Dua Kepala Sekolah Terdakwa Korupsi Alat Praktik SMK Bersaksi dalam Sidang di Pengadilan Tipikor Jambi

 

Tiga kepala sekolah bersaksi dalam sidang korupsi alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rabu (4/11/2026). Dua dari tiga saksi dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jambi itu ternyata berstatus terdakwa dalam perkara korupsi lainnya. (Ist)

JAMBI - Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan terdakwa Varial Adhi Putra, Bukri, dan David Hadi Usman menghadirkan fakta menarik.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (4/11/2026), dua dari tiga orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ternyata berstatus sebagai terdakwa dalam perkara korupsi lainnya.

Ketiga saksi yang dimintai keterangan yakni Mashuri, mantan Kepala SMKN 12 Bungo; Ahmad Subhan, mantan Kepala SMKN 4 Tanjung Jabung Timur; serta Joni Afrizal, Kepala SMKN 9 Tebo.

Mashuri diketahui merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 2 Bungo.

Sementara itu, Ahmad Subhan juga berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung sarana dan prasarana SMKN 4 Tanjung Jabung Timur.

Ia dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis (5/11/2026).

Ketiganya dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pengadaan peralatan praktik SMK serta pemanfaatannya di masing-masing sekolah.

Dalam persidangan, JPU mendalami proses penerimaan barang hasil pengadaan peralatan multimedia dan busana di sejumlah sekolah.

Di hadapan majelis hakim, para saksi menerangkan bahwa pengiriman peralatan dilakukan dalam tiga tahap selama Agustus 2022.

Salah satu pembahasan dalam persidangan berkaitan dengan peralatan praktik busana yang diterima SMKN 4 Tanjabtim.

Barang yang diterima sekolah tersebut di antaranya gunting listrik bulat, gunting tegak, dan mesin pembuat lubang kancing.

Saksi menjelaskan, sebagian peralatan memang telah digunakan untuk menunjang kegiatan praktik siswa.

Namun, beberapa alat lainnya tergolong jarang dimanfaatkan.

"Gunting tegak dan mesin pembuat lubang kancing jarang digunakan," kata saksi di persidangan.

Sementara itu, saksi Joni Afrizal mengungkapkan bahwa sebagian besar peralatan praktik yang diterima sekolah pada dasarnya sudah dapat digunakan oleh pihak sekolah maupun siswa.

Rugikan Negara Rp21,8 Miliar

Untuk diketahui, dalam perkara ini Varial Adhi Putra didakwa bersama David Hadi Usman dan Bukri.

Perkara tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan praktik utama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Proyek pengadaan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp62,1 miliar yang terbagi dalam 30 paket pengadaan peralatan praktik untuk SMK di Provinsi Jambi.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi peralatan hingga permasalahan dalam proses pengadaan.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan mencapai Rp21,8 miliar.

Sebelumnya, perkara korupsi pengadaan alat praktik SMK ini juga telah menyeret sejumlah pihak lainnya ke meja hijau.

Empat terdakwa dalam perkara terkait, yakni Rudy Wage, Endah Susanti, Wawan Setiawan, dan Zainul Haviz, telah menjalani proses persidangan dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jambi.(Red)

Wako Alfin Terima Sirih Undangan Kenduri Sko dari Tokoh Adat Tigo Luhah Semurup

Wako Alfin Terima Sirih Undangan Kenduri Sko dari Tokoh Adat Tigo Luhah Semurup.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menerima kunjungan tokoh adat dan anak batino Tigo Luhah Semurup yang mengantarkan sirih serta undangan Kenduri Sko. Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (4/11/2026), sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Wako Alfin bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut kedatangan rombongan dengan hangat. Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan.

Dalam kunjungan tersebut, tokoh adat Tigo Luhah Semurup menyerahkan sirih dan undangan secara langsung kepada Wali Kota Alfin untuk menghadiri Kenduri Sko yang akan berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026.

