Merdekapost.com

Inilah Sederet Barang Bukti Sitaan Kejati Jambi dan 6 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Merangin

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah sejumlah lokasi selama tiga hari. Kejati menyita dua mobil hybrid, dokumen, hingga barang mewah.(Ist)

JAMBI - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menyita dua mobil hybrid beserta sejumlah dokumen dan barang berharga dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

Dua kendaraan yang disita tersebut yakni Suzuki XL7 Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid.

Penyitaan dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Noly Wijaya mengatakan, penggeledahan dan penyitaan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo.

"Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang diduga masih disimpan oleh pihak terkait," ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Selain dua kendaraan tersebut, penyidik juga mengamankan berbagai dokumen dan barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Sederet Barang Bukti yang Disita

Penggeledahan di Kabupaten Muaro Bungo dilakukan di sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, Kecamatan Bungo Dani.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita:

- 1 unit Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.

Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan menyasar dua lokasi, yakni rumah di Perumahan Kyky Regency dan ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group.

Dari rumah di Perumahan Kyky Regency, penyidik mengamankan 39 jenis barang bukti. Di antaranya:

- dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan

- sertifikat hak milik

- bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD

- bukti belanja makanan dan minuman rapat

- cek kontan Bank BPD Jambi.

- sejumlah buku tabungan, bukti setoran

- STNK kendaraan roda dua

- dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram

- barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.

Adapun dari ruko Rumah Makan Bu Yus yang sekaligus menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, penyidik menyita 46 jenis barang bukti.

Barang-barang tersebut meliputi:

- dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- GU Nihil

- mutasi rekening

- dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD

- bon Sekretariat DPRD Merangin

- slip penarikan tunai, kuitansi, dan tanda terima.

Penyidik juga mengamankan:

- dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD

- surat pesanan Tahun 2024

- buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- akta pendirian CV Berkah Bersama Group

- rekening koran.

Selain di dua lokasi tersebut, penyitaan turut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.

Saat pemeriksaan saksi di kantor tersebut, penyidik mengamankan satu unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid lengkap dengan kunci dan STNK.

Kepemilikan Barang Bukti

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Noly Wijaya menjelaskan, seluruh barang bukti yang disita tersebut berasal dari tersangka Yusmarni.

Yusmarni diketahui merupakan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

"Seluruh barang dan aset yang telah disita diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin," jelasnya.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk mendukung pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus membantu upaya pemulihan keuangan negara.

Kejati Jambi memastikan penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Penyidik juga mendalami mekanisme pengelolaan anggaran serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kejati Jambi menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Daftar 6 Tersangka Korupsi

- Herman Efendi, Ketua DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 hingga Agustus 2024

- Zaidan Ismail, Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024

- Fauziah, pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 hingga Juni 2023

- Yusmarni, bendahara pengeluaran periode 2019 hingga April 2024

- Razali Azhari, pengguna anggaran Sekretariat DPRD periode Juli 2023 hingga November 2024

- Ismail, Direktur CV Berkah Bersama.

Kerugian Rp19.5 Miliar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.549.137.859 atau sekitar Rp19,5 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.

Noly Wijaya menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019–2024.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jaksa menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari proses pencairan hingga penggunaan anggaran.

Salah satu yang menjadi temuan penyidik adalah pencairan dana kegiatan yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Pencairan tersebut diduga dilakukan oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran tanpa pengajuan dari pengelola kegiatan," jelasnya.

Bacaan Lainnya:

Sampah Berserakan di Jembatan Pinggir Air, Wako Alfin Prihatin dan Instruksikan Penindakan Tegas

Selain itu, penyidik menduga terdapat pembayaran fiktif kepada pihak ketiga.

Jaksa juga menemukan dugaan pemindahan dana dari rekening pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin ke rekening pribadi yang tidak sesuai ketentuan.

Dugaan penyimpangan lainnya berkaitan dengan pengeluaran anggaran yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Sejumlah dokumen bahkan diduga sengaja dikosongkan atau tidak mencantumkan jenis dan jumlah pengeluaran.

Dokumen tersebut disinyalir digunakan untuk menutupi besaran anggaran yang telah dicairkan.

