Merdekapost.com

Krisis Sejak 22 Februari: PERMAHI Jambi Desak Pimpinan Bank Jambi Percepat Perbaikan

Roland: Jika Terus Berlarut maka Masyarakat Berhak Meninggalkannya

Jambi – Krisis layanan yang melanda Bank Jambi sejak 22 Februari 2026 tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Peristiwa ini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap bank milik daerah yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem keuangan masyarakat di Provinsi Jambi.

Peristiwa ini bermula ketika ribuan nasabah melaporkan saldo rekening mereka tiba-tiba berkurang bahkan hilang. Dari hasil penyelidikan sementara aparat penegak hukum, tercatat lebih dari 6.000 rekening nasabah terdampak dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar Rp143 miliar.

Temuan awal juga menunjukkan sebagian dana yang hilang tersebut terdeteksi mengalir ke berbagai rekening lain serta ke aset kripto. Bahkan sekitar Rp19 miliar dilaporkan terlacak masuk ke transaksi kripto, sementara sebagian lainnya mengalir ke rekening bank lain.

Akibat dugaan peretasan sistem keamanan tersebut, layanan digital Bank Jambi seperti ATM dan mobile banking terpaksa dihentikan sementara untuk kepentingan audit forensik dan penguatan sistem keamanan.

Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Hingga beberapa pekan setelah kejadian, banyak nasabah masih harus mendatangi kantor cabang untuk melakukan transaksi dasar seperti menarik uang, mengecek saldo, atau melakukan transfer. Di berbagai daerah, (Bungo, Sarolangun, Bangko, Kerinci) bahkan terjadi desak-desakan menjerit antrean panjang sejak pagi hari.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan karena terjadi pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jambi, Roland Pramudiansyah, menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola sistem perbankan daerah.

“Kita tidak sedang berbicara tentang gangguan teknis biasa. Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan publik. Ketika saldo nasabah hilang, ketika dana masyarakat diduga mengalir ke aset kripto, dan ketika layanan ATM serta mobile banking lumpuh berhari-hari, maka yang dipertanyakan publik adalah bagaimana tata kelola dan sistem keamanan bank ini dijalankan,” tegas Roland.

Roland mengatakan PERMAHI Jambi sejak awal telah menyampaikan kritik terbuka terhadap persoalan ini, bahkan meminta jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi bertanggung jawab apabila tidak mampu memulihkan layanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Jika pimpinan bank tidak mampu memulihkan sistem secara cepat dan profesional, maka pilihan paling terhormat adalah mengevaluasi diri bila perlu mengundurkan diri. Sebab yang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar reputasi institusi, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah,” ujarnya.

Menurut Roland, kondisi di lapangan memperlihatkan dampak nyata krisis tersebut terhadap masyarakat. Banyak nasabah terpaksa antre sejak subuh hanya untuk menarik gaji mereka sendiri.

Bacaan Lainnya: Opini : Transformasi Pahit di Balik Peretasan, Melahirkan Bank Jambi yang Lebih Tangguh

“Bayangkan ironi yang terjadi per hari ini. Masyarakat harus berdiri berjam-jam, himpit himpitan diserta desakan, serta menjerit di depan bank hanya untuk mengakses uang mereka sendiri. Ini bukan sekadar gangguan layanan, ini adalah kegagalan sistem yang harus dijawab dengan tanggung jawab yang serius,” katanya.

PERMAHI Jambi juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menciptakan kepanikan, tetapi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung.

Roland menilai kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya dengan pernyataan optimisme bahwa layanan akan segera kembali normal.

“Jika perbaikan terus berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas, masyarakat tentu memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap lembaga keuangan yang mereka percayai. Kepercayaan adalah hubungan timbal balik. Jika kepercayaan itu terus tergerus, maka wajar apabila masyarakat mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan layanan bank tersebut sampai sistemnya benar-benar pulih dan tata kelolanya dibenahi,” ujarnya.

PERMAHI Jambi menyerukan agar momentum krisis ini dijadikan evaluasi besar terhadap tata kelola Bank Jambi, mulai dari sistem keamanan digital, manajemen risiko teknologi, hingga efektivitas pengawasan internal.

“Bank daerah hidup dari kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan itu runtuh, maka yang runtuh bukan hanya sebuah sistem layanan, tetapi juga kredibilitas lembaga dan pemerintah daerah yang berada di belakangnya,” tutup Roland.(Adz)

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM – Penyerahan hibah tanah dari H.A. Murady Darmansyah kepada Persyarikatan Muhammadiyah berlangsung khidmat di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Yogyakarta, Sabtu (14/3/2026). Hibah tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh Muhammadiyah dan akademisi, di antaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Dahlan Rais, Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Nurmandi, Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Mahli ZT, serta Ketua BPH STKIPM Sungai Penuh Nasrullah.

Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, Mahli ZT, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan oleh Murady Darmansyah untuk pembangunan kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga untuk putra terbaik Kumun ini, Bapak Murady, yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Insya Allah ini menjadi bagian dari amal saleh dan ibadah di bulan Ramadan,” ujar Mahli.

Ia menyebutkan, penyerahan hibah tersebut merupakan salah satu tahapan krusial dalam rencana besar pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Satu tahap krusial telah terlalui dengan lancar. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Tentu pekerjaan rumah ke depan semakin banyak dan semakin menarik,” lanjutnya.

Mahli juga menambahkan, dukungan dari jajaran pimpinan PP Muhammadiyah serta para akademisi menjadi motivasi kuat untuk mewujudkan rencana pengembangan kampus tersebut.

