Tanggapan Fraksi Nasdem Terkait Realisasi PAD Pemkab Batanghari Tahun 2023

 

Merdekapost.com - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari fraksi Nasional Demokrasi (Nasdem) turut serta menyampaikan pandangan umum terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.Selasa, (28/05/2024).

Pandangan umum tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna yang yang diselenggarakan di kantor DPRD Kabupaten Batanghari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Ilhamuddin.

Hadir juga pada kesempatan itu Wakil Bupati Batang Hari H Bakhtiar, para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat dan Kades serta Para tamu undangan lainnya.

Penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap LKPD Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 dari Partai Nasdem itu diwakili oleh Anggota DPRD Marzani.

Dalam penyampaiannya Marzani mengatakan, bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2023 belum tercapai.

” Realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar 138.962.723.602 rupiah atau sebesar 68,58 persen, dari target anggaran sebesar 202.608.603.367 rupiah,”Ujarnya.

Maka dari itu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bupati dan seluruh stakeholder terkait untuk dapat lebih focus lagi didalam mencapai target PAD pada tahun selanjutnya.

” Kami dari fraksi Nasdem meminta kepada saudara Bupati, Wakil Bupati agar PAD ini menjadi salah satu target khusus dan kepada pihak jajaran lainnya agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,”kata Marzani.

Masih kata Marzani, sebagai salah satu fungsi pengawasan tentunya pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar PAD Kabupaten Batang Hari di tahun berikutnya bisa tercapai.

” Ini adalah harapan kita bersama dan diperlukan juga kerjasama serta koordinasi yang baik juga didalam mencapai target PAD di tahun berikutnya,” Ujar Anggota DPRD Fraksi Nasdem. (*)

Pandangan Fraksi Golkar dan PKS Terhadap Nota Pengantar LKPD Pemkab Batanghari Tahun 2023

 

Merdekapost.com -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pandangan umum tersebut fraksi Golkar meminta penjelasan tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan.

" Dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan, kami tidak menemukan pos Surplus/devisit anggaran, sedangkan yang kami ketahui selama ini, komponen dalam struktur realisasi anggaran biasanya selain mencantumkan Pendapatan Daerah, Belanja , Pembiayaan, Silva , juga mencantumkan Surplus/devisit,"Ujar Mardiana Ketua Fraksi Golkar.

Sementara itu, lanjut Ketua Fraksi Golkar, pihaknya (Anggota Dewan,red) menemukan adanya laporan surplus / devisit dalam Laporan Operasional (LO).

Maka dari itu, Anggota DPRD Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah apakah surplus dan devisit Laporan Operasional (LO) tersebut sama dengan surplus/devisit anggaran pada laporan realisasi anggaran.

" Dari buku audit, pada sub penjelasan atas pos pos Laporan operasional, tertulis ada adanya selisih dari beberapa pendapatan, dikarenakan selisih besaran yang ada pada realisasi laporan Operasional dengan besaran pada Laporan Realisasi Anggaran /LRA. Mohon penjelasan,"Kata Mardiana.

Pada kesempatan itu Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

" Kami juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Bupati beserta semua satuan kerja perangkat daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin didalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya," Tutup Mardiana. (*)

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Pengantar LKPD Bupati Batanghari

 

Merdekapost.com, Batanghari - dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mengelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPD bupati Batanghari tahun anggaran 2023, Senin (27/052024).

Acara paripurna dihadiri  Waka II DPRD Batanghari, Sekwan, Anggota Dewan Batanghari, Unsur forkopimda, Para OPD, Camat, Lurah/Kades, BPD dan tamu undangan lainnya,

Wabup Bakhtiar menyampaikan Paripurna yang disiapkan oleh DPRD hari ini dalam rangka penyampaian laporan Keungan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah kabupaten Batanghari tahun angggaran 2023.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan demikian kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,"kata Wabup.

Tambahnya, laporan Keuangan ini  ini telah disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan uang daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peragu Arab menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,"Ujarnya. (*)

Wabup Bakhtiar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPD

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati H. Bakhtiar SP menghadiri dapat paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari,propinsi Jambi.

Adapun pripurna tersebut membahas terkait penyampaian nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. 

Pada kesempatan itu yang membuka kegiatan rapat langsung diambil alih oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari Ilhamudin yang didampingi Sekretaris Dewan M Ali AB. kemarin,Senin, (27/05/2024).

Hadir pada kesempatan itu para anggota DPRD setempat, Unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kades dan BPD serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup Bakhtiar menyampaikan,Capaian laporan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023, mulai dari pendapatan PAD, realisasi belanja tidak terduga serta laporan keuangan lainnya.