Akibatnya, PPTK disebut tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut.

Penyidik juga menemukan dugaan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, terdapat sangkaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Jambi menyatakan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan.

Jaksa kini sedang mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin selama periode 2019–2024.(Editor: Aldie Prasetya)

Sampah Berserakan di Jembatan Pinggir Air, Wako Alfin Prihatin dan Instruksikan Penindakan Tegas

Sampah Berserakan di Jembatan Pinggir Air, Wako Alfin Prihatin dan Instruksikan Penindakan Tegas.(ISt)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM - Usai melaksanakan Safari Jumat di Masjid Baiturrahman, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Jumat (30/10/2026), Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan peninjauan mendadak ke Jembatan Desa Pinggir Air.

Peninjauan tersebut dilakukan setelah rombongan melihat tumpukan sampah yang tersangkut di atas rangka besi jembatan dan mencemari aliran Sungai Batang Merao. Kondisi itu dinilai mengganggu kebersihan lingkungan sekaligus berpotensi menghambat aliran sungai.

Di lokasi, Wali Kota Alfin menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan masih adanya oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Kota Sungai Penuh.

"Perilaku membuang sampah sembarangan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Selain merusak keindahan lingkungan, juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem sungai dan berpotensi menyebabkan banjir," tegas Alfin.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sungai Penuh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Pemerintah Desa Pinggir Air untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang membuang sampah di jembatan maupun ke aliran Sungai Batang Merao.

Ia juga meminta agar pengawasan di kawasan tersebut diperketat, disertai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Alfin, menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan, kesehatan, dan kelestarian Sungai Batang Merao," pungkasnya. (Adz).

Tani Merdeka Gelar Aksi Sosial Bantuan Pupuk Organik dan MOU Petani Bersama Korwil BGN Kerinci dan Sungai Penuh

Tani Merdeka Gelar Aksi Sosial Bantuan Pupuk Organik dan MOU Petani Bersama Korwil BGN Kerinci dan Sungai Penuh.Ali/mpc)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM — Dalam upaya mendukung kemajuan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, DPW Tani Merdeka Provinsi Jambi menggelar aksi sosial berupa bantuan pupuk organik sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) bersama petani dengan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Jambi, Candra Andika. Aksi sosial ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap para petani sekaligus langkah nyata dalam mendorong pengembangan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Melalui bantuan pupuk organik dan kerja sama yang dibangun, diharapkan para petani mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memperkuat kemitraan antara kelompok tani dan pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, peran Satgas TMI Provinsi Jambi juga menjadi perhatian. Satgas diharapkan bergerak aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, mulai dari penyaluran bantuan pupuk organik hingga realisasi MOU yang telah disepakati.

Pengawasan diperlukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Jambi, Candra Andika, diharapkan terus mendorong sinergi antara organisasi petani, Korwil BGN, dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pertanian yang lebih maju dan kesejahteraan petani yang semakin baik.

Tani Merdeka Bergerak, Petani Sejahtera, Pertanian Indonesia Maju.

(Adz/Ali/Merdekapost.com)

Pelaku Curanmor di Jujun Tak Berkutik, Dibekuk Tim Gabungan Polres Kerinci dan Polsek Danau Kerinci

Pelaku Curanmor di Jujun Tak Berkutik, Dibekuk Tim Gabungan Polres Kerinci dan Polsek Danau Kerinci.(Ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM — Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kerinci bersama Personil Polsek Danau Kerinci gerak cepat mengungkap kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Danau Kerinci, Jumat (30/10/2026).

Pelaku berinisial JK alias Jery (37), seorang sopir warga Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, berhasil diringkus tanpa perlawanan berselang beberapa jam setelah beraksi.

Kapolres Kerinci melalui Kasat Reskrim AKP R. F. Ritonga, S.H., mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan cepat korban bernama Reza Pandri Diana (37), warga Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.

"Begitu menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana curanmor, Tim Opsnal Polres Kerinci bersama anggota Polsek Danau Kerinci langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan," ujar AKP R. F. Ritonga, Sabtu (31/10/2026).

Kronologis Kejadian

Peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Jumat, 30 Oktober 2026 sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu, anak korban yang bernama Alif Rizkon Khori (16) meminta izin untuk memancing di pinggir danau di Desa Jujun.

Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nomor Polisi BH 2514 DC di pinggir danau, berjarak sekitar 10 meter dari posisi korban memancing.

Saat asyik memancing, korban melihat dua orang laki-laki tak dikenal berada di dekat kendaraannya. Tidak lama berselang, korban kaget melihat kedua orang tersebut membawa kabur sepeda motor miliknya.

Korban sempat berteriak “Maling! Maling!”, namun pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian.

Penangkapan Pelaku dan Barang Bukti

Berbekal informasi dari olah TKP dan keterangan saksi-saksi, Tim Opsnal gabungan mendapat petunjuk mengenai keberadaan pelaku.

Pada hari Jumat, 30 Oktober 2026 sekira pukul 13.00 WIB — atau hanya dalam hitungan jam setelah kejadian — polisi berhasil mendeteksi dan menangkap tersangka JK alias Jery di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Keliling Danau.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah-Putih (No. Pol: BH 2514 DC, No. Rangka & No. Mesin sesuai laporan).

1 (satu) lembar STNK kendaraan.

1 (satu) eksemplar BPKB kendaraan.

Proses Hukum Lebih Lanjut

Tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mako Polres Kerinci guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Sejumlah langkah kepolisian yang telah diambil meliputi melengkapi administrasi penyidikan (mindik sidik), pemeriksaan saksi-saksi, gelar perkara penetapan tersangka, hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan. Gunakan kunci ganda (kunci pengaman tambahan) dan pastikan diparkir di tempat yang aman atau terpantau guna meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan," tutup Kasat Reskrim.(Adz)

Gugatan Perpanjangan Jabatan DPRD hingga 2031 Ditolak MK

Jakarta – Harapan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 hingga 2031 melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (29/10/2026), terhadap perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional yang diklaim para pemohon dengan ketentuan undang-undang yang mereka persoalkan.

MK juga menilai ketentuan mengenai masa jabatan anggota DPRD tersebut tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Artinya, putusan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan ataupun penolakan terhadap seluruh argumentasi substantif mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031.

Gugatan Berawal dari Persoalan Pemilu Lokal 2031

Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan dengan menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Kedua ketentuan itu mengatur masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Para pemohon beralasan, persoalan muncul setelah adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam skema tersebut, pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transisi masa jabatan. Sebab, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun, sementara pemilu lokal berikutnya diperkirakan berlangsung pada 2031.

Atas dasar itu, para pemohon meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.

Persoalan Transisi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Meski gugatan tidak dapat diterima, persoalan mengenai kepastian hukum masa transisi DPRD tetap menjadi perhatian penting.

Sebab, persoalan yang dipersoalkan para pemohon bukan semata-mata menyangkut lamanya masa jabatan anggota dewan, tetapi juga menyangkut kesinambungan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD di daerah.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan pejabat publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan administratif. Harus ada landasan hukum yang jelas, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Media Indonesia melaporkan bahwa MK juga mempertimbangkan proses perubahan sejumlah undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena itu, pengujian terhadap norma transisi tersebut dinilai belum waktunya dilakukan.

Dengan demikian, putusan ini menjadi pengingat bahwa persoalan transisi penyelenggaraan pemilu tidak boleh dibiarkan menggantung. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya aturan yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)

Kejati Jambi Sita Dua Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin

Kejati Jambi Menyita Dua unit Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin.(Ist)

JAMBI – 2 (Dua) unit mobil hybrid dan puluhan barang bukti lainnya diamankan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi di sejumlah tempat di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo pada 26 hingga 29 Oktober 2026.

Dua kendaraan yang masuk dalam daftar penyitaan yakni Suzuki XL7 Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Keduanya diamankan bersama kunci kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain kendaraan, penyidik turut mengamankan dokumen transaksi perbankan, buku tabungan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran anggaran, dokumen perjalanan dinas, hingga sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.

Dalam penggeledahan di Kabupaten Merangin, penyidik mendatangi dua lokasi di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.

Lokasi pertama merupakan rumah di Perumahan Kyky Regency Blok Nangka, RT 37/RW 05. Dari tempat tersebut, sebanyak 39 jenis barang bukti disita, termasuk dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, bukti belanja rumah tangga pimpinan DPRD, dokumen belanja konsumsi rapat, cek tunai Bank BPD Jambi, serta buku tabungan dari sejumlah bank.

Penyidik juga mengamankan dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram, bukti setoran, STNK kendaraan roda dua, dan sertifikat hak milik.

Sementara di lokasi kedua, yakni ruko Rumah Makan Bu Yus yang sekaligus digunakan sebagai kantor CV Berkah Bersama Group di RT 37/RW 05, penyidik menyita 46 jenis barang bukti.

Barang bukti tersebut didominasi dokumen administrasi dan keuangan, di antaranya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, dan tanda terima.

Sejumlah dokumen lainnya berupa pemindahbukuan Sekretariat DPRD, surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, serta rekening koran juga turut disita.

Pengembangan penyidikan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Merangin. Tim Pidsus Kejati Jambi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, RT 06/RW 02, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Muaro Bungo.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buah buku catatan.

Adapun satu unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid diamankan dalam kegiatan penyitaan saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.

Kejati Jambi menyebutkan, seluruh barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan tersebut berasal dari tersangka YUSMARNI, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin selama periode Tahun Anggaran 2019 sampai 2024.

Penyidik menduga berbagai dokumen dan aset tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dianalisis untuk mendukung pembuktian serta menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor PRINT-1629/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penggeledahan dan Nomor PRINT-1628/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penyitaan, tertanggal 22 Oktober 2026.

Kejati Jambi memastikan proses penyidikan masih terus dikembangkan, terutama untuk menelusuri aliran dana, mekanisme penggunaan anggaran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Selain mengumpulkan alat bukti, langkah penyidikan ini juga diarahkan untuk mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Kejati Jambi menegaskan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.(*)

Fahruddin Minta Pengentasan Kemiskinan Dianggarkan di APBD 2027, Jangan Bebankan ASN Iuran

Sungai Penuh, Merdekapost.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sungai Penuh, Fahruddin, meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengentasan kemiskinan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2027.

Permintaan tersebut disampaikannya dalam pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan Tahun 2026, yang berlangsung Jumat malam (30/10/2026) bersama Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Fahruddin mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung telah menyampaikan usulan tersebut kepada tim anggaran pemerintah daerah agar program pengentasan kemiskinan tidak lagi mengandalkan sumbangan sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya langsung menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah agar program pengentasan kemiskinan dimasukkan ke dalam anggaran daerah pada APBD Murni Tahun 2027, bukan lagi patungan sukarela ASN. Karena tanggung jawab negara sesuai amanat UUD 1945," tulis Fahruddin.

Dalam video rapat yang turut diunggahnya ke Facebook, Fahruddin juga meminta pemerintah daerah agar tidak lagi membebani ASN dengan berbagai bentuk iuran, termasuk yang disebutnya sebagai iuran 3S.

Menurut Fahruddin, penanganan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ia juga menyinggung potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir. Fahruddin menyebut, pengelolaan parkir di rumah sakit yang sebelumnya tidak masuk dalam cakupan Kota Sungai Penuh kini telah masuk dalam pengelolaan daerah, disertai bertambahnya titik parkir dan setoran parkir.

"Dulu parkir rumah sakit tidak masuk Kota Sungai Penuh, sekarang sudah masuk dan titik parkir serta setoran parkir sudah bertambah. Berarti pendapatan daerah bertambah," ungkapnya.

Ia menilai, peningkatan pendapatan daerah tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran, sehingga tidak terus membebankan berbagai iuran kepada ASN.

"Kalau itu sudah dipotong pajak, jangan lagi dibebankan dengan potongan ini dan itu," tambahnya.

Dorong Kebijakan Anggaran yang Berpihak kepada Masyarakat

Pernyataan Fahruddin tersebut menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan anggaran daerah terhadap masyarakat kurang mampu. Program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat direncanakan secara terukur, memiliki alokasi anggaran yang jelas, serta dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui tanggapan maupun jawaban resmi dari pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya TAPD, terhadap usulan Fahruddin tersebut.

