Viral Rekaman Video Anak SD Angkat Rantang Makan Gratis, Sopir Mobil Operasional Disorot Warga

 

Viral Rekaman Video Anak SD Angkat Rantang Makan Gratis (MBG)

Merdekapost.com | Kerinci – Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan aksi sejumlah anak sekolah dasar (SD) berseragam putih-putih tengah mengangkat dan membawa tempat makan (rantang) dari bak mobil operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video tersebut menjadi sorotan dan memicu kritikan dari masyarakat setempat.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit tersebut, tampak mobil operasional bertuliskan "Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karya Kita Peduli" terparkir di pinggir jalan. Beberapa siswa SD terlihat sibuk menurunkan rak/tempat makanan dari bagian belakang mobil pick-up tersebut lalu membawanya berjalan menuju area sekolah.

Aksi tersebut menuai respons negatif dari warga yang menyaksikan langsung maupun netizen. Petugas atau sopir armada distribusi dinilai menyerahkan pekerjaan teknis penanganan dan pengangkutan makanan kepada siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat, bukan tenaga pengangkut.

"Sangat disayangkan, harusnya petugas atau driver yang mengantar dan menurunkan makanan sampai ke tempat yang ditentukan, bukan justru menyuruh anak-anak sekolah yang mengangkatnya," ujar salah seorang warga yang berada di lokasi.

Program pemenuhan gizi ini diharapkan dapat berjalan dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dan profesional, terutama dalam hal distribusi, demi menjamin keamanan, kebersihan, serta kenyamanan bagi para siswa penerima program.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai SOP distribusi makanan di lapangan tersebut.(*)

Reseller WiFi Diduga Menjamur di Kerinci dan Sungai Penuh, Publik Soroti Pengawasan Indibiz

Tampak kabel fiber optik yang tidak teratur di tiang PLN

 Merdekapost.com | Kerinci – Keberadaan reseller WiFi yang diduga beroperasi tanpa mengikuti ketentuan resmi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan. Aktivitas tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan kondisi jaringan internet IndiHome yang dinilai mengalami penurunan kualitas di sejumlah wilayah. Masyarakat mempertanyakan apakah menjamurnya reseller WiFi yang diduga tidak resmi memiliki kaitan dengan kondisi jaringan yang mereka rasakan.

Keluhan tidak hanya datang dari pengguna layanan internet. Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah semrawutnya pemasangan kabel jaringan yang melilit dan menumpang pada tiang PLN di sejumlah lokasi.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu estetika lingkungan serta berpotensi menyulitkan pihak PLN dalam melakukan pemeliharaan jaringan. Jika pemasangan kabel tidak dilakukan sesuai standar dan prosedur, tentu perlu menjadi perhatian bersama demi keselamatan dan ketertiban jaringan utilitas.

Diduga Ada Pembiaran

Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengapa aktivitas reseller WiFi yang diduga tidak resmi tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penertiban yang dianggap serius.

Sorotan kemudian mengarah kepada sistem pengawasan dan pembinaan dari pihak Indibiz di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya permainan antara Tim Leader (TL) dengan reseller tertentu. Dugaan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan internal secara objektif agar tidak berkembang menjadi persepsi bahwa terdapat pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus.

Apabila benar terdapat oknum internal yang memberikan kemudahan atau membiarkan reseller yang tidak sesuai ketentuan tetap beroperasi, maka hal tersebut tentu perlu ditindaklanjuti oleh manajemen melalui pemeriksaan internal.

Masyarakat Minta Indibiz Turun Tangan

Masyarakat berharap pihak Indibiz tidak hanya melakukan pengawasan dari sisi administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap reseller yang beroperasi di Kerinci dan Sungai Penuh.

Pemeriksaan tersebut antara lain diperlukan untuk memastikan status legalitas reseller, sumber jaringan yang digunakan, izin pemasangan kabel, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pihak PLN juga diharapkan dapat melakukan penertiban apabila ditemukan kabel komunikasi yang dipasang secara tidak sesuai pada tiang atau infrastruktur kelistrikan milik PLN.

Persoalan ini dinilai penting karena menyangkut kenyamanan masyarakat sebagai pelanggan, keselamatan infrastruktur, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Masyarakat juga meminta agar manajemen Indibiz melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Leader (TL) di wilayah tersebut, khususnya terkait munculnya dugaan hubungan khusus dengan reseller tertentu.

Apakah menjamurnya reseller WiFi yang diduga ilegal selama bertahun-tahun luput dari pengawasan? Mengapa belum dilakukan penertiban secara menyeluruh? Dan benarkah terdapat oknum TL yang diduga bermain dengan reseller?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari pihak Indibiz.

Catatan: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak Indibiz, Tim Leader (TL), reseller terkait, maupun PLN memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, dan informasi pembanding sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (*)

Polres Kerinci Gelar Sertijab Kasat Reskrim dan Dua Kapolsek Serta Lantik Kasiwas

Polres Kerinci Gelar Sertijab Kasat Reskrim dan Dua Kapolsek Serta Lantik Kasiwas

 Merdekapost.com | Kerinci - Kepolisian Resor (Polres) Kerinci menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasat Reskrim, Kapolsek Air Hangat, dan Kapolsek Danau Kerinci, serta pelantikan Kasiwas Polres Kerinci di halaman Mapolres Kerinci, Senin (07/09/2026) pagi.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara, dengan IPDA Endriyadi bertindak sebagai Danup. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang, S.H., M.H., para pejabat utama (PJU), para Kapolsek jajaran, serta jajaran perwira, bintara, PNS, dan pengurus Bhayangkari Polres Kerinci.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima dan pelantikan dalam mutasi kali ini meliputi:

 * Kasat Reskrim: Dari AKP Very Prasetyawan, S.H., M.H., kepada AKP Rabiul Fifin Ritonga, S.H.

 * Kapolsek Air Hangat: Dari Nur Taufik, S.E., kepada IPTU Superman Parbo.

 * Kapolsek Danau Kerinci: Dari IPTU Arisman, S.H., M.H., kepada IPTU Razak Adnan.

 * Kasiwas Polres Kerinci: Resmi dijabat oleh IPTU Dermawan Srigede Sitinjak.

Rangkaian upacara berjalan khidmat, diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolda Jambi, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, pakta integritas, hingga pengambilan sumpah jabatan didampingi rohaniawan.

Dalam amanatnya, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian normal dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri guna penyegaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Segera menyesuaikan diri, pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta lanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya," tegas Kapolres.

Kapolres juga memberikan penekanan khusus kepada Kasat Reskrim yang baru agar mampu meningkatkan profesionalisme penegakan hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Sementara kepada para Kapolsek yang baru dilantik, ia berpesan agar terus mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Tak lupa, instruksi serupa diberikan kepada Kasiwas agar menjalankan fungsi pengawasan secara berintegritas guna mencegah pelanggaran di internal organisasi.

"Jabatan adalah amanah, bukan sekadar penghargaan. Setiap jabatan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, institusi, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa," tambahnya.

Mengakhiri amanatnya, Kapolres menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian mereka selama bertugas di Polres Kerinci, sekaligus mendoakan kesuksesan di tempat penugasan yang baru.

Upacara yang selesai pada pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung tertib, lancar, dengan situasi secara keseluruhan yang aman dan kondusif. (kai)

‎Asap Kian Pekat di Kerinci dan Sungai Penuh, Aktivis Lingkungan Desak Pemerintah Daerah Terapkan PJJ

Aktivis Lingkungan Hidup desak Pemda terapkan PJJ

 Merdekapost.com | ‎​Kerinci - Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam sepekan terakhir kian memprihatinkan. Jarak pandang yang terbatas disertai aroma sangit yang menyengat kini mulai mengganggu aktivitas harian warga, sekaligus meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan.

‎‎​Kondisi udara yang kian memburuk ini memantik perhatian serius dari aktivis lingkungan hidup setempat, Randi. Ia menilai penanganan dampak kabut asap di kawasan Kerinci tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa, melainkan membutuhkan langkah tanggap darurat yang nyata dari pemerintah daerah.

Baca Juga:
Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau

Dua Minggu Ditahan Hampir 60 Motor Hasil Penindakan Satlantas Polresta jambi di Kembalikan

‎‎​Randi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh harus segera mengambil keputusan tegas untuk melindungi keselamatan warga, salah satunya dengan mengalihkan proses belajar mengajar di sekolah ke sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

‎‎​“Anak-anak sekolah adalah kelompok yang paling rentan terpapar partikel berbahaya saat beraktivitas di luar ruangan. Menatap kondisi udara yang terus memburuk, Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh sebaiknya segera mengeluarkan kebijakan PJJ agar anak-anak tidak dipaksa menghirup udara beracun setiap hari,” ujar Randi saat memberikan keterangannya, Senin (7/9/2026).

‎‎​Selain perlindungan di sektor pendidikan, Randi juga menyoroti pentingnya langkah taktis untuk menekan akumulasi polutan di udara. Ia mendorong kedua pemerintah daerah untuk memperketat dan mengendalikan emisi kendaraan bermotor serta aktivitas pembakaran lokal yang memperparah kualitas udara.