Baca Juga:

Wali Kota Alfin Bahas Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh di Forum REBOAN Kemendagri

Wawako Azhar Hamzah Melauncing Program 'Juara Mas' Dukcapil, Pelayanan Adminduk Warga Kian Mudah

Tablig Akbar Bersama Buya Ristawandi Datu Marajo Batungkek Ameh, Terbuka untuk Umum, Disini Lokasinya!

Melalui kunjungan itu, para tokoh adat berharap Wali Kota Alfin dapat hadir dalam rangkaian kegiatan Kenduri Sko. Kehadiran kepala daerah juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pelestarian adat istiadat serta budaya Kerinci.

Wako Alfin menyambut baik kunjungan dan undangan tersebut. Ia mengapresiasi upaya para tokoh adat dalam menjaga tradisi dan warisan leluhur yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemangku adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sinergi dengan masyarakat adat dalam melestarikan tradisi dan memperkuat identitas budaya daerah.

Silaturahmi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Melalui Kenduri Sko, masyarakat tidak hanya merawat tradisi leluhur, tetapi juga mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi penerus.(Adz)m

Belum Sebulan di BNN, Mantan Kapolda Jambi Irjen Krisno Dimutasi Lagi

Irjen Pol. Krisno H Siregar kembali dimutasi pada 2 November 2026.(iST) 

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Belum sebulan dinas di BNN, mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar kembali dimutasi pada November 2026.

Pada mutasi terbaru Polri yakni pada 2 November 2026, Irjen Pol krisno Halomoan Siregar kembali pindah dinas.

Sebelumnya, pada September 2026, Irjen Krisno H Siregar dimutasi dari Kapolda Jambi menjadi  Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur dan mengemban jabatan baru sebagai Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI.

Pada mutasi November 2026, Krisno H Siregar dimutasi lagi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

Mutasi Krisno H Siregar ini sesuai Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Total ada 264 personel yang mengalami pergeseran jabatan, mulai dari tingkat perwira tinggi berdarah jenderal bintang dua dan bintang satu, hingga para perwira menengah berpangkat kombes dan AKBP. 

Mutasi ini mencakup penugasan baru di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri, penugasan khusus pada kementerian/lembaga negara, hingga persiapan dalam rangka masa pensiun dan peningkatan kapasitas pengembangan pendidikan kepemimpinan (dikbangti).

Melalui instruksi yang tercantum di dalam telegram tersebut, para pati dan pamen yang dimutasi diminta untuk segera melaksanakan tugas di jabatan yang baru selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi tersebut dikeluarkan. (*)

Wali Kota Alfin Bahas Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh di Forum REBOAN Kemendagri

Wali Kota Alfin Bahas Prioritas Pembangunan Sungai Penuh di Forum REBOAN Kemendagri.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memanfaatkan forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan daerah. Agenda tersebut mencakup peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, hingga pembangunan infrastruktur perkotaan.

Alfin mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (4/11/2026). Ia didampingi para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Baca Juga: Tablig Akbar Bersama Buya Ristawandi Datu Marajo Batungkek Ameh, Terbuka untuk Umum, Disini Lokasinya!

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri memimpin kegiatan tersebut. Sejumlah kepala daerah, Sekretaris Jenderal kementerian, serta direktur lembaga terkait turut mengikuti forum tersebut.

REBOAN menjadi ruang komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta membahas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, Alfin memaparkan kondisi umum Kota Sungai Penuh, perkembangan pendapatan asli daerah (PAD), serta tata kelola pemerintahan. Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

Selain itu, Alfin berdiskusi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri mengenai berbagai persoalan daerah. Ia berharap koordinasi tersebut dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sungai Penuh.

Baca Juga: Wawako Azhar Hamzah Melauncing Program 'Juara Mas' Dukcapil, Pelayanan Adminduk Warga Kian Mudah

Alfin juga menegaskan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Sungai Penuh. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengendalian banjir, penguatan sektor pertanian, serta pembenahan pengelolaan persampahan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memprioritaskan penataan pasar, revitalisasi Alun-Alun Kota, hingga pembangunan flyover untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Melalui forum REBOAN, Alfin berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Sungai Penuh semakin memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.(Adz)

Wawako Azhar Hamzah Melauncing Program 'Juara Mas' Dukcapil, Pelayanan Adminduk Warga Kian Mudah

Wawako Azhar Hamzah Melauncing Program  'Juara Mas' Dukcapil, Pelayanan Adminduk Warga Kian Mudah.(iST)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kota Sungai Penuh menghadirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Program Sungai Penuh Melayani dengan meluncurkan Mobil Pelayanan Dukcapil. Program ini bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, orang sakit, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, melaunching program tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Sungai Penuh, Selasa (3/11/26).

Program yang mengusung semangat JUARA MAS (Jemput dan Antar Urusan Administrasi Kependudukan untuk Masyarakat) ini menjadi salah satu inovasi Pemkot Sungai Penuh untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan tanpa harus menghadapi kendala jarak dan transportasi.

Dalam sambutannya, Azhar Hamzah mengatakan kehadiran Mobil Pelayanan Dukcapil merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah, cepat, efektif, dan merata.

Baca Juga: TABLIG AKBAR BERSAMA BUYA RISTAWARDI DATUK MARAJO BATUNGKEK AMEH, TERBUKA UNTUK UMUM

Menurut Azhar, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan administrasi kependudukan tanpa terkendala kondisi fisik, jarak, maupun keterbatasan lainnya.

"Kita ingin memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak pelayanan administrasi kependudukan," ungkap Azhar.

Ia juga berharap mobil pelayanan tersebut mampu memperluas jangkauan layanan Dukcapil sekaligus meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan khusus.

Dalam kegiatan itu, Azhar Hamzah bersama Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, dan jajaran terkait meresmikan operasional Mobil Pelayanan Dukcapil melalui prosesi pemotongan pita.

Melalui program Sungai Penuh Melayani, Pemkot Sungai Penuh berupaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran mobil pelayanan ini diharapkan dapat memangkas kendala akses sekaligus mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan.(Adz)

Warga Merangin Nilai Edi Purwanto Berpotensi Jadi Penerus Al Haris Pimpin Jambi

 

Merdekapost.com – Meski pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi masih beberapa tahun ke depan, nama Edi Purwanto mulai mencuat sebagai salah satu figur yang dinilai berpotensi melanjutkan kepemimpinan Dr. H. Al Haris sebagai Gubernur Jambi.

Edi Purwanto saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2024–2029. Sebelumnya, ia pernah menduduki posisi Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024.

Politikus kelahiran Batu Putih, Kabupaten Sarolangun, 4 Juli 1980 tersebut dinilai memiliki pengalaman politik dan kapasitas yang cukup untuk berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Pandangan tersebut disampaikan Sobri, warga Bangko, Kabupaten Merangin. Menurutnya, Edi Purwanto merupakan salah satu figur yang patut diperhitungkan apabila nantinya memutuskan maju dalam kontestasi Pilgub Jambi.

Ia menilai, selain memiliki usia yang relatif muda, Edi juga telah memiliki pengalaman di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Saya menilai Edi Purwanto merupakan salah satu kandidat yang sangat diperhitungkan jika nantinya maju pada Pilgub Jambi. Beliau masih muda dan memiliki pengalaman dalam berbagai bidang,” ujar Sobri.

Sobri juga menilai kiprah Edi Purwanto selama menjabat sebagai anggota DPR RI telah menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat melalui sejumlah program kerja.

Ia mencontohkan pembangunan Jalur Dua Pasar Singkut yang disebutnya sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata Edi Purwanto bagi masyarakat.

“Jalur Dua Pasar Singkut menjadi salah satu bukti bahwa Edi Purwanto benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Senada dengan Sobri, Rina, warga Bangko lainnya, turut memberikan pandangan positif terhadap sosok Edi Purwanto. Ia menilai Edi merupakan salah satu aset penting yang dimiliki Provinsi Jambi.

Menurut Rina, pengalaman dan kiprah Edi di dunia politik menjadi modal tersendiri apabila ke depan dirinya memiliki keinginan untuk maju sebagai calon Gubernur Jambi.