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam penyusunan APBD 2027, terutama agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kepedulian atau sumbangan sukarela ASN, tetapi memperoleh dukungan kebijakan dan penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah.(Adz/Source: wartasatu.info)

Kabar Gembira! Jalan Sungai Tutung-Pungut Mudik Mulai Dibangun

KERINCI – Pembangunan jalan Sungai Tutung-Pungut di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, mulai dikerjakan. Bupati Kerinci Monadi meminta masyarakat ikut mengawal proses pengerjaan agar proyek tersebut berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi warga.

Jalan ini sudah sangat lama dikeluhkan masyarakat, terutama bagi para petani yang menuju Renah Pemetik

Hal itu disampaikan Monadi saat menghadiri pertemuan bersama masyarakat di Masjid Nurul Iman 4, Desa Sungai Tutung, Jumat (30/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kerinci Murison, pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat daerah.

Monadi mengatakan, pembangunan jalan tersebut merupakan hasil perjuangan dan komunikasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD hingga masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD, seluruh pihak terkait, dan masyarakat yang telah bersama-sama memperjuangkan pembangunan jalan ini. Apa yang kita wujudkan hari ini merupakan hasil kerja sama dan perjuangan bersama,” kata Monadi.

Namun, menurutnya, dukungan terhadap pembangunan tidak cukup berhenti pada tahap perencanaan maupun penganggaran. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar kualitas jalan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.

“Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan pekerjaan jalan ini. Mari kita jaga dan dukung agar proses pembangunannya berjalan lancar, baik, dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Monadi menegaskan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kerinci, baik Kerinci Mudik, Kerinci Tengah maupun Kerinci Hilir.

Dia berharap peningkatan konektivitas jalan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan jalan Sungai Tutung-Pungut kini menjadi salah satu pekerjaan yang dinantikan masyarakat. Pengawasan bersama diharapkan dapat memastikan pekerjaan berjalan baik dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.(Adz)

Monadi-Murison Ajak Masyarakat Kawal Pembangunan Jalan Sungai Tutung-Pungut Mudik

Jalan Sungai Tutung menuju Pungut Mudik Mulai dikerjakan, Monadi-Murison Ajak Masyarakat ikut mengawal Pembangunannya.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Pembangunan jalan Sungai Tutung–Pungut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pengerjaan proyek tersebut agar berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.

Ajakan itu disampaikan Monadi saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di Masjid Nurul Iman 4, Desa Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Jumat (30/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Monadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjuang dan berkolaborasi sehingga pembangunan jalan Sungai Tutung–Pungut dapat direalisasikan.

Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan hasil perjuangan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara merata dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, baik Kerinci Mudik, Kerinci Tengah maupun Kerinci Hilir.

Monadi bersama Wakil Bupati Murison, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara khusus, ia meminta masyarakat tidak hanya menyambut baik pembangunan jalan tersebut, tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya.

Selain membahas pembangunan infrastruktur, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jambi sebesar Rp20 juta untuk mendukung pembangunan dua masjid di Desa Sungai Tutung.

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Bank Jambi terhadap pembangunan sarana keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat.

Bacaan Lainnya: GP Ansor Sungai Penuh Laksanakan PKD-PAC Tanah Kampung: Edi: Gerbang Pertama untuk Bergabung

Turut hadir dalam kegiatan itu pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Ir. Boy Edward dan Dr. Surmila Apri Yulisa, anggota DPRD Jafrul, Tomi Emiral dan Irwandi, Sekda Kerinci Zainal Efensi, S.P., M.Si., Kepala Dinas PUPR Kerinci Ir. Maya Novefry Handayani, S.T., Kepala Bank Jambi Cabang Kerinci Abdel Haq, Camat Air Hangat Timur Widya Maya Sari, S.STP., Kapolsek Air Hangat Timur, serta para kepala desa se-Kecamatan Air Hangat Timur.

Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap pembangunan jalan Sungai Tutung–Pungut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia perbankan, dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Kerinci yang merata dan berkelanjutan.(Adz/Merdekapost)

Tebing Penahan Jalan di Depan Dendeng Batokok Pelayang Raya Kembali Longsor, PUPR Sungai Penuh Sigap Turun Atasi

Tebing Penahan Jalan di Pelayang Raya Depan Dendeng Batokok Kembali Longsor, Dinas PUPR Sigap Turun Atasi.(ist)

Sungai Penuh – Tebing penahan di ruas Jalan Nasional Sukarno-Hatta, depan rumah makan Dendeng Batokok Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, kembali mengalami longsor setelah diguyur hujan deras pada Jumat sore (30/10/2026), sekitar pukul 16.30 WIB.

Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung kurang lebih satu jam diduga menjadi pemicu longsornya tebing penahan tersebut. Akibatnya, bagian tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai 3,5 meter mengalami jebol. Material longsoran berupa tanah bercampur batu berukuran besar kemudian menutupi sebagian badan jalan, bahkan menghalangi lebih dari separuh jalur kendaraan.

Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan itu terganggu. Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) terlihat bekerja ekstra melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan.

Untuk sementara, kendaraan roda empat yang melintas harus diberlakukan sistem buka-tutup secara bergantian karena kondisi badan jalan yang tertutup material longsoran.

Peristiwa ini kembali menyoroti kondisi tebing di sepanjang ruas Jalan Sukarno-Hatta, khususnya di kawasan Desa Pelayang Raya. Pasalnya, lokasi tersebut disebut-sebut kerap mengalami longsor ketika hujan deras mengguyur wilayah itu.

Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi teknis terkait. Penanganan tidak cukup hanya dengan membersihkan material longsoran, tetapi juga diperlukan kajian teknis untuk mengetahui penyebab kerusakan serta menentukan langkah penanganan permanen, termasuk kemungkinan pembangunan atau penguatan kembali dinding penahan tanah.

Mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat, pemerintah melalui instansi berwenang diharapkan segera mengambil langkah konkret guna mencegah terjadinya longsor susulan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan Wartasatu.info hingga berita ini di naikkan sudah terlihat alat berat dari instansi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di lokasi untuk melakukan pembersihan material longsoran.

Sigapnya PUPR kota Sungai Penuh yang di pimpin langsung oleh kepala bidang Bina Marga, Dede Koswara, membuat longsoran tanah mulai di bersihkan. Dede mengatakan keselamatan dan lancarnya arus lalulintas menjadi prioritas bidang Bina Marga PUPR.

"Bagi PUPR bidang bina marga, keselamatan pengguna jalan dan lancarnya arus lalulintas menjadi prioritas kami, Sehingga kami berusaha melakukan penanganan cepat di lakukan agar arus lalu lintas kembali normal," kata Dede.(Adz)

GP Ansor Sungai Penuh Laksanakan PKD-PAC Tanah Kampung: Edi: Gerbang Pertama untuk Bergabung

Gerakan Pemuda Ansor, Sungai Penuh, kembali melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) untuk PAC Tanah Kampung, pada Jumat (30/10/2026) di Aula Kemenag Sungai Penuh.(Ist)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – Gerakan Pemuda Ansor, Sungai Penuh, kembali melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) untuk PAC Tanah Kampung, pada Jumat (30/10/2026) di Aula Kemenag Sungai Penuh.

Turut Hadir Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi Jambi, Penasehat GP Ansor Sungai Penuh, Prof Dr M. Jamin, Pengurus GP Ansor Kerinci, dan para peserta PKD.

Pada PKD GP Ansor Sungai Penuh ini, mengambil tema “Meneguhkan Tradisi menjawab tantangan zaman mewujudkan kader yang berdaya dan Berdampak”.

“Jumlah Peserta yang mendaftar untuk ikut PKD ini sebanyak 28 orang. Pelaksanaannya dilaksanakan selama Tiga Hari, dari 30 Oktober hingga 01 November 2026,”kata Ketua Panitia Taufik Hidayat.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Sungai Penuh, Edi Saputra, S.H, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKD ini merupakan gerbang pertama untuk bergabung dengan GP Ansor, dan menjadi bagian dari Keluarga besar Nahdlatul Ulama.

“Selamat mengikuti PKD, kami berharap peserta dapat mengikuti proses materi PKD dengan baik, agar bisa lulus menjadi Keluarga besar Nahdlatul Ulama,”ujarnya.

