Merdekapost.com

Anggota Dewan Aktif Dikabarkan Terlibat Sindikat Penipuan Rekrutmen Polri di Jambi

Kuasa Hukum tersangka MD, Putra Tambunan mengungkapkan dalam jaringan rekrutmen tersebut terdapat beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing. Pihak tersebut mulai dari oknum anggota Polri aktif hingga oknum wakil rakyat yang saat ini masih menduduki kursi dewan.

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus dugaan skandal sindikat percaloan rekrutmen anggota Polri di lingkungan Polda Jambi.

Berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum tersangka, dugaan percaloan dalam rekrutmen dengan total nilai transaksi yang diperkirakan mencapai Rp28 miliar lebih.

Kasus tersebut diduga turut melibatkan seorang oknum anggota DPRD aktif dari salah satu kabupaten di Provinsi Jambi.

Kuasa Hukum tersangka MD, Putra Tambunan, mengungkapkan dalam jaringan rekrutmen tersebut terdapat beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing.

Pihak tersebut mulai dari oknum anggota Polri aktif hingga oknum wakil rakyat yang saat ini masih menduduki kursi dewan.

Salah satu oknum legislator yang terseret dikabarkan berinisial E, yang bertugas di DPRD Kabupaten Bungo.

"Untuk jaringannya itu ada beberapa, ada yang dari Polri aktif, ada juga yang dari anggota dewan yang saat ini juga aktif menjabat sebagai wakil rakyat di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi," kata Kuasa Hukum MD, Putra Tambunan.

Putra menambahkan, nilai aliran dana yang melibatkan oknum legislator tersebut tergolong sangat besar.

Berdasarkan data yang dipegangnya, total nilai transaksi yang berkaitan dengan oknum dewan tersebut diperkirakan menembus angka miliaran rupiah.

"Kalau untuk total transaksinya itu mencapai Rp2 miliar lebih. Totalnya Rp2 miliar lebih, cuma berapa total keseluruhan itu karena rinciannya banyak saya belum berani simpulkan, tapi Rp2 miliar itu lebih," tegas Putra.

Selain membeberkan keterlibatan oknum pejabat, Putra menegaskan bahwa para pihak yang melaporkan kliennya tidak bisa serta-merta diposisikan sebagai korban semata.

Menurutnya, dalam konteks tindak pidana khusus berupa dugaan suap, baik pihak pemberi maupun penerima sama-sama memiliki konsekuensi hukum yang setara.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak secara tuntas demi mewujudkan keadilan.

"Para pelapor kasus ini tidak bisa disebut sebagai korban, karena dalam kasus suap, pemberi dan penerima merupakan pelaku. Maka semua pelaku harus diusut tuntas untuk keadilan," ujar Putra.

Ia menambahkan langkah pembukaan fakta ini bukan bentuk upaya membenarkan tindakan kliennya, melainkan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.

"Jangan sampai skandal ini berhenti hanya setelah penetapan tersangka kepada klien kami, masih banyak pihak yang terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum," pungkasnya.

Berikut pernyataannya yang dilansir dari video unggahan @cakapcuap.newsroom.

Kalau untuk jaringannya itu ada beberapa, yang mana perlu juga kami sampaikan kepada orang-orang yang melaporkan klien kami, perbuatan yang dilakukan mereka ini juga tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana orang-orang yang saat ini yang dapat kami... informasi yang kami dapatkan, orang yang melaporkan klien kami ini adalah anggota-anggota Polri aktif. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dalam tindak pidana khusus terkait dugaan suap, orang-orang juga tidak dapat dibenarkan perbuatannya, begitu loh. Jadi untuk jaringannya itu ada beberapa, ada yang dari Polri aktif, ada juga yang dari anggota dewan yang saat ini juga aktif menjabat sebagai wakil rakyat di kabupaten... salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, inisialnya E. Kalau untuk total transaksinya itu mencapai Rp2 miliar lebih. Total-totalnya Rp2 miliar lebih, cuma berapa total keseluruhan itu karena rinciannya banyak saya belum berani simpulkan, tapi Rp2 miliar itu lebih.

Isi Perintah Kombes HD ke Briptu MD

Kasus penipuan penerimaan calon Bintara Polri 2026 hingga puluhan miliar, diduga juga melihatkan pihak lain.

Briptu MD, mantan anggota Polri yang telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polda Jambi, mengungkap informasi mengenai pihak lain yang diduga terkait kasus rekrutmen Polri tersebut.

Sebelumnya, MD telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan penerimaan calon Bintara Polri 2026.

Informasi tersebut disampaikan MD melalui kuasa hukumnya, Putra Tambunan, kepada tim Mabes Polri yang turun melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.

Putra menegaskan, pihaknya tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan kliennya dan mendukung proses hukum yang dilakukan Polda Jambi.

“Pada prinsipnya kami sedang tidak membenarkan apa yang menjadi perbuatan klien kami dan kami tentu mendukung Polda Jambi, khususnya Dirkrimum Polda Jambi, dalam mengupas tuntas dan menyelesaikan persoalan hukum ini,” kata Putra, Senin (21/9/2026).

MD Sebut Nama Mantan Karo SDM Polda Jambi

Menurut Putra, salah satu informasi yang disampaikan MD berkaitan dengan mantan pimpinan yang saat itu menjabat Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol HD.

Berdasarkan keterangan MD kepada kuasa hukumnya, MD mengaku pernah mendapat perintah dari HD setelah proses pengurusan mutasi selesai.

MD juga disebut kerap diminta mencari orang yang hendak dibantu dalam pengurusan mutasi.

Setelah itu, menurut Putra, MD mendapat perintah untuk mencari orang yang hendak dibantu dalam proses penerimaan Bintara Polri.

“Sebentar lagi, Pak, ada penerimaan Bintara Polri. Nah, carilah pasien sebanyak-banyaknya,” ujar Putra mengutip keterangan yang disampaikan kliennya.

MD kemudian disebut mencari sejumlah orang yang disebut sebagai “pasien” untuk dibantu dalam proses penerimaan Bintara Polri.

Dugaan Aliran Dana Capai Rp28 Miliar

Dari perkara tersebut, Putra menyebut dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan calon Bintara Polri mencapai Rp28 miliar.

Menurut Putra, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut juga telah disampaikan MD saat menjalani pemeriksaan oleh tim Mabes Polri.

Putra juga menyebut MD mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada dua oknum anggota Polri. Salah satunya disebut berpangkat brigadir, sedangkan lainnya merupakan seorang perwira.

“Dalam persoalan ini juga klien kami tidak seorang diri. Klien kami juga menginformasikan ada aliran dana kepada dua orang oknum Polri, yang salah satunya dari brigadir dan salah satunya juga dari perwira,” katanya.

Dalam proses konfrontasi yang dilakukan Mabes Polri, Putra menyebut Brigadir R juga diduga mengalirkan dana kepada seorang perwira berpangkat Ipda.

“Informasi yang kami dapatkan juga yang berkembang pada saat dilakukan konfrontir dari Mabes Polri, Brigadir R ini juga mengalirkan dana ini tadi ke salah satu perwira yang pangkatnya seorang Ipda,” ujarnya.

(Sumber: TribunJambi/Video cakapcuap News room)

Bank 9 Jambi Disorot, GPK Jambi Minta Gubernur Evaluasi Direksi dan Komisaris

JAMBI – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi memberikan kepastian kepada nasabah Bank Jambi yang hingga kini disebut masih terdampak persoalan layanan perbankan.

Ketua GPK Provinsi Jambi, Ade Mardhan, mengatakan pihaknya mempertanyakan penyelesaian persoalan yang sebelumnya disebut akan dituntaskan dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, menurut Ade, hingga kini sudah lebih dari enam bulan nasabah masih belum dapat menikmati sejumlah fasilitas perbankan, termasuk layanan mobile banking.

“Pada saat konferensi pers sekitar bulan dua atau bulan tiga yang lalu, komisaris, jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi bersama Gubernur Jambi menyampaikan bahwasanya masalah banking ini akan selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Namun nyatanya hari ini sudah enam bulan lebih, kita nasabah Bank Jambi belum juga bisa menikmati fasilitas m-banking,” ujar Ade Mardhan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat nasabah yang menyimpan uang di Bank Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan.

Atas kondisi itu, GPK Jambi meminta Gubernur Jambi mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi. Ade bahkan meminta agar seluruh jajaran tersebut diganti apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kita minta Gubernur ganti seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi karena tidak kompeten menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ade juga mempertanyakan secara terbuka persoalan yang menyebabkan sistem Bank Jambi dapat dibobol. Ia meminta agar kasus tersebut diungkap secara transparan, termasuk mengenai siapa pelaku dan berapa nilai kerugian yang sebenarnya terjadi.

“Ini jadi pertanyaan kita. Kita minta ini diungkap terang benderang. Siapa pelakunya, berapa kerugiannya, agar tidak ada fitnah, tidak ada klaim atau praduga di masyarakat,” katanya.

Selain persoalan layanan perbankan, GPK Jambi juga menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau CSR yang berkaitan dengan Bank Jambi.

Ade menyebut Direktur Utama Bank Jambi ditunjuk sebagai pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan ketentuan yang disebutnya dituangkan dalam keputusan Gubernur dan diperkuat regulasi daerah.

Ia kemudian mempertanyakan informasi mengenai kerugian akibat serangan hacker yang disebut mencapai sekitar Rp143 miliar lebih. Menurut Ade, berdasarkan informasi yang diberitakan media, kerugian tersebut akan ditutup dari keuntungan Bank Jambi tahun 2025.

“Secara tidak langsung, Rp300 miliar keuntungan Bank Jambi hampir separuh dipakai untuk menutupi kerugian ini,” ujar Ade.

Persoalan tersebut, lanjutnya, juga perlu dikaitkan dengan transparansi pengelolaan CSR di Provinsi Jambi.

Ade menyoroti informasi mengenai dana CSR Provinsi Jambi yang disebut sekitar Rp1,9 miliar dan mempertanyakan apakah angka tersebut telah mencerminkan keseluruhan kontribusi perusahaan yang beroperasi atau berinvestasi di Jambi.

Ia mencontohkan, jika menggunakan asumsi 2 persen dari keuntungan Rp300 miliar, maka nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar. Namun Ade menegaskan angka tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR.

“Nah pertanyaannya, untuk keseluruhan perusahaan yang berusaha atau berinvestasi di Jambi saja Rp1,9 miliar. Nah ini ada apa?” katanya.

Karena itu, GPK Jambi meminta DPRD Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan mengenai pengumpulan serta penggunaan dana CSR tersebut.

“Kita ini minta DPR tolong diselidiki. Ini memang bukan pemasukan negara, ini masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini harus kita pantau. Fungsi pengawasan DPR harus jelas ini, ke mana uang CSR ini? Berapa yang terkumpul dan ke mana penggunaannya?” pungkas Ade Mardhan.(tim/sbr: sekatojambi)

Ini Daftar Nama 22 Pejabat Muaro Jambi yang Diantik Wabup Jun Mahir

Wabup Muaro Jambi Junaidi H. Mahir melantik 22 pejabat dan meminta mereka menjalankan tugas dengan integritas serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Ist)

SENGETI | MERDEKAPOST.COM - Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H Mahir, melantik sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Ruang Ridan, Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (21/9/2026).

Pelantikan ini dilakukan sebagai langkah strategis Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mengoptimalkan pelayanan publik dan tugas-tugas birokrasi.

Dalam arahannya, Wabup Junaidi H. Mahir yang akrab disapa Jun Mahir menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat baru bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Laksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegas Jun Mahir.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan menjadikan sumpah jabatan sebagai komitmen kerja.

22 Pejabat yang dilantik.(doc/ist)

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah terletak pada seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelantikan ini diharapkan mampu menyegarkan kinerja organisasi Pemkab Muaro Jambi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

Edi Prianto, Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.
Iskandar, Kepala Pelatihan Bidang Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.
Edi Wahyono, Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi.
Denny Errianza, Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.
Tuti Hernawati, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Desi Lestari, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
Indra, Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi.
Ade Rahmat Kurniawan, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.
Sukemi, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi
Aulif, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
Hapni, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Pijoan.
Alahap, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Isrok Virgurnawan Yamin Putra, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Sugiman, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi.
Muhammad Thoha, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
Sugiyana, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Oky Tribuana, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Suhardiman, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Muhammad Sodikin, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
Raifizen, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Mardiyana, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda.
Ns. Fahri Gunawan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda.

(Penulis: Aldie Prasetya | Editor: Muhammad Adzan)

2 orang Pekerja PETI Tertangkap Saat Operasikan Mesin Dompeng di Lahan Pemkab Merangin

Lahan Pemkab Merangin di Kelurahan Dusun Bangko, jadi sasaran penambangan emas tanpa izin (PETI), Minggu (5/7). Dari total 8 hektare, 1,5 hektare di antaranya tanahnya sudah terbolak-balik. Kini, dua pekerja PETI sudah ditangkap.(Ist)

MERANGIN - Penambangan emas tanpa izin (PETI) di lahan milik Pemerintah Kabupaten Merangin terus diusut.

Pengusutan tersebut dilakukan untuk mengungkap para pelaku hingga pihak yang diduga menjadi pemodal dalam aktivitas PETI yang telah merusak lahan aset pemerintah daerah.

Dalam proses penyelidikan, jajaran Polres Merangin telah menangkap dua pekerja PETI yang diduga melakukan aktivitas penambangan di lahan tersebut.

Kedua pekerja yang kini telah ditahan di Mapolres Merangin itu masing-masing berinisial ZK (24) dan SM (24).

Adapun, lahan yang menjadi lokasi aktivitas PETI merupakan aset Pemkab Merangin yang berada di kawasan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko.

Lokasi tersebut berada di belakang Pondok Pesantren Dhuafa dan memiliki luas sekitar 8 hektare.

Dari total luas lahan tersebut, sekitar 1,5 hektare dilaporkan telah mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI.

Tertangkap Tangan

Dua pekerja PETI berinisial ZK dan SM itu tertangkap tangan oleh Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Merangin.

Keduanya diamankan ketika sedang mengoperasikan mesin dompeng untuk aktivitas PETI di lahan milik pemerintah di kawasan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, pada Kamis (13/8).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Bupati Merangin H M Syukur menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Polres Merangin yang terus mengusut aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin.

Bupati Apresiasi

Bupati Merangin H M Syukur mengatakan, pihaknya melihat adanya perkembangan dalam proses pengusutan perkara tersebut.

"Saya lihat progress pengusutan kasus pelaku PETI di lahan Pemkab Merangin ini terus menunjukan perkembangannya".

"Bahkan informasinya Polres Merangin juga sudah menahan oknum yang diduga pemilik modal. Terimasih Polres Merangin,’’ujar Bupati, Selasa (22/9), dikutip dari laman Pemkab Merangin.

Syukur berharap penyidik dapat mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat di balik aktivitas PETI di lahan Pemkab Merangin.

Menurutnya, penuntasan perkara tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku PETI, baik yang beraktivitas di lahan pemerintah maupun di lahan milik masyarakat.

Aldie Prasetya | Editor: Muhammad Adzan

Polsek Air Hangat Timur Gerak Cepat Tindaklanjuti Informasi Angin Puting Beliung, Satu Rumah Terdampak

Merdekapost.com | Kerinci - Polsek Air Hangat Timur bergerak cepat menindaklanjuti informasi terkait bencana angin puting beliung yang menerjang wilayah Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Selasa (22/9/2026).

Akibat kejadian tersebut, satu unit rumah warga dilaporkan terdampak angin puting beliung. Selain itu, sejumlah pohon bambu roboh dan menutupi akses jalan pada jembatan penghubung sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Mendapat informasi tersebut, jajaran Polsek Air Hangat Timur langsung melakukan pengecekan ke lokasi untuk melihat kondisi secara langsung serta memastikan situasi tetap aman.

Dalam pengecekan tersebut, petugas bersama Sekcam Air Hangat Timur, Kepala Desa Simpang IV Sungai Tutung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kerinci, serta masyarakat sekitar.

Di lokasi, unsur terkait melakukan pendataan terhadap dampak kejadian sekaligus membahas langkah penanganan yang diperlukan, khususnya terhadap pohon bambu yang roboh dan menutup akses jalan serta jembatan penghubung.

Kapolsek Air Hangat Timur bersama unsur pemerintah dan masyarakat memastikan kondisi di lokasi menjadi perhatian bersama. Koordinasi lintas sektor dilakukan agar proses penanganan dapat segera dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Gerak cepat jajaran Polsek Air Hangat Timur ini merupakan bentuk respons terhadap informasi masyarakat sekaligus upaya bersama dalam memastikan keselamatan dan kelancaran akses warga pascakejadian. (kai)

Lagi, KPK Gelar OTT, 14 Orang Ditangkap, Bupati Diangkut ke Gedung Merah Putih

OTT KPK di Sulut, 14 Orang Ditangkap, Bupati Sirajudin Lasena Sudah di Gedung Merah Putih.(mpc/KOMPAS)

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hari ini, Senin (21/9/2026).

Lembaga antirasuah tersebut kabarnya menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap ini.

Selain Bupati, 13 orang juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara.

KPK meringkus Bupati Bolmut Sirajudin Lasena beserta empat orang lainnya di Jakarta, sementara sembilan orang sisanya mereka tangkap di kawasan Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Saat ini, tim sedang memeriksa Bupati Bolmut secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kegiatan operasi senyap tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

"Baik, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sulawesi Utara, confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Terseret Proyek Infrastruktur PUPR

Budi merinci sebaran lokasi penangkapan ke-14 orang tersebut.

KPK menangkap lima orang di Jakarta, delapan orang di wilayah Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Bolmut, dan satu orang menyusul tim amankan di Gorontalo.

Tim satgas tidak hanya menangkap bupati, tetapi juga menciduk sejumlah Kepala Dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta beberapa pihak swasta.

Mereka diduga menjalankan praktik korupsi atau transaksional yang bersinggungan langsung dengan proyek-proyek daerah.

"Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR," ujar Budi menegaskan latar belakang kasus ini.

Sita Ratusan Juta Rupiah dan Ekspose Perkara

Dalam rangkaian penindakan ini, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Budi menyebutkan tim menemukan uang rupiah tersebut dari beberapa lokasi penangkapan yang tersebar di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Tim KPK langsung membawa kelima orang yang tertangkap di Ibu Kota menuju Gedung Merah Putih untuk menjalani proses pemeriksaan secara mendalam.

Sementara itu, jajaran kepolisian di Polres maupun Polda setempat memfasilitasi proses permintaan keterangan awal bagi sembilan orang lainnya.

"Adapun para pihak yang diamankan dalam peristiwa ini, lima orang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif masih di tahap penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ucap Budi.

Ia menambahkan bahwa pimpinan KPK segera menggelar forum ekspose perkara pada malam ini guna menentukan status hukum seluruh pihak yang tertangkap.(Adz)

Diterjang Galodo, Jalur Solok-Padang di Arosuka Tak Bisa Dilewati

Kondisi Arosuka Solok, Senin (21/9/2026), usai diterjang galodo.Berita Olahraga Nasional

SOLOK, SUMBAR - Jalur Solok-Padang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), tidak bisa dilalui setelah diterjang galodo, Senin (21/9/2026) malam.

Material lumpur, kayu, dan material longsor menutupi badan jalan sehingga akses dari Solok menuju Padang maupun sebaliknya terganggu.

Kasatlantas Polres Arosuka Solok, Iptu Akbar Kharisma Tajung, mengatakan air bah terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 20.30 WIB, material galodo sudah menutupi jalur utama tersebut.

“Hari ini tanggal 21 September 2026 telah terjadi air bah, sekitar pukul 20.00 WIB. Sehingga pada pukul 20.30 ini menutupi jalur atau jalan ke Kota Solok dengan Padang atau sebaliknya,” ujarnya.Informasi Pariwisata Sumbar

Ia mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari jalur tersebut dan menggunakan jalur alternatif Padang Panjang.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk sementara menggunakan jalur Padang Panjang. Karena jalur kita tertutup material longsor,” katanya.

Sekretaris BPBD Sumbar, Ilham, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai galodo sekitar waktu salat Isya.

“Ya, benar. Kondisinya saat ini banyak material lumpur, kayu-kayu. Kabarnya ada satu jembatan yang putus,” ungkapnya saat dikonfirmasi Katasumbar.

Menurut Ilham, galodo terjadi di sekitar kompleks Kantor Bupati Solok yang berada tidak jauh dari aliran sungai.Astronomi

“Kalau sungainya memang sungai yang mengalir di kompleks Kantor Bupati. Apakah Kantor Bupati juga terdampak atau kantor lain yang terdampak kita belum dapat info,” katanya.

Ia menyebut, sebelum galodo terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai badai. Kondisi itu diduga membuat debit air sungai meningkat hingga meluap.

“Untuk pemicu, tadi ada hujan deras dan badai di lokasi. Selepas Isya tadi ada informasi sungai tersebut meluap,” ujarnya.

Hingga Senin malam, BPBD Sumbar masih menuju lokasi untuk memastikan kondisi dan dampak galodo.

“Korban jiwa belum ada informasi. Kita dapat info awal itu ada rumah yang terdampak dan warung, dan terdampak seperti apa,” katanya.(Adz)

Ternyata, Pabrik Kopi Tertua di Kerinci Berada di Pentagen, Dibangun Sejak Zaman Belanda

Dokumentasi pabrik kopi zaman belanda yang sebagian masih tersisa

Merdekapost.com | Kerinci - Di balik hamparan perbukitan dan perkebunan kopi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kerinci, tersimpan sebuah bangunan tua yang menyimpan cerita panjang tentang sejarah perkebunan kopi di daerah ini.

Bangunan tersebut berada di Desa Pendung Talang Genting (Pentagen), Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. Warga setempat menyebutnya sebagai salah satu pabrik pengolahan kopi tertua di Kabupaten Kerinci, yang diperkirakan telah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar tahun 1903.

Jika perkiraan tahun tersebut benar, bangunan ini telah berusia lebih dari satu abad. Ia menjadi saksi bisu bagaimana komoditas kopi pernah menjadi bagian penting dari aktivitas perkebunan dan perekonomian di Kerinci pada masa lampau.

Saksi Bisu Sejarah Kopi Kerinci

Dinding-dinding bangunan tua yang masih tersisa seolah menyimpan cerita tentang masa ketika kopi Kerinci mulai dikembangkan secara lebih serius. Pada masa kolonial, wilayah Kerinci dikenal memiliki kondisi alam yang mendukung berbagai jenis tanaman perkebunan, termasuk kopi.

Pabrik tersebut diyakini pernah menjadi tempat pengolahan hasil perkebunan kopi sebelum kemudian aktivitasnya berhenti dan bangunan tersebut perlahan ditinggalkan.

Kini, suasananya jauh berbeda. Bangunan yang dahulu diperkirakan menjadi bagian dari aktivitas pengolahan kopi tersebut justru terlihat terbengkalai dan belum mendapatkan pengelolaan maupun perawatan yang berarti.

Tidak banyak yang berubah di lokasi tersebut. Jejak bangunan lama masih menjadi pengingat bahwa di tempat itu pernah berlangsung aktivitas yang berkaitan dengan sejarah panjang kopi di Kerinci.

Terlupakan di Tengah Perkembangan Zaman

Ironisnya, peninggalan yang memiliki nilai sejarah tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Seiring berjalannya waktu, bangunan tua itu semakin tergerus usia dan berpotensi kehilangan bagian-bagian penting dari bentuk aslinya.

Padahal, apabila dilakukan pendataan, penelitian sejarah, serta pelestarian yang tepat, bangunan tersebut dapat menjadi warisan sejarah sekaligus destinasi wisata edukasi.

Pengunjung tidak hanya dapat melihat bangunan tua, tetapi juga mempelajari bagaimana perjalanan komoditas kopi berkembang di Kerinci dari masa ke masa.

Potensi Wisata Sejarah dan Kopi

Keberadaan pabrik tua di Pentagen menjadi peluang untuk mengangkat kembali cerita tentang sejarah kopi Kerinci. Apalagi, kopi hingga saat ini masih menjadi salah satu komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Kerinci.

Bangunan ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari wisata sejarah kopi, lengkap dengan informasi mengenai sejarah perkebunan, proses pengolahan kopi pada masa lalu, hingga perkembangan kopi Kerinci di era modern.

Namun, sebelum dikembangkan sebagai objek sejarah maupun wisata, diperlukan penelitian dan verifikasi sejarah untuk memastikan tahun pembangunan, fungsi awal bangunan, serta keterkaitannya dengan industri kopi pada masa kolonial.

Jika perkiraan pembangunan sekitar tahun 1903 dapat dibuktikan melalui arsip atau sumber sejarah yang terpercaya, maka bangunan tersebut bukan sekadar bangunan tua.

Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang kopi Kerinci selama lebih dari satu abad.

Kini, pertanyaannya adalah: akankah peninggalan sejarah ini terus dibiarkan dimakan usia, atau akan diselamatkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya? (rdp)

#Pentagen menyimpan cerita.
#Bangunan tua itu adalah salah satu jejaknya.

Breaking News! Galodo Terjang Komplek Kantor Bupati Solok Arosuka, Kantor PU Dilaporkan Hancur

SOLOK – Bencana galodo atau banjir bandang menerjang kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu malam (21/9/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Arus banjir yang bercampur lumpur dan material kayu terlihat mengalir deras hingga menutupi badan jalan di kawasan perkantoran.

Rekaman video yang beredar di tengah masyarakat memperlihatkan kondisi lokasi yang gelap dan mencekam. Derasnya arus membawa material tanah, bebatuan dan kayu, sementara penerangan di lokasi hanya berasal dari senter warga.

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara warga yang menyebut sejumlah bangunan perkantoran terdampak. Salah satunya terdengar keterangan, "Misi kantor Dinas Kesehatan. Di depan bendera... Kantor PU sudah hancur..."

Informasi mengenai kerusakan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut hingga kini masih berupa laporan awal dari warga di lokasi dan belum dapat dipastikan tingkat kerusakannya secara resmi. seorang anak juga dikhabarkan terbawa arus.

Bencana juga menyebabkan akses jalan di sekitar kawasan perkantoran dilaporkan lumpuh akibat derasnya aliran banjir serta material lumpur dan kayu yang terbawa arus.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti apakah terdapat korban jiwa maupun warga yang terdampak di kawasan tersebut. Petugas terkait diharapkan segera melakukan pendataan dan penanganan setelah kondisi memungkinkan.

Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan banjir bandang, diimbau meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta menghindari mendekati arus banjir maupun melintasi jalan yang terdampak hingga situasi dinyatakan aman oleh petugas.

Perkembangan mengenai kondisi korban, kerusakan bangunan, serta akses di kawasan Komplek Perkantoran Arosuka masih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. (Adz)

Komisaris Utama Akui Sebagian Besar Nominal Dana PNS di Bank Jambi Ditarik dan Dipindahkan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengakui aset nasabah di Bank Jambi berkurang. Sebagian besar PNS memilih memindahkan dana mereka ke Bank lain.(mpc)

"Rekening PNS masih berada di Bank Jambi. Sebagian besar nominal dana yang masuk ditarik dan dipindahkan ke bank lain."

Sudirman (Komisaris Utama Bank Jambi)

MERDEKAPOST.COM |JAMBI - Gangguan operasional pada layanan mobile banking Bank Jambi berdampak terhadap penurunan nilai aset nasabah.

Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman mengakui hal itu.

Kata dia, kondisi tersebut terjadi di tengah upaya manajemen dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan layanan digital Bank Jambi agar kembali beroperasi secara optimal.

Sebagai informasi, pada Februari lalu, sistem Bank Jambi diduga diretas.

Tercatat, 6.609 rekening nasabah terdampak, termasuk rekening milik aparatur sipil negara (ASN).

Setelah peristiwa itu, hingga September, sistem Bank Jambi belum pulih sepenuhnya.

Sejauh ini, nasabah sudah bisa bertransaksi langsung ke kantor cabang terdekat.

Selain itu, sejumlah ATM juga sudah bisa kembali dioperasikan.

Namun, gangguan layanan masih terjadi untuk perbankan seluler (mobile banking).

Aset Berkurang

Sudirman tidak menampik gangguan pada layanan tersebut turut memberikan dampak terhadap operasional perbankan.

Menurutnya, penurunan aset yang terjadi umumnya berkaitan dengan berkurangnya nilai dana nasabah.

Salah satu faktornya disebut berasal dari pola penarikan dana oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Rekening PNS masih berada di Bank Jambi. Sebagian besar nominal dana yang masuk ditarik dan dipindahkan ke bank lain," katanya.

Meski demikian, Sudirman menegaskan penurunan aset tersebut tidak berlangsung secara drastis.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, percepatan pengoperasian kembali layanan mobile banking terus didorong oleh berbagai pihak.

Upaya itu melibatkan jajaran komisaris, Komite Komisaris (Kekom), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga para pemegang saham Bank Jambi.

Pemulihan Total Belum Dapat Dipastikan

Sudirman mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan secara pasti kapan layanan mobile banking tersebut kembali beroperasi sepenuhnya.

Namun, ia memastikan pengoperasian kembali layanan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.

"Kami upayakan tahun ini bisa dioperasikan," katanya.

(Aldie Prasetya | sOURCE: Tribunjambi.com)

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur.(Adz)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Jambi melakukan patroli udara memantau langsung titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjab Timur, Senin (21/09/2026.

Al Haris kepada wartawan mengatakan, peninjauan dilakukan di dua wilayah yang berdekatan, yakni kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, serta wilayah Ladang Peris, Sadu.

Menurut Al Haris, dari hasil pantauan udara, api masih terlihat aktif dan merayap di atas lahan gambut dengan cakupan yang cukup luas.

"Dua wilayah ini berdekatan dan kita melihat memang masih ada api di situ yang sedang merayap karena itu gambut ya, merayap terus kelihatan api masih ada cukup luas," ujarnya.

Al Haris mengakui penanganan di lokasi tersebut tidak mudah. Tim darat kesulitan menjangkau titik api karena harus melewati hutan belantara dengan akses yang sangat terbatas.

"Pasti itu sulit bagi tim kita untuk langsung ke sana untuk menjangkau titik lokasi itu. Pertama aksesnya karena belantara ya, hutan belantara sangat sulit akses untuk menuju ke lokasi itu. Kecuali waterbombing atau hujan," ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan, untuk wilayah kedua di Desa Labuan Pering, upaya pemadaman sudah dilakukan masyarakat dengan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak merembet ke kebun milik warga.

"Memang sudah ada upaya masyarakat untuk melakukan penyekatan membatasi wilayah lahan mereka, kebun mereka, sehingga insya Allah ini bisa bertahan, dengan catatan kalau anginnya tidak kencang, kalau kencang repot juga," jelasnya.

Al Haris menambahkan, pihak Pemprov sudah mengarahkan untuk dilakukan waterbombing hari ini di lokasi Labuan Pering agar api tidak sampai membakar kebun warga. Selain itu, pihaknya juga menunggu potensi hujan untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Semoga kalau ada bintik-bintik hujan, teman-teman dari OMC bisa juga mengambil langkah-langkah OMC di lokasi itu," tambahnya.

Terkait luas lahan terbakar, Gubernur Al Haris menegaskan belum bisa merilis angka pasti karena kebakaran terjadi di dua wilayah provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Selatan.

"Kita belum bisa koreksi berapa luasnya karena ini ada dua wilayah Jambi dan juga Sumsel. Tetapi kalau bicara api ya masih ada api yang hidup di situ, maka tim bekerja untuk menangani itu," sebutnya.

Menanggapi data luas lahan terbakar yang dirilis WALHI dan sejumlah LSM yang menyebut angkanya jauh lebih besar, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa hal tersebut belum dilakukan penghitungan final.

"Kita belum menghitung, nanti akan terlihat. Ada hotspot, ada fire spot, ada tindakan kami di lapangan, di posko, ini semua kelihatan nanti pergerakannya. Kita akan hitung nanti setelah selesai semua padam, berapa total areal yang terbakar di wilayah Jambi," pungkasnya.(Adz)

Ribuan Hektar Dikuasai PTPN 4 Kayu Aro, Kontribusi PAD Nol, DPRD Kerinci Jangan Diam!

Ribuan Hektar Dikuasai PTPN 4, Kontribusi PAD Nol, DPRD Kerinci Jangan Diam!.(mpc)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik keberadaan perkebunan PTPN IV Regional 4 di Kabupaten Kerinci terus bergulir. DPRD Kabupaten Kerinci didesak segera memanggil pihak manajemen PTPN untuk memberikan penjelasan terbuka terkait kontribusi perusahaan terhadap daerah serta kepastian status dan batas Hak Guna Usaha (HGU).

Pemanggilan tersebut dinilai penting agar berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti menjadi isu tanpa kejelasan.

Salah satu hal yang perlu ditanyakan DPRD adalah sejauh mana kontribusi langsung aktivitas perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci.

Bacaan Lainnya:

Kerinci Bukan Ruang Ekspansi PETI: Jangan Biarkan Tambang Ilegal Mengakar di Tanah Sakti

Festival Kopi Kerinci 2026, Bupati Monadi Dorong Potensi Unggulan Daerah

Masyarakat meminta adanya penjelasan berbasis data mengenai jenis penerimaan yang masuk ke daerah, termasuk pajak maupun kewajiban lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Selain persoalan kontribusi daerah, DPRD juga dinilai perlu meminta penjelasan mengenai luas, masa berlaku, batas koordinat, serta pemanfaatan lahan HGU PTPN IV Regional 4.

Hal ini menyusul munculnya pertanyaan dari masyarakat terkait batas antara areal perkebunan dengan lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.

“DPRD perlu memanggil PTPN. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak. Perusahaan harus diberikan ruang menjelaskan berapa luas HGU, sampai kapan berlaku, batas-batasnya di mana, dan bagaimana kontribusinya terhadap daerah,” ujar salah seorang warga.

Pemanggilan tersebut juga dapat menjadi ruang klarifikasi bagi PTPN untuk menjelaskan tudingan maupun persepsi yang berkembang di masyarakat.

Bacaan Lainnya:

Dorong Peningkatan Kemampuan Digital ASN, Kemenag Kerinci Launching Kelas Digital

Petani Kerinci Minta BKPSDM Sungai Penuh Bertindak, Dugaan Penggelapan Hasil Tani yang Dilakukan Oknum PNS Kota Sungai Penuh

DPRD Kerinci diharapkan tidak hanya memanggil PTPN untuk membahas persoalan HGU, tetapi juga menghadirkan pihak BPN/ATR dan pemerintah daerah, sehingga data mengenai status dan batas lahan dapat dikonfirmasi secara bersama.

Dengan begitu, persoalan perkebunan PTPN IV Regional 4 dapat dibahas secara terbuka, berdasarkan dokumen dan data resmi, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat maupun perusahaan.

Kini, publik menunggu apakah DPRD Kabupaten Kerinci akan menindaklanjuti desakan tersebut melalui rapat dengar pendapat dan menghadirkan langsung manajemen PTPN IV Regional 4 untuk memberikan penjelasan.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (21/9/2026), pihak Manajemen PTPN 4 Kayu Aro dan DPRD Kerinci belum ada keterangan terkait permasalahan tersebut.(Adz)

Dorong Peningkatan Kemampuan Digital ASN, Kemenag Kerinci Launching Kelas Digital

Dorong Peningkatan Kemampuan Digital ASN, Kemenag Kerinci Launching Kelas Digital.(MPC)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kerinci terus mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tuntutan transformasi digital.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Launching Kelas Digital bagi ASN yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (21/9/2026).

Kegiatan ini diikuti seluruh ASN di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci. Program Kelas Digital tersebut diinisiasi Kepala Subbagian Tata Usaha, H. Hamdi, S.E., Ak., M.Pd.I., sebagai wadah pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam mengoperasikan komputer dan berbagai aplikasi penunjang pekerjaan perkantoran.

Kelas Digital direncanakan berlangsung dalam 12 kali pertemuan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Materi yang diberikan mencakup pengoperasian Microsoft Office, Canva, serta berbagai keterampilan digital lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan kedinasan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., M.M., mengapresiasi inisiatif pelaksanaan Kelas Digital tersebut.