“Edi Purwanto bukan hanya seorang Anggota DPR RI, tetapi juga merupakan aset Provinsi Jambi. Jika memang nantinya beliau maju dalam Pilgub Jambi, tentu kami mendukung,” ungkap Rina.

Meski demikian, dinamika politik menuju Pilgub Jambi mendatang masih sangat terbuka. Berbagai kemungkinan dan figur potensial diperkirakan akan mewarnai kontestasi politik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Dukungan dan aspirasi masyarakat terhadap sejumlah tokoh pun menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Provinsi Jambi.(*)

Tablig Akbar Bersama Buya Ristawandi Datu Marajo Batungkek Ameh, Terbuka untuk Umum, Disini Lokasinya!


 Merdekapost.com | Sungai Penuh - Masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diajak untuk menghadiri kegiatan Tabligh Akbar bersama Buya Ristawardi, Datuk Marajo Batungkek Ameh.

Kegiatan keagamaan ini mengangkat tema “Memahami Hakikat Rezeki dan Cara Meraihnya dengan Hati yang Tenang.”

Tabligh Akbar tersebut akan dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni:

1. Lokasi Pertama

- Hari: Sabtu, 7 November 2026

- Waktu: Pukul 19.30 WIB

- Tempat: Masjid Baiturrahman, Kota Sungai Penuh.

2. Lokasi Kedua

- Hari: Minggu, 8 November 2026

- Waktu: Pukul 13.30 WIB

- Tempat: Masjid Al Jadid, Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci.

Melalui kegiatan ini, jamaah diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang hakikat rezeki, bagaimana menyikapinya, serta cara menjemput rezeki sesuai tuntunan agama dengan penuh rasa syukur, ikhtiar, tawakal, dan hati yang tenang.

Tabligh Akbar ini terbuka untuk umum. Seluruh lapisan masyarakat, baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, diundang untuk hadir dan bersama-sama mengambil hikmah serta ilmu dari tausiah yang disampaikan.

Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat keimanan, memperdalam ilmu agama, dan memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi juga tentang keberkahan dan ketenangan hidup.

Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Ajak keluarga, sahabat, dan masyarakat untuk hadir!

Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri

Polri mengumumkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026). Tiga tersangka itu yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(Ist) 

JAKARTA - Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal atau penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menjelaskan, penetapan ketiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP,” kata Asep, Selasa (3/11/2026).

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).(Ist)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

"Terhadap tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menyebut, penyidik belum bisa mengungkap seluruh detail perkara tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.

Menurutnya, diperlukan waktu untuk membongkar fakta-fakta dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

"Ini adalah proses awal. Enggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam menjelaskan dan membongkar semua," ucapnya.

Diduga Terlibat Penyadapan

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut, ketiga tersangka masing-masing memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ucap dia.

Sementara itu, satu perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi.

Ia merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri yang saat ini bertugas di luar struktur.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep di Bareskrim Polri.(Adz)

Profil dan Hubungan 3 Tersangka, Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta dan Eko Hadi saat Dinas di Polri

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI itu dalam konferensi pers.

Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso semasa dinas di Polri sangat dekat.

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta Nasution 

Ahrie Sonta yang merupakan lulusan Akpol 2002 pernah menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) saat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, sejak Februari 2021.

Sebelum menjadi Sekpri Kapolri, Ahrie pernah bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Dia pernah juga menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan Ahrie Sonta Nasution sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri setelah mengikuti seleksi bersama enam kandidat. 

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo, Ahrie kembali ke lingkungan Polri dan mendapat promosi ke Divpropam pada 2025. 

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit Prabowo dengan Eko Hadi Santoso

Di Polri, Eko Hadi Santoso pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dirtipidnarkoba). Saat itu, surat mutasi ditandatangani pada masa Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri. 

Pada 12 Maret 2025, Listyo menerbitkan mutasi melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025.

Eko yang sebelumnya menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri ditunjuk menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim.

Sebelumnya, Eko pernah Kabagmon Robinopsnal Bareskrim pada 2020

Dua tahun sebelumnya, 2018, Eko juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Biodata Listyo Sigit Prabowo

Nama lengkap: Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969

Usia: 57 tahun (per November 2026)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1991

Pangkat terakhir di Polri: Jenderal Polisi

Jabatan saat ini: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Mulai menjabat KSP: 1 Oktober 2026

Masa jabatan sebagai Kapolri: 27 Januari 2021–1 Oktober 2026

Biodata Ahrie Sonta Nasution

Nama lengkap: Irjen Pol Dr. Ahrie Sonta Nasution

Tempat lahir: Bandung, Jawa Barat

Tanggal lahir: 2 April 1981

Angkatan: Akademi Kepolisian (Akpol) 2002

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)

Jabatan: Kepala Divisi Hukum Polri

Pendidikan: Doktor Ilmu Kepolisian

Biodata Eko Hadi Santoso

Nama: Irjen Pol Eko Hadi Santoso

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1999

Pendidikan menengah: SMA Taruna Nusantara angkatan keempat, 1996

Bidang penugasan: Reserse, antiteror, dan narkotika

Jabatan terakhir yang diberitakan: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.(Adz/Source: Tribunnews)

Polri Tetapkan Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan

Mantan Kapolri yang kini jabat KSP, Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tersangka 

JAKARTA, Merdekapost.com - Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri. 

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan tersangka dengan inisial LSP (Listyo Sigit Prabowo),” kata Asep, dikutip dari Tribunnews.com. 

Bukan hanya itu, polisi menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ujarnya. 

Editor: Aldie Prasetya / Sumber: Tribunnews

Hari Kedua Pencarian, Janal Belum Juga Ditemukan, Tim SAR bagi 2 Kelompok

Hingga Hari Kedua Pencarian, Janal Belum Juga Ditemukan, Tim SAR bagi 2 Kelompok dan pencarian akan dilanjutkan besok, Rabu 4/11. (Foto: Doc/Facebook)

SOLOK SELATAN - Memasuki hari kedua proses pencarian Janal (48) seorang warga asal Pelompek pasar Baru yang hanyut terseret arus dikawasan Air Terjun Nomor 2, Sungai Dalam, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Senin (2/11/2026).

Proses pencarian korban hari kedua (Selasa, 3 November) dihentikan dan akan dilanjutkan lagi besok

Dalam proses pencarian pada hari kedua ini, Tim Gabungan yang terdiri dari Tim SAR Dari Solok Selatan, Tim BPBD Kerinci, TNKS, TNI-Polri serta pihak keluarga dan masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok 

"Hari ini tim gabungan dibagi menjadi dua kelompok agar lebih efisien, dan harapan kami kepada seluruh personil dan warga yang ikut dalam proses pencarian agar bisa menjaga diri dan ekstra hati-hati, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak-tidak" Ujar salah seorang tim

Baca Juga: Sudah 3 Orang Korban Hanyut di Air Terjun Sungai Dalam Sangir, Janal Korban yang Ketiga

"Tim ada yang menyisir dari hulu dan sebagian lagi dari hilir"

Namun demikian, Hingga sore menjelang maghrib Korban belum juga ditemukan dan pencarian akan dilanjutkan besok (Rabu, 4 November) 

Untuk diketahui, medan yang cukup curam serta derasnya air sungai membuat tim kesulitan dalam melakukan penyisiran sungai dikawasan kecamatan sangir

Kronologis Kejadian

Janal diketahui warga Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 

Sekitar pukul 07:00 wib pagi, Janal berangkat bersama dua rekannya memancing di kawasan sungai tersebut.

Korban Janal dilaporkan hanyut sekitar jam 10.00 WIB Saat hendak menyeberang aliran sungai, tali pegangan yang digunakan korban mendadak putus. Saat itu arus sungai yang deras seketika menyeret tubuh korban hingga menghilang dari pandangan rekan-rekannya

Baca Juga: Pergi Mancing, Warga Pelompek Kerinci Dikabarkan Hanyut di Sungai Sangir Solok Selatan

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian dari masyarakat pada pukul 12.50 WIB.