Penasehat GP Ansor Sungai Penuh, Prof Dr, M. Jamin,S.Ag, S.IP M.Pd, dalam arahannya menyampaikan agar peserta mengikuti PKD dengan serius dan mengikuti seluruh materi.

Selain itu dia juga menyampaikan untuk menjaga tradisi dari Nahdatul ulama, sesuai dengan tema meneguhkan tradisi menjawab tantangan zaman.

“Meneguhkan tradisi, bukan berati menolak kemajuan zaman, tapi tetap merawat agar terus di jaga, terutama Ahlussunah Wajamaah,”ujarnya.

Dia juga berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti materi yang di sampai narasumber selama PKD. “Semoga bisa lulus semua peserta dan bergabung di GP Ansor,”tandasnya.(Red)

Tim Macan Kincai Bekuk Residivis Curanmor, Satu Unit Sepeda Motor dan Kunci T Disita

SUNGAI PENUH – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kerinci di bawah kepemimpinan AKP R. Fifin Ritonga, S.H. bersama Satuan Intelkam berhasil mengungkap kasus tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curanmor) di wilayah hukum Polres Kerinci. Seorang pemuda yang juga merupakan residivis kasus serupa berhasil diringkus berikut barang bukti sepeda motor milik korban.

Pengungkapan ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP R. Fifin Ritonga, S.H., mewakili Kapolres Kerinci, dalam laporan resmi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Jambi, Jumat (30/10/2026).

Penangkapan bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/X/2026/SPK/POLRES KERINCI/POLDA JAMBI, yang dilayangkan oleh seorang perempuan bernama Rica Octaria (41), warga Desa Gedang.

Kronologis Kejadian

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 27 September 2026 lalu, sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Empeh, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.

Kejadian bermula ketika korban baru saja pulang membeli makanan ke rumahnya di Desa Sumur Anyir sekira pukul 19.45 WIB. Korban kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman luar rumah dalam kondisi stang tidak terkunci.

Tidak lama berselang, pada pukul 20.00 WIB, adik ipar korban menanyakan siapa yang membawa sepeda motor tersebut keluar. Sontak, korban yang merasa tidak ada yang menggunakan kendaraan langsung mengecek ke luar rumah. Betapa terkejutnya korban mendapati sepeda motor miliknya sudah raib dicuri. Akibat kejadian tersebut, korban segera melapor ke SPKT Polres Kerinci untuk pengusutan lebih lanjut.

Gerak Cepat Polisi dan Penangkapan Pelaku

Mendapat laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim bersama Anggota Sat Intelkam Polres Kerinci langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan.

Dari hasil penyelidikan, tim mendapatkan petunjuk akurat mengenai keberadaan terduga pelaku yang tengah berada di sekitar kawasan GOR Kota Sungai Penuh. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP R. Fifin Ritonga, S.H., petugas gabungan langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial S (19) tanpa perlawanan, beserta barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam.

Saat diinterogasi petugas, terduga pelaku yang tercatat sebagai residivis Curanmor dan merupakan warga Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ini mengakui perbuatannya. Ia nekat mengambil sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Dalam aksinya, pelaku S tidak sendirian, melainkan bersama seorang rekannya berinisial R yang saat ini masih dalam pencarian (DPO) dan tengah diselidiki keberadaannya oleh pihak kepolisian.

Barang Bukti dan Langkah Kepolisian

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam

1 (satu) buah kunci T (alat yang digunakan untuk beraksi)

Saat ini, terduga pelaku S beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga telah melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, serta akan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada saat memarkirkan kendaraan, termasuk memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci ganda (kunci stang atau menggunakan pengaman tambahan) guna meminimalisir aksi kejahatan serupa.(*)

8 Pelaku Perusakan Mapolres Merangin Ditangkap Beserta Senjatanya, Dibawa ke Polda Jambi

Sekitar 20 orang bersenjata senapan mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Merangin, Kabupaten Merangin, Rabu (28/10/2026). Orang-orang tersebut mendatangi Polres Merangin diduga terkait penangkapan orang yang disinyalir terlibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Delapan terduga perusakan Markas Polres Merangin ditangkap polisi Kamis (29/10/2026) malam.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata rakitan.