" Penyusunan, penataan, pelaporan, pengawasan pertajaman keuangan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," Ucap Wabup Bakhtiar. 

lanjut Wabup Bakhtiar, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2023 telah disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi melalui opini wajar tanpa pengecualian beberapa pekan lalu.

Tak hanya itu saja, Suami Nuraini Zubir juga memaparkan Laporan neraca aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang Hari pei tanggal 31 Desember 2023.

" Nilai aset kita per 31 Desember 2023 sebesar 2.386.92.162.564,11 rupiah atau sebesar 8,50 persen, jika dibandingkan dengan nilai aset kita per 31 Desember 2022 yakni sebesar 2.197.297.651.669,20 rupiah,"Ujarnya Bakhtiar. 

Pada kesempatan itu, Bakhtiar juga mengucapkan terimakasih kepada Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD setempat yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

" Izinkan saya mewakili Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengindahkan serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban LKPD tahun anggaran 2023," Pungkasnya.

Diakhir kegiatan Wakil Bupati Batang Hari menyerahkan laporan keuangan daerah kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. (*)

Mardiana Fraksi Golkar DPRD Batanghari Pertanyakan Status Tanah Pinjam Pakai di Lembaga Pendidikan

 

Merdekapost.com - Adanya temuan aset tetap Pemda Batanghari berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada beberapa pihak yang tidak didukung dengan dokumen/berkas pinjam pakai, menjadi pertanyaan DPRD kepada Pemda Batanghari.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mardiana yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar saat menyampaikan padangan umum terhadap nota pengantara LKPD tahun 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakan Mardiana,Tertulis dalam buku audit LKPD bab IV dijelaskan bahwa pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun Fraksi Golkar meminta penjelasan pos PAD salah satunya yang bersumber dari aset pemda. 

“Terkait aset tetap tanah, kami melihat ada daftar tanah yang dipinjam pakaikan pada pihak lain. Dan dalam daftar tanah pinjam pakai dengan pihak lain yang tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain,” Ucapnya.

Tambahnya,Kami menemukan daftar yang mencantumkan nama peminjam dari lembaga pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanah tanah yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat dihibahkan, dan tidak lagi dikenakan sewa dan KSO.

Mardiana juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyaraklat Batanghari. 

“Mengingat lembaga pendidikan yang menggunakan aset pemda tersebut dapat meningkatkan SDM masyarakat Batanghari, yang merupakan salah satu visi misi Batanghari Tangguh, mohon penjelasan,”Kata Mardiana. (*)

Fraksi PAN DPRD Batanghari Pertanyakan Perihal Tunda Bayar Tahun 2023

 

Merdekapost.com - Adanya tunda bayar anggaran tahun 2023 senilai kurang lebih Rp. 52 Miliar, Dewan Perwakilan Rakyat Batanghari (DPRD) meminta agar Pemda Batanghari memberikan jawaban/tanggapan prihal tersebut. 

Hal itu, diungkapkan oleh Azizah mewakili Fraksi PAN pada paripurna DPRD dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPD tahun anggaran 2023 Senin, (27/05/2024).

Dikatakan Azizah, Bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Batanghari tercatat ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda bayar. 

“Besaran tunda pembayaran oleh Pemda mencapai Rp. 52.428.321.099,39. Fraksi PAN berharap Pemda bisa memberikan penjelasan atas terjadinya tunda bayar kegiatan tersebut dan muaranya bisa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan,”Katanya.

Tambahnya,Oleh karena itu, Fraksi PAN sangat berharap, dalam proses pembahasan antara DPRD dan Pemda atas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disertai dengan laporan keuangan pemda bisa terjawab,”Ujarnya. (*)

Azizah Fraksi PAN DPRD Batanghari: Pemda Jangan Berpangku Tangan Karna Realisasi PAD Tak Capai Target

 

Merdekapost.com - Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Pandangan Umum Fraksi DPRD pada LKPD tahun 2023, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyinggung terkait kurang maksimalnya capaian target PAD tahun 2023.Kemari Senin, (27/05/2024). 

Pandangan fraksi yang disampaikan oleh Azizah tersebut menyebutkan, Realisasi PAD tahun 2023 hanya Rp. 138.962.723.602,89 atau 68 persen dari target sebesar Rp. 202.608.603.367,62,-. 

“Namun dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak 28,70% atau senilai Rp. 31.823.782.888,25,-,” ujarnya. 

Dalam hal itu, Fraksi PAN berharap agar OPD lingkup Pemda Batanghari yang diberi beban target kontribusi PAD, agar lebih maksimal dalam mengejar pencapaian target PAD",ujarnya.

Tambah Azizah lagi, Belum maksimalnya pencapaian tersebut tertuang dalam dokumen rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 

"Dimana pada kategori pajak hanya terealisasi 78,40%, kemudian realisasi pada retribusi daerah hanya mencapai 61,07% dan realisasi pendapatