Merdekapost.com

Kapolres Bungo Dicopot dan Terkena Sanksi Demosi, Mabes Polri Lakukan Penyelidikan, Publik Bertanya-tanya

Kapolres Bungo Dicopot dan Terkena Sanksi Demosi, Natalena telah dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi. Saat ini Mabes Polri Lakukan Penyelidikan.(adz/Ist)

Jambi, Merdekapost.com - Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono resmi dicopot dari jabatannya dan dijatuhi sanksi demosi. Saat ini, Natalena telah dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut.

Posisi Kapolres Bungo kini resmi dipegang oleh AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan adanya mutasi tersebut, namun belum merinci perkara spesifik yang menyebabkan Natalena dicopot dan terkena demosi.

"Yang bersangkutan dimutasi ke Pamen Polda Jambi. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dari Mabes Polri," ujar Erlan, Senin (2/3/2026).

Bagian dari Mutasi Besar 54 Personel Pencopotan Natalena tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/440/II/Kep./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Dalam telegram yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar tersebut, total terdapat 54 personel Polri yang masuk dalam daftar rotasi jabatan.

Sidang Etik Digelar Rabu-Kamis, Dua Anggota Brimob Diduga Melakukan Pelanggaran Berat Artikel Kompas.id Meskipun terdapat catatan penyelidikan Mabes Polri terhadap eks Kapolres Bungo, Erlan menekankan bahwa mutasi di lingkungan Polri secara umum merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Jaminan Stabilitas Kamtibmas

Pihak Polda Jambi menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan di Polres Bungo tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum tersebut.

Sebaliknya, kehadiran AKBP Zamri Elfino diharapkan mampu membawa semangat baru dan menjaga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bungo tetap optimal. Hingga saat ini, publik masih menunggu hasil penyelidikan Mabes Polri terkait alasan di balik sanksi demosi yang dijatuhkan kepada AKBP Natalena.

Kapolres Bungo yang selama ini dikenal Keras dan getol melakukan pemberantasan PETI.(Ilustrasi)

Publik Bertanya-Tanya

Meskipun Kapolda Jambi telah menjelaskan terkait Mutasi ini adalah hal yang biasa di tubuh Polri, namun publik masih bertanya-tanya kenapa Kapolres Bungo yang selama ini dikenal Keras dan getol melakukan pemberantasan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) diwilayah hukumnya serta tegas dalam menertibkan distribusi BBM di Kabupaten Bungo.

Hingga akhirnya spekulasi publik berkembang, apakah ada pihak-pihak atau petinggi yang tersinggung dengan aksi beliau yang tegas dan keras tersebut?. Kita lihat perkembangannya!.(*)

[Editor: Aldie Prasetya / Sumber: kompas.com]

Wali Kota Sungai Penuh Alfin Hadiri Langsung Kunjungan Gubernur Jambi, Safari Ramadhan di Al Falah Lempur

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin menghadiri kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Al-Falah, Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Kamis Malam (6/3/2026).

Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung kegiatan tersebut. Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Kerinci Murison, unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci, perwakilan Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan, Gubernur Al Haris menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan sekaligus membantu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kerinci.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan membantu mobilitas penyandang disabilitas dan lansia agar lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam kesempatan yang sama, panitia juga menyalurkan amplop zakat, paket sembako, serta berbagai bantuan sosial lainnya kepada masyarakat sekitar.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya kepada Gubernur Al Haris, atas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadhan tersebut.

Menurut Alfin, Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial, terutama di bulan suci Ramadhan.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.(adz)

ASN ini Gagal Jadi Kabid, Ngaku Udah Setor Puluhan Juta Rupiah ke Petinggi

FOTO: ILUSTRASI Pelantikan Pejabat

MERDEKAPOST.COM – Setelah prosesi pelantikan pejabat administrator, Isu dugaan praktik jual beli jabatan mulai terkuak seiring munculnya pengakuan dari sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp35 juta dengan harapan bisa menduduki posisi pejabat eselon III.

Namun kenyataannya, ia hanya dilantik sebagai Kepala Seksi (Kasi), bukan sebagai Kepala Bidang (Kabid) seperti yang sebelumnya dijanjikan. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh ASN tersebut pada Selasa (03/03/2026).

Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa telah memenuhi permintaan sejumlah uang, tetapi jabatan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan awal.

Baca Juga:

“Saya sudah setor Rp35 juta dengan harapan diangkat jadi Kabid, tapi malah cuma dilantik jadi Kasi,” ujarnya, dikutip dari sentralnews.com, Jumat (06/03/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyerahan uang dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, ia memberikan Rp10 juta secara langsung kepada seorang petinggi. Beberapa waktu kemudian, seseorang yang mengaku sebagai utusan dari oknum petinggi tersebut kembali menemuinya dan meminta tambahan uang agar proses pengangkatan jabatan dapat segera terlaksana.

Karena tidak memiliki dana yang cukup, ASN itu mengaku terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan tersebut. Setelah mendapatkan pinjaman, ia kembali menyerahkan uang sebesar Rp25 juta. Dengan demikian, total dana yang telah ia setorkan mencapai Rp35 juta.

“Pertama Rp10 juta, kemudian saya tambah Rp25 juta lagi,” terangnya.

Ironisnya, saat diminta menunjukkan bukti penyerahan uang, ia tidak dapat memperlihatkannya. Ia mengaku tidak meminta tanda terima karena terlalu percaya dan tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini.

“Kalau tanda terima tidak ada. Saya pikir tidak akan dibohongi,” keluhnya.

Pengakuan ini tentu memantik tanda tanya besar. Jika benar terjadi, praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi masuk ranah hukum. Namun di sisi lain, ketiadaan bukti fisik membuat pengakuan tersebut masih sebatas klaim sepihak yang perlu diuji kebenarannya.

Menanggapi isu tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lebong, Syarifudin, membantah tegas adanya praktik jual beli jabatan di era kepemimpinan Bupati Azhari.

Bacaan Lainnya: Hal Tak Biasa 'Kompleks dan Rumit' dalam OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

“Saya pastikan tidak ada. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke APH,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar ASN maupun masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya.

“Kalau isu yang tidak jelas kebenarannya tidak usah digubris. Diamkan saja, cukup sebatas tenggorokan, tidak usah disebarkan,” pintanya.

Meski bantahan telah disampaikan, perbedaan mencolok antara pengakuan ASN dan pernyataan resmi pemerintah daerah membuat isu ini sulit dianggap angin lalu. Jika tidak segera dibuka secara transparan, dugaan praktik “beli jabatan” bisa berkembang menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.

Pilihan Redaksi: Breaking News! Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Bengkulu, Getaran Terasa Kuat di Kerinci

Kini publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum (APH). Jika benar ada praktik transaksional dalam proses pengisian jabatan, maka pengusutan tuntas menjadi keniscayaan. Sebaliknya, jika tudingan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi yang terbuka juga penting agar nama baik institusi tetap terjaga.

Perlahan namun pasti, isu ini telah keluar dari bisik-bisik internal. Pertanyaannya, akankah kebenaran benar-benar dibuka, atau justru kembali tenggelam tanpa jejak.[Red / Sumber: penanews.co.id ]

Breaking News! Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Bengkulu, Getaran Terasa Kuat di Kerinci

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Bengkulu, Getaran Terasa Kuat di Kerinci Jambi.(ist/BMKG)

Kerinci — Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Provinsi Bengkulu pada Sabtu malam (7/3/2026) sekitar pukul 23.58 WIB.

Getaran gempa terasa cukup kuat hingga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada 7 Maret 2026 pukul 23:58:45 WIB dengan pusat gempa berada di koordinat 2.99 Lintang Selatan dan 101.63 Bujur Timur. Episenter gempa terletak sekitar 64 kilometer barat laut Kabupaten Lebong, Bengkulu, dengan kedalaman 47 kilometer.

Getaran gempa juga dirasakan warga di sejumlah wilayah, termasuk Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beberapa warga mengaku sempat panik dan keluar dari rumah untuk memastikan kondisi sekitar tetap aman.

“Gempa, ada gempa! nih” teriak beberapa warga yang terkejut saat merasakan getaran pada tengah malam tersebut.

"Iyo, ini goyang-goyang rasonyo". Ungkap warga lainnya.

Petugas BMKG, Kurnia Ningsih, menyampaikan bahwa lokasi pusat gempa berada di wilayah Bengkulu yang relatif dekat dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sehingga getarannya masih terasa hingga wilayah Jambi bagian barat.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG serta pihak berwenang.

Pihak terkait juga terus memantau perkembangan situasi pascagempa di wilayah yang merasakan getaran untuk memastikan kondisi tetap aman. (***)

Gubernur dan Wako Alfin Tebar Benih Ikan di Sungai Batang Merao

SUNGAIPENUH - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris bersama Walikota, Alfin, S.H melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum wilayah Sungai Penuh, Sabtu (7/3/2026).

Penebaran benih ikan yang dipusatkan di Sungai Batang Merao, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan populasi ikan di perairan Kota Sungai Penuh.

Usai kegiatan penebaran benih ikan, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa program restocking merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah

“Dengan adanya restocking ini kita berharap populasi ikan di perairan Kota Sungai Penuh tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Walikota Sungai Penuh Alfin, SH menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap upaya pelestarian sumber daya perikanan di daerahnya. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga ekosistem perairan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujarnya.(Red)

Gubernur Al Haris Tabur Benih Ikan di Danau Kerinci, Didampingi Bupati Monadi dan Pihak PT KMH

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan (Restocking) di kawasan Tanjung Harapan, Danau Kerinci.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan mendukung ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat nelayan di sekitar Danau Kerinci.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Jambi Al Haris di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh

Gubernur tampak didampingi oleh Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, sejumlah tokoh penting dan mitra strategis, serta perwakilan manajemen PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), Aslori.

Bupati dan Wabup Kerinci Dampingi Gubernur Al Haris Safari Ramadan di Lempur

Kehadiran pimpinan PT KMH (Merangin Hidro) dalam mendampingi Gubernur menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pelestarian lingkungan.

Penaburan benih ini merupakan langkah nyata untuk memastikan populasi ikan di Danau Kerinci tetap terjaga di tengah berlangsungnya pembangunan infrastruktur energi di wilayah tersebut.

Gubernur Al Haris berharap agar masyarakat dapat menjaga benih yang telah ditabur hingga masa panen tiba, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga lokal.

Senada dengan Gubernur Jambi, pihak PT KMH melalui Aslori menyatakan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program-program lingkungan dan sosial di Kabupaten Kerinci.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap Danau Kerinci tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.(Adz/Ali/MPC)

Bupati dan Wabup Kerinci Dampingi Gubernur Al Haris Safari Ramadan di Lempur

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al-Falah, Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Kamis (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut, Al Haris hadir bersama jajaran pemerintah provinsi dan disambut oleh Monadi serta Wakil Bupati Kerinci H. Murison. Turut hadir pula sejumlah unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala daerah di wilayah sekitar.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin juga tampak mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadhan bersama para pejabat daerah lainnya.

Gubernur Jambi Al haris serahkan sejumlah bantuan sosial lainnya, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.(Ist)

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.

Selain bantuan CSR, pemerintah juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mobilitas mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam kegiatan yang sama, sejumlah bantuan sosial lainnya juga disalurkan kepada masyarakat, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Bupati Monadi menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat Kerinci melalui kegiatan Safari Ramadhan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Monadi.

Gubernur Jambi menyerahkan bantuan CSR melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.(Ist)

Dalam kegiatan yang sama, sejumlah bantuan sosial lainnya juga disalurkan kepada masyarakat, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

“Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Monadi. (Adz)

Kabar Duka, Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia dalam Usia 35 Tahun

Penyanyi Vidi Aldiano. (Instagram @vidialdiano)

Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3). Kabar duka tersebut disampaikan keluarga dan sejumlah rekan musisi melalui media sosial.

Unggahan pembawa acara dan kreator konten Deddy Corbuzier di media sosial menuliskan pesan emosional yang ditujukan kepada penyanyi Vidi Aldiano.

elalui akun Instagram pribadinya @mastercorbuzier, Deddy mengunggah ilustrasi hati yang retak dengan latar hitam disertai tulisan, “My heart is broken. Badly broken. You gone too soon… Beautiful soul… Vidi Aldiano".

Dalam keterangan unggahannya, Deddy juga menuliskan pesan bernada penyesalan.

“I hate my self for not knowing you longer than I should,” tulisnya.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet dan menuai ribuan komentar dalam waktu singkat.

Pelantun lagu “Nuansa Bening” itu meninggal dunia pada Sabtu sore setelah menjalani perawatan terkait penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya dalam beberapa tahun terakhir.

Informasi mengenai wafatnya Vidi Aldiano pertama kali beredar di media sosial setelah sejumlah tokoh dan musisi menyampaikan ucapan belasungkawa, di antaranya komposer Andi Rianto, Adib Hidayat serta beberapa figur publik lain.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak keluarga yang menyatakan bahwa Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Sebelumnya, penyanyi kelahiran Jakarta itu diketahui mengidap kanker ginjal sejak 2019 dan sempat menjalani operasi serta perawatan medis di luar negeri.

Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitasnya di dunia hiburan juga berkurang karena fokus pada pemulihan kesehatan.

Vidi Aldiano dikenal sebagai salah satu penyanyi pop Indonesia yang memulai karier sejak akhir 2000-an.

Ia meraih popularitas melalui sejumlah lagu seperti “Nuansa Bening”, “Status Palsu”, dan “Cinta Jangan Kau Pergi”.(Adz/ANTARA)

Sekda Pekalongan Sudah Berulang Kali Ingatkan Bupati Fadia, Tapi Tak Digubris

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.(Istimewa)

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar menyebutkan Berulang Kali Ingatkan Bupati Fadia Arafiq soal Konflik Kepentingan

Sejumlah pihak lain juga telah berulang kali mengingatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq atas potensi adanya konflik kepentingan dalam keterlibatan perusahaan Fadia di proyek Pemkab. Tapi semuanya tidak digubris

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, peringatan soal itu diabaikan oleh Fadia.

"Sekretaris Daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026). "Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati," sambung Asep.

Asep menyampaikan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga telah secara intens memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan milik RUL serta barang bukti elektronik (BBE) milik pihak-pihak terkait," ujarnya.

Adapun, kasus ini bermula saat Fadia yang baru satu tahun menjadi Bupati Pekalongan periode 2021-2025 mendirikan perusahaan.

Fadia mendirikan perusahaan itu bersama suaminya sekaligus anggota DPR RI, Mukhtaruddin Ashraff Abu, dan anaknya sekaligus anggota DPRD, Muhammad Sabiq Ashraff, bernama PT RNB (Raja Nusantara Berjaya).

PT RNB adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Muhammad Sabiq Ashraff menjabat sebagai komisaris PT RNB dan Muhammad Sabiq Ashraff menjabat sebagai Direktur.

Kemudian pada 2024, Fadia mengganti posisi Direktur PT RNB dengan orang kepercayaannya bernama Rul Bayatun.

"Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan," tuturnya.

Atas perbuatannya, Farida disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Adz)

OTT Bupati Pekalongan: Sekda dan 3 Pejabat Dipulangkan KPK, Wabup Pastikan Roda Pemerintahan Normal

Kesimpulan Berita:

Empat pejabat teras Pemkab Pekalongan diperiksa intensif KPK dan dipulangkan pada Kamis, 5 Maret 2026.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan barang.
Wakil Bupati Sukirman menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan stabil pasca penangkapan bupati.

JAKARTA - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memasuki babak baru. Empat pejabat teras Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sempat "diinapkan" di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan intensif, akhirnya telah dipulangkan.

Kepulangan para pejabat ini menjadi sinyal bahwa KPK telah mengantongi keterangan penting dari mereka sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi yang mengguncang Kota Santri. Mereka adalah orang-orang penting di lingkaran pemerintahan Fadia Arafiq.

Salah satu pejabat yang dipulangkan, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kesesi, Riyan Ardana Putra, mengonfirmasi kepulangannya bersama tiga pejabat lainnya.

"Iya, kami pulang dari KPK naik kereta api, Kamis (5/3)," katanya saat dihubungi di Pekalongan, Jumat (6/3/2026).

Wakil Bupati Pekalongan Sukirman (kanan) bersama Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Pekalongan Anis Rosidi.(Doc/ANTARA)

Identitas para pejabat yang diperiksa ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar, Camat Karanganyar Budi Rahmulyo, dan Kepala Bagian Umum Pemkab Pekalongan, Herman.

"Kalau kloter awal ada empat orang. Akan tetapi, sekarang sepertinya sudah ada tambahan yang pulang juga yaitu Ajudan Bupati," tambah Riyan, mengindikasikan pemeriksaan KPK berjalan maraton dan melibatkan banyak pihak.

Keempatnya sebelumnya dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik antirasuah pasca-OTT yang menangkap Bupati Fadia Arafiq di Semarang pada Selasa (3/3).

Fadia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa *outsourcing* dan pengadaan barang/jasa lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Wabup Ambil Alih Kendali, Pastikan Pemerintahan Tak Goyah

Di tengah guncangan hukum yang menimpa pucuk pimpinan, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman tampil untuk menenangkan publik. Ia memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak akan terganggu sedikit pun akibat proses hukum yang berjalan di KPK.

Sukirman menyampaikan keprihatinannya, namun menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan adalah prioritas utama.

Ia menjamin seluruh layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perizinan, tetap berjalan seperti biasa.

"Pelayanan masih berjalan dengan baik. Di bidang kesehatan, pendidikan, di pasar-pasar, UKM, UMKM, perizinan, dan seterusnya masih berjalan dengan baik," tegas Sukirman.

Pernyataannya ini menjadi upaya untuk meredam kekhawatiran publik akan terjadinya kelumpuhan birokrasi pasca-penangkapan bupati.

Kini, tugas berat untuk menjaga kondusivitas dan memastikan program pembangunan tetap berjalan berada di pundak sang wakil bupati, sembari menunggu kejelasan nasib hukum Fadia Arafiq di tangan KPK.(Adz)

DPR Akan Panggil Menteri Bahlil, Buntut dari Sebut Stok BBM Habis 21 Hari yang Memicu Kekhawatiran Publik

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.(Ist)

JAKARTA - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.

Ucapan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama karena disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Menanggapi polemik yang muncul, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Bahlil untuk memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan tersebut. Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa saat ini para anggota legislatif masih berada di daerah pemilihan masing-masing sehingga agenda pembahasan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Kebetulan memang sekarang kan masa reses, sehingga para anggota masih di dapil masing-masing. Tapi nanti setelah dimulai masa persidangan, pasti akan segera diagendakan untuk membahas masalah ketahanan BBM ini,” kata Putri kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).

Menurut Putri, isu mengenai stok BBM nasional yang hanya cukup untuk 21 hingga 25 hari memang sudah beredar dan menjadi perhatian pemerintah.

Hal Tak Biasa 'Kompleks dan Rumit' dalam OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Karena itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya dengan memperbesar kapasitas penyimpanan atau storage BBM.

“Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa arahan langsung dari Bapak Presiden itu storage kita nanti akan diperbesar. Memang sekarang storage kita itu hanya cukup untuk 21 sampai dengan 25 hari,” ujarnya.

Putri menambahkan, pemerintah juga sedang menjajaki rencana pembangunan fasilitas penyimpanan BBM berkapasitas lebih besar di wilayah Pulau Sumatera sebagai bagian dari strategi memperkuat cadangan energi nasional.

“Jadi ke depannya akan dibangun storage yang lebih besar, kemungkinan di Provinsi Sumatera sedang dijajaki dulu,” jelasnya.

Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Saya rasa ini momentum yang tepat, memang ketahanan energi dan swasembada energi itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar kita bisa memiliki kecukupan energi di Indonesia,” tandas Putri.

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman

Di sisi lain, pihak PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan BBM nasional saat ini masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa angka 21 hari yang beredar sebenarnya merupakan stok operasional yang memang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional.

Menurutnya, stok tersebut merupakan jumlah cadangan BBM yang disimpan di berbagai fasilitas penimbunan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional,” kata Roberth dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Pilihan Redaksi:

Patut Ditiru! Paket MBG di Jogja Dilengkapi dengan Label Gizi hingga Total Harganya

Ia menegaskan bahwa jumlah cadangan tersebut bersifat dinamis karena secara rutin terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

Pengisian kembali stok BBM dilakukan melalui produksi dari kilang dalam negeri maupun pengadaan impor yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

“Stok ini terus dilakukan top-up atau re-fill melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” jelasnya.

Dengan penjelasan tersebut, Pertamina memastikan distribusi BBM nasional tetap berjalan normal meskipun situasi geopolitik global sedang mengalami ketidakpastian.(Adz)

Gerak Cepat, Bupati Bersama Dinas PUPR Kerinci Turunkan Alat Berat Bersihkan Sisa Banjir Gunung Tujuh

KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmen cepat dalam menangani dampak bencana alam. Menindaklanjuti banjir yang sempat melumpuhkan aktivitas di Kecamatan Gunung Tujuh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung mengerahkan alat berat ke lokasi terdampak pada Jumat (6/2/2026).

Langkah taktis ini dipimpin langsung oleh Bupati Kerinci, Monadi, didampingi Kepala Dinas PUPR Kerinci, Maya Novefri Handayani, ST, guna memastikan akses jalan di Desa Tangkil dan Desa Jernih Jaya kembali normal.

Pasca banjir, ruas jalan nasional di wilayah tersebut sempat tertutup material lumpur, pasir, hingga sampah yang terbawa arus. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan bagi para pengguna jalan jika tidak segera ditangani.

Dinas PUPR Kerinci menyiagakan alat berat dan dump truck untuk melakukan pembersihan intensif. Fokus utama petugas mulai dari pembersihan badan jalan dari tumpukan batu dan pasir, pengerukan saluran air agar drainase kembali berfungsi optimal, dan evakuasi material sisa banjir yang menghambat arus lalu lintas.

"Sekarang kita fokus untuk membersihkan tumpukan batu, lumpur, pasir, dan lainnya. Kehadiran alat berat diharapkan mempercepat proses normalisasi agar transportasi masyarakat lancar kembali," ujar Maya di sela peninjauan lapangan.

Tidak hanya sekadar melakukan pembersihan pasca-bencana, Kadis PUPR Maya Novefri menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan rencana jangka panjang. Mengingat kawasan Tangkil dan Jernih Jaya merupakan jalur vital, evaluasi teknis akan segera dilakukan.

"Ya, nanti kita akan cek semua titik rawan banjir yang ada di sini, supaya ke depannya bisa kita carikan solusi permanen," tegas Maya.

Langkah evaluasi ini mencakup pemetaan titik luapan air dan perbaikan infrastruktur yang lebih kokoh agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Kecepatan respons Pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan positif dari warga setempat. Jalur yang terdampak merupakan urat nadi perekonomian dan akses utama warga di wilayah Gunung Tujuh.

"Kalau tidak segera dibersihkan, sisa pasir dan batu itu bisa membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat ini," ungkap salah seorang warga di lokasi.

Saat ini, arus lalu lintas di kawasan Tangkil dan Jernih Jaya berangsur pulih seiring dengan tuntasnya proses pembersihan oleh tim PUPR. Masyarakat tetap dihimbau untuk waspada saat melintasi kawasan tersebut, terutama saat intensitas hujan kembali meningkat.(Adz)

BPC HIPMI Kabupaten Kerinci Tebar Kebaikan Melalui Santunan Anak Yatim dan Buka Bersama di Panti Asuhan Muhammadiyah Semurup

Merdekapost.com – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial di bulan yang penuh berkah, Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan sosial berupa santunan anak yatim dan yatim piatu di Panti Asuhan Muhammadiyah Semurup.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Kerinci, Anugra Andiska, didampingi oleh Sekretaris Umum Rian Aframa, Bendahara Umum dr. Rizqi Wulandari, serta sejumlah pengurus dan anggota HIPMI lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum BPC HIPMI Kerinci, Anugra Andiska, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian para pengusaha muda terhadap masyarakat, khususnya anak-anak di panti asuhan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan meringankan beban adik-adik kita di Panti Asuhan Muhammadiyah Semurup. Sebagai pengusaha muda, kita tidak hanya dituntut untuk sukses dalam berbisnis, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial dan kebermanfaatan bagi sesama," ujar Anugra di sela-sela acara.

Senada dengan hal tersebut, Bendahara Umum, dr. Rizqi Wulandari, menambahkan bahwa momen ini juga menjadi ajang bagi pengurus untuk mempererat solidaritas internal sambil menebar energi positif. "Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul, bercengkrama, dan berbuka puasa bersama. Semoga santunan yang diberikan dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua," ungkapnya.

Kegiatan yang diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis ini berlangsung dengan suasana penuh kehangatan. Acara kemudian ditutup dengan sesi doa bersama dan berbuka puasa dengan hidangan yang telah disiapkan.

Kehadiran pengurus BPC HIPMI Kerinci disambut hangat oleh pihak pengelola Panti Asuhan Muhammadiyah Semurup. Pihak panti menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan kunjungan yang dilakukan oleh para pengusaha muda ini, yang diharapkan dapat menjadi motivasi serta semangat bagi anak-anak di panti tersebut dalam menatap masa depan. (*)

Sidang Korupsi DAK Jambi: Eks Kadisdik Varial Akui Terima Uang, Bantah Koper Rp1 Miliar

JAMBI – Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 kembali memanas. Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Varial Adi Putra, hadir sebagai saksi kunci di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 5 Maret 2026.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Varial yang kini juga menyandang status tersangka dalam kasus yang sama, mengakui adanya aliran dana dari terdakwa Rudi Wage ke kantong pribadinya. Namun, ia dengan tegas menampik tudingan mengenai penerimaan uang dalam jumlah fantastis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar Vahrial terkait bukti transaksi keuangan antara dirinya dan Rudi Wage. Vahrial akhirnya mengakui telah menerima transfer sebanyak tiga kali dengan rincian mulai dari Rp 40 Juta (dari rekening Rudi Wage), Rp 25 Juta (dari rekening Rudi Wage), dan Rp 15 Juta (dari rekening istri Rudi Wage).

Jaksa awalnya menanyakan terkait pertemuan Varial bersama Rudi Wage di beberapa tempat, baik di Jakarta, Bandung maupun di salah satu hotel di Jambi.

Varial Sebut Tak Kenal Rudi Wage, Transfer itu Piutang

Tak lupa jaksa menanyakan apakah Varial mengenal Rudi Wage dan beberapa terdakwa lainya, namun Varial menolak kenal, ia mengaku mengenali Rudi Wage melalui Bukri.

Kemudian, jaksa beranjak kepada aliran dana, yang mana terlihat dari rekening Rudi Wage dan istrinya sebanyak Rp 80 Juta.

“Transfer pertama dari Rudi Wage Rp 40, kemudian Rp 25 dan 15 juta dari rekening Istri Rudi Wage, tolong jelaskan apakah ini uang permintaan,” kata Jaksa kepada Vahrial.

Kemudian Varial menolak mengatakan uang tersebut adalah permintaan, ia mengatakan uang tersebut adalah piutang dirinya terhadap Rudi Wage saat dirinya berada di Bandung.

“Ya benar, Itu hutang Rudi Wage,” kata Varial menjawaban jaksa.

Rudi Wage Bantah Pinjam Uang ke Kadis

Kemudian diakhir Persidangan, majelis hakim menanyakan langsung kepada Rudi Wage, terkait pernyataan Varial.

Namun Rudi Wage pun membantah pernyataan Varial, ia mengatakan tidak mungkin dirinya meminjam kepada kadis.

“Siapa yang berani (Meminjam). Itu permintaan (dari Dana DAK,red),” kata Rudi. Sontak Varial pun hanya ternyiyir dalam persidangan.

Varial Bantah Terima uang 1 Milyar dalam Koper

Tensi persidangan meningkat saat JPU mempertanyakan dugaan penerimaan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak tercatat dalam transaksi bank.

"Apakah saksi menerima koper berisi uang Rp 1 miliar dari Rudi Wage?" tanya JPU dengan nada tegas.

"Tidak ada," jawab Varial singkat.

Ia juga membantah telah menerima uang sebesar Rp 150 juta lainnya yang dituduhkan oleh jaksa.

Terkait pertemuan intensif dengan Rudi Wage di rumah pribadi maupun kafe-kafe di Jambi, Varial tidak menampiknya. Namun, ia mengklaim pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa tanpa membahas teknis proyek.

Ironisnya, Varial mengaku kecolongan terkait barang-barang proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan adanya keterlambatan pembayaran yang menjadi temuan BPK. "Saya tidak tahu adanya masalah. Tidak pernah dilaporkan ke saya. Tahunya pas ada laporan BPK," ujarnya.

Salah satu poin krusial yang diakui Varial adalah pengalihan anggaran DAK yang seharusnya langsung disalurkan, namun justru disimpan terlebih dahulu di Tabungan Tapera.

Varial mengonfirmasi praktik tersebut meski ia sadar hal itu menyalahi aturan. "Seharusnya tidak boleh (disimpan di Tapera)," akunya di depan jaksa.

Kasus yang menjerat Disdik Provinsi Jambi ini bermula dari pengadaan alat praktik SMK tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 62,1 miliar. Jaksa mengendus adanya modus administratif melalui e-katalog dan kebijakan TKDN yang hanya dijadikan kedok.

Berdasarkan perhitungan, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 21,8 miliar, dengan PT TDI sebagai penyedia yang menyumbang angka kerugian terbesar. (Red)