Wagub Sani: Dumisake Pendidikan, Program Percepatan dan Pemerataan Pendidikan

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., menghadiri Haflah Miladiyah ke-13 dan Akhirussanah Pondok Pesantren (Ponpes) Ummul Masakin, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Selasa (28/05/2024).

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani mengucapkan rasa syukur karena dapat hadir secara langsung pada acara tersebut. “Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama pimpinan Ponpes, majelis guru, orang tua, serta tokoh agama dan para santri yang saya cintai, semoga kegiatan ini selalu di ridhoi Allah,” ucap Wagub Sani.

“Akhirussanah Ponpes ini merupakan kebahagiaan bagi orang tua, karena sudah satu tahapan yang dilalui dalam proses belajar mengajar di pesantren. Semoga hal baik dan ilmu yang diterima dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambah Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sani juga mengajak para santri untuk tidak berhenti menuntut ilmu dan mengamalkannya. “Ada tiga perkara yang tidak terputus amalnya apabila meninggal dunia, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat,” ajak Wagub Jambi tersebut.

“Karena ilmu yang bermanfaat bukanlah yang membuatmu tersohor, bukan yang membuatmu dipuja dan dihormati, tetapi ilmu yang membuatmu menjadi rendah hati, dicintai oleh langit dan dikenang dibumi,” sambungnya.

Orang nomor dua di Provinsi Jambi tersebut juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sangat mendukung perkembangan dan pemerataan dunia pendidikan melalui program Dumisake. “Dumisake Pendidikan merupakan salah satu upaya Pemprov Jambi dalam mengembangkan dan melakukan pemerataan pendidikan di Provinsi Jambi,” ungkap Wagub Sani.

“Dumisake Pendidikan adalah program percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya bidang keagamaan yaitu Jambi Agamis, salah satunya memberikan bantuan operasional bagi pesantren, sehingga kualitas dan mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Ponpes Ummul Masakin Nizomudin menuturkan, berdirinya Ponpes ini dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang ingin bersekolah namun tidak memiliki cukup biaya. “Berdirinya Ummul Masakin ini kita berharap dapat membantu anak-anak yatim piatu dan yang kurang mampu, dan mereka sekolah secara gratis disini. Saat ini, santri kita berjumlah 565 orang dan 125 orang yang kita sekolahkan secara gratis,” tutur Ustadz Nizomudin.

“Alhamdulillah, sampai hari ini Allah membantu dan mewujudkannya. Namun, perjalanan Ponpes ini tidak terlepas dari bantuan serta perhatian dari Pemprov Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari,” pungkasnya. (*)

Waka II DPRD Batanghari Tegaskan Tahun ini Tidak Ada Lagi Yang Namanya Tunda Bayar

 

Merdekapost.com - Menanggapi pandangan umum Fraksi PAN DPRD Batanghari terkait penyebab terjadinya tunda bayar yang terjadi di tahun 2023, Pemda Batanghari,Propinsi Jambi mengakui bahwa salah satu penyebabnya tunda bayar yakni kurang pencapainya target PAD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wabup Batanghari, H Bakhtiar pada rapat paripurna dalam rangka jawaban pemda atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Pengantar LKPD tahun anggaran 2023. Selasa (28/05/2024).

Dikatakannya, Terjadinya tunda bayar, hal itu dampak dari tidak tercapainya target PAD 100%. Selain itu juga adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat. 

“Untuk kewajiban tunda bayar ini dibebankan pada anggaran yang penyaluran transfer tahun anggaran 2023 di tahun 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF),”Kata Wabub.

Lanjut wabup,Besaran anggaran yang akan ditransfer tersebut sebesar Rp. 42 miliar dan ditambah dengan efisiensi belanja barang dan jasa tahun 2024. 

“Skema pemenuhan kewajiban jangka pendek tahun anggaran 2024 ini juga telah kami paparkan kepada BPK RI,”Ujarnya.

Menanggapi jawaban pemda tersebut, Waka II DPRD Batanghari Ilhamudin saat dibincangi oleh team media ini usai memimpin rapat paripurna menyebutkan,Di tahun ini Pemda harus lebih efisien dalam mengelola anggaran yang sudah disepakati bersama DPRD Batanghari. Belanja daerah harus sesuai dengan postur anggaran yang sudah disepakati, agar tidak terjadi lagi tunda bayar di tahun 2024.

"Ada dua hal yang bakal menjadi beban APBD 2024, yakni pelunasan pinjaman daerah dan penyelesaian tunda bayar 2023.Bagaimana pun bahasa/alasan yang dikeluarkan Pemda, tentunya tetap mengganggu APBD tahun ini. Sekali lagi saya tegaskan, Pemda harus lebih cermat dan efisien, jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,”Tegasnya.

Tambahnya lagi,Sebab kalau ada tunda bayar lagi, banyak yang dirugikan, seperti rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah dan perlu diingat, tahun ini ada dua mega proyek yang bakal menggunakan APBD 2024, pembangunan islamic center dan road race.

Untuk diketahui, di tahun 2023 lalu, pemerintah daerah meninggalkan beban tunda bayar atau gagal bayar, terhitung sebanyak 479 objek kegiatan yang tersebar di beberapa OPD dengan nilai total sebesar Rp.52.428.321.099,39,"Pungkasnya. (*)

Bupati Fadhil: Batanghari Akan Memiliki Islamic Center Bernuansa Religi

 

Merdekapost.com - Jika nanti tidak aral melintang, masyarakat Kabupaten Batanghari akan memiliki masjid Islamic Center yang merupakan salah satu objek wisata religi . 

Bupati Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pernah mengatakan, Selain memfasilitasi tempat untuk beribadah, Islamic Center juga tempat istirahat bagi masyarakat

“Untuk fasilitas bangunan Islamic Center besok pertama akan ada fasilitas tempat beristirahat kedua ada tempat makan dan minum kemudian ada tempat anak-anak bisa belajar mengaji insa Allah akan diadakan juga tempat penginapan bagi orang yang perjalananya jauh.selasa, (28/05/2024).

MFA juga perna mengatakan,Nanti penginapan muslim ini akan bisa dimamfaatkan bagi orang-orang yang sudah lelah, capek ataupun letih dalam perjalanan.Dilokasi tersebut insyaallah juga bisa menjadi pesantren kilat apabila orang kepingin mengembalikan atau ngecas imannya,di sana juga pemerintah akan menyediakan guru ngaji.

"Islamic Center adalah sebuah kompleks yang berisi masjid, lembaga pendidikan, lembaga pengkajian dan pengembangan Islam, serta fasilitas sosial dan budaya lainnya. Yang jelas Islamic Center bertujuan untuk menjadi pusat peradaban Islam yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat",Kata MFA.

Tambah MFA lagi,Islamic Center juga menjadi tempat ibadah, belajar, berdiskusi, bermusyawarah, berinteraksi, dan bersilaturahmi bagi umat Islam dan masyarakat. Kami ingin mengembangkan kembali Islamic Center ini, karena potensinya sangat besar untuk dijadikan tempat wisata religi.

"Selain itu saya juga ingin agar di sekitar daerah tersebut disiapkan cafe juga tempat-tempat penjualan pakaian islami. Sehingga warga yang datang bisa menikmati minuman sambil menunggu waktu shalat lima waktu di masjid Islamic Center tersebut. 

Keinginannya tersebut bukanlah tanpa sebab. Karena masjid Islamic Center tersebut nantinya akan menjadi tempat singgah, terutama bagi masyarakat dari  luar daerah yang ingin menuju Batanghari atau yang melintas,"Pungkasnya. (*)

Wako Ahmadi Zubir Buka Sosialisasi SIPD RI Anggaran 2025

Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir membuka Sosialisasi SKPD RI dalam rangka penyusunan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD anggaran 2025 sesuai Mendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Selasa (28/5) di Hotel Weston.

Merdekapost.com, Jambi -  Pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar Sosialisasi SKPD RI dalam rangka penyusunan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD anggaran 2025 sesuai Mendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Selasa (28/5).di Hotel Weston.

Acara sosialisasi dibuka langsung Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir. Turut menghadiri, Sekda Alpian, Asisten Para SKPD dan tim TAPD Pemkot Sungai Penuh.

Wako Ahmadi Zubir saat membuka acara tersebut mengharapkan para peserta sosialisasi mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru terkait pengelolaan daerah berbasis elektronik, sehingga nantinya dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemkot Sungai Penuh dapat dipertanggung jawabkan.

Baca Juga: BREAKING NEWS! Lolos 50 Besar ADWI 2024, Menparekraf Sandi Uno akan Kunjungi Desa Baru Semerah

" Mari memanfaatkan sosialisasi ini sebagai kesempatan untuk mengupgrade kemampuan diri, supaya nantinya tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan tugas di instansinya masing masing," pintanya Wako Ahmadi.

Sosialisasi SIPD RI menghadirkan narasumber Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah wilayah 1 direktorat, Fernando H.Siagian serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Maulana Ikwan Sadikin.(adv*)

Peluang Safrial di Pilgub Jambi "Kecil", PDIP Dikabarkan Usung Haris-Sani

 

Safrial. Foto: Ist

Merdekapost.com - Peluang mantan Bupati Tanjab Barat, Safrial, untuk ikut berkontestasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2024, sepertinya hanya isapan jempol belaka alias sangat kecil. 

Hal ini dikarenakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan lebih memilih mengusung sang petahana Haris-Sani ketimbang Safrial. 

"Kabar yang beredar bahwa PDIP akan mengusung Haris-Sani, nah kalau itu terjadi maka peluang Safrial untuk bisa ikut berkontestasi pada Pilgub Jambi sangat kecil," ungkap Ketua Lembaga Keadilan Peduli Masyarakat Indonesia (LKPMI) Provinsi Jambi, Dedi Yansi, kepada media Selasa (28/05/2024). 

Kata Dedi, antara Gubernur Al Haris dengan Ketua DPD PDIP Jambi Edi Purwanto pada saat ini memiliki kedekatan emosional yang kuat. 

"Kemesraan antara Edi dan Al Haris saat ini, seakan memberikan signal kuat bahwa PDIP akan mengusung pasangan Haris-Sani pada Pilgub Jambi mendatang," kata dia. 

Selain itu, keberhasilan Haris-Sani dalam memimpin Jambi menjadi tolak ukur tersendiri bagi partai politik. Termasuk partai banteng besutan Megawati Soekarnoputri. 

"Partai politik mempunyai survei internal sendiri, nah pada saat ini Haris-Sani berada di peringkat pertama. Sementara Safrial jauh dibawa kandidat lainnya. Partai pastinya mau menang dong, bukan hanya sekedar mengusung kandidat saja," tutupnya. (*)

Fraksi PPP Siap Dukung dan Kawal Kebijakan Pemkab Batanghari

 

Merdekapost.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih 9 kali berturut-turut.Selasa, (28/05/2024).

Apresiasi tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.

Dihadapan para tamu undangan, Tarmizi DPRD perwakilan dari fraksi PPP memberikan apresiasi Pemerintah Daerah atas penghargaan gelar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah.

” Kami juga mengucapkan terimakasih karena telah menyusun kemudian menyampaikan laporan nota pengantar rancangan laporan keuangan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,”Ucapnya

Tak hanya itu saja, Fraksi PPP juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas perealisasian anggaran secara optimal ditengah beberapa kendala yang dihadapi.

” Kami dari fraksi PPP juga siap mendukung dan mengawal setiap langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta siap bersinergi mewujudkan visi perubahan menuju Batang Hari Tangguh,"Kata Tarmizi.

Fraksi PPP juga berharap raihan opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan dan dapat dioptimalkan lagi demi menuju Batanghari Tangguh.

” Untuk saran, pendapat maupun usulan yang mungkin belum disampaikan disini nantinya akan disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PPP dalam rapat pembahasan lainnya,”Tutup Tarmizi. (*)

Tanggapan Fraksi Nasdem Terkait Realisasi PAD Pemkab Batanghari Tahun 2023

 

Merdekapost.com - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) turut serta menyampaikan pandangan umum terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.Selasa, (28/05/2024).

Pandangan umum tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna yang yang diselenggarakan di kantor DPRD Kabupaten Batanghari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Ilhamuddin.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Bupati Batang Hari H Bakhtiar, para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat dan Kades serta Para tamu undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 dari Partai Nasdem itu diwakili oleh Anggota DPRD Marzani.

Dalam penyampaiannya Marzani mengatakan, bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2023 belum tercapai.

” Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar 138.962.723.602 rupiah atau sebesar 68,58 persen, dari target anggaran sebesar 202.608.603.367 rupiah,”Ujarnya.

Maka dari itu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bupati dan seluruh stakeholder terkait untuk dapat lebih focus lagi didalam mencapai target PAD pada tahun selanjutnya.

” Kami dari fraksi Nasdem meminta kepada saudara Bupati, Wakil Bupati agar PAD ini menjadi salah satu target khusus dan kepada pihak jajaran lainnya agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,”kata Marzani.

Masih kata Marzani, sebagai salah satu fungsi pengawasan tentunya pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar PAD Kabupaten Batang Hari di tahun berikutnya bisa tercapai.

” Ini adalah harapan kita bersama dan diperlukan juga kerjasama serta koordinasi yang baik juga didalam mencapai target PAD di tahun berikutnya,” Ujar Anggota DPRD Fraksi Nasdem. (*)

Pandangan Fraksi Golkar dan PKS Terhadap Nota Pengantar LKPD Pemkab Batanghari Tahun 2023

 

Merdekapost.com -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pandangan umum tersebut fraksi Golkar meminta penjelasan tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan.

" Dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan, kami tidak menemukan pos Surplus/devisit anggaran, sedangkan yang kami ketahui selama ini, komponen dalam struktur realisasi anggaran biasanya selain mencantumkan Pendapatan Daerah, Belanja , Pembiayaan, Silva , juga mencantumkan Surplus/devisit,"Ujar Mardiana Ketua Fraksi Golkar.

Sementara itu, lanjut Ketua Fraksi Golkar, pihaknya (Anggota Dewan,red) menemukan adanya laporan surplus / devisit dalam Laporan Operasional (LO).

Maka dari itu, Anggota DPRD Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah apakah surplus dan devisit Laporan Operasional (LO) tersebut sama dengan surplus/devisit anggaran pada laporan realisasi anggaran.

" Dari buku audit, pada sub penjelasan atas pos pos Laporan operasional, tertulis ada adanya selisih dari beberapa pendapatan, dikarenakan selisih besaran yang ada pada realisasi laporan Operasional dengan besaran pada Laporan Realisasi Anggaran /LRA. Mohon penjelasan,"Kata Mardiana.

Pada kesempatan itu Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

" Kami juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Bupati beserta semua satuan kerja perangkat daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin didalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya," Tutup Mardiana. (*)

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Pengantar LKPD Bupati Batanghari

 

Merdekapost.com, Batanghari - dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mengelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPD bupati Batanghari tahun anggaran 2023, Senin (27/052024).

Acara paripurna dihadiri  Waka II DPRD Batanghari, Sekwan, Anggota Dewan Batanghari, Unsur forkopimda, Para OPD, Camat, Lurah/Kades, BPD dan tamu undangan lainnya,

Wabup Bakhtiar menyampaikan Paripurna yang disiapkan oleh DPRD hari ini dalam rangka penyampaian laporan Keungan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah kabupaten Batanghari tahun angggaran 2023.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan demikian kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,"kata Wabup.

Tambahnya, laporan Keuangan ini  ini telah disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan uang daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peragu Arab menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,"Ujarnya. (*)

Wabup Bakhtiar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPD

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati H. Bakhtiar SP menghadiri dapat paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari,propinsi Jambi.

Adapun pripurna tersebut membahas terkait penyampaian nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. 

Pada kesempatan itu yang membuka kegiatan rapat langsung diambil alih oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari Ilhamudin yang didampingi Sekretaris Dewan M Ali AB. kemarin,Senin, (27/05/2024).

Hadir pada kesempatan itu para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kades dan BPD serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup Bakhtiar menyampaikan,Capaian laporan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023, mulai dari pendapatan PAD, realisasi belanja tidak terduga serta laporan keuangan lainnya.

