MERDEKAPOST.COM

Besok, Maulana-Diza Gelar Deklarasi Akbar di EV Garden

Merdekapost.com, Jambi – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Dr. Maulana dan Diza Aljosha Hazrin Nurdin, akan menggelar acara deklarasi akbar pada Rabu, 31 Juli 2024, di EV Garden.

Acara ini diperkirakan akan menjadi momen penting bagi pasangan yang telah mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.

Robert Samosir, Ketua Relawan Abadi Maulana (RAM), menyatakan kesiapan penuh untuk menggerakkan massa dan relawan hingga ke tingkat RT untuk meramaikan deklarasi ini.

"Kami telah mengorganisir tim relawan dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari tingkat kota hingga ke RT-RT. Semua relawan telah siap untuk mendukung penuh acara deklarasi ini," ujar Robert Samosir.

Menurut Robert, antusiasme masyarakat terhadap pasangan Dr. Maulana-Diza sangat tinggi. Relawan RAM telah bekerja keras untuk memastikan setiap warga Jambi mengetahui dan hadir dalam acara deklarasi ini.

"Kami ingin memastikan bahwa deklarasi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan soliditas dukungan masyarakat terhadap Dr. Maulana dan Diza. Kami yakin dengan dukungan ini, mereka dapat membawa perubahan positif bagi Kota Jambi," lanjutnya.

Robert juga menambahkan bahwa persiapan acara sudah hampir rampung. Segala kebutuhan teknis dan logistik telah disiapkan dengan matang untuk menyambut ribuan pendukung yang akan hadir di EV Garden.

"Acara ini akan menjadi ajang unjuk kekuatan dan persatuan pendukung Maulana-Diza. Kami mengajak seluruh warga Jambi untuk turut serta meramaikan acara ini dan menunjukkan bahwa kita semua siap untuk perubahan yang lebih baik," tambah Robert.

Maulana-Diza menjadi satu-satunya pasangan yang telah siap dan mendeklarasikan diri.

Dengan deklarasi ini, pasangan Dr. Maulana-Diza berharap dapat memperkuat basis dukungan mereka dan menunjukkan komitmen mereka untuk memajukan Kota Jambi. Mereka berjanji untuk membawa visi dan misi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Jambi yang lebih baik.

Acara deklarasi ini diharapkan akan menjadi titik tolak penting dalam perjalanan kampanye pasangan Dr. Maulana-Diza menuju pemilihan Walikota Jambi 2024. Dukungan penuh dari relawan dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi kemenangan pasangan ini.(*)

Wako Sungai Penuh Ahmadi Sampaikan Rancangan KUA-PPAS TA 2025

MERDEKAPOST.COM, SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir menyampaikan Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Penyampaian rancangan KUA-PPAS 2025 dilakukan pada rapat Paripurna Masa Persidangan III DPRD Kota Sungai Penuh yang turut dihadiri Para Forkopimda, Sekda Alpian, Para Asisten Staff Ahli dan SKPD lingkup Kota Sungai Penuh, Selasa (30/7).

Walikota Ahmadi Zubir di hadapan Dewan menyampaikan secara singkat perkembangan situasi dan kondisi ekonomi ditahun 2024, dan proyeksinya ditahun 2025

"Kota Sungai Penuh selama ini didominasi oleh beberapa sektor, perdagangan besar dan eceran, reparasi,mobil, sepeda motor serta informasi dan komunikasi, pergudangan, pengadaan listrik, gas". Ungkapnya

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global, nasional dan provinsi, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,13 %

Beberapa fokus prioritas yang akan kita laksanakan, program terkait langsung di Masyarakat dan kualitas pelayanan masyarakat, infrastruktur perkotaan Pemantapan perekonomian dan sistim tata kelola pemerintahan dan kualitas SDM.

Diharapkan APBD Tahun 2025 dapat dikelola secara efisien, efektif transparan dan akuntabel sehingga benar- benar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian Daerah.(adz)

Pj Bupati Asraf Buka Jambore PKK Kabupaten Kerinci Tahun 2024

Merdekapost.com, Kerinci – TP PKK Kabupaten Kerinci menggelar Jambore Kader PKK dan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Penggerak PKK tingkat kabupaten Kerinci tahun 2024, bertempat di halaman kantor bupati kerinci, Bukit tengah Siulak. Selasa (30/07/2024).

Acara yang bertemakan, “Tingkatkan Kapasitas SDM PKK dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Kerinci Sejahtera dan Bebas Stunting”dibuka oleh Pj Bupati Kerinci Asraf yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Ny Nurhayati Asraf dan Turut hadir Sekda Zainal ,sejumlah jajaran Forkopimda, BUMN, BUMD para Kepala OPD, pengurus organisasi Wanita se-Kabupaten Kerinci ,para Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, para kepala desa, serta ratusan kader PKK Kabupaten Kerinci.

Pada Kesempatan itu Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Ny Nurhayati Asraf menjelaskan bahwa kegiatan Jambore PKK, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi seluruh kader PKK yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat serta menjadi ajang silaturrahmi antar TP. PKK Kabupaten Kerinci". Ungkap Ny Nurhayati Asraf.

Lebih lanjut ia mengatakan Dalam jambore kader PKK ini, diadakan Sepuluh jenis lomba, yaitu Lomba Cerdas Cermat, Lomba Defile, Lomba Paduan Suara, Lomba Memandikan jenazah, Lomba Produk UP2K, Lomba Masak Pangan lokal,lomba jingle galeri pelangi,lomba merangkai bunga sudut,dan lomba merangkai senam kreasi 6 langkah cuci tangan.

“Melalui kegiatan ini, PKK berupaya melakukan pemberdayaan dalam kesejahteraan keluarga sebagai gerakan nasional dari bawah untuk mewujudkan keluarga yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudi luhur.”kata ketua TP PKK Kabupaten Kerinci.(*)

Gubernur Al Haris Harap BPD-Kades Bersinergi dan Angkat Hukum Adat

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai Pemangku Adat dapat berkerja sama dalam peningkatan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi serta Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi sebagai Pemangku Adat, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Muaro Jambi, Kabupaten Muaro jambi, Selasa (30/7/2024) kemarin.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional Ke-40 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan daerah dan nasional. Kepada mereka kelak daerah dan negara ini dipercayakan dan dipertaruhkan, maka kita harus membekali mereka dengan semaksimal mungkin, agar mereka memiliki kompetensi yang baik, kemandirian, dan tak kalah pentingnya karakter yang tangguh dan sikap yang baik,” kata Gubernur Al Haris.

“Mengukuhkan para anggota BPD, samo dengan kades juga, mereka juga dengan amanah revisi Undang-undang No. 3 2024, maka BPD juga di tambah periodenya menjadi 2 tahun penambahan,” lanjut Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj. Bupati Muaro Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan Hari Anak Nasional Ke-40 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi serta Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai Pemangku Adat Kabupaten Muaro Jambi.

“Dengan bertambahnya jabatan Kepala Desa otomatis bertambah lagi masa kerja BPD, Kepala Desa diangkat sebagai pemangku adat. Dengan bertambahnya masa jabatan lebih semangat lagi berkerja dalam melayani masyarakat,” ucap Gubernur Al Haris.

“Terima kasih kepada Pj. Bupati Muaro Jambi yang telah membuat acara ini, mudah-mudahan kita semua terus bekerja yang baik. Kepala Desa dengan bertambahnya masa jabatan diangkat sebagai pemangku adat juga menambah beban dan tanggung jawab, menambah semangat dalam melayani masyarakat desanya, selain itu bapak-bapak yang tergabung dalam BPD, juga selamat sebagai pengawas pembangunan desa, juga sama, bagaimana mengawal dana desanya sehingga tepat sasaran dan tepat dalam pembangunan desanya masing-masing,” sambung Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga mengatakan bahwa Kepala Desa punya peranan disamping sebagai pemimpin pemerintahan di desanya, Kepala Desa juga wajib membina, mengawal, dan menerapkan adat istiadatnya di desa masing-masing. “Kepala desa ini punya peranan juga mengawal, dan menerapkan adat istiadatnya di desa masing-masing,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa kolaborasi antara Kepala Desa dan Ketua Lembaga Adat Desa menjadi kunci dalam mengangkat dan menerapkan hukum adat di masing-masing desa.

“Sehingga beliau juga memberikan apakah itu memutuskan perkara desa atau sebagainya, nah ini dengan Ketua Lembaga Adat Desa saling berkolaborasi. Terutama dalam mengangkat dan menerapkan hukum adat di desanya masing-masing,” jelas Gubernur Al Haris.

Dengan demikian, lanjut Gubernur Al Haris, pengukuhan Kepala Desa Muaro Jambi sebagai Pemangku Adat bukan hanya merupakan penghormatan atas dedikasi dan komitmen.

“Tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya dan nilai-nilai tradisional yang kaya di masyarakat Jambi,” sebut Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Jambi secara simbolis berupa bantuan modal UMKM dari program Dumisake untuk 25 orang, masing-masing Rp 5 juta per orang, bantuan Alsintan kultivator untuk kelompok tani 6 orang penerima, bantuan revitalisasi ekonomi dan bantuan usaha kreatif 1 orang penerima serta bantuan revitalisasi ekonomi dan usaha produktif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk Kelompok Masyarakat Mangkuang Sejahtera, Kelompok Masyarakat Alam Lestari, Kelompok Masyarakat Sepakat, Kelompok Masyarakat Berkah Alam dan Kelompok Masyarakat Karya Bersama senilai Rp. 200 juta.

Selain itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan SK Penetapan Status Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 19 PAUD. (*)

Wako Ahmadi Sampaikan Rancangan KUA-PPAS TA 2025

Merdekapost.com - WaliKota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM Menyampaikan Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Penyampaian rancangan KUA-PPAS 2025 dilakukan pada rapat Paripurna Masa Persidangan III DPRD Kota Sungai Penuh Turut dihadiri Para Forkopimda, Sekda Alpian, Para Asisten Staff Ahli dan SKPD lingkup Kota Sungai Penuh, Selasa (30/07/2024).

Walikota Ahmadi Zubir di hadapan Dewan menyampaikan secara singkat perkembangan situasi dan kondisi ekonomi ditahun 2024, dan proyeksinya ditahun 2025.

Kota Sungai Penuh selama ini didominasi oleh beberapa sektor, perdagangan besar dan eceran, reparasi,mobil, sepeda motor serta informasi dan komunikasi, pergudangan, pengadaan listrik, gas

Beberapa pukos prioritas yang akan kita laksanakan, program terkait langsung di Masyarakat dan kualitas pelayanan masyarakat, infrastruktur perkotaan Pemantapan perekonomian dan sistim tata kelola pemerintahan dan kualitas SDM.

Diharapkan APBD Tahun 2025 dapat dikelola secara efisien, efektif transparan dan akuntabel sehingga benar- benar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian Daerah. (*)

Sekretaris DPRD Batanghari Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Inkracht Oleh Kejari

Merdekapost.com - Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang Hari mewakili Ketua Anita Yasmin menghadiri acara pemusnahan barang bukti yang telah memiliki inkracht.

Dalam kegiatan tersebut langsung dikomandoi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) M Zubair, Asisten II Setda Batang Hari, serta para tamu undangan lainnya.

Adapun Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki inkracht tersebut diselenggarakan di halaman kantor Kejari Batang Hari pada selasa (30/07/2024).

Berikut Barang Bukti yang dimusnahkan pada kegiatan tersebut.

I. 15 perkara tindak pidana narkoba, yang terdiri dari :

Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan total berat 40,18 gram, serta alat hisap berupa pirex, pipet, baju, dompet, kotak rokok, korek api dan beberapa BB lainnya.

II. 13 perkara gabungan diantaranya

Perkara illegal drilling (Tindak Pidana Migas).

Perkara Tindak Pidana Penadahan.

Penerbitan, dan Pencetakan.

Perkara Tindak Pidana Pencunan.

Perkara Tindak Pidana Penebangan Kayu.

Perkara Tindak Pidana Penipuan.

Perkara Tindak Pidana Penggelapan.

Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak.(*)

Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin Jadi Narasumber Seminar Pemberantasan Narkoba

Merdekapost.com - Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menjadi salah satu narasumber dalam seminar yang bertema pemberantasan narkoba.

Anita Yasmin menyoroti terkait dengan adanya peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari khususnya pada anak-anak remaja usia produktif.

"Tentu menjadi satu permasalahan dan harus kita hindari, kepada seluruh anak-anak Kabupaten Batanghari karena narkoba ini kan menyasar usia produktif 15 sampai dengan 35 tahun,"Katanya. pada Selasa, (30/7/2024).

Anita menambahkan, bahwa efek samping narkoba akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batanghari dan juga mempengaruhi kesehatan mental penggunaannya.Tidak sehatnya mental, kemudian penurunan percaya diri. Kemudian kerusakan organ-organ.

"Dengan adanya kegiatan ini saya berharap menjadi salah satu upaya untuk menekan angka peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari.

"Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan sosialisasi, pencegahan dan lain sebagainya ini dapat membantu sedikit menurunkan angka kenaikan korban,"Ujarnya.