“Bismillah, terus semangat dan berdoa. Semoga ke depan apa yang kita niatkan bisa menjadi nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lahan yang dihibahkan memiliki luas sekitar dua hektare dan berada di lokasi strategis di Desa Kumun, Kota Sungai Penuh, tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh. Nilai lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar.

Lahan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh menuju peningkatan status menjadi universitas.(*)

Opini : Transformasi Pahit di Balik Peretasan, Melahirkan Bank Jambi yang Lebih Tangguh

Oleh: Moch Idris

Di tengah gempuran badai digital yang menguji ketahanan sistem perbankan daerah, Bank Jambi atau yang akrab dikenal sebagai Bank 9 Jambi, kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Insiden peretasan yang terjadi baru-baru ini bukan sekadar ujian teknis bagi tim teknologi informasi, melainkan sebuah ujian kesetiaan dan pembuktian bagi seluruh elemen masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Meskipun saat ini kepercayaan publik tengah berada dalam fase urgensi, sebuah narasi besar mulai tumbuh di akar rumput: Bahwa Bank 9 Jambi adalah lebih dari sekadar angka dan saldo; ia adalah simbol kedaulatan ekonomi dan rumah bagi nilai-nilai sosial masyarakat Jambi.

Peristiwa yang diduga bermula pada akhir Februari 2026 ini memang sempat memicu kepanikan. Ribuan nasabah, mulai dari ASN hingga pelaku UMKM, mendapati saldo mereka bergerak di luar kendali. Namun, alih-alih menutup diri, manajemen Bank 9 Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah progresif.

Gubernur Jambi secara tegas menjamin keamanan dana nasabah. Langkah ini merupakan fondasi utama dalam memitigasi risiko bank run atau penarikan dana massal. Bank 9 Jambi langsung menggandeng otoritas siber nasional dan Bareskrim Polri untuk melacak aliran dana yang disinyalir merambah ke dunia aset kripto. Penggunaan kalimat aktif dalam kebijakan manajemen seperti "mengaudit", "menelusuri", dan "mengganti" menunjukkan bahwa bank ini tidak pasif menghadapi serangan, melainkan sedang melancarkan serangan balik terhadap pelaku kejahatan siber.

Satu hal yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk pemberitaan negatif adalah peran vital Bank 9 Jambi sebagai motor pembangunan daerah. Berbeda dengan bank swasta nasional yang labanya mengalir ke pemegang saham di ibu kota atau luar negeri, laba Bank 9 Jambi kembali ke daerah dalam bentuk dividen.

Dividen inilah yang kemudian berubah wujud menjadi aspal jalan di pelosok Kerinci, gedung sekolah di Merangin, hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Tanjung Jabung Timur. Bank ini memegang nilai sosial yang amat tinggi; ia adalah instrumen negara untuk memastikan perputaran uang tetap berada di lingkup lokal. Menghilangkan kepercayaan pada Bank 9 Jambi sama saja dengan memutus rantai oksigen bagi pembangunan infrastruktur daerah yang kita nikmati setiap hari.

Narasi kebanggaan ini juga berakar pada kedekatan pelayanan. Selama puluhan tahun, Bank 9 Jambi telah menjadi saksi sejarah perjalanan hidup banyak warga Jambi. Dari seorang guru honorer yang menabung untuk naik haji, hingga pengusaha kecil yang mendapatkan modal pertama melalui skema kredit lunak bank daerah ini.

Karakteristik pelayanan yang ramah dan memahami kearifan lokal menjadi nilai tambah yang tidak bisa dibeli dengan aplikasi secanggih apa pun. Bank 9 Jambi memahami struktur sosial masyarakat Jambi lebih baik daripada algoritma perbankan mana pun. Inilah alasan mengapa narasi "Kita Bangga Miliki Bank 9 Jambi" perlu terus digaungkan. Kita tidak sedang membela sebuah kegagalan sistem, tetapi kita sedang membela institusi yang selama ini setia menemani tumbuh kembang ekonomi masyarakat Jambi.

Prahara hacker ini sebenarnya adalah "jamu pahit" yang harus ditelan untuk kesehatan jangka panjang. Manajemen kini tengah melakukan perombakan besar-besaran pada infrastruktur keamanan siber mereka. Investasi pada teknologi firewall terbaru dan enkripsi data tingkat tinggi kini menjadi prioritas utama.

Langkah ini diharapkan mampu melahirkan Bank 9 Jambi yang "Baru" sebuah bank daerah dengan cita rasa lokal namun memiliki proteksi kelas dunia. Dengan proses pemulihan yang sedang berjalan, masyarakat diajak untuk melihat proses ini sebagai upaya renovasi rumah besar kita. Rumah yang sedang diperbaiki fondasinya agar lebih tahan terhadap gempa siber di masa depan.

Kepercayaan adalah sebuah bangunan yang disusun oleh batu bata konsistensi. Saat ini, satu batu bata mungkin goyah, namun bukan berarti seluruh bangunan harus diruntuhkan. Masyarakat Jambi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga aset ini tetap berdiri tegak.

Ajakan untuk kembali menabung dan bertransaksi di Bank 9 Jambi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan sebuah gerakan patriotisme lokal. Dengan mendukung bank daerah, kita memastikan bahwa kemandirian ekonomi Jambi tetap terjaga.

"Kita harus bangga, karena ini milik kita. Jika ada lubang, kita tambal. Jika ada celah, kita tutup. Namun, jangan sekali-kali kita biarkan kapal kebanggaan kita karam hanya karena satu badai," ungkap salah satu tokoh ekonomi daerah dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.

Hari ini, Bank 9 Jambi sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Babak tentang ketangguhan (resilience) dan pemulihan. Dengan jaminan ganti rugi yang nyata dan transparansi investigasi yang terbuka, tidak ada alasan bagi nasabah untuk berpaling.

Mari kita buktikan bahwa masyarakat Jambi adalah masyarakat yang cerdas dan setia pada aset daerahnya. Mari kita kawal proses perbaikan ini dengan semangat optimisme. Karena pada akhirnya, Bank 9 Jambi bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi tempat kita menitipkan harapan untuk Jambi yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi. (***)

* Penulis ialah jurnalis tinggal di Jambi

OPINI : Melawan Arus Krisis, Strategi Gubernur Jambi Menjaga Stabilitas dari Prahara Hukum hingga Teror Digital

Oleh: Jefri Bintara Pardede *

Provinsi Jambi saat ini tengah berada dalam fase ujian kepemimpinan yang paling krusial dalam satu dekade terakhir. Bak sebuah kapal besar yang sedang menghantam ombak setinggi tiang layar di tengah laut lepas, nakhoda kapal ini Gubernur Jambi sedang menghadapi ujian dari berbagai penjuru. Mulai dari turbulensi hukum di tubuh birokrasi hingga serangan siber yang menargetkan jantung ekonomi daerah, Bank 9 Jambi.

Namun, di tengah kebisingan kritik dan pasang surutnya kepercayaan publik, sebuah narasi besar sedang tertulis: keteguhan seorang pemimpin yang menolak untuk tunduk pada keadaan. Meski badai menghantam, Gubernur Jambi menunjukkan bahwa ia tidak sendirian dan mesin pemerintahan tetap menderu di bawah kendalinya.

Beberapa bulan terakhir, publik Jambi disuguhkan dengan rangkaian proses hukum yang melibatkan sejumlah instansi dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi. Aroma penggeledahan dan pemanggilan saksi oleh aparat penegak hukum menjadi santapan rutin di media massa. Banyak pihak yang secara instan menuding ini sebagai kegagalan supervisi. Namun, sudut pandang jurnalistik yang lebih tajam melihat fenomena ini dari sisi yang berbeda.

Gubernur Jambi justru mengambil posisi yang sangat berisiko namun terhormat: Zero Intervention. Beliau memberikan ruang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan "bedah total" terhadap birokrasi. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah komitmen terhadap integritas jangka panjang.

"Pemimpin yang lemah akan mencoba menutupi borok di bawah karpet. Pemimpin yang tangguh akan membiarkan luka itu dibersihkan agar tidak menjadi infeksi yang mematikan di masa depan," ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.

Dengan membiarkan sistem hukum bekerja, Gubernur Jambi sebenarnya sedang melakukan pembersihan besar-besaran untuk memastikan bahwa fondasi pemerintahan Jambi di masa depan hanya diisi oleh individu-individu yang berintegritas.

Belum reda persoalan hukum, Jambi kembali dikejutkan oleh serangan siber yang menimpa Bank 9 Jambi. Serangan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan upaya destabilisasi terhadap simbol kedaulatan ekonomi daerah. Di tengah kepanikan nasabah dan spekulasi liar di media sosial, Gubernur Jambi kembali menunjukkan ketenangannya.

Gubernur tidak memilih untuk bersembunyi di balik alasan teknis vendor. Beliau langsung menginstruksikan langkah mitigasi darurat dan pemulihan sistem yang transparan.

Keberhasilan Bank 9 Jambi kembali beroperasi secara normal dalam waktu singkat adalah bukti nyata dari efektivitas komando Gubernur. Beliau memastikan bahwa setiap rupiah milik rakyat Jambi terlindungi oleh barikade keamanan yang kini diperkuat berkali-kali lipat.

Krisis digital ini justru menjadi batu loncatan bagi Jambi untuk melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Gubernur melihat ini sebagai alarm untuk mempercepat digitalisasi daerah yang lebih aman dan tangguh (resilient), membuktikan bahwa Jambi di bawah kepemimpinannya adalah provinsi yang adaptif terhadap ancaman modern.

Narasi yang mencoba membangun opini bahwa Gubernur sedang terisolasi dan kehilangan dukungan politik terpatahkan oleh realitas di lapangan. Meski di tingkat elite terjadi dinamika yang panas, di akar rumput, Gubernur tetaplah figur sentral yang dicintai.

Dukungan dari para petani di pelosok Kerinci, para pedagang di pasar-pasar tradisional Kota Jambi, hingga tokoh adat di Batanghari tetap mengalir deras. Mengapa? Karena bagi masyarakat bawah, keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari kegaduhan di media sosial, melainkan dari mulusnya jalan-jalan produksi, stabilnya harga pangan, dan kehadiran fisik sang pemimpin di tengah mereka.

Gubernur Jambi memiliki resonansi organik dengan rakyatnya. Beliau bukan pemimpin "menara gading" yang hanya bisa memerintah dari balik meja jati. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun tetap terjaga dengan sangat harmonis.

Kepercayaan pemerintah pusat terhadap Gubernur Jambi dibuktikan dengan terus mengalirnya dukungan program strategis nasional ke Jambi, sebuah bukti bahwa secara administratif dan politis, Gubernur tetap memegang kendali penuh.

Salah satu bukti paling tak terbantahkan bahwa Gubernur tidak lemah adalah tetap berjalannya proyek-proyek infrastruktur strategis. Di saat banyak mata tertuju pada masalah hukum, tangan dingin Gubernur tetap memastikan bahwa, Konektivitas Wilayah: Pembangunan dan perbaikan jalan-jalan utama provinsi tetap dikerjakan dengan standar kualitas yang ketat, Kesejahteraan Sosial: Program Jambi Mantap terus menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui bantuan modal dan renovasi rumah tidak layak huni dan Ketahanan Pangan: Jambi tetap menjadi salah satu lumbung pangan yang diperhitungkan dengan tingkat inflasi yang terjaga dengan baik.

Ini adalah bentuk perlawanan paling elegan dari seorang Gubernur: menjawab kritik dengan kinerja, menjawab keraguan dengan hasil nyata. Beliau sadar bahwa rakyat tidak butuh perdebatan di ruang hampa, rakyat butuh bukti bahwa pembangunan tetap berjalan meski badai datang silih berganti.

Gejolak kepercayaan yang terjadi di Jambi saat ini hanyalah fragmen dari sebuah "balada perjuangan". Seorang pemimpin besar tidak dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dari samudera yang penuh badai. Gubernur Jambi telah memilih untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Ia berdiri tegak di anjungan kapal, memegang kemudi dengan kuat, dan memastikan seluruh penumpang aman.

Sikapnya yang tenang namun tegas menunjukkan bahwa ia belum "selesai". Justru, krisis ini menjadi saringan alami untuk membedakan mana emas dan mana loyang. Gubernur Jambi membuktikan bahwa ia tidak sendirian. Di belakangnya ada rakyat yang menaruh harapan, ada sistem hukum yang ia hormati, dan ada visi besar untuk Jambi yang lebih baik yang belum tuntas ia kerjakan.

Balada ini mungkin belum berakhir, namun satu hal yang pasti: nakhoda ini belum kehilangan arah. Dengan kepala tegak, Gubernur Jambi terus melangkah, memastikan bahwa provinsi ini akan keluar dari badai sebagai pemenang yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih tangguh dari sebelumnya.(***)

* Penulis ialah Ketua Sahabat Alam Jambi

Menkumham Yusril Ihza Mahendra Ingatkan APH Hati-hati Sebelum Tangkap Seseorang

Menkumham Yusril Ihza Mahendra Ingatkan APH agar Tidak Gegabah dalam Penangkapan atau Penahanan.(Ist)

Merdekapost.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak gegabah melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang tanpa bukti yang kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril berkaca pada kasus dugaan penghasutan yang menjerat Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah bersama sejumlah aktivis lainnya yang pada akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.

“Kalau alat bukti permulaan belum cukup kuat, aparat penegak hukum sebaiknya berpikir ulang untuk melakukan penangkapan, penahanan, apalagi penuntutan ke pengadilan,” kata Yusril seperti dikutip dari Kompas.com.

Bacaan Lainnya:

Ironi Bupati Rejang Lebong M Fikri: Dulu Diapresiasi KPK, Kini Terjaring OTT

Aktivis Kerinci Kritik Keras 'Lomba Selfie' Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH

Menurut Yusril, proses penegakan hukum harus dilakukan secara pasti, hati-hati, dan adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Ia menegaskan bahwa apabila seseorang telah menjalani proses hukum namun akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan nama baik serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami selama proses hukum tersebut.

“Sebab jika pada akhirnya terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, negara berkewajiban untuk merehabilitasi dan memberikan ganti rugi atas penderitaan yang timbul akibat proses hukum tersebut,” ujarnya.

Tembakkan 200 Roket dan 20 Drone, Hizbullah Gempur Israel Besar-besaran

Yusril juga menegaskan bahwa hak rehabilitasi bagi Delpedro dan rekan-rekannya telah dipenuhi melalui putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan terhadap Delpedro dan tiga rekannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengadilan juga secara eksplisit mencantumkan rehabilitasi nama baik dalam amar putusan.

Sebelumnya, Delpedro Marhaen Rismansyah bersama Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

Namun dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (6/3/2026), majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan serta merehabilitasi nama baik mereka.(*)

ASN Kerinci Peduli: Ketua TP PKK Salurkan Bantuan SECANTING untuk Cegah Stunting di Tingkat Desa

Wujud Nyata Kepedulian ASN Kerinci: Ketua TP PKK Salurkan Bantuan SECANTING untuk Cegah Stunting di Tingkat Desa.(adz/kominfo)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Kerinci semakin masif dalam memutus mata rantai stunting. Melalui kolaborasi Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Penggerak PKK, langkah konkret dilakukan dengan menyalurkan bantuan program SECANTING (Senin Cegah Stunting) di Desa Sungai Pegeh dan Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, pada Jumat (13/3/2026).

Aksi pencegahan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Novra Wenti Monadi. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak dan keluarga beresiko mendapatkan asupan gizi berkualitas melalui penyaluran paket beras, telur, dan dukungan finansial untuk pemenuhan nutrisi harian.

Inovasi Pencegahan Melalui Kepedulian ASN

Dalam keterangannya, Novra Wenti Monadi menegaskan bahwa pencegahan stunting di Kabupaten Kerinci kini menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh jajaran birokrasi.

"Pencegahan stunting tidak bisa ditunda. Program SECANTING ini adalah bukti nyata kepedulian seluruh ASN di lingkup Pemkab Kerinci hingga ke jajaran terbawah. Kami ingin memastikan setiap anak di Kerinci memiliki kesempatan tumbuh yang sama dengan dukungan nutrisi yang layak," ujar Novra Wenti.

Program ini mengandalkan sistem gotong royong, di mana setiap hari Senin, para ASN secara sukarela mengumpulkan satu butir telur, satu canting beras, dan uang tunai Rp2.000. Komoditas ini kemudian dikonversi menjadi stimulan gizi bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan intervensi cepat.

Membangun Benteng Pertahanan Gizi di "Sekepal Tanah Surga"

Sebagai penutup, Novra Wenti menekankan bahwa pencegahan stunting adalah investasi terbesar bagi masa depan daerah. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melihat isu ini sebagai tanggung jawab moral bersama demi menyelamatkan generasi mendatang.

"Stunting adalah ancaman nyata bagi kecerdasan dan masa depan anak-anak kita.

Melalui SECANTING, kita sedang membangun benteng pertahanan gizi di setiap dapur keluarga Kerinci. Kami mengajak masyarakat, swasta, dan komunitas untuk bergerak bersama. Jangan biarkan satu pun anak kita tertinggal dalam tumbuh kembangnya," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kerinci optimis bahwa dengan konsistensi gerakan ini, angka prevalensi stunting akan terus ditekan secara signifikan. Sinergi yang kuat antara kepedulian ASN dan partisipasi warga diharapkan mampu mencetak generasi emas Kerinci yang sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan.

"Langkah kecil hari ini adalah jaminan bagi anak-anak kita untuk meraih cita-cita setinggi langit. Karena dari setiap butir telur dan setiap canting beras yang kita salurkan, ada harapan besar untuk Kerinci bebas stunting," pungkas Novra wenti.(adz/kominfo)

Tembakkan 200 Roket dan 20 Drone, Hizbullah Gempur Israel Besar-besaran

Merdekapost.com – Militer Israel pada Kamis (12/3/2026) mengatakan, kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, meluncurkan sekitar 200 roket dan 20 drone ke wilayah Israel dalam semalam. Serangan itu disebut sebagai rentetan serangan terbesar yang dilakukan Hizbullah sejak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran dimulai.

Juru bicara militer Israel, Nadav Shoshani, mengatakan bahwa Hizbullah meluncurkan serangan secara terkoordinasi dengan Iran pada malam sebelumnya.

“Tadi malam, Hizbullah mengatur serangan simultan dengan Iran, menembakkan roket dan drone ke kota-kota dan komunitas di seluruh Israel,” kata Shoshani kepada wartawan dalam sebuah pengarahan. Ia menjelaskan jumlah proyektil yang ditembakkan cukup besar, yang terdiri dari 200 roket dan 20 drone.

“Jumlahnya sekitar 200 roket, sekitar 20 UAV (drone), dan digabungkan dengan rudal balistik yang ditembakkan dari Iran pada saat yang sama,” ujarnya. Shoshani menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan yang terbesar dari Hizbullah sejak konflik berlangsung. “Ini adalah rentetan serangan terbesar Hizbullah sejak awal perang,” kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa sistem pertahanan udara Israel mampu merespons dengan cepat. “Kami memiliki pertahanan udara yang baik dan respons cepat, sehingga korban sangat minim, hanya dua atau tiga dampak langsung… dan beberapa warga sipil yang mengalami luka ringan,” ujarnya.

Israel balas serang target Hizbullah di Lebanon

Militer Israel mengatakan, pihaknya telah melakukan gelombang serangan terhadap target Hizbullah di Lebanon selatan pada malam harinya untuk membatasi kemampuan kelompok tersebut menembakkan roket.

Serangan juga terus dilakukan di pinggiran selatan Beirut. Kepala militer Israel, Eyal Zamir, mengatakan, pasukannya menewaskan komandan Divisi Imam Hussein yang didukung Iran beserta wakilnya dalam serangan di distrik selatan ibu kota Lebanon.

“Jangan sampai ada kebingungan—kami sedang melawan kejahatan mutlak,” kata Zamir dalam pernyataan militer.

Menurut militer Israel, selama 12 hari terakhir Hizbullah telah menembakkan lebih dari 1.000 drone, roket, dan rudal ke Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeklaim bahwa ia telah memerintahkan militer untuk mempersiapkan perluasan operasi di Lebanon setelah rentetan serangan terbaru tersebut.

Militer Israel juga memperluas perintah evakuasi bagi warga yang tinggal di wilayah Lebanon selatan, seraya menyatakan bahwa mereka bertindak “dengan kuat” di kawasan tersebut. Selain itu, militer Israel mengaku telah menyerang sebuah bangunan di pusat Beirut yang diklaim sebagai fasilitas milik Hizbullah.(Editor: Aldie Prasetya / Sbr: Kompas.com)

Aktivis Kerinci Kritik Keras 'Lomba Selfie' Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH

Aktivis Kerinci (Hitam Putih) Kritik Lomba Selfie Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH.(Adz/Facebook Ant Black)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik terkait persoalan kebersihan di Kabupaten Kerinci kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sebelumnya sorotan datang dari LSM PEDAS terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kerinci, kali ini kritik keras disampaikan oleh aktivis senior Kerinci, Zalmiyanto yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Black.

Melalui unggahannya di media sosial, tokoh yang kerap dijuluki sebagai Pentolan Hitam Putih tersebut menilai respons DLH Kerinci terhadap persoalan sampah belum menyentuh akar permasalahan. Ia menyoroti munculnya kegiatan yang menampilkan lomba swafoto atau selfie di sekitar tumpukan sampah, sementara masyarakat justru menantikan langkah konkret untuk mengatasi persoalan kebersihan yang kian mengkhawatirkan.

Anto Black menyebut fenomena tersebut sebagai sebuah ironi. Menurutnya, ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata dan cepat terhadap persoalan sampah, yang muncul justru kegiatan yang dianggap bersifat simbolik.

“Dunia sudah terbalik. Dinas LH Kerinci lagi viral dengan lawakannya, sibuk mempertontonkan lomba selfie cantik di tumpukan sampah saat warga butuh solusi cepat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ia juga menilai bahwa persoalan sampah di Kerinci tidak akan pernah tuntas apabila daerah tersebut belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang jelas, berbagai program penanganan sampah dinilai hanya bersifat sementara.

“Selagi tidak ada TPST atau TPSA, masalah sampah tidak akan selesai sampai kapan pun, sehebat apa pun teorinya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pola pengangkutan sampah yang dinilai masih kurang tertib. Ia mengingatkan agar armada pengangkut sampah dapat bekerja lebih profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru, seperti sampah yang tercecer di sepanjang jalan.

Anto Black berharap pemerintah daerah dapat menangani persoalan sampah secara lebih serius dan terencana, sehingga tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

Tanggapan Kepala Dinas LH

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si., memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang sempat ramai dibicarakan di media sosial. Dalam keterangannya kepada Media Andalas Group, ia menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat kegiatan survei dan identifikasi lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang jalan nasional yang meliputi wilayah Gunung Kerinci, Kayu Aro hingga Bukit Kerman. Langkah tersebut merupakan bagian dari tahap awal program nasional “Asri” yang bertujuan memetakan titik-titik penumpukan sampah ilegal agar dapat segera ditangani.

“Identifikasi ini kami lakukan untuk melihat seberapa parah kondisi persampahan kita. Kami tidak hanya sekadar berfoto, tetapi sedang mencari solusi nyata agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, sejak Jumat (13/3) pemerintah daerah telah menggerakkan Satgas Kebersihan Pra dan Pasca Idul Fitri. Kegiatan gotong royong massal dimulai dari wilayah Kayu Aro Barat dan Ujung Ladang, kemudian akan dilanjutkan ke Danau Kerinci Barat hingga wilayah Bukit Kerman.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, hingga unsur TNI dan Polri.

Selain penanganan langsung di lapangan, DLH Kerinci juga tengah menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Di antaranya adalah program edukasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang direncanakan segera diresmikan oleh Bupati Kerinci.

Tak hanya itu, pemerintah daerah Kerinci juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Hasil audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup pada Februari lalu disebut menghasilkan komitmen bantuan sarana dan prasarana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penguatan fasilitas IPST di Kabupaten Kerinci.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan lingkungan di Kerinci dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.(Adz)

Wako Alfin Luncurkan Rumah Singgah Lansia Juara di Sungai Penuh

Wako Alfin Luncurkan Rumah Singgah Lansia Juara di Sungai Penuh.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, secara resmi membuka Kick Off Rumah Singgah Lansia Juara di Kota Sungai Penuh, Jumat (13/3/2026). Program ini menjadi langkah Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan perhatian dan pelayanan kepada para lanjut usia (lansia).

Peluncuran program tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda yang diwakili oleh Kodim 0417/Kerinci dan Polres Kerinci, Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, para staf ahli, asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin dan pimpinan Muhammadiyah Kota Sungai Penuh.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. Kerja sama ini bertujuan mendukung pengelolaan dan pengembangan Rumah Singgah Lansia Juara.

Setelah penandatanganan, Wali Kota menyerahkan secara simbolis kunci Rumah Singgah Lansia. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ruangan serta penyerahan bantuan sembako kepada para lansia yang hadir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia di Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, para lansia harus tetap mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dengan adanya rumah singgah ini, para lansia diharapkan memiliki tempat untuk berkumpul, beraktivitas, dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

“Rumah Singgah Lansia Juara tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin, pembinaan spiritual, dukungan sosial, serta kegiatan rekreatif agar para lansia tetap aktif,” ujar Alfin.

Ia menambahkan, program ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, serta Tim Penggerak PKK.

Menurutnya, kerja sama berbagai pihak sangat penting agar pelayanan kepada lansia dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap para lansia. Ia berharap tidak ada orang tua di Kota Sungai Penuh yang merasa sendiri atau kurang diperhatikan.

Melalui program Rumah Singgah Lansia Juara ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap para lansia dapat menjalani masa tua dengan sehat, bahagia, dan sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(Adz/Diskominfo)

Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Turun ke Jalan Berbagi Takjil

Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Turun ke Jalan Bagi-bagi Takjil.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Momen bulan suci Ramadhan dimanfaatkan jajaran Polres Kerinci untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Pada [Sebutkan Hari/Tanggal], Kapolres Kerinci bersama Wakapolres terjun langsung ke jalanan untuk membagikan paket takjil gratis kepada para pengendara dan warga yang melintas di depan Mapolres Kerinci.

Kegiatan yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini disambut antusias oleh warga. Mengenakan seragam dinas lengkap yang dipadukan dengan rompi, para pejabat utama Polres Kerinci tampak akrab menyapa satu per satu pengendara motor maupun mobil sembari menyerahkan paket makanan berbuka.

Bacaan Lainnya:

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya terjaring OTT KPK

Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah

Kapolres Kerinci menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah.

"Kami ingin berbagi sedikit rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga ini bisa membantu dan menjadi berkah untuk kita semua," ujar Kapolres di sela-sela kegiatan.

Senada dengan Kapolres, Wakapolres Kerinci yang turut mendampingi menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan imbauan secara humanis kepada para pengguna jalan agar tetap tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara menuju rumah masing-masing.

Pemandangan hangat terlihat saat personel kepolisian dengan sigap menata paket takjil di atas meja dan memberikannya kepada warga. Aksi ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan adanya kepedulian dari pihak kepolisian tersebut.(Ali/mpc)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya terjaring OTT KPK

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK, Jumat (13/3). (DOC.ISTIMEWA)

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya diamankan terkait dugaan penerimaan fee proyek di wilayah Cilacap.

Penangkapan ini dilakukan pada Jumat (13/3) dan langsung menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah aktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyelidik melakukan operasi tertutup di Cilacap.

“Benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah

Soal "Serangan" Siber ke Al Haris, Pengamat: Diduga Ada Kaitan Politik 2029

Tinggalkan Bercak Darah Saat Beraksi, (RK) Mahasiswa Pelaku Curanmor di Kerinci Di Tangkap Polisi

Menurut Budi, pihak yang diamankan terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN), dan beberapa pihak swasta. Saat ini seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif.

“Sejauh ini informasi yang kami terima, Wakil Bupati tidak termasuk dalam pihak yang diamankan,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan Bupati Cilacap dalam OTT.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. Hingga saat ini, status mereka masih sebagai terperiksa.

Seluruh pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK tengah mendalami dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan pejabat daerah.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif untuk memastikan peran masing-masing pihak serta aliran dana yang terindikasi sebagai gratifikasi atau suap.

Kasus OTT di Cilacap ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di daerah.

“Kami akan memproses sesuai hukum yang berlaku dan memastikan transparansi dalam penanganan perkara ini,” pungkas Budi. (ADZ/ALD)

Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah

Kepolisian Resor (Polres) Kerinci mengadakan kegiatan "Gerakan Pangan Murah". Acara yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" ini dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, Kepolisian Resor (Polres) Kerinci mengadakan kegiatan "Gerakan Pangan Murah". Acara yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" ini dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026, bertempat di kawasan Sungai Penuh.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Polres Kerinci, BUMN, Befood, dan Bulog. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Harga Komoditas di Bawah Harga Pasar

Berdasarkan pantauan di lokasi, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Beberapa komoditas penting dijual dengan harga subsidi, di antaranya:

Daging Beku: Rp 80.000 / kg
Minyakita (Minyak Goreng): Rp 15.500 / liter

Selain dua komoditas tersebut, tersedia juga paket sembako lainnya yang telah disiapkan dalam kemasan praktis untuk memudahkan warga dalam mengantre.

Wujud Nyata Pengabdian Polri

Kapolres Kerinci, bersama jajaran pejabat utama (PJU) Polres Kerinci, tampak hadir langsung memantau jalannya kegiatan. Kehadiran personel kepolisian di lokasi tidak hanya untuk mengamankan situasi, tetapi juga memastikan distribusi pangan murah berjalan tepat sasaran.

Jajaran Polres Kerinci saat memantau langsung gelaran pasar murah di Sungai Penuh-Kerinci.(Adz)

"Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami berharap Gerakan Pangan Murah ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari," ujar perwakilan Polres Kerinci di sela-sela acara.

GNPK RI Desak Hentikan Tambang Diduga Ilegal di Sungai Dalam, Ekskavator Diminta Diamankan

Tinggalkan Bercak Darah Saat Beraksi, (RK) Mahasiswa Pelaku Curanmor di Kerinci Di Tangkap Polisi

Masyarakat menyambut positif inisiatif ini. Salah satu warga mengungkapkan bahwa selisih harga yang ditawarkan sangat membantu di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok saat ini.

Dengan adanya sinergi antara Polri dan instansi terkait seperti Bulog, diharapkan stabilitas stok dan harga pangan di wilayah hukum Polres Kerinci tetap terjaga dengan baik.(Ali/mpc)

GNPK RI Desak Hentikan Tambang Diduga Ilegal di Sungai Dalam, Ekskavator Diminta Diamankan

GNPK RI Desak Hentikan Tambang Diduga Ilegal di Sungai Dalam, Ekskavator yang bekerja dilapangan Diminta Diamankan.(dir/mpc)

Kerinci, Merdekapost.com - Aktivitas tambang galian C yang diduga tidak memiliki izin resmi di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menjadi sorotan masyarakat. Kegiatan penambangan material pasir dan batu tersebut disebut telah berlangsung hampir dua bulan, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah penertiban dari pihak berwenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, aktivitas penambangan dilakukan secara terbuka dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Selain itu, sejumlah dump truck juga terlihat keluar masuk lokasi hampir setiap hari untuk mengangkut material hasil galian.

Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait legalitas kegiatan penambangan tersebut. Warga mengaku heran karena aktivitas tambang tersebut telah berjalan cukup lama, namun belum terlihat adanya tindakan dari aparat terkait.

“Sudah hampir dua bulan aktivitas itu berjalan. Setiap hari ada dump truck keluar masuk membawa material. Kami tentu bertanya-tanya apakah kegiatan itu memiliki izin atau tidak,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Aktivitas kendaraan berat yang keluar masuk dari lokasi tambang juga mulai menimbulkan dampak terhadap kondisi jalan desa yang merupakan satu-satunya akses transportasi bagi masyarakat setempat.

Selain kerusakan jalan, warga juga mengkhawatirkan dampak lingkungan yang mulai terlihat di sekitar lokasi tambang, terutama potensi longsor di kawasan perbukitan tempat aktivitas penambangan berlangsung.

Kepala Desa Sungai Dalam, Mirzal Azwandi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya aktivitas galian C yang berlangsung di wilayahnya.

“Saya mengetahui adanya aktivitas galian C tersebut. Masyarakat juga sudah menyampaikan keberatan yang cukup besar terhadap kegiatan itu. Dampaknya mulai terlihat, seperti longsor di sekitar lokasi penambangan dan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan pengangkut material yang keluar masuk setiap hari,” ujar Mirzal.

Ia menjelaskan bahwa jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material merupakan akses utama bagi masyarakat Desa Sungai Dalam untuk beraktivitas sehari-hari. Jika kerusakan jalan terus berlanjut, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu mobilitas warga.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Kerinci, Kusnadi, menilai persoalan tambang galian C yang diduga ilegal tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

Menurut Kusnadi, selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan penambangan tanpa izin juga dapat merugikan negara apabila dilakukan tanpa legalitas yang jelas.

“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jika aktivitas ini memang tidak memiliki izin, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak. Jangan sampai masyarakat menilai seolah-olah ada pembiaran terhadap kegiatan yang diduga melanggar hukum,” tegas Kusnadi.

Ia menambahkan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas penambangan serta mengamankan alat berat yang digunakan dalam kegiatan tersebut apabila terbukti melanggar hukum.

“Aparat penegak hukum dengan kewenangannya wajib menghentikan aktivitas penambangan galian C tersebut, sekaligus mengamankan alat berat yang digunakan di lokasi. Para pelaku juga harus ditindak sesuai hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan penambangan tanpa izin,” ujarnya.

Secara hukum, kegiatan penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan atas **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 158 undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, kegiatan pertambangan juga wajib memperhatikan aspek perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

GNPK RI berharap aparat penegak hukum segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan legalitas aktivitas penambangan tersebut serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kegiatan galian C maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai status legalitas aktivitas penambangan di kawasan Desa Sungai Dalam tersebut.(Dir)

Gubernur Al Haris Pastikan Kerugian Nasabah Bank Jambi Diganti Gunakan Laba Rp330 Miliar Tahun Buku 2025

Jambi, Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Jambi memastikan seluruh kerugian nasabah akibat peretasan sistem layanan digital bank daerah tersebut akan diganti sepenuhnya. Dana penggantian itu akan diambil dari laba Bank Jambi tahun buku 2025 yang mencapai Rp330 miliar.

Al Haris menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun nasabah yang mengalami kerugian akibat insiden tersebut.

“Laba Bank Jambi tahun 2025 mencapai Rp330 miliar. Dana itulah yang akan digunakan untuk mengganti uang nasabah. Intinya, tidak boleh ada satu rupiah pun uang nasabah yang hilang,” ujarnya di Jambi, Jumat.

Ia menjelaskan, total kerugian yang ditimbulkan akibat peretasan sistem pada akhir Februari 2026 mencapai Rp143 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16 miliar sudah berhasil dilacak dan kini sedang dalam proses pengembalian.

Bacaan Lainnya:

Polri Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, Polres Kerinci Laksanakan di Kawasan Gedung Nasional Sungai Penuh

Antrean Mengular, Bank Jambi Kerinci Tambah Teller dan Buka Teras Layanan

Dengan demikian, jika dana yang terlacak tersebut dapat dipulihkan sepenuhnya, maka Bank Jambi masih harus menutup sisa kerugian sekitar Rp127 miliar kepada nasabah yang terdampak.

Menurut Al Haris, keputusan untuk menggunakan laba perusahaan guna menutupi kerugian nasabah telah disepakati dalam rapat manajemen bersama para pemegang saham pada 25 Februari lalu.

“Kami sudah rapat dengan pemegang saham, dan semuanya sepakat bahwa keuntungan tahun 2025 akan dipakai untuk menutup kerugian nasabah sambil proses pengembalian dana yang terlacak terus berjalan,” katanya.

Baca Juga: Soal "Serangan" Siber ke Al Haris, Pengamat: Diduga Ada Kaitan Politik 2029

Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 6.000 rekening nasabah yang terdampak peretasan tersebut.

Sementara itu, hingga kini Bank Indonesia masih meminta Bank Jambi untuk menutup sementara layanan digital seperti mobile banking dan transaksi melalui mesin ATM. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem benar-benar aman sebelum kembali dioperasikan.

“Bank Indonesia menyarankan agar layanan tersebut belum dibuka dulu karena masih dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa perangkat yang harus diganti. Saat ini alatnya sudah diganti dan tinggal menunggu proses verifikasi dari BI,” jelas Al Haris.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengungkap kerugian Bank Jambi akibat gangguan sistem keamanan layanan digital mencapai Rp143 miliar. Insiden tersebut menyebabkan sekitar 6.000 nasabah kehilangan saldo rekening pada 22 Februari 2026.

Baca Juga: Wabup Murison Salurkan Bantuan dan Serap Aspirasi Warga Saat Safarai Ramadan di Siulak Mukai

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

“Kerugian akibat pembobolan sistem keamanan layanan digital Bank Jambi mencapai Rp143 miliar yang berasal dari lebih dari 6.000 nasabah yang saldonya sempat hilang dari rekening,” ujarnya.

Penyidik Polda Jambi saat ini terus mendalami kasus tersebut, termasuk dengan memanggil Direktur Utama Bank Jambi untuk dimintai keterangan serta memeriksa sejumlah saksi lain guna mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.(adz)