" Penyusunan, penataan, pelaporan, pengawasan pertajaman keuangan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," Ucap Wabup Bakhtiar. 

lanjut Wabup Bakhtiar, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi melalui opini wajar tanpa pengecualian beberapa pekan lalu.

Tak hanya itu saja, Suami Nuraini Zubir juga memaparkan Laporan neraca aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang Hari pei tanggal 31 Desember 2023.

" Nilai aset kita per 31 Desember 2023 sebesar 2.386.92.162.564,11 rupiah atau sebesar 8,50 persen, jika dibandingkan dengan nilai aset kita per 31 Desember 2022 yakni sebesar 2.197.297.651.669,20 rupiah,"Ujarnya Bakhtiar. 

Pada kesempatan itu, Bakhtiar juga mengucapkan terimakasih kepada Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD setempat yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

" Izinkan saya mewakili Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengindahkan serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban LKPD tahun anggaran 2023," Pungkasnya.

Diakhir kegiatan Wakil Bupati Batang Hari menyerahkan laporan keuangan daerah kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. (*)

Mardiana Fraksi Golkar DPRD Batanghari Pertanyakan Status Tanah Pinjam Pakai di Lembaga Pendidikan

 

Merdekapost.com - Adanya temuan aset tetap Pemda Batanghari berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada beberapa pihak yang tidak didukung dengan dokumen/berkas pinjam pakai, menjadi pertanyaan DPRD kepada Pemda Batanghari.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mardiana yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar saat menyampaikan padangan umum terhadap nota pengantara LKPD tahun 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakan Mardiana,Tertulis dalam buku audit LKPD bab IV dijelaskan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun Fraksi Golkar meminta penjelasan pos PAD salah satunya yang bersumber dari aset pemda. 

“Terkait aset tetap tanah, kami melihat ada daftar tanah yang dipinjam pakaikan pada pihak lain. Dan dalam daftar tanah pinjam pakai dengan pihak lain yang tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain,” Ucapnya.

Tambahnya,Kami menemukan daftar yang mencantumkan nama peminjam dari lembaga pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanah tanah yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dihibahkan, dan tidak lagi dikenakan sewa dan KSO.

Mardiana juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyaraklat Batanghari. 

“Mengingat lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat Batanghari, yang merupakan salah satu visi misi Batanghari Tangguh, mohon penjelasan,”Kata Mardiana. (*)

Fraksi PAN DPRD Batanghari Pertanyakan Perihal Tunda Bayar Tahun 2023

 

Merdekapost.com - Adanya tunda bayar anggaran tahun 2023 senilai kurang lebih Rp. 52 Miliar, Dewan Perwakilan Rakyat Batanghari (DPRD) meminta agar Pemda Batanghari memberikan jawaban/tanggapan prihal tersebut. 

Hal itu, diungkapkan oleh Azizah mewakili Fraksi PAN pada paripurna DPRD dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPD tahun anggaran 2023 Senin, (27/05/2024).

Dikatakan Azizah, Bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Batanghari tercatat ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar. 

“Besaran tunda pembayaran oleh Pemda mencapai Rp. 52.428.321.099,39. Fraksi PAN berharap Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar kegiatan tersebut dan muaranya bisa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan,”Katanya.

Tambahnya,Oleh karena itu, Fraksi PAN sangat berharap, dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemda atas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disertai dengan laporan keuangan pemda bisa terjawab,”Ujarnya. (*)

Azizah Fraksi PAN DPRD Batanghari: Pemda Jangan Berpangku Tangan Karna Realisasi PAD Tak Capai Target

 

Merdekapost.com - Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Pandangan Umum Fraksi DPRD pada LKPD tahun 2023, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyinggung terkait kurang maksimalnya capaian target PAD tahun 2023.Kemari Senin, (27/05/2024). 

Pandangan fraksi yang disampaikan oleh Azizah tersebut menyebutkan, Realisasi PAD tahun 2023 hanya Rp. 138.962.723.602,89 atau 68 persen dari target sebesar Rp. 202.608.603.367,62,-. 

“Namun dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak 28,70% atau senilai Rp. 31.823.782.888,25,-,” ujarnya. 

Dalam hal itu, Fraksi PAN berharap agar OPD lingkup Pemda Batanghari yang diberi beban target kontribusi PAD, agar lebih maksimal dalam mengejar pencapaian target PAD",ujarnya.

Tambah Azizah lagi, Belum maksimalnya pencapaian tersebut tertuang dalam dokumen rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 

"Dimana pada kategori pajak hanya terealisasi 78,40%, kemudian realisasi pada retribusi daerah hanya mencapai 61,07% dan realisasi pendapatan yang bersumber sumber dari lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan dan hanya mencapai 62,21%. 

“Dengan tidak tercapainya target pajak dan retribusi daerah, Fraksi PAN mendorong pemerintah tidak berpangku tangan. Dan bekerja keras mengejar target PAD yang telah ditentukan sebelumnya, tidak hanya fokus berharap bantuan keuangan dari pusat. Pemda mampu membuat terobosan baru dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,” Kata Azisah. (*)

Nilai Tertinggi CAT PPS Tidak Lulus, KPU Batanghari Diduga Curang

 

Kantor KPU Batanghari. Foto: Ist

Merdekapost.com, Batanghari - Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Batanghari,Propinsi Jambi periode 2024, 2029 ternyata banyak menimbulkan berbagai pertanyaan dari calon-calon yang mengikuti seleksi beberapa waktu yang  lalu.

Walaupun mereka para calon telah berhasil mendapatkan nilai tertinggi pada saat CAT ternyata itu semua tidak sama sekali menjadi peluang bagi calon anggota PPS untuk bisa terpilih pada tes terakhir saat wawancara,ironisnya calon nya lagi calon yang hanya mendapatkan nilai CAT terendalah malah mendapatkan sebagai Anggota PPS terpilih.

Salah satu calon PPS dari Kecamatan Muaro Sebo Ulu kepada awak media mengaku sangat kecewa dengan pihak KPU Batanghari. Dia juga mempertanyakan kenapa peserta yang nilai CAT tinggi bisa kalah dengan peserta yang nilai CAT nya rendah dan ada apa dibalik semua itu?

“Kami tidak percaya lagi dengan netralitas KPU Batanghari PPS yang dinyatakan lulus banyak yang nilai CAT-nya rendah, kami menduga ada apa  dalam seleksi PPS kemarin, mungkin semua titipan para pemangku kepentingan mungkin juga orang yang berpengaruh disetiap lini,"Ujarnya dengan nada kecewa.

Tambahnya,Jika hasil CAT belum menjadi patokan resmi untuk bisa terpilih jadi PPS, dirinya juga menduga proses wawancara yang dilakukan pihak KPU diduga hanya sebagai formalitas saja untuk meluluskan calon-calon yang telah mereka siapkan untuk menjadi penyelenggara tingkat dusun tahun 2024 nantinya.

“Jika satu atau dua orang yang nilai CAT tinggi tidak lulus mungkin biasa, namun PPS yang terpilih banyak yang nilai CAT-nya rendah tapi mereka yang terpilih sedangkan yang nilai CAT nya tinggi tidak lulus,"Ucapnya.

Sementara itu calon PPS yang engan dituliskan namanya juga mengatakan" Kalau begini caranya untuk kedepan-nya lebih baik KPU tidak melakukan tes tertulis atau CAT, alangkah baiknya KPU langsung tunjuk saja calon yang sudah mereka siapkan jadi kami tidak perlu susah payah untuk mendaptarkan diri sebagai PPS.

Dari hasil seleksi PPS yang sudah ditetapkan oleh pihak KPU  Batanghari membuat para calon  yang merasa dicurangi meminta kepada pihak Bawaslu Batanghari untuk lebih peka terhadap proses seleksi calon PPS yang mereka laksanakan.

“Pak Bawaslu tolong cek dan periksa proses seleksi di KPU,yang jelas saat ini kami sangat kecewa dengan KPU Batanghari dan jangan sampai masyarakat kecewa juga dengan pihak Bawaslu,"Pintanya. (Red)