“Benar, kami menerima laporan adanya satu orang pemancing yang hanyut di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Abdul Malik.

Operasi pencarian hari ini melibatkan berbagai unsur gabungan, di antaranya:

– Basarnas

– TNI / POLRI

– BPBD

– Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

– Masyarakat setempat

(Adz)

Polri Mutasi Besar-besaran, Inilah Daftar PJU Polda Jambi dan Kapolres yang Berganti

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri)


JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali mengalami penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di tingkat Perwira Menengah (Pamen) Polri. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Dalam surat telegram Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, tercatat 10 personel perwira menengah di Polda Jambi yang mengalami pergantian posisi.

Pergantian itu baik pergeseran jabatan utama di lingkungan Polda Jambi, promosi pimpinan Polres di wilayah hukum Jambi, hingga perwira yang berpindah tugas ke polda lain maupun Mabes Polri.

Beberapa posisi penting di Polda Jambi yang mengalami rotasi kepemimpinan di antaranya Karorena, Dirlantas, Dirpamobvit, serta Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri. 

Baca Juga: Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Selain pejabat utama di tingkat polda, mutasi ini juga menyasar pucuk pimpinan di jajaran polres, yaitu Kapolres Tebo dan Kapolres Sarolangun.

Mutasi dan pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel serta dinamika kebutuhan organisasi Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan publik di wilayah hukum Polda Jambi. 

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam telegram tersebut, para perwira yang dimutasi diwajibkan segera melaksanakan tugas di tempat yang baru paling lambat 14 hari sejak surat keputusan mutasi ditetapkan.

Daftar 10 Mutasi di Polda Jambi

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut, terdapat 10 mutasi personel Polri yang terkait dengan wilayah Jambi (baik pindah tugas keluar maupun masuk ke wilayah Jambi).

Berikut rinciannya:

1. Kombes Pol Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si. (NRP 72100619)

Jabatan Lama: Karorena Polda Jambi

Jabatan Baru: Karorena Polda Sulsel

2. Kombes Pol Risno, S.I.K. (NRP 76120896)

Jabatan Lama: Karorena Polda Papua Barat

Jabatan Baru: Karorena Polda Jambi

3. Kombes Pol Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si., CPHR., CBA. (NRP 78011010)

Jabatan Lama: Dirlantas Polda Jambi

Jabatan Baru: Dosen Kepolisian Madya Tk. III STIK Lemdiklat Polri

4. Kombes Pol Bachtiar Alponso, S.I.K., M.Si. (NRP 78081572)

Jabatan Lama: Dirpamobvit Polda Jambi

Jabatan Baru: Dirlantas Polda Jambi

5. Kombes Pol Azhari Juanda, S.I.K. (NRP 76080841)

Jabatan Lama: Dirpolairud Polda Malut

Jabatan Baru: Dirpamobvit Polda Jambi

6. Kombes Pol Beri Diatra, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., CHRA. (NRP 82051488)

Jabatan Lama: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Ps. Kasatgaswil Jateng Densus 88 AT Polri

7. Kombes Pol Syamsubair, S.I.K., M.H. (NRP 74120635)

Jabatan Lama: Kasubditsidik 2 Ditsidik Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

8. AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H. (NRP 85072020)

Jabatan Lama: Kapolres Tebo Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Berau Polda Kaltim

9. AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. (NRP 83101391)

Jabatan Lama: Kapolres Sarolangun Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Tebo Polda Jambi

10. AKBP Dermawan Kristianis Zendrato, S.H., S.I.K., M.Si. (NRP 86121637)

Jabatan Lama: Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Jabatan Baru: Kapolres Sarolangun Polda Jambi(*)

| Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com | 

Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Telegram itu bertanggal sama dengan hari ketika kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap petinggi negara mulai beredar. Polri tidak menyebut adanya kaitan antara mutasi tersebut dan kabar yang beredar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi itu sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Isir, penyegaran dilakukan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring tantangan tugas Polri yang semakin kompleks.