Menurutnya, peningkatan kemampuan digital ASN merupakan bagian penting dalam menghadapi perubahan pola kerja sekaligus meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

“Harapan kita seluruh ASN dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh semangat. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Pahrizal juga mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa teliti dan bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kemampuan sekaligus kehati-hatian, khususnya dalam penggunaannya untuk kepentingan kedinasan.

“Melalui kegiatan ini kita berharap ada perubahan nyata dalam transformasi digital. Sumber daya manusia di Kementerian Agama harus terus diberdayakan dan dipersiapkan agar semakin mampu serta dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbag TU Kemenag Kerinci, H. Hamdi, S.E., Ak., M.Pd.I., menjelaskan bahwa Kelas Digital menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemerataan pengetahuan dan keterampilan digital di lingkungan Kemenag Kerinci.

Program tersebut, kata Hamdi, dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi ASN untuk memahami pengoperasian komputer, berbagai aplikasi perkantoran, serta cara menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Kita ingin melakukan pemerataan pengetahuan tentang cara mengoperasikan komputer dan bagaimana melaksanakan pekerjaan secara digital. Karena itu, Kelas Digital ini kita hadirkan sebagai wadah belajar bersama bagi ASN,” jelasnya.

Hamdi menambahkan, sebelum proses pembelajaran dimulai, pihaknya akan melakukan pemetaan kemampuan ASN dalam menggunakan komputer.

Pemetaan tersebut diperlukan agar materi pembelajaran yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta.

“Pendaftaran sekaligus pemetaan kemampuan ini penting agar kita mengetahui sejauh mana kemampuan ASN dalam menggunakan komputer. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai kebutuhan,” katanya.

Ia menegaskan, kemampuan mengoperasikan komputer saat ini telah menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas ASN. Terlebih, berbagai sistem kerja pemerintahan semakin banyak menggunakan platform dan layanan berbasis digital.

“Sekarang hampir semua pekerjaan sudah berbasis digital. ASN yang belum mampu mengoperasikan komputer tentu akan kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Karena itu, kemampuan digital perlu kita tingkatkan secara bersama-sama,” pungkasnya.(aDZ)

Disparbud Kerinci Jadi Motor Kopi Lokal Menuju Panggung Kopi Dunia

Disparbud Kerinci Jadi Motor Kopi Lokal Menuju Panggung Kopi Dunia.(MPC)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Festival Kopi Kerinci 2026 resmi berakhir pada Minggu (20/9/2026) Kemarin. Setelah berlangsung selama dua hari di Lapangan M10 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, kegiatan yang mengangkat potensi kopi lokal tersebut ditutup oleh Bupati Kerinci.

Mengusung tema “Kopi Kerinci Tanah Surga Menuju Panggung Kopi Dunia”, festival ini tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan bagi pencinta kopi, tetapi juga mempertemukan petani, pelaku usaha, barista, komunitas kopi, UMKM dan sejumlah pemangku kepentingan.

Hari terakhir festival diisi dengan sejumlah agenda yang membawa peserta lebih dekat pada proses produksi dan penilaian kualitas kopi.

Salah satunya adalah field trip kebun kopi, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung perkebunan serta mengenal proses awal produksi kopi dari petani.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkenalkan perjalanan kopi Kerinci, mulai dari kebun hingga siap diolah dan disajikan kepada konsumen.

Selain itu, kompetisi cup tester turut memeriahkan rangkaian penutupan. Kompetisi ini menguji kemampuan peserta dalam mengenali karakter dan cita rasa kopi, sekaligus memperkenalkan aspek penilaian kualitas dalam industri kopi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada pelaku industri kopi serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai kompetisi yang digelar selama festival.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap keterlibatan para pelaku kopi dalam menyukseskan Festival Kopi Kerinci 2026.

Dengan berakhirnya kegiatan, festival ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperluas jejaring, memperkenalkan potensi kopi Kerinci dan mendorong pengembangan komoditas kopi agar memiliki nilai tambah.

Kopi Kerinci sendiri menjadi salah satu potensi perkebunan yang terus diperkenalkan melalui berbagai kegiatan promosi, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Melalui festival ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berupaya mempertemukan potensi lokal dengan pelaku usaha, komunitas dan jaringan industri kopi yang lebih luas.

Dari kawasan Kayu Aro, kopi Kerinci diharapkan semakin dikenal masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penutupan Festival Kopi Kerinci 2026 menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan selama dua hari sekaligus momentum untuk melanjutkan upaya pengembangan kopi lokal menuju pasar yang lebih luas.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi, menggelar Festival Kopi Kerinci 2026 pada 19-20 September 2026 di Lapangan M10 Kayu Aro.

Festival yang mengusung tema “Kopi Kerinci Tanah Surga Menuju Panggung Kopi Dunia” itu menjadi salah satu upaya memperkenalkan kopi Kerinci sekaligus memperluas jejaring antara petani, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan industri kopi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Jamal Penta Putra mengatakan, sejumlah pemangku kepentingan dijadwalkan menghadiri pembukaan festival.

Mereka antara lain Gubernur Jambi, jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci, perwakilan Bank Indonesia, Bank Jambi, BNI, BRI, serta Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (ASKI).

Menurut Jamal, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membuka peluang kerja sama sekaligus memperkuat posisi kopi Kerinci di pasar yang lebih luas.

Festival juga melibatkan Perkumpulan Penggiat Kopi Jambi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, komunitas kopi, barista, petani serta pelaku usaha kopi.(Ali)