Respon Informasi Maraknya PETI, Polres Kerinci Awasi Distribusi BBM di SPBU

Respon Informasi Maraknya PETI, Polres Kerinci Awasi Distribusi BBM di SPBU.(IST)

KERINCI – Teka-teki maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tepatnya di wilayah perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, perlahan mulai terkuak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya 20 unit alat berat diduga telah masuk dan beroperasi di dalam kawasan hutan lindung tersebut. Keberadaan alat berat ini tidak hanya memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait rantai logistik yang menopang aktivitas ilegal tersebut.

Baca Juga: BBM adalah Urat Nadi Beroperasinya Alat Berat PETI di Hutan TNKS, Darimana Sumbernya?

Salah satu aspek yang kini menjadi sorotan tajam adalah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Operasional alat berat dalam jumlah besar dinilai mustahil berlangsung tanpa suplai BBM yang terorganisir, berkelanjutan, dan melibatkan jaringan tertentu.

Sumber di lapangan mengungkapkan, distribusi BBM untuk PETI diduga tidak lagi dilakukan secara langsung dari SPBU, melainkan melalui gudang-gudang penampungan minyak ilegal yang berfungsi sebagai titik transit sebelum BBM disalurkan ke lokasi tambang di dalam kawasan TNKS.

“Sekarang mobil-mobil pengangkut itu jarang terlihat mengisi langsung di SPBU. Banyak gudangnya. Mudah sebenarnya untuk dibuntuti ke mana minyak itu dibawa. Yang mengisi biasanya pihak yang punya tempat penampungan besar,” ungkap salah satu pengelola SPBU di Kota Sungai Penuh saat dikonfirmasi, Sabtu (8/2/2026).

Baca Juga:

HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

Ia membantah adanya pembelian BBM skala besar secara langsung di SPBU yang dikelolanya untuk aktivitas PETI, namun mengakui adanya pola distribusi mencurigakan di lapangan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polres Kerinci melalui Pamapta III pada Sabtu, 7 Februari 2026 sekitar pukul 16.00 WIB, melaksanakan kegiatan patroli dan penertiban di sejumlah SPBU di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi kendaraan dengan tangki modifikasi yang berpotensi menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Patroli dipimpin oleh IPDA Dio Frananda, S.H., M.H., didampingi anggota piket fungsi Polres Kerinci. Adapun SPBU yang menjadi sasaran kegiatan antara lain SPBU Kumun dan SPBU Pelayang Raya, dengan dilakukan pengecekan stok BBM serta aktivitas pengisian kendaraan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan fisik kendaraan, termasuk tangki, selang tambahan, serta wadah penampung BBM. Pengelola SPBU juga diberikan imbauan secara humanis agar lebih selektif terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Petugas tidak menemukan kendaraan dengan tangki modifikasi permanen, namun sejumlah kendaraan kedapatan membawa jerigen BBM di dalam mobil. Terhadap pengendara tersebut diberikan teguran lisan serta peringatan agar tidak melakukan pengisian BBM yang melanggar ketentuan.

Kegiatan patroli berlangsung aman dan kondusif. Polres Kerinci menegaskan langkah ini merupakan upaya preventif dan represif terbatas guna menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, sekaligus mendukung stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Kerinci.(*)

BBM adalah Urat Nadi Beroperasinya Alat Berat PETI di Hutan TNKS, Darimana Sumbernya?

BBM adalah Urat Nadi Operasional Alat Berat PETI di Hutan TNKS, Darimana Sumbernya, Ayo Telusuri!.(ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Urat Nadi Keberlangsungan PETI di Hutan TNKS, Jalur BBM Jadi Kunci, Ayo Telusuri!

Kerinci, Merdekapost.com – Teka-teki maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tepatnya di wilayah perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin, perlahan mulai terkuak. Informasi yang dihimpun menyebutkan, lebih kurang dari 20 unit alat berat diduga telah masuk dan beroperasi di dalam kawasan hutan lindung tersebut.

Masuknya puluhan alat berat ke wilayah TNKS tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait rantai logistik yang menopang aktivitas ilegal tersebut. 

Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk mengoperasikan alat-alat berat tersebut.

Sumber di lapangan mengungkapkan, suplai BBM dalam jumlah besar mustahil dilakukan tanpa jaringan yang terorganisir. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai pemasok minyak, sekaligus menjadi bagian dari mata rantai aktivitas PETI di kawasan konservasi negara.

Sementara itu, Aktivis Kerinci, Ega Roy, menegaskan BBM adalah kunci utama keberlangsungan PETI di TNKS.

“Tanpa suplai BBM, alat berat tidak bisa bekerja. PETI hidup karena ada pemasok BBM. Ini harus diusut,” ujar Ega Roy.

Ia menekankan bahwa menindak alat berat dan pekerja lapangan saja tidak akan menghentikan PETI selama jalur BBM masih bebas. “Hentikan BBM-nya, tangkap pemasoknya, PETI pasti mati dengan sendirinya,” tambahnya.

Ega Roy mendesak Kapolda Jambi, BBTNKS, dan aparat hukum menelusuri asal-usul BBM, jalur distribusi, serta pihak yang membekingi masuknya BBM ke TNKS.