Dari 264 personel yang dimutasi, Polri menyebut 224 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setingkat. Polri tidak merinci kategori 40 personel lainnya. Mutasi mencakup promosi pada jenjang inspektur jenderal, brigadir jenderal, dan komisaris besar, termasuk jabatan di lingkungan Badan Reserse Kriminal, wakil kepala kepolisian daerah, kepala pusat sejarah, hingga kepala kepolisian resor.

Pada hari yang sama, Isir tidak membenarkan maupun membantah kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi saat ditanya wartawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri. Ia hanya menyatakan memahami pembicaraan yang berkembang di kalangan wartawan dan berjanji keterangan akan disampaikan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan lain, saat ditanya langsung soal kabar pengamanan sejumlah petinggi Polri, Isir menjawab singkat, “Enggak.”

Kabar penangkapan itu menguat setelah wartawan melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri pada Senin sore hingga malam. Informasi yang beredar menyebut beberapa perwira berpangkat inspektur jenderal diamankan dan dibawa ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Hingga Selasa malam, Polri belum mengumumkan identitas, jumlah, maupun perkara yang menjerat para perwira tersebut.

Isu Jenderal Polri Terseret Dugaan Penyadapan Petinggi Negara, Jika Benar Ini Pasal yang Bisa Menjerat Pelakunya

Beredar WA Grup Diduga dari Internal Polri, Ungkap Nama-Nama Jenderal yang Diperiksa dan Ditahan Karena Dugaan Penyadapan Terhadap Petinggi Negara Termasuk Presiden

Sejumlah hal belum terjawab dari dua peristiwa itu. Polri belum menjelaskan apakah ada perwira yang diperiksa, perkara apa yang didalami, apakah benar berkaitan dengan dugaan penyadapan, dan apakah ada pejabat yang dimutasi dalam telegram 2 November yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Polri juga belum memastikan apakah pemeriksaan yang dikabarkan itu dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan.

Mutasi 264 perwira itu bukan satu-satunya rotasi besar dalam pekan ini. Pada Selasa (3/11/2026), Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi 198 perwira menengah dan perwira pertama melalui Surat Telegram Nomor ST/1071/XI/KEP./2026, yang disebut Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pembinaan karier personel.

Gelombang mutasi berlangsung sejak Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sehari setelah menjabat, Suyudi merotasi 19 kepala kepolisian daerah serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal. (ADZ/ Source: AFU.ID)

Bedah Rumah di Singkut Rampung 100 Persen, Edi Purwanto Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga

 

Merdekapost.com - Program bedah rumah di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berhasil diselesaikan 100 persen.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, yang turun langsung meninjau hasil pembangunan rumah bantuan tersebut.

Dalam kunjungannya, Edi menyampaikan, rasa syukur atas rampungnya pengerjaan rumah yang menjadi bagian dari program bantuan perumahan bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong dan antusiasme warga yang turut berpartisipasi selama proses pengerjaan berlangsung.

"Alhamdulillah, rumahnya sudah selesai," kata Edi Purwanto.

Menurut Edi, pelaksanaan program bedah rumah di Provinsi Jambi tahun ini mendapatkan alokasi sebanyak 5.007 unit. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rumah layak huni.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sarolangun, terdapat 319 unit rumah yang menjadi bagian dari penanganan program tersebut.

Edi berharap jumlah bantuan bedah rumah di tahun mendatang dapat meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat program perbaikan rumah tersebut.

"Di Sarolangun sendiri ada 319 unit yang kita tangani. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan gambaran alokasi program secara nasional. Menurutnya, pada tahun ini program tersebut mencapai sekitar 400 ribu unit secara nasional, sementara untuk tahun depan diperkirakan berada di angka 370 ribu unit.

Meski jumlah unit secara nasional diperkirakan mengalami penyesuaian, nilai bantuan per unit justru direncanakan meningkat dari Rp20 juta menjadi Rp23 juta.(*)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs