharapkan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Waspada Penipuan! Nama dan Foto Kadis PUPR Kerinci Diduga Disalahgunakan

Kerinci – Masyarakat Kabupaten Kerinci diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan penyalahgunaan identitas pejabat pemerintah melalui aplikasi WhatsApp.

Pasalnya, beredar pesan WhatsApp dari nomor 0821-7747-1510 yang menggunakan nama dan foto profil Maya Novefry Handayani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci.

Nomor tersebut dipastikan bukan nomor WhatsApp resmi milik Maya Novefry Handayani. Karena itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya maupun langsung menanggapi pesan yang dikirimkan oleh nomor tersebut.

Baca Juga: Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Dipatok Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Warga yang menerima pesan dari nomor bersangkutan diminta untuk tidak memenuhi permintaan apa pun, terutama jika berkaitan dengan permintaan uang, transaksi, data pribadi, maupun informasi penting lainnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terkecoh dengan penggunaan nama dan foto profil pejabat pemerintah. Sebab, pencatutan identitas seperti ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi penipuan.

Jika menerima pesan yang mengatasnamakan Kadis PUPR Kerinci, masyarakat sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi yang benar-benar resmi.

Kewaspadaan bersama sangat diperlukan agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penipuan akibat penyalahgunaan identitas pejabat.(Adz)

Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Dipatok Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Ditarik Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Sungai Penuh – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, terhadap pengelolaan parkir di kawasan Festival Kota Sungai Penuh, Selasa (10/11/2026) malam, diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) secara konsisten.

Dalam sidak tersebut, Alfin terlihat menyampaikan keberatan setelah mendapati adanya pungutan parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 untuk kendaraan roda empat.

Lihat Video: Wako Alfin Ngamuk Parkir Tak Sesuai Perda

Di hadapan juru parkir maupun petugas dinas perhubungan dan Satpol PP, Alfin berulang kali mengingatkan bahwa tarif parkir yang berlaku adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat, sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Kota Sungai Penuh.

Ketentuan pengelolaan parkir tepi jalan umum sendiri diatur melalui Perwako Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026, yang berlaku sejak 28 Juli 2026. Sementara itu, tarif parkir juga mengacu pada Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidak tersebut tentu menjadi perhatian publik. Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya menemukan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan aturan benar-benar dijalankan setelah kegiatan sidak selesai.

Jangan Berhenti pada Sidak, OPD Harus Bergerak

Selama ini, persoalan penegakan aturan di Kota Sungai Penuh kerap menjadi sorotan. Sejumlah persoalan ketertiban umum, penggunaan fasilitas publik, hingga pengelolaan parkir membutuhkan pengawasan dan tindakan nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan.

Beberapa media dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah mengangkat persoalan lemahnya penertiban terhadap berbagai dugaan pelanggaran aturan di ruang publik.

Karena itu, sidak yang dilakukan Wali Kota diharapkan menjadi dorongan bagi OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan setiap ketentuan dilaksanakan secara konsisten.

Penegakan aturan tidak boleh hanya terlihat ketika ada kegiatan besar, kunjungan pejabat, atau ketika persoalan menjadi perhatian masyarakat. Pengawasan harus berjalan rutin dan berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan.

Trotoar Juga Jangan Luput dari Penertiban

Selain persoalan parkir, Pemkot Sungai Penuh juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penggunaan trotoar dan bahu jalan di kawasan pertokoan sekitar Pasar Sungai Penuh.

Sejumlah lokasi yang menjadi sorotan masyarakat adalah kawasan pertokoan di sekitar pasar yang diduga masih memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan untuk aktivitas perdagangan dan penempatan barang.

Padahal, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penggunaannya untuk kepentingan usaha tanpa izin dapat mengganggu hak masyarakat serta ketertiban lalu lintas.

Perda Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga menjadi salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam penertiban pemanfaatan fasilitas umum.

OPD terkait diminta melakukan pemeriksaan di lapangan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Jangan sampai penertiban hanya menyasar pedagang kecil, sementara aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum di kawasan pertokoan luput dari pengawasan.

Wibawa Pemerintah Dipertaruhkan

Penegakan aturan sejatinya bukan semata-mata persoalan memberikan sanksi. Lebih dari itu, penegakan aturan merupakan upaya menjaga ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Apabila aturan dijalankan secara konsisten, masyarakat akan mengetahui batasan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan tanpa tindak lanjut, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa aturan dapat diabaikan.

Terlebih, Kota Sungai Penuh saat ini tengah berupaya meningkatkan kebersihan dan penataan kota dalam rangka penilaian Adipura. Upaya tersebut tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Kebersihan dan keindahan kota tidak cukup hanya dengan kegiatan gotong royong atau membersihkan sampah. Ketertiban penggunaan fasilitas umum, pengelolaan parkir, serta kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang bersih, rapi, dan nyaman.

Kini, masyarakat menantikan langkah nyata setelah sidak tersebut. Apakah akan diikuti dengan pengawasan rutin dan penegakan aturan secara menyeluruh, atau hanya menjadi perhatian sesaat selama Festival Kota Sungai Penuh berlangsung?

Momentum sudah ada. Tinggal bagaimana OPD terkait menerjemahkan arahan kepala daerah menjadi tindakan nyata di lapangan.

Sebab, wibawa pemerintah bukan hanya terlihat dari seberapa sering aturan disampaikan, tetapi juga dari seberapa konsisten aturan itu ditegakkan tanpa tebang pilih.(Red)

Festival Sungai Penuh Disorot, Tarif Parkir Mahal serta Kontribusi PAD di Pertanyakan!

Pesta Rakyat HUT Kota Sungai Penuh ke 18 Disorot, Dugaan Perjudian, Tarif Parkir serta Kontribusi PAD di Pertanyakan!.(mpc)

SUNGAI PENUH – Pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh selama tujuh hari di kawasan eks Lapangan Pemda Kabupaten Kerinci, area perkantoran Kota Sungai Penuh, menuai sorotan publik. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, tarif parkir yang diduga melebihi ketentuan, biaya sewa lapak pedagang, hingga transparansi pengelolaan kegiatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang hiburan, kebersamaan, dan penggerak ekonomi masyarakat tersebut menghadirkan festival lagu daerah, pameran, serta bazar UMKM. Namun, di tengah kemeriahannya, muncul dugaan praktik perjudian melalui sejumlah permainan pasar malam, seperti lempar gelang, lempar busur, dan permainan sejenis yang mengharuskan pengunjung membayar untuk mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah.

Baca Juga: Korupsi Pengadaan Bibit Sapi, Mantan Kadis Perkebunan dan Petenakan Muaro Jambi Jadi Tahanan Rumah

Ketua Umum LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan, menyayangkan munculnya berbagai persoalan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh segera melakukan evaluasi dan memastikan seluruh aktivitas pesta rakyat berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Momentum HUT ke-18 Kota Sungai Penuh seharusnya menjadi kebanggaan dan ajang kebersamaan masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang semestinya membawa manfaat justru tercoreng oleh dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan," tegas Indra.

Selain itu, Indra mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan, terutama biaya penyewaan lapak dan kontribusinya terhadap PAD. Ia mengaku memperoleh informasi dari Asisten I Pemkot Sungai Penuh bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan setoran kepada PAD.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya sewa lapak pedagang disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp6 juta per lapak. Adapun pelaku UMKM di area kaki lima disebut dikenakan biaya Rp500 ribu untuk setiap dua meter selama kegiatan berlangsung.

Video: Wako Alfin Geram Tarif Parkir Dimainkan Petugas

"Jika benar tidak ada kontribusi terhadap PAD, sementara pungutan sewa lapak mencapai jutaan rupiah, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa penanggung jawabnya, dan ke mana aliran dana tersebut," ujarnya.

Sorotan berikutnya menyangkut tarif parkir. Indra menyebut ketentuan tarif yang menjadi acuannya sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk roda empat. Namun, pengunjung diduga dikenakan Rp5.000, bahkan kendaraan roda empat milik pedagang yang parkir di halaman kantor dinas sekitar lokasi disebut dipungut hingga Rp10.000 per malam.

"Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum dan ketentuan tarif yang jelas. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Indra mendesak Pemkot Sungai Penuh dan OPD terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari legalitas permainan ketangkasan, pengelolaan sewa lapak, pemungutan parkir, hingga transparansi penerimaan dan kontribusi kegiatan terhadap PAD.

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memastikan pesta rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang mencari keuntungan tanpa kejelasan pengelolaan.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Indra Wirawan juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, hingga transparansi pengelolaan dana sewa lapak pedagang.

"Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Jangan sampai dugaan pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas Indra.

"Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga wajib memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," tutupnya. (Red)