Hingga Sabtu (7/2/2026), aktivitas PETI di TNKS masih berlangsung. Publik menanti langkah tegas aparat untuk memutus suplai BBM dan menyelamatkan kawasan konservasi dari kerusakan lebih parah. 

Aparat penegak hukum, BBTNKS dan Polhut didesak untuk tidak hanya fokus pada alat berat dan pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri jalur distribusi BBM yang diduga menjadi “urat nadi” keberlangsungan PETI di dalam kawasan TNKS.(*)

HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

 

HPN 2026, Menyatukan Lewat Pena, Etika dan Kebenaran.

Merdekapost.com – Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari bukan sekadar penanda sejarah, melainkan tonggak ideologis perjuangan pers Indonesia. Tanggal ini merujuk pada lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 di Surakarta, tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Pers sejak awal berdiri bukan hanya mencatat zaman, tetapi turut membentuk arah perjalanan bangsa dengan pena sebagai senjata dan kebenaran sebagai kompas.

Penetapan HPN secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 menegaskan pengakuan negara atas peran strategis pers sebagai pilar demokrasi. Pengakuan ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Dalam lintasan sejarah, pers Indonesia telah menjadi lentera di lorong gelap kolonialisme, alat perlawanan terhadap penindasan, dan ruang pencerahan publik. Pasca-kemerdekaan, pers bertransformasi menjadi pengawas kekuasaan, pendidik masyarakat, serta jembatan antara negara dan rakyat.

Semua itu dijalankan dengan satu prinsip utama: kebenaran yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik (akurat, berimbang, independen, dan beritikad baik).

HPN 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, sebuah seruan visioner bahwa pers tidak boleh rapuh oleh kepentingan sempit.

Pers yang sehat adalah pers yang dijalankan oleh wartawan kompeten, berintegritas, dan beretika menyajikan informasi faktual sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan perekat persatuan bangsa di tengah derasnya arus disinformasi era digital.

Maskot HPN 2026, Si Juhan, Badak Jawa yang tangguh, menjadi simbol filosofis keteguhan pers Indonesia. Ia melambangkan wartawan yang kokoh menjaga habitat kebenaran, tidak mudah goyah oleh tekanan, serta setia pada fakta. Dengan akar budaya Banten dan pandangan kebangsaan, simbol ini menegaskan bahwa kekuatan pers bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada ketepatan data dan kedalaman makna.

Rangkaian kegiatan HPN 2026 mulai dari kick-off di Alun-Alun Serang, ekspedisi sejarah Banten Lama, seminar dan workshop jurnalistik, pendataan media oleh Dewan Pers, hingga pameran foto dan bakti sosial menjadi ruang konsolidasi nasional insan pers. Di sana, wartawan hadir sebagai subjek sejarah, bukan sekadar peliput peristiwa, melainkan penggerak kesadaran kolektif bangsa.(*)

Celah Korupsi Kasus PJU Kerinci, Yogi: Volume Cukup Besar, Tapi Produk yang dibeli murah tanpa Spesifikasi

Kasi Pidsus Kejari Sungai Penuh Yogi Purnomo Ungkap Celah terjadinya Korupsi dalam Kasus PJU Dishub Kerinci, Volume Cukup Besar, Tapi Produk yang dibeli murah tanpa Spesifikasi.(adz)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Jalannya persidangan dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 memunculkan temuan yang tak terduga. Dugaan awal soal kekurangan volume pekerjaan ternyata tidak terbukti. Pemeriksaan menunjukkan pekerjaan fisik dinilai sesuai rencana.

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melalui Kasi Pidsus, Yogi Purnomo, SH, menyampaikan bahwa titik persoalan justru berada pada pengadaan barang.

“Kami sempat menduga persoalan ada di volume pekerjaan. Setelah diperiksa, volumenya lengkap. Masalahnya ada pada harga barang yang dibeli,” kata Yogi, Jumat (7/2/2026).

Bacaan Lainnya:

Kasus PJU Dishub Kerinci, Konsultan Tidak Tersentuh Hukum, Ini Kata Kasi Pidsus Yogi Purnomo

Saat Sorotan Publik Kerinci Tertuju ke PLTA, PETI Jadi Ancaman Kerusakan Lingkungan yang Lebih Parah

Prajurit TNI AL Asal Kerinci Praka Mar. M. Genta Al Akbar Dimakamkan; Penuh Haru Mulai dari Pelepasan Jenazah oleh Pangkormar Hingga Pemakaman Militer Dipimpin oleh Dandim 0417/ Kerinci

Susutnya Air Danau, Aslori Humas PLTA Buka Suara: Data Analisis Curah Hujan Menurun Drastis, Debit Air Danau Terdampak

Ia menjelaskan, anggaran per item dalam proyek disiapkan cukup besar, namun realisasi pembelian dilakukan dengan memilih produk yang jauh lebih murah.

“Contohnya, pagu disiapkan Rp 3,8 juta, tapi barang dibeli hanya sekitar Rp 1,8 juta. Selisih inilah yang menjadi sumber keuntungan,” ujarnya.

Celah itu, lanjut Yogi, muncul sejak dokumen perencanaan. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), item pekerjaan tidak disertai spesifikasi teknis detail, hanya menyebut jenis barang secara umum.

“Hanya tertulis jenis barang seperti lampu jalan, tanpa spesifikasi. Padahal konsultan sudah menyusun spesifikasi sesuai kelas harga. Karena tidak dicantumkan, pelaksana bebas memilih barang yang lebih murah,” jelasnya.

Rekanan Sebut Selisih Harga Dipakai untuk Bayar Fee 

Dalam persidangan, terungkap pengakuan rekanan bahwa selisih harga tersebut dipakai untuk memenuhi permintaan fee dari sejumlah pihak.

“Di sidang disebutkan ada pembagian fee, 8 persen untuk Kadis, 14 persen untuk dewan, dan 4 persen untuk pihak lain,” ungkap Yogi.

Perkara ini telah menjerat 10 terdakwa, mulai dari pejabat dinas hingga rekanan. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,7 miliar dari total anggaran proyek sekitar Rp 5,5 miliar.(*ali)

Kasus PJU Dishub Kerinci, Konsultan Tidak Tersentuh Hukum, Ini Kata Kasi Pidsus Yogi Purnomo

Kasus PJU, Konsultan Tidak Tersentuh Hukum, Ini Kata Kasi Pidsus Yogi Purnomo dalam keterangan Pers Kejari Sungai Penuh.(ist/mpc)

Kerinci, Merdekapost.com – Kejaksaan Negeri Sungai Penuh membeberkan kenapa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas tidak tersentuh dalam kasus Penerangan Jalan Umum (PJU) dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci yang melibatkan 10 orang terdakwa.

Dalam keterangan pers di kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kasi Pidsus Yogi Purnomo menjelaskan Dari proses penyidikan sampai dengan persidangan tidak ada yang menyebutkan nama Andry yang melaksanakan pekerjaan konsultan perencana dan pengawas dan berdasarkan fakta persidangan dan dari keterangan para terdakwa di persidangan dari fakta persidangan bahwa tidak ada yang menyatakan ada kaitannya dengan konsultan.

Baca Juga: 

Saat Sorotan Publik Kerinci Tertuju ke PLTA, PETI Jadi Ancaman Kerusakan Lingkungan yang Lebih Parah

Prajurit TNI AL Asal Kerinci Praka Mar. M. Genta Al Akbar Dimakamkan; Penuh Haru Mulai dari Pelepasan Jenazah oleh Pangkormar Hingga Pemakaman Militer Dipimpin oleh Dandim 0417/ Kerinci

“Konsultan PJU adalah di pekanbaru, ada yang mengatakan konsultannya Andry, tapi dari fakta persidangan tidak ada yang menyebutkan Nama Andry, kami juga tanya ke konsultan apakah CV dipinjam Andry CV konsultan mengatakan tidak, tidak mungkin kami memaksakan”. jelasnya

Yogi Purnomo mengatakan bahwa dalam kasus PJU konsultan telah bekerja dengan benar tapi hasil konsultan perencanaan yang sudah di buat oleh konsultan tidak di ikuti oleh mereka ini.

Baca Juga:

Susutnya Air Danau, Aslori Humas PLTA Buka Suara: Data Analisis Curah Hujan Menurun Drastis, Debit Air Danau Terdampak

“Mereka mencari celah agar terhindar dari APH, misalnya begini di perencanaan konsultan menyebutkan harga beli bola lampu PJU dari hari harga terendah hingga tertinggi tapi oleh mereka ini membuat kontrak secara umum, padahal sudah ada hitungan detail dari konsultan tapi tidak di ikuti,”ujarnya

Demikian juga dengan konsultan pengawas, konsultan pengawas dalam kasus PJU ini sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, karena secara fisik apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan kontrak, jadi konsultan pengawas tidak sampai melakukan pengawasan sampai mengawasi hingga harga pasar. “ Ini fakta persidangan, dalam kasus PJU ini beda dengan kasus korupsi lainnya,”terangnya (*)

Saat Sorotan Publik Kerinci Tertuju ke PLTA, PETI Jadi Ancaman Kerusakan Lingkungan yang Lebih Parah

PETI MERAJALELA: Disaat Sorotan Publik Kerinci Tertuju ke PLTA, PETI Jadi Ancaman Kerusakan Lingkungan yang Lebih Parah.(Istimewa)

Merdekapost.com – Di saat perhatian publik tersedot pada isu PLTA Kerinci dan fenomena surutnya air Danau Kerinci, ancaman kerusakan lingkungan yang jauh lebih serius justru luput dari sorotan. Kerusakan itu kini mengintai kawasan perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, tepatnya di wilayah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali dilaporkan marak di kawasan tersebut.

Dilansir dari Explorenews.id, berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, aktivitas ilegal ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan telah melibatkan alat berat dalam jumlah besar. Bahkan, kuat dugaan sedikitnya 20 unit alat berat telah masuk dan beroperasi di kawasan yang seharusnya menjadi zona perlindungan ketat.

Bacaan Lainnya:

Susutnya Air Danau, Aslori Humas PLTA Buka Suara: Data Analisis Curah Hujan Menurun Drastis, Debit Air Danau Terdampak

Prajurit TNI AL Asal Kerinci Praka Mar. M. Genta Al Akbar Dimakamkan; Penuh Haru Mulai dari Pelepasan Jenazah oleh Pangkormar Hingga Pemakaman Militer Dipimpin oleh Dandim 0417/ Kerinci

Masuknya alat berat ke kawasan TNKS dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem.

Selain itu, aktivitas PETI berpotensi besar mencemari sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di hilir, baik di wilayah Kerinci maupun Merangin. Warga di sekitar perbatasan mengaku resah.

Mereka khawatir dampak PETI tidak hanya merusak hutan, tetapi juga memperparah bencana ekologis seperti banjir, longsor, serta pencemaran air akibat penggunaan bahan berbahaya dalam proses penambangan.

“Kami bingung, kenapa alat berat bisa masuk ke kawasan TNKS. Ini bukan jalan kecil, tapi kawasan hutan lindung. Kalau dibiarkan, dampaknya akan kami rasakan langsung,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (7/2/2026).

Sekarang saatnya Bersuara, Sebelum Terlambat

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga menaruh harapan besar kepada para aktivis dan pegiat lingkungan yang selama ini lantang menyuarakan isu penyelamatan alam. agar segera menyuarakan keprihatinan ini.

Warga berharap suara mereka tidak hanya fokus pada isu-isu yang sedang viral, tetapi juga berani bersikap tegas dan konsisten terhadap perusakan hutan TNKS yang kini terjadi secara nyata.

“Kalau benar-benar peduli lingkungan, sekarang saatnya bersuara. Jangan sampai TNKS rusak baru semua menyesal,” ungkap warga lainnya.

Masyarakat juga mendesak Balai Besar TNKS, aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan, melakukan penertiban, dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Pembiaran terhadap PETI dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dan mempercepat kehancuran kawasan konservasi nasional tersebut.

Jika perusakan ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi kerusakan, bukan lagi hutan yang lestari.(*)

Prajurit TNI AL Asal Kerinci Praka Mar. M. Genta Al Akbar Dimakamkan; Penuh Haru Mulai dari Pelepasan Jenazah oleh Pangkormar Hingga Pemakaman Militer Dipimpin oleh Dandim 0417/ Kerinci

Prajurit TNI AL Asal Kerinci Praka Mar. M. Genta Al Akbar Dimakamkan; Penuh Haru dan duka mendalam mulai dari Pelepasan Jenazah oleh Pangkormar Hingga Pemakaman Secara Militer Dipimpin oleh Dandim 0417/ Kerinci.(mpc)

Merdekapost.com - Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi memimpin secara langsung upacara persemayaman dan pelepasan jenazah almarhum Praka Marinir (Anumerta) Muhammad Dirwa Alfalah dan Praka Marinir (Anumerta) Muhammad Genta Al Akbar. Keduanya merupakan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur dalam penugasan akibat bencana tanah longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Upacara tersebut dilaksanakan di Lanudal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Jumat (6/2/2026), sebagai bentuk penghormatan terakhir institusi kepada prajurit yang telah mengorbankan jiwa raga dalam menjalankan tugas negara.

TNI AL melaksanakan upacara pelepasan jenazah almarhum Praka Marinir (Anumerta) Muhammad Dirwa Alfalah dan Praka Marinir (Anumerta) Muhammad Genta Al Akbar

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan jenazah di Lanudal Pondok Cabe menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-295. Setibanya di apron, jenazah diturunkan dari pesawat dan dipindahkan ke kereta merta guna persiapan prosesi selanjutnya.

Usai prosesi penerimaan, dilaksanakan salat jenazah yang diikuti oleh keluarga almarhum, pejabat TNI Angkatan Laut, serta prajurit Korps Marinir. Selanjutnya, upacara persemayaman dan pelepasan jenazah secara militer dipimpin langsung oleh Pangkormar dan berlangsung dengan khidmat serta tertib.

Berita Terkait: Tragedi Longsor di Cisarua, 23 Marinir Tertimbun Longsor, Satu diantaranya Putra Hiang Kerinci Pratu Mar. M. Genta Al Akbar

Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan penghargaan Korps Marinir TNI AL kepada prajurit yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan di daerah bencana. Setelah upacara pelepasan, jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut menuju daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.

Selanjutnya Jenazah diterbangkan menuju Bandara Internasional Minang Kabau Padang Sumatera Barat. Mengingat jarak tempuh yang relatif lebih singkat (6-7 jam) menuju Kabupaten Kerinci tepatnya Desa Hiang Lestari Kecamatan Sitinjau Laut sebagai tempat peristirahatan terakhir sang Prajurit.

Ribuan warga terlihat ikut menyambut kedatangan jenazah Muhammad Genta saat tiba di Desa Hiang Kabupaten Kerinci  

Dandim 0417/Kerinci Pimpin Pemakaman Secara Militer Praka M. Genta Al Akbar di Desa Hiang Lestari

Komandan Kodim 0417/Kerinci Letkol Inf Eko Siswanto, S.Hub.Int., M.I.P., memimpin langsung pemakaman militer almarhum Praka Marinir (Anm) Muhammad Genta Al Akbar di Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Sabtu (07/02/2026).(mpc)

Komandan Kodim 0417/Kerinci Letkol Inf Eko Siswanto, S.Hub.Int., M.I.P., memimpin langsung pemakaman militer almarhum Praka Marinir (Anm) Muhammad Genta Al Akbar di Desa Hiang Lestari, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Sabtu (07/02/2026). 