Informasi yang dihimpun TribunJambi.com, delapan orang tersebut kini dibawa dari Merangin ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Media ini masih menunggu konfirmasi dari Polda Jambi terkait identitas delapan orang itu serta peran mereka dalam peristiwa perusakan Polres Merangin.

Sekelompok warga Suku Anak Dalam (SAD) dari kelompok Tumenggung Jang mendatangi Mapolres Merangin pada Rabu (28/10/2026), diduga ingin membebaskan dua orang yang ditangkap karena aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). (ADZ/Sumber:TRIBUN JAMBI)

Kapolda Jambi Perintah Tangkap Pelaku dalam 24 Jam

Sebelumnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo memerintahkan jajarannya menangkap pelaku perusakan Markas Polres Merangin dalam waktu 24 jam.

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan penindakan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Merangin.

Widodo menjelaskan, Polres Merangin sebelumnya telah menindak aktivitas PETI dan mengamankan dua orang yang diduga terlibat.

Penindakan itu menyasar aktivitas tambang yang menggunakan alat dompeng, belum sampai pada penggunaan alat berat.

“Yang saya sesalkan, kok bisa berani masuk Polres itu. Saya perintahkan untuk 24 jam ini bisa menangkap orangnya yang melakukan perusakan di Mako Polres Merangin,” kata Widodo.

Menurut Widodo, kepolisian telah memperkirakan adanya kendala dan hambatan dalam penertiban PETI.

Ia juga menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengurus persoalan tersebut setelah dua orang diamankan.

Widodo turut menyinggung dugaan keterlibatan kelompok tertentu di balik aktivitas PETI. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Kapolda menginstruksikan seluruh polres di wilayah Jambi agar tidak mengendurkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, masyarakat mulai resah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat PETI, terutama saat musim hujan.

“Untuk polres lain saya imbau jangan kendur. Tetap lakukan upaya penertiban dan penindakan terhadap semua kegiatan PETI yang ada di Jambi,” ujarnya.

Polda Jambi Perkuat Dukungan Brimob

Terkait pengamanan setelah peristiwa di Merangin, Widodo mengatakan tidak ada penambahan personel secara khusus.

Namun, dukungan dari Satuan Brimob akan diperkuat untuk membantu penindakan di sejumlah titik yang telah dipetakan.

“Penebalan tidak, tapi memang backup kita perkuat dari Brimob untuk segera melakukan penindakan, tidak hanya di Merangin, di beberapa titik yang sudah kami petakan,” katanya.

Widodo juga menegaskan kepolisian akan menindak pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan atau melawan petugas saat menjalankan tugas kepolisian.

“Setiap kegiatan kepolisian yang mendapat hambatan, sengaja menghalangi penyidikan, tentunya akan kami tindak tegas. Itu ada pasalnya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dugaan penyerangan, Widodo sebelumnya menyebut pelakunya belum ditangkap. Ia mengatakan penanganan perkara tersebut telah ditarik ke Polda Jambi dengan pertimbangan keamanan. (Adz/ SOuce: TribunJambi)

Sambut Direksi Cassia Coop, Wako Alfin Dorong Investasi Berkelanjutan

SUNGAI PENUH – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., menyambut baik kunjungan Direksi Cassia Coop sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pelaku usaha yang telah berinvestasi di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Alfin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Cassia Coop yang telah memilih Kota Sungai Penuh sebagai lokasi investasi. Menurutnya, kehadiran investor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Cassia Coop untuk berinvestasi di Kota Sungai Penuh. Pemerintah daerah akan terus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Wako Alfin.

Tekan Angka Pengangguran, Polres Kerinci Gelar Sosialisasi Program "POLIRAN" di BLK Kerinci

Ia berharap Cassia Coop dapat terus bertahan dan berkembang serta menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai lokasi usaha yang nyaman, aman, dan strategis untuk investasi jangka panjang.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemenuhan persyaratan perizinan, serta pelaksanaan kegiatan usaha yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh, lanjutnya, berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, kemudahan berusaha sesuai regulasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Melalui komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang konstruktif antara pemerintah daerah dan dunia usaha, diharapkan Cassia Coop dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai mitra strategis dalam mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan Kota Sungai Penuh.(Red)