‎‎​Berdasarkan data pemantauan indikator kualitas udara selama tujuh hari terakhir, konsentrasi partikulat halus (PM_{2.5}) di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh secara konsisten menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

‎‎​Pada awal September, Indeks Kualitas Udara (AQI) berada di kisaran 112 hingga 125 dengan status Tidak Sehat bagi Kelompok Rentan. Namun, memasuki pertengahan pekan, angka tersebut terus melonjak hingga menembus angka 150 ke atas, yang masuk dalam kategori Tidak Sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi PM_{2.5} tercatat mencapai 55,0 hingga 70,7\ \mu\text{g/m}^3, atau berkali-kali lipat melampaui standar aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

‎‎​Geografi Kerinci yang dikelilingi perbukitan membuat polutan udara cenderung terperangkap lebih lama jika tidak ada intervensi pembatasan emisi. Oleh karena itu, Randi berharap Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh dapat saling berkoordinasi menerbitkan instruksi bersama penanganan tanggap darurat sebelum dampak kesehatan masyarakat kian meluas. (kai)

Babak Baru Dua Kurir Pengantar 53 Ribu Ekstasi yang Ditangkap di Sarolangun Segera Disidangkan

Dua pria dari dalam SUV silver duduk dalam keadaan diborgol saat polisi membongkar mobil yang mereka tumpangi, Kamis (11/6/2026) lalu. Keduanya membawa sekitar 53 ribu ekstasi dan 897 vape narkoba. Perkara ini kini akan segera disidang di Pengadilan Negeri Sarolangun. (Ist)

SAROLANGUN - Penangkapan dua kurir narkotika yang membawa 53 ribu butir ekstasi dan 897 cartridge yang diduga mengandung zat Etomidate atau dikenal sebagai vape narkoba memasuki babak baru.

Perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sarolangun dan akan segera disidangkan.

Melansir laman SIPP PN Sarolangun, perkara ini terdaftar pada Jumat (4/9/2026) kemarin dengan nomor perkara 206/Pid.Sus/2026/PN Srl untuk terdakwa Supriadi dan 205/Pid.Sus/2026/PN Srl untuk terdakwa Bambang Supriyanto.

Keduanya dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada Rabu (16/9/2026) mendatang.

Kronologi Penangkapan

Sebagai informasi, perkara ini diungkap setelah penyetopan mobil SUV yang melaju dari Bengkalis, Riau menuju Madura, Jawa Timur, di sebuah SPBU di Kabupaten Sarolangun pada Kamis (11/6/2026).

Sejak pagi hari, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya menghadang kendaraan yang dicurigai di sebuah SPBU.

Penangkapan dilakukan di kawasan SPBU Jalan Lintas Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sekitar pukul 07.30 WIB.

Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 53.000 butir pil ekstasi dan 897 cartridge yang diduga mengandung zat Etomidate atau dikenal sebagai vape narkoba.

Dua pria yakni Supriadi dan Bambang Supriyanto yang berada di dalam mobil Toyota Raize warna silver dengan nomor polisi B 16** ROF turut diamankan.

"Benar, untuk keberhasilan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, itu terjadi pada hari Kamis (11/06/2026) sekira pada pukul 07.30 WIB.

"Penangkapan tersebut dilakukan di area sebuah SPBU Bernai, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi," kata Kasatresnarkoba AKP Fatkur Rohman kepada Tribunjambi.com, Sabtu (13/6/2026).

AKP Fatkur Rohman menjelaskan, polisi awalnya menerima informasi mengenai sebuah kendaraan roda empat yang diduga membawa narkotika dan melintas di wilayah Sarolangun.

"Penangkapan itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya kendaraan roda empat yang diduga membawa narkotika melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun.

"Kemudian infromasi itu kami kembangkan, dan selanjutnya Tim Opsnal Rajawali Satresnarkoba Polres Sarolangun mulai dari jam 5 subuh bergerak cepat langsung melakukan penyelidikan," jelas AKP Fatkur Rohman.(aDZ) suMBER: TribunJambi)

Mahasiswa UNP yang Hilang Dikabarkan Ditemukan, Kampus Koordinasi dengan Polisi

Mahasiswa UNP yang Hilang Dikabarkan Ditemukan, Kampus Koordinasi dengan Polisi.(iST) 

PADANG, MERDEKAPOST.COM —  Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), FF (25), yang dilaporkan hilang dikabarkan ditemukan.  Setelah dinyatakan hilang selama empat hari oleh pihak keluarga, mahasiswa angkatan 2020 tersebut dikabarkan diamankan pihak kepolisian di kawasan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu (5/9/2026). 

Kabar ditemukannya FF mencuat setelah sejumlah unggahan foto dan video beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, terlihat FF berada bersama jajaran kepolisian setempat. 

Sekretaris UNP, Erianjoni, membenarkan sosok yang berada dalam foto yang beredar di media sosial tersebut merupakan mahasiswanya dari Program Studi Matematika.

"Berdasarkan foto yang beredar, itu memang mahasiswa kami. Namun, kami belum bisa memastikan karena masih menunggu koordinasi resmi dari pihak kepolisian," ujar Erianjoni saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/9/2026). 

Erianjoni menyampaikan bahwa pihak kampus menyambut baik kabar penemuan tersebut dan berharap hal ini membawa kepastian bagi keluarga FF. 

"Tentu kami harus menunggu alasan kenapa mahasiswa ini diamankan, apakah karena foto orang hilang yang beredar atau ada permasalahan lain. Kami masih menunggu kabar pasti. Tapi, semoga ini menjadi kabar baik bagi keluarga," kata Erianjoni. 

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Solok menyatakan belum ada konfirmasi resmi maupun koordinasi dari keluarga korban terkait penanganan FF. Pihak UNP pun berencana segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan kondisi serta motif di balik menghilangnya FF. 

Sebelumnya, FF dilaporkan hilang kontak oleh keluarganya sejak Selasa (1/9/2026). Sebelum menghilang, FF mengaku kepada orangtuanya akan mengikuti ujian skripsi pada 31 Agustus 2026. Dugaan menghilangnya FF makin menguat setelah keluarga tidak dapat menghubungi ponselnya, sementara barang-barang pribadi Fikri masih tertinggal lengkap di kamar kosnya di Padang. 

Namun, fakta akademis menunjukkan hal berbeda. Berdasarkan penelusuran pihak rektorat dan fakultas, FF diketahui sudah tidak aktif berkuliah selama tiga semester berturut-turut. 

"Info terakhir dari dekan, mahasiswa tersebut sudah tiga semester tidak aktif kuliah. Dia mengaku tetap kuliah dan mau ujian skripsi hanya untuk menyenangkan orangtuanya, setelah itu menghilang," ungkap Erianjoni, Jumat (4/9/2026). 

Akibat ketidakhadirannya yang cukup lama tanpa keterangan, status akademis FF di UNP sebenarnya sudah memasuki batas drop out (DO) per 21 Agustus 2026. Sebelum ditemukannya FF di Solok, pihak kampus sempat berkoordinasi dengan teman-teman satu kos dan rekan terdekat korban untuk mengumpulkan petunjuk keberadaannya.

(Adz/Kompas.com)

Dua Minggu Ditahan Hampir 60 Motor Hasil Penindakan Satlantas Polresta jambi di Kembalikan

Setelah Dua Pekan Ditahan, Hampir 60 Motor Hasil Penindakan Satlantas Polresta jambi di Kembalikan

JAMBI, MERDEKAPOST.COM — Setelah menjalani masa penahanan selama kurang lebih dua pekan, hampir 60 unit sepeda motor hasil penindakan Satlantas Polresta Jambi mulai dikembalikan kepada pemiliknya.

Pengembalian kendaraan dilakukan setelah masa penahanan selama dua minggu berakhir. Namun, kendaraan tidak serta-merta dapat diambil. Pemilik terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Siregar mengatakan, kendaraan yang telah menjalani masa penahanan selama dua pekan kini mulai diambil kembali oleh pemilik masing-masing.

BACA JUGA: Bahaya di Jalan! Satlantas Polres Kerinci Tertibkan Kendaraan ODOL dan Knalpot Brong

«“Yang sudah dua minggu sudah kembali. Untuk motor sudah hampir 60-an yang diambil pemiliknya,” ujar Rio saat dikonfirmasi, Jumat (4/9/2026).»

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Jambi.

Bagi masyarakat yang kendaraannya masih dalam masa penahanan, kepolisian mengimbau agar mengikuti prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebelum melakukan pengambilan.

Pengembalian ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta menggunakan kendaraan sesuai ketentuan.

Hampir 60 motor sudah kembali ke pemiliknya setelah masa penahanan berakhir. Bagaimana menurut Anda, apakah penahanan kendaraan selama dua pekan efektif membuat pengendara lebih tertib?

(Adz/Merdekapost.com)

APBD Terbatas Bukan Alasan! Taktik Cerdas Bupati Darmas Raya Annisa Suci Ramadahni Himpun CSR Rp31,55 Miliar Demi Jalan Mulus.(Ist)

APBD Terbatas Bukan Alasan! Taktik Cerdas Bupati Annisa Himpun CSR Rp31,55 Miliar Demi Jalan Mulus

Pernah dengar keluhan klasik pemerintah daerah? "Wah, jalan rusak belum bisa diperbaiki tahun ini karena anggaran APBD kita terbatas."

Kalimat itu tampaknya tidak berlaku di Kabupaten Dharmasraya. Di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani, keterbatasan anggaran justru melahirkan sebuah terobosan cerdas yang patut dicontoh daerah lain.

Bukan dengan berpasrah diri atau sekadar menunggu kucuran dana pusat, Bupati Annisa memilih menjemput bola. Beliau berhasil merangkul belasan perusahaan swasta—terutama raksasa industri sawit yang beroperasi di Dharmasraya—untuk membentuk sebuah konsorsium besar. Hasilnya sangat konkret, komitmen dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp31,55 miliar sukses dihimpun sepanjang tahun 2026 untuk menggenjot pembangunan daerah.

Menariknya, dana puluhan miliar ini tidak digunakan untuk program seremonial jangka pendek. Bupati Annisa secara taktis mengarahkan total dana Rp31,55 miilar tersebut untuk membiayai 9 ruas jalan strategis antarnagari, mulai dari Sopan Jaya, Taratak Tinggi, hingga Banai.

Strategi ini menggunakan sistem co-sharing. Dana CSR dari perusahaan langsung dikonversi menjadi aspal dan pengerjaan fisik di bawah pengawasan Dinas PUPR, berkolaborasi mendampingi anggaran APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Langkah ini adalah simbiosis mutualisme yang nyata. Perusahaan sawit ikut bertanggung jawab merawat jalan yang setiap hari dilewati oleh kendaraan operasional mereka, sementara masyarakat langsung menikmati jalur logistik yang mulus dan nyaman. Efeknya, ekonomi bergerak lebih cepat dan potensi gesekan sosial di lingkar industri bisa diredam dengan keharmonisan.

Ketika banyak daerah masih bingung melacak ke mana larinya dana CSR perusahaan di wilayah mereka, Dharmasraya menunjukkan kelasnya lewat transparansi dan eksekusi yang nyata. Ini bukan sekadar tentang membangun jalan, tetapi tentang kualitas kepemimpinan yang mampu mengubah tantangan fiskal menjadi ruang kolaborasi.

Kira-kira, daerah mana lagi nih di Sumbar yang perlu meniru taktik cerdas dari Kak Annisa? Coba absen dan tulis aspirasi Dunsanak di kolom komentar ya!

Penulis: Rizal Gusmendra [RG] 

#annisasuciramadhani #BupatiDarmasRayaSumbar 

Cegah Karhutla, Bupati Monadi Instruksikan Desa Perketat Pengawasan Lahan

KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci Langsung mengambil langkah cepat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bupati Kerinci, Monadi, meminta seluruh jajaran dari tingkat kecamatan hingga desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga yang membuka lahan.

Instruksi tegas ini tertuang dalam Surat Bupati Kerinci Nomor B-300.2.3-43/BIDANG PK BPBD/IX/2026 bertanggal 5 September 2026. Melalui edaran penting ini, Pemkab Kerinci menekankan tema utama: “Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.”

Pemkab menyebarkan surat tersebut ke seluruh pelosok Kerinci. Pemerintah ingin memastikan warga memahami bahaya serta larangan membakar lahan, terutama saat daerah menghadapi potensi darurat bencana.

Baca Juga: Sudah 8 Bulan Upah Rp10 Juta Belum Dibayar, Pekerja Proyek RSUD M.H.A. Thalib Minta Kepastian

Bupati Monadi memerintahkan para camat agar mengarahkan seluruh kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing. Pemerintah desa wajib menggelar sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai larangan pembukaan lahan menggunakan api.

Selain edukasi, Pemkab Kerinci mendorong aparat desa untuk ronda dan memantau wilayah rawan secara berkala. Pemerintah ingin mendeteksi setiap titik api sedini mungkin sebelum kobaran membesar.

Pendekatan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mengutamakan langkah pencegahan berbasis komunitas (community-based disaster prevention). Jaringan pemerintahan desa yang dekat dengan warga menjadi kunci utama agar imbauan ini sampai dengan cepat dan tepat.

Baca Juga: IKA PMII dan GP Ansor Serahkan Donasi Korban Kebakaran Kemantan, Prof Jafar: Semoga Bisa Membantu Kebutuhan Darurat Keluarga Korban

Langkah konkret Pemkab Kerinci ini merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026. Secara khusus, Pemkab merujuk pada Diktum Kedua Puluh Inpres tersebut untuk memperkuat aturan di tingkat daerah.

Pemerintah menyadari bahwa metode tebas-bakar membawa risiko kehancuran lingkungan yang sangat tinggi. Asap tebal akibat kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan warga serta melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.

Oleh karena itu, Bupati Monadi meminta para camat dan kepala desa bergerak aktif di lapangan. Mereka tidak boleh sekadar menunggu laporan atau bertindak setelah api membesar.

Baca Juga: Bahaya di Jalan! Satlantas Polres Kerinci Tertibkan Kendaraan ODOL dan Knalpot Brong

Keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kepedulian masyarakat. Pemkab Kerinci mengimbau seluruh warga agar meninggalkan kebiasaan lama membuka lahan dengan api.

Jika melihat tanda-tanda kemunculan titik api atau aktivitas pembakaran ilegal, warga bisa segera melapor ke pihak desa, kecamatan, atau petugas BPBD terdekat. Kerja sama antara warga dan pemerintah menjadi benteng terkuat dalam melindungi alam Kerinci dari ancaman kebakaran. (Adz/Source: Cuitan.Id)

Bahaya di Jalan! Satlantas Polres Kerinci Tertibkan Kendaraan ODOL dan Knalpot Brong

Satlantas Polres Kerinci Tertibkan Kendaraan Overload, Over dimension dan Knalpot Brong.(Ilustrasi AI)

KERINCI – Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci terus meningkatkan kegiatan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Penertiban tidak hanya menyasar kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, tetapi juga kendaraan yang mengalami overload (kelebihan muatan) dan over dimension (kelebihan dimensi).

Kasatlantas Polres Kerinci Iptu Into Sujarwo, melalui Kanit Turjagwali Ipda Debi Rusadi, Minggu (6/9/2026). mengatakan kendaraan dengan kondisi overload maupun over dimension menjadi perhatian karena dapat membahayakan pengemudi maupun masyarakat pengguna jalan lainnya.

Menurutnya, kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas maupun memiliki dimensi yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu keseimbangan dan kendali kendaraan. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama ketika kendaraan melintas di jalan dengan kondisi tertentu.

“Penertiban ini tidak hanya terkait knalpot brong. Kendaraan overload dan over dimension juga menjadi perhatian kami karena dapat membahayakan keselamatan pengemudi maupun masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujar Debi.

Selain membahayakan keselamatan, kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan muatan juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Sementara itu, untuk penertiban knalpot brong, petugas Satlantas Polres Kerinci melakukan pengukuran tingkat kebisingan kendaraan menggunakan Sound Level Meter yang dimiliki Satlantas Polres Kerinci.

Penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot dengan tingkat kebisingan melebihi ambang batas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satlantas Polres Kerinci lakukan Penertiban para pengguna knalpot bodong.(Ist)

Petugas juga mengamankan sejumlah knalpot brong sebagai barang bukti pelanggaran. Para pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan sesuai ketentuan.

Debi menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satlantas Polres Kerinci dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Kerinci.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita mengimbau masyarakat untuk menggunakan kendaraan sesuai standar dan ketentuan. Jangan sampai modifikasi maupun muatan kendaraan justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” katanya.

Satlantas Polres Kerinci, lanjut Debi, akan terus melakukan edukasi dan penertiban secara preventif maupun represif terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.

“Kita akan terus melakukan edukasi serta penertiban guna mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kerinci,” pungkasnya.(Adz)

Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau

Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 01.30 WIB hingga 05.30 WIB setelah terdeteksi indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar wilayah bandara.(Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026).

Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 01.30 WIB hingga 05.30 WIB setelah terdeteksi indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar wilayah bandara.

Penutupan sementara tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penerbangan. Abu vulkanik diketahui dapat mengganggu kinerja mesin pesawat dan sistem penerbangan apabila pesawat melintas di wilayah yang terdampak.

Informasi mengenai penutupan bandara disampaikan kepada para penumpang melalui pengeras suara di area terminal. Penumpang yang penerbangannya terdampak diminta mengikuti arahan petugas dan mendatangi konter maskapai masing-masing.

Para penumpang juga diberikan pilihan terkait penerbangan yang terdampak, antara lain melakukan penjadwalan ulang (reschedule) atau mengajukan pengembalian dana (refund) sesuai ketentuan maskapai.

Penutupan tersebut berdampak pada penerbangan domestik maupun internasional. Sejumlah penerbangan terpaksa mengalami perubahan jadwal, penundaan, pembatalan maupun pengalihan akibat kondisi abu vulkanik.

Sementara itu, hingga pukul 05.30 WIB, batas waktu penutupan sementara sebagaimana tercantum dalam NOTAM telah berakhir. Namun, operasional penerbangan selanjutnya tetap bergantung pada hasil pemantauan kondisi abu vulkanik dan aspek keselamatan penerbangan.

Dengan demikian, berakhirnya waktu penutupan pada pukul 05.30 WIB tidak serta-merta berarti seluruh penerbangan langsung kembali normal. Penumpang tetap diimbau memantau informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai terkait status penerbangannya.

Media Merdekapost.com akan terus memantau perkembangan kondisi Bandara Soekarno-Hatta dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.(Adz)

7 Bandara Lumpuh akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau, 15 Penerbangan di Jambi Batal

Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan gangguan penerbangan di sejumlah bandara dan berdampak pada 15 penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi.(Adz| Ist | AI) 

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) semakin meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah bandara, termasuk Bandara Sultan Thaha Jambi, Minggu (6/9/2026).

Berdasarkan pembaruan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Minggu (6/9/2026) pukul 13.00 WIB, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki.

Kondisi tersebut berdampak terhadap jalur penerbangan dan membuat sejumlah bandara di wilayah Banten, Jawa Barat, Jakarta, hingga Lampung melakukan penyesuaian operasional.

Sedikitnya tujuh bandara melakukan penutupan sementara atau closed demi alasan keselamatan penerbangan.

BACA JUGA: 

Dilema Penegakan Hukum Karhutla: Antara “Kasihan Rakyat Kecil”, “Segera Hukum Perusahaan”, dan Tanggung Jawab Negara

Bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta (CGK) yang ditutup pukul 02.08 hingga 13.30 WIB, Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) pukul 07.20 hingga 14.00 WIB, serta Bandara Radin Inten II Lampung (TKG) pukul 04.18 hingga 14.00 WIB.

Selanjutnya, Bandara Husein Sastranegara (BDO) ditutup pukul 12.07 hingga 16.00 WIB, Bandara Budiarto Curug (RTO) pukul 06.48 hingga 13.30 WIB, Bandara Pondok Cabe (PCB) pukul 10.05 hingga 14.00 WIB, dan Bandara Taufik Kiemas (TFY) pukul 11.30 hingga 15.00 WIB.

Gangguan penerbangan tersebut turut berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Sebanyak 15 penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026).

General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan hampir seluruh penerbangan yang terjadwal pada hari ini mengalami pembatalan.

"Semua penerbangan di-cancel, kecuali ke Jogja," kata Ardon, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Bertahun Berjuang Melawan Kelumpuhan Otak, Gibran Bocah Kerinci Butuh Uluran Tangan dan Kepedulian Pemerintah

Berdasarkan data pembaruan Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 10.58 WIB, terdapat tujuh penerbangan kedatangan (arrival) dan delapan penerbangan keberangkatan (departure) yang dibatalkan.

Untuk penerbangan kedatangan, seluruhnya merupakan rute Jakarta (CGK)-Jambi (DJB).

Penerbangan yang dibatalkan yakni QG 960, ID 6804, GA 126, IU 842, GA 128, QG 966, dan IU 840.

Sementara itu, untuk penerbangan keberangkatan dari Jambi menuju Jakarta, delapan penerbangan juga dinyatakan batal.

Masing-masing yakni ID 6807, QG 961, ID 6805, GA 127, IU 843, GA 129, QG 967, dan IU 841.

Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan kondisi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) setelah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap jalur penerbangan.

Dalam laporan Bandara Sultan Thaha Jambi, juga tercatat telah diterbitkan NOTAM A3346/26 NOTAMN yang menyatakan Bandara Soekarno-Hatta ditutup hingga pukul 13.30 WIB.

Baca Juga: Siapa Dalang Dibalik Aktivitas PETI Beralat Berat di Pulau Baru? Nama Bur dan Anton Muncul dari Keterangan Warga

Meski demikian, Ardon memastikan masih terdapat penerbangan yang tetap beroperasi, yakni penerbangan dengan tujuan Yogyakarta.

"Kecuali ke Jogja," ujarnya.

Selain mengganggu aktivitas penerbangan, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau juga disertai fenomena alam sekunder berupa petir vulkanik dan gangguan magnet bumi.

Pihak Bandara Sultan Thaha Jambi terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi penerbangan dan informasi terbaru terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.(Adz)

IKA PMII dan GP Ansor Serahkan Donasi Korban Kebakaran Kemantan, Prof Jafar: Semoga Bisa Membantu Kebutuhan Darurat Keluarga Korban

Solidaritas Kader, IKA PMII dan GP Ansor Kerinci Sungai Penuh Hadir dan Serahkan Donasi kepada Korban Kebakaran di Kemantan Tinggi.(Adz)

MERDEKAPOST.COM | KERINCI– Penyerahan bantuan bagi korban kebakaran di Desa Kemantan, Kecamatan Tinggi Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, berlangsung haru pada Minggu (6/9/2026). Aksi kemanusiaan ini digalang bersama oleh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) serta Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Bantuan diserahkan langsung oleh Pembina IKA PMII dan GP Ansor, Prof. Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., kepada penerima bantuan, Toby Arif Munandar. Musibah kebakaran yang melanda permukiman tersebut terjadi pada Selasa (1/9/2026) dan mengakibatkan satu warga mengalami luka bakar.

Selain menyalurkan donasi untuk meringankan beban ekonomi korban, rombongan juga menggelar doa bersama di lokasi. 

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Jafar Ahmad menyampaikan rasa empati yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Toby dan keluarganya.

Baca Juga: 

Kebakaran Hebat di Kemantan Kerinci, Rumah dan Harta Benda Habis Terbakar, GP Ansor dan IKA PMII Kerinci Sungai Penuh Gelar Open Donasi

Bupati Monadi Didampingi Camat AHT Hadir Jenguk Korban Kebakaran di Kemantan dan Salurkan Bantuan

“Kita tentu tidak menginginkan adanya musibah seperti ini. Namun, di tengah musibah, kita harus tetap bersyukur dan saling menguatkan. Semoga dengan adanya bantuan dan doa bersama ini, keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan” ujarnya.

Ia juga menyuntikkan semangat agar korban tidak larut dalam kesedihan dan optimis menata kembali masa depannya.

“Semoga adanya musibah ini tidak membuat kita berputus asa. Insyaallah, ke depan rezekinya semakin lancar, diberikan kemudahan, dan keluarga bisa kembali bangkit,” ungkapnya.

Diwarnai suasana kekeluargaan yang erat, kolaborasi IKA PMII dan GP Ansor ini menjadi cerminan nyata dari nilai gotong royong dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. 

Baca Juga: Bentuk Solidaritas dan Kepedulian, IMKK Jenguk Korban Kebakaran Salurkan Bantuan Uang dan Sembako

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Air Hangat Timur Widya Mayasari.S.STP, Edy Saputra Ketua GP Ansor Kota Sungai Penuh, H M. Hanil Ketua GP Ansor Kerinci, , serta Para Pembina GP Ansor dan IKA PMII Jhoni Arman, S.Ag serta Khumaini, SE (*)

Sudah 8 Bulan Upah Rp10 Juta Belum Dibayar, Pekerja Proyek RSUD M.H.A. Thalib Minta Kepastian

Sudah 8 Bulan Upah Rp10 Juta Belum Dibayar, Pekerja Proyek RSUD Mayjen H.A. Thalib Minta Kepastian.(Ist)

MERDEKAPOST.COM | SUNGAI PENUH — Seorang pekerja berinisial Y mengaku belum menerima sisa upah sekitar Rp10 juta dari pekerjaan pemasangan kabel penerangan di RSUD Mayjen H.A. Thalib, Kota Sungai Penuh. Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada Desember 2025 oleh CV Satu Putra.

Y mengaku hingga September 2026, atau sekitar delapan bulan setelah pekerjaan selesai, sisa upah yang menjadi haknya belum juga dibayarkan.

Menurut Y, dirinya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas yang diberikan. Namun, pembayaran atas sebagian upahnya hingga kini belum mendapatkan kepastian.

Baca Juga: Bertahun Berjuang Melawan Kelumpuhan Otak, Gibran Bocah Kerinci Butuh Uluran Tangan dan Kepedulian Pemerintah

“Saya sudah bekerja dan pekerjaan sudah selesai. Saya hanya meminta hak saya sebagai pekerja dibayarkan,” ujar Y.

Y mengatakan, saat meminta kepastian pembayaran, dirinya memperoleh penjelasan bahwa pihak kontraktor masih memiliki kewajiban terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nilai sekitar Rp9 juta lebih.

Informasi tersebut, menurut Y, menjadi salah satu alasan pembayaran sisa upahnya belum diselesaikan.

Namun, Y mempertanyakan hubungan antara kewajiban tersebut dengan pembayaran upah tenaga kerja.

Menurutnya, apabila terdapat kewajiban kontraktor berdasarkan hasil pemeriksaan atau persoalan administrasi lainnya, hal tersebut semestinya tidak membuat pembayaran atas pekerjaan tenaga kerja tertunda tanpa kepastian.

Y berharap pihak kontraktor memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pembayaran sisa upah tersebut serta kepastian waktu pembayarannya.

Baca Juga: Siapa Dalang Dibalik Aktivitas PETI Beralat Berat di Pulau Baru? Nama Bur dan Anton Muncul dari Keterangan Warga

Atas persoalan tersebut, Y berharap Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan klarifikasi dan memeriksa persoalan pembayaran upah tersebut berdasarkan dokumen serta hubungan kerja yang sebenarnya.

Ia meminta adanya kepastian mengenai status pembayaran, alasan penundaan, serta waktu penyelesaian sisa upah yang menurut pengakuannya masih belum diterima.

Persoalan pembayaran upah tersebut dinilai perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pihak yang mempekerjakan, bukti pembayaran, serta kesepakatan mengenai besaran dan waktu pembayaran.

Pernyataan mengenai adanya temuan BPK sekitar Rp9 juta lebih juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Jika benar terdapat temuan pemeriksaan, perlu diketahui substansi temuan tersebut, pihak yang berkewajiban menindaklanjutinya, serta apakah temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan pembayaran tenaga kerja.

Baca Juga: Kematian Brigadir EWS Tanjabtim Masih Didalami Polda Jambi, 5 Polisi Sudah Dipecat

Kejelasan tersebut penting agar persoalan antara kontraktor dan pihak lain tidak berujung pada ketidakpastian terhadap hak pekerja yang mengaku telah menyelesaikan pekerjaannya.

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, pihak CV Satu Putra, RSUD Mayjen H.A. Thalib, serta Dinas Tenaga Kerja perlu memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui secara pasti nilai pekerjaan, mekanisme pembayaran, status pembayaran kepada tenaga kerja, serta kebenaran informasi mengenai adanya temuan BPK yang disebut menjadi salah satu alasan tertundanya pembayaran.

Pemberitaan ini didasarkan pada keterangan awal dari pekerja dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu sebelum diperoleh dokumen serta keterangan dari seluruh pihak terkait.

CV Satu Putra dan pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(*)