Anita Yasmin mengungkapkan, penyalahgunaan narkoba berakibat fatal bagi kehiduupan.Efek Narkoba ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. ucap Anita.

"Selain itu, Anita juga menyebutkan narkoba dapat merusak generasi penerus yang ada di Kabupaten Batanghari,"Sebutnya. (*)

Respons Gus Yahya soal Pansus Haji, Nusron: Di DPR Tak Kenal Masalah Pribadi

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

"Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," jelas Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sambungnya.

Nusron menambahkan apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya. Ia juga menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat.

Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," jelas Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," lanjutnya.

Nusron meyakini Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Sebelumnya pada Minggu (28/7) , Ketum PBNH Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," jelasnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Sumber: detik.com

Legislator PKB Respons Ketum PBNU soal Pansus Haji: Terlalu Meremehkan

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah (Doc.Ist)

Jakarta - Ketum PBN, Yahya Cholil Staquf, mencurigai pansus angket haji yang dibentuk DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah, menilai sikap Gus Yahya terlalu meremehkan kerja DPR.

"Terlalu menyederhanakan masalah," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Luluk menjelaskan pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

"Munculnya usulan pansus bahkan sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan Gus Muhaimin," ujar Luluk.

Ketua DPP PKB ini menilai partainya bukanlah yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Sehingga menurutnya sangat mustahil partainya dapat mempengaruhi seluruh fraksi.

"Sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama. Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui pansus haji," ucapnya.

Luluk mengatakan pansus haji untuk membela hak jemaah haji khususnya jemaah reguler yang antre bertahun-tahun dengan menabung. Baginya, pengalihan kuota 8.400 ke haji khusus merupakan pelanggaran UU, kesepakatan DPR dan Kemenag, dan pengingkaran Kepres No 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," sebutnya.

"Kami menyayangkan politisasi pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU. Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut," lanjutnya.

Pansus haji, kata Luluk, merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi pengimbang guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan. Pansus punya keyakinan bahwa masyarakat akan berpihak pada DPR dan memberikan dukungan kepada pansus haji.

"Seharusnya PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Jangan malah kerja kami di pansus haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," imbuhnya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.(*)

(Editor: Aldie P/ Sumber: detik.com)

PKB Heran Gus Yahya Soroti Pansus Haji: Ini Nggak Ada Urusan dengan PBNU

Foto: Anggota pansus hak angket pengawasan haji, Marwan Dasopang, (Ist).

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.

"Sementara haji ini jemaahnya sudah menungggu 48 tahun. Ongkos hajinya mahal tidak ada upaya dari pemerintah. Nah sementara kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu gunanya mengurai antrean panjang, eh begitu dapat kok dikasih ke khusus," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah kuota tambahan bagi jemaah haji reguler sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kendati demikian, Kemenag justru mengubah sistem kuota yang membuat jemaah reguler menunggu semakin lama.

"Terbentuknya Pansus Angket Haji ini karena adiknya, Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) itu tidak benar melaksanakan. Kok dicurigai," tutur anggota Timwas Haji DPR RI ini.

Marwan menyebut upaya yang dilakukan Gus Yahya bagian menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Ia heran mengapa Ketum PBNU menyampaikan hal itu, padahal bukan ranahnya.

"Ngapain ditutup-tutupi, kalau nggak salah ngapain takut. Nanti kita lihat, kan DPR punya hak bertanya, ya buktikan saja nanti. Dia melanggar atau tidak, kalau tidak melanggar ya ayok kita cari perbaikan dengan cara apa," ujar Marwan.

"Kalau dia melanggar nanti terbukti lah ini kan, jadi heboh sekali ini Ketua Umum PBNU, apa kaitannya ndak ada urusan. Angket haji ini nggak ada urusan," sambungnya.

Ia mempertanyakan apakah tugas tambahan PBNU mengurusi permasalahan terkait haji. Marwan menyayangkan hal itu, dia menyebut sampai saat ini pihaknya tak pernah menggangu PBNU.

"Heran kita, apa sih hubungannya PBNU dengan angket haji. Memangnya PBNU ikut urusi haji? Kok semakin curiga kita ini jangan-jangan PBNU ikut ngurus-ngurus haji ini. Mestinya kemenag BPKH (yang terkait), PBNU kok ikut pula padahal kita nggak pernah nyinggung-nyinggung PBNU loh. Saya juga bagian dari keluarga NU kok," ucapnya.

Pernyataan Gus Yahya

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," imbuhnya.(*)

(Editor: Aldie Prasetya Sumber: detik.com)

Khumaini dan Joni Arman Terpilih Sebagai Ketua IKA PMII Cabang Kerinci dan Sungai Penuh

KERINCI, SB – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) cabang Kerinci dan Kota Sungai Penuh melaksanakan Musyarawah Cabang I tahun 2024, pada Senin (29/07/2024), bertempat di Ma’had Al Jami’ah IAIN Kerinci.

Dalam Musyawarah Cabang tersebut, Joni Arman terpilih sebagai ketua cabang IKA PMII Sungai Penuh dan Kumaini yang juga merupakan Mantan KPU Kerinci 2 periode terpilih Ketua Cabang IKA PMII untuk periode 2024-2028.

Ketua Cabang IKA PMII terpilih, Kumaini, usai terpilih mengucapkan terima kepada kader IKA PMII yang telah mempercayai dirinya untuk menahkodai IKA PMII, untuk Empat tahun kedepan.

BacaJuga: Aklamasi, Edy Saputra Terpilih Sebagai Ketua GP Ansor Kota Sungai Penuh

“Ya, Alhamdulilah kepercayaan yang diberikan kepada saya, Insya Allah amanah ini akan kita jalankan untuk membesarkan IKA PMII kedepannya,”ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dirinya akan segera membentuk kepengurusan untuk IKA PMII kedepannya. “Harapan kita kedepan, IKA PMII ini bisa ikut berkontribusi dengan pembangunan Nasional, terkhusus nantinya kita akan bersinergi dengan dalam pembangunan di kabupaten Kerinci,”ucapnya.

Sedangkan di Cabang IKA PMII kota Sungai Penuh, Joni Arman, terpilih untuk menahkodai IKA PMII untuk 2024-2028 mendatang. Dimana Joni Arman merupakan mantan Anggota Bawaslu kota Sungai Penuh.

Joni Arman, Ketua IKA PMII Sungai Penuh Terpilih saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya terpilih secara Aklamasi dalam Muscab I IKA PMII tahun 2024.

“Ya, Alhamdulillah kita akan membangun soliditas sesama anggota dan Pengurus nanti, sesuai visi dan misi IKA PMII,”ujarnya.

Selain itu,dirinya juga akan mendukung program pemerintah dan membangun sinergisitas dengan Pemerintah kota Sungai Penuh dan elemen masyarakat. “Kita akan membesarkan Organisasi IKA PMII kedepannya sehingga bisa memberikan kontribusi bagi umat,”singkatnya.

Turut hadir dari Pengurus Wilayah IKA PMII Provinsi Jambi, Hasan Mabruri dan seluruh anggota IKA PMII Cabang Kerinci.(adz)

Siap Bersinergi, IWO Lampung Selatan Resmi Dikukuhkan

Merdekapost.com - Pimpinan Daerah ( PD-IWO) Ikatan Wartawan Online Lampung Selatan secara resmi dilantik oleh Pimpinan Wilayah (PW) IWO Provinsi Lampung. Senin , 29 Juli 2024.

Pelantikan itu dihadiri Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) IWO Dwi Christianto, Seketaris PP IWO ,Sekjen Telly Natalia dan Ketua PW IWO Lampung Edi Arsyadad serta Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang dipusatkan di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati.

Dalam kata sambutan-nya Ketua PD IWO Lamsel Yudi Pratama menegaskan kepada seluruh anggota PD IWO Lampung Selatan siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

“IWO siap mengawal program pembangunan Pemkab Lampung Selatan dan memberikan informasi yang aktual,” kata Yudi.

Sementara Ketua PW IWO Provinsi Lampung , Edy Arsyadad mengatakan PD IWO Lampung Selatan menambah kepengurusan IWO di Daerah Kabupaten di Provinsi Lampung.

"Saya berharap kehadiran IWO menjadi bagian kontrol sosial di Lampung Selatan dan dapat berpartisipasi dalam membangun daerah. Terlebih lagi kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.Hadirnya IWO sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, khususnya internet yang telah mengubah langkah media dan jurnalisme secara menyeluruh,” ujarnya.

Dan tak lupa pulah Ketum PP IWO Dwi Cristiano berharap dengan dilantiknya PD IWO Lampung Selatan dapat menjadi mitra semua pihak dan pemangku kebijakan.

“Bersinergi dengan semua pihak adalah sebuah keharusan, sebagai mitra Pemerintah dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara Bupati Lampung Selatan Hi. Nanang Ermanto menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan tersebut dan ia juga berharap agar hadirnya IWO di Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan kontribusi yang positif.

“Saya berharap dengan terbentuknya IWO Kabupaten Lampung Selatan mempunyai karakter yang baik apalagi menghadapi Pilkada untuk menyampaikan berita tentang Pilkada damai ,” ujar Nanang.

Sementara itu dia juga mengingatkan agar wartawan IWO Lampung Selatan dapat memberikan edukasi positif kepada masyarakat dengan pemberitaan yang membangun.

" Kehadiran IWO diharapkan senantiasa bekerja dengan profesional, dalam menjalankan tugas jurnalistik dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap menerima kritik positif demi kemajuan daerah,” ucap Nanang.(*)

Komisi I DPRD Batanghari Gelar RDP Terkait Permasalahan Perangkat Desa Sungai Lingkar

Merdekapost.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan Perangkat Desa Sungai Lingkar, Kecamatan Maro Sebo Ulu (MSU), Senin (29/07/2024).

RDP tersebut digelar di Ruang Komisi I, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Sirojudin didampingi Wakil Ketua Komisi I, Aminuddin dan dihadiri juga pihak Dinas PDK serta Dinas PMD Batanghari.

Namun disayangkan, Ketua Komisi I Sirojudin menuai kekecewaan atas ketidakhadiran Camat Maro Sebo Ulu dalam rapat tersebut.

“Kami Komisi I sangat kecewa karena Camat tidak hadir, sedangkan kadis PMD menghadiri, acara rapat ini",Kata Sirojjudin.

Disampaikan Sirojudin lagi"RDP tersebut adalah membahas terkait permasalahan perangkat Desa Sei Lingkar yang inisial"RS" dimana"RS"menerima SK pada tahun 2017, sementara Ijazah sekolahnya (SMA/Sederajat) dikeluarkan pada tahun 2020.Artian dulu SK daripada Ijazah dan juga ada indikasi Ijazah palsu artinya diangkat lebih dulu 2017 sebagai Perangkat Desa sedangkan Ijazahnya SMA nya terbit pada tahun 2020.

“Jadi selama tiga tahun itu, dia belum tamat SMA. Maka Kades yang baru dan juga BPD takut menyalahi aturan dan ingin meluruskan ini menyampaikan ke DPR untuk difasilitasi.Namun sayangnya ternyata Camat Sebo Ulu tidak hadir,padahal sudah dua kali RDP permasalahan ini namun Camat juga tidak hadir,” Ujarnya.

Tambahnya,Saya tidak mengetahui apa alasan yang membuat Camat MSU tidak menghadiri RDP permasalahan Perangkat Desa tersebut.Selain Camat MSU, pihak Komisi I DPRD Batanghari juga mengundang Bagian Hukum Setda Batanghari namun tidak pernah menghadiri RDP permasalahan Perangkat Desa Sei Lingkar. (*)

Wako Ahmadi Hadiri Pertemuan Akbar Anak Jantan Anak Batino 4 Desa Sungai Liuk

MERDEKAPOST.COM, SUNGAI PENUH - Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM didampingi Ketua TP. PKK Herlina Ahmadi, S. Sos, Menghadiri Pertemuan Akbar Anak Jantan Anak Batino Tanah Baserau Tanah Baimbeo Masyarakat 4 Desa Sungai Liuk, Minggu (28/7)

Acara yang berlangsung semarak dan sangat bermakna ini menjadi begitu spesial bagi Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM dengan adanya penyampaian aspirasi dari Tokoh 4 Desa Sungai Liuk untuk mendukung kelanjutan pembangunan dan dilanjutkan dengan Pengukuhan Ketua Pemuda 4 Desa Sungai Liuk dan Penyerahan Sertifikat Tanah ulayat.

Apresiasi dan ucapan terimakasih tak terhingga dari Walikota Ahmadi Zubir kepada Tanah Kelahirannya, disampaikan dalam pidatonya, dengan harapan sinergitas antar semua unsur dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh.

"Dengan segala kerendahan hati kami, kami atas nama pribadi mengucapkan terimakasih yang tulus atas segala kontribusi kita semua dalam turut membangun kualitas kehidupan yang baik, dengan tekad yang sama untuk saling bergandengan tangan melanjutkan proses pembangunan di Kota Sungai Penuh, "Ujarnya Wako Ahmadi

Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk selalu mendengarkan dan memperjuangkan setiap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.

" Kami akan terus berjuang serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat seluruh masyarakat dan terkhusus di 4 Desa Sungai Liuk". Tutupnya.(adv)