Upacara persemayaman berlangsung khidmat di rumah duka sebelum dilanjutkan di pemakaman.

Upacara militer di lakukan sebagai penghormatan terakhir atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Dandim 0417/Kerinci bertindak sebagai Inspektur Upacara dan memimpin seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh rasa hormat dan duka cita.

Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. “Kepergian almarhum merupakan duka mendalam bagi keluarga, satuan, dan seluruh prajurit TNI. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Pemakaman militer di tandai penghormatan pasukan, tembakan salvo, serta penyerahan Bendera Merah Putih kepada keluarga sebagai simbol penghormatan negara atas jasa almarhum. Seluruh prosesi berjalan tertib dan khidmat, penuh suasana haru.

Hadir dalam upacara jajaran TNI, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta keluarga dan kerabat almarhum. Kehadiran mereka menjadi bukti penghormatan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap pengabdian sang prajurit.

23 Prajurit yang Gugur dalam Tragedi Longsor Cisarua Bandung, 17 Jenazah sudah dimakamkan, 6 masih proses Pencarian:

1. Serka Mar Afriansyah S. (NRP. 118630)

2. Serda Mar Sidiq H. (NRP. 108833)

3. Serda Mar Anthoni Tahara Putra (NRP. 137926)

4. Serda Mar Rein Pasau (NRP. 139570)

5. Serda Mar Riswan Aradia (NRP. 143310)

6. Koptu Mar Choni Chorniawan (NRP. 108799)

7. Pratu Mar Febry Bramantio (NRP. 129926)

8. Pratu Mar Andiko Affiari Rahmat (NRP. 132530)

9. Prada Mar Muhammad Dirwa A. (NRP. 136379)

10. Pratu Mar Muhammad Genta Al Akbar (NRP. 136464)

11. Prada Mar Erik Rinaldi (NRP. 140504)

12. Pratu Mar B. C. Silitonga (NRP. 142635)

13. Pratu Mar Dicky Yogha P. (NRP. 129056)

14. Pratu Mar Heru Susanto (NRP. 128953)

15. Pratu Mar Hamid Dwi Ismail (NRP. 126679)

16. Praka Mar Ari Kurniawan (NRP. 125191)

17. Praka Mar Anton Kharisma (NRP. 124579)

18. Praka Mar Randa Pratama (NRP. 123972)

19. Praka Mar Andre Nicky Olga S. (NRP. 123213)

20. Praka Mar Ulil Amri (NRP. 123157)

21. Praka Mar Muhammad Kori (NRP. 122334)

22. Praka Mar Muhamad Mahfudi (NRP. 121461)

23. Koptu Mar Edi Haryono (NRP. 111964)

Informasi yang dihimpun, Hingga Jum'at (6/2/2026) atau hari ke-13 pascakejadian, Korps Marinir TNI Angkatan Laut secara bertahap telah melaksanakan pelepasan terhadap 17 jenazah prajurit. Sementara itu, enam prajurit lainnya masih dalam proses pencarian.

Untuk mempercepat upaya evakuasi, Tim SAR gabungan TNI–Polri hingga saat ini terus melakukan pencarian secara intensif dan maksimal di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.(adz)

Susutnya Air Danau, Aslori Humas PLTA Buka Suara: Data Analisis Curah Hujan Menurun Drastis, Debit Air Danau Terdampak

Aslori Humas PT KMH (PLTA) menyebutkan: Kami tidak Sedang Membela Diri, Data Analisis Curah Hujan Menurun Drastis, Debit Air Danau otomatis Terdampak,  

Aslori : "PLTA Merangin Hidro hanya menggunakan sekitar 40 persen air Danau Kerinci untuk mengoperasikan tiga turbin pembangkit listrik, sementara 60 persen pasokan air berasal dari Sungai Batang Merangin".

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Humas PLTA Kerinci Merangin Hidro, Aslori Ilham, memberikan klarifikasi terkait turunnya debit air Danau Kerinci, Jambi. Klarifikasi tersebut disampaikan di Aula Hotel Mahkota Sungai Penuh, Kamis (5/2/2026).

Aslori Ilham menegaskan bahwa penurunan debit air Danau Kerinci tidak disebabkan oleh aktivitas operasional PLTA Merangin Hidro, melainkan akibat menurunnya curah hujan secara signifikan.

Ia memaparkan data analisis curah hujan yang menunjukkan penurunan drastis sepanjang Januari 2026.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap volume air Danau Kerinci.

“Kami tidak sedang membela diri. Data menunjukkan curah hujan memang turun drastis dan itu berdampak langsung pada debit air Danau Kerinci,” ujar Aslori.

Menurutnya, intensitas hujan selama Januari berada pada level sangat rendah. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan kondisi cuaca.

Berita Terkait Lainnya:

Air Danau Kerinci Surut Drastis: Antara Uji PLTA dan Ancaman bagi Ekonomi Warga Sekitar

Air Danau Semakin Menyusut, Ekomoni Masyarakat Sekitar Semakin Mengkhawatirkan

Aslori Ilham menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu BNPB melakukan modifikasi cuaca untuk memicu hujan. Namun pada periode ini, BNPB justru melakukan modifikasi agar hujan tidak turun, berdasarkan pertimbangan teknis tertentu.

Lebih lanjut, Aslori Ilham mengungkapkan bahwa kebutuhan air PLTA Merangin Hidro mencapai 100 meter kubik per detik. Jika sepenuhnya mengandalkan air dari Danau Kerinci, maka danau tersebut berpotensi mengalami kekeringan dalam waktu singkat.

“PLTA tidak hanya bergantung pada Danau Kerinci.

Kami justru lebih banyak memanfaatkan air dari Sungai Batang Merangin,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan air Danau Kerinci selama ini justru memberikan dampak positif, terutama saat debit danau berada pada kondisi tinggi.

Aslori Ilham juga menyebutkan bahwa PLTA Merangin Hidro hanya menggunakan sekitar 40 persen air Danau Kerinci untuk mengoperasikan tiga turbin pembangkit listrik, sementara 60 persen pasokan air berasal dari Sungai Batang Merangin.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, Aslori menepis anggapan bahwa PLTA Merangin Hidro menjadi penyebab utama menyusutnya debit air Danau Kerinci.(Ali/adz)

Gubernur Al Haris Resmikan Penggunaan Mushola Al Majidi Kwarda Pramuka Jambi

 

Merdekapost.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH secara resmi meresmikan penggunaan Mushola Al Majidi yang berada di lingkungan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jambi, Sabtu (7/2/2026). 

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi dan dirangkai dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar.

Peresmian Mushola Al Majidi turut dihadiri Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH, unsur Forkopimda, Camat, Lurah, pengurus Kwarda Pramuka Jambi, para Ketua RT, serta warga RT 15 dan RT 16 Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan mushola yang dinilai sangat strategis dan bermanfaat, baik bagi keluarga besar Gerakan Pramuka Jambi maupun masyarakat sekitar. Ia menyebutkan bahwa lokasi Kwarda Pramuka Jambi yang berada di pusat kota dan sering dikunjungi oleh berbagai pihak, termasuk dari Kwartir Cabang se-Provinsi Jambi, membutuhkan fasilitas ibadah yang representatif.

“Mushola ini akan melengkapi fasilitas yang ada di Kwarda Pramuka Jambi. Aktivitas di sini cukup tinggi dan sering menerima kunjungan, sehingga keberadaan mushola menjadi kebutuhan penting bagi yang ingin menunaikan ibadah,” ujar Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga menekankan pentingnya memberikan nilai edukatif melalui penamaan rumah ibadah. Menurutnya, penamaan masjid atau mushola tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda, khususnya anak-anak Pramuka.

Ia menjelaskan bahwa penamaan masjid atau mushola dengan nama tokoh-tokoh Islam maupun tokoh Pramuka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap sejarah dan keteladanan tokoh tersebut. Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter.

“Ketika anak-anak bertanya tentang nama mushola atau masjid, di situlah proses pendidikan dimulai. Mereka akan belajar tentang siapa tokoh tersebut, apa perjuangannya, dan nilai-nilai yang bisa diteladani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Mushola Al Majidi merupakan hasil kerja bersama yang memakan waktu kurang lebih dua tahun. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 Juni 2024 dan rampung pada 2025, dengan beberapa penyempurnaan pada awal 2026.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan mushola tersebut menelan anggaran lebih dari Rp600 juta yang bersumber dari dana Kwarda Pramuka Jambi serta dukungan sejumlah pihak, termasuk badan usaha milik Kwarda dan para donatur. Mushola ini dirancang mampu menampung sekitar 100 jamaah, baik di area dalam maupun luar ruangan.

“Mushola ini bukan hanya untuk keluarga besar Pramuka, tetapi juga terbuka untuk masyarakat sekitar. Kami berharap warga RT 15 dan RT 16 dapat bersama-sama memakmurkan mushola ini,” kata Sudirman.

Ketua Kwarda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemakmuran mushola, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa membangun fisik mushola relatif lebih mudah dibandingkan menjaga keberlanjutan fungsi dan kemakmurannya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan peresmian Mushola Al Majidi juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sembako kepada sekitar 50 warga fakir miskin dan anak yatim di lingkungan sekitar Kwarda Pramuka Jambi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Dengan diresmikannya Mushola Al Majidi, diharapkan fasilitas ini dapat menjadi pusat ibadah yang nyaman, memperkuat nilai spiritual, serta mempererat hubungan antara Gerakan Pramuka Jambi dan masyarakat sekitar, sejalan dengan semangat pengabdian dan kepedulian sosial. (*)

Gerak Tanam Padi Perdana di Merangin, Al Haris Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan

Gerak Tanam Padi Perdana di Merangin, Al Haris Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan.(ist)

Merangin, Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati dan Wakil Bupati Merangin melaksanakan gerak tanam padi perdana yang dirangkai dengan doa turun baumo di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jumat (6/2/2026) pagi.

Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempertahankan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan.

Bacaan Lainnya:

Libatkan Ribuan Perseonil, Polda Jambi Gelar Aksi Korve Massal Serentak

Tanam Padi di Hiang, Bupati Monadi Tegaskan Komitmen Swasembada Benih

Jaga Lingkungan ASRI, Seluruh Polsek di jajaran Polres Kerinci Gelar Gotong royong serentak

Kehadiran langsung Gubernur Jambi di tengah masyarakat dan kelompok tani Desa Seling menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya pangan, masih menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. 

Tradisi turun baumo yang terus dipertahankan dinilai bukan sekadar ritual budaya, melainkan wujud kesadaran kolektif para petani untuk menjaga sawah tetap produktif dan berkelanjutan.

Libatkan Ribuan Perseonil, Polda Jambi Gelar Aksi Korve Massal Serentak

MERDEKAPOST.COM | JAMBI – Polda Jambi melaksanakan kegiatan Korve Massal di tempat fasilitas umum secara serentak bersama seluruh Polres dan Polsek jajaran pada Jumat (06/02/2026).

Untuk tingkat Polda Jambi, kegiatan dipusatkan di Lapangan Ex Arena MTQ, salah satu ruang publik yang menjadi ikon Kota Jambi dan kerap digunakan masyarakat untuk berolahraga maupun beraktivitas sosial.

Kegiatan di pimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar dengan dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali dan Para PJU Polda Jambi serta personel Polda Jambi.

Baca Juga: Jaga Lingkungan ASRI, Seluruh Polsek di jajaran Polres Kerinci Gelar Gotong royong serentak

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya memberi contoh nyata kepada masyarakat.

Kapolda Jambi menegaskan bahwa gerakan kebersihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan seluruh unsur pemerintah daerah, kementerian, TNI, dan Polri agar serius menjaga kebersihan lingkungan.

“Presiden memerintahkan kepada seluruh yang hadir, baik pemerintah daerah maupun kementerian, TNI dan Polri, untuk menegakkan kebersihan lingkungan. Bahkan akan ada sanksi bagi yang tidak mengelola sampah dengan baik,” tegas Kapolda Jambi.

Baca Juga: Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Kapolda Jambi menjelaskan bahwa kawasan Ex Arena MTQ dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai ruang publik kebanggaan masyarakat Jambi.

“Tempat ini menjadi ikon Jambi. Banyak masyarakat berolahraga dan beraktivitas di sini. Karena itu kebersihannya harus kita jaga bersama,” lanjutnya.

Lebih jauh, Kapolda menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial atau pencitraan, melainkan upaya membangun budaya disiplin.

“Ini bukan untuk pencitraan. Kalau hanya sekali dua kali itu pencitraan, tiga kali empat kali hingga sepuluh kali itu motivasi, tapi kalau dilakukan terus-menerus setiap hari itu menjadi gaya hidup disiplin. Mari kita memilih untuk disiplin, karena tidak ada rutinitas yang berhasil tanpa disiplin,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mengajak masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Ini sebagai wujud Polda Jambi dalam menjaga kebersihan sekaligus memberi contoh kepada masyarakat agar selalu membersihkan lingkungannya sehingga terlihat bersih dan nyaman digunakan bersama,” jelas Kabid Humas.

Kabid Humas juga menyampaikan bahwa lebih dari 1.000 personel Polda Jambi diterjunkan dalam kegiatan tersebut, membersihkan berbagai sudut fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik.

Pilihan Redaksi:

Kerinci Bukan Baterai! Mahasiswa FORMA KIP-K IAIN Kerinci Kecam Kerusakan Lingkungan

“Kita berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi bisa menjadi kebiasaan untuk terus menjaga kebersihan di setiap kesempatan dan setiap kegiatan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.

Kabid Humas juga menyebutkan bahwa kegiatan ini juga dilakukan dengan kerjasama antara Polda jambi, DLH provinsi jambi dan PUPR Provinsi jambi untuk ikut membantu menurunkan alat beratnya membersihkan lingkungan.

Aksi bersih serentak ini pun mendapat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi, sekaligus menjadi pengingat bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat semata. (ADZ | MP)

Dugaan Korupsi Anggaran Damkar Sungai Penuh, Yogi: Ada Indikasi Kerugian Negara, Kasus naik ke Tahap Penyidikan

 

KONFERS : Kejari sungai penuh Temukan Indikasi SPJ Fiktif, Kasus Damkar Masuk Tahap Penyidikan.(ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh ke tahap penyidikan. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran operasional tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Jumat (6/2/2026) dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto, SH, MH, didampingi Kasi Intel Moehargung, SH serta Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Yogi Purnomo, SH.

Kasi Pidsus Yogi Purnomo mengungkapkan, proses pengumpulan data dan bahan keterangan telah dilakukan sejak 2025. 

Dari hasil penyelidikan tersebut, tim penyidik menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran operasional di Damkar.

“Dari proses penyelidikan itu, telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran operasional di Damkar,” ujar Yogi.

Ia menjelaskan, indikasi pelanggaran tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Dengan demikian, kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Pada tahap ini, kami akan memastikan siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

Baca Juga:

Kerinci Bukan Baterai! Mahasiswa FORMA KIP-K IAIN Kerinci Kecam Kerusakan Lingkungan

Tanam Padi di Hiang, Bupati Monadi Tegaskan Komitmen Swasembada Benih

Jaga Lingkungan ASRI, Seluruh Polsek di jajaran Polres Kerinci Gelar Gotong royong serentak

Saat ditanya mengenai kegiatan apa saja yang berpotensi merugikan negara, Yogi menyebut anggaran operasional Damkar mencakup banyak pos kegiatan. Salah satunya terkait belanja makan minum, namun bukan itu saja yang menjadi temuan penyidik.

“Tahun 2016 lalu pernah ada kasus terkait makan minum di Damkar. Untuk yang sekarang, itu salah satu, tetapi masih banyak kegiatan lain. Kami juga menemukan adanya SPJ fiktif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kajari Sungai Penuh Robi Harianto menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan hingga penetapan tersangka.

“Indikasi perbuatan melawan hukumnya sudah ditemukan. Tinggal proses penyidikan untuk memastikan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Kejari Sungai Penuh memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

Kerinci Bukan Baterai! Mahasiswa FORMA KIP-K IAIN Kerinci Kecam Kerusakan Lingkungan

Kerinci Bukan Baterai! Mahasiswa FORMA KIP-K IAIN Kerinci Kecam Kerusakan Lingkungan.(ist)

KERINCI – FORMA KIP-K IAIN Kerinci menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan eksploitasi alam yang kian mengkhawatirkan di wilayah yang dijuluki “Sekepal Tanah Surga” tersebut.

FORMA KIP-K IAIN Kerinci menyoroti dampak lingkungan yang mulai terasa, mulai dari ancaman terhadap ekosistem Danau Kerinci hingga risiko bencana alam yang menghantui masyarakat sekitar. Mereka menilai, pembangunan dan kebijakan yang ada saat ini seolah mengabaikan suara rakyat dan kelestarian alam demi kepentingan industri semata.

Jantung Ekosistem yang Terancam

Kondisi saat ini menunjukkan adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan yang signifikan. Danau Kerinci, yang merupakan jantung ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat, kini berada dalam bayang-bayang kerusakan akibat proyek-proyek besar yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan alam.

“Kerinci bukan baterai! Kita tidak boleh membiarkan alam kita dikeruk habis hanya untuk kepentingan energi yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat lokal, sementara dampak kerusakannya kita yang menanggung,” Ungkapnya

Selain itu danau Kerinci adalah danau terbesar di Provinsi Jambi dengan luas sekitar 4.200 hektare. Terletak di kaki Gunung Raya, danau ini menjadi muara bagi sungai-sungai kecil di sekitarnya dan merupakan bagian dari ekosistem Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang diakui dunia sebagai warisan UNESCO.

Danau Kerinci adalah “Ibu” yang kini sedang diperas air susunya sampai kering, ditinggalkan dalam keadaan sekarat demi ambisi listrik dan keuntungan industri.

Lantas Apa Kata Mereka??

Alharis (Gubernur Jambi): “Saya ke Kerinci kemarin, melihat langsung. Pemicu pertama memang curah hujan minim sepanjang januari. Kedua akibat air di pintu itu naik, kencang” Katanya di Jambi, Kamis.

Aslori (Humas PLTA KMH): “Kami tidak sedang membela diri. Data menunjukkan curah hujan memang turun drastis dan itu berdampak langsung pada debit air Danau Kerinci” Ujarnya pada Gelar Coffee Morning.

Mereka menilai penyusutan volume air Danau Kerinci dipengaruhi curah hujan minim sepanjang januari 2026 dan secara umum mereka menilai bahwa kondisi tersebut tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat di sekitar tampungan air alami tersebut.

FAKTANYA?!

Berdasarkan data prediksi deterministik dan monitoring dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), wilayah kabupaten kerinci memasuki puncak musim penghujan pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026.

Secara umum, curah hujan di wilayah ini masuk dalam kategori Menengah hingga Tinggi, dengan akumulasi bulanan yang cukup signifikan karena pengaruh kondisi geografis pegunungan. Lantas, apakah benar ini faktor alam, atau sekedar manipulasi untuk mengambil posisi aman?

Mahasiswa Jangan Diam!

Ketua FORMA KIP-K IAIN Kerinci, Dzikril Ikhsan, memberikan pernyataan tegas terkait situasi ini. Ia mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk kembali ke marwahnya sebagai agen pengontrol sosial dan tidak bersikap apatis terhadap isu lingkungan.

“Kita tidak boleh membiarkan penguasa menjadi ‘tuli’ terhadap jeritan alam dan keluhan masyarakat. Saatnya kita bergerak dan bersuara. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saat tanah kelahiran kita perlahan hancur,” tegas Dzikril Ikhsan.

Dzikril menambahkan bahwa bukan sekadar kritik tanpa dasar, melainkan panggilan nurani untuk menjaga warisan leluhur. Ia mendesak pihak-pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berdampak pada ekosistem di Kerinci. Tutupnya (*)

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat, 6 Februari 2026.(ist)

Merdekapost.com – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. 

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Jumat, 6 Februari 2026.(ist) 

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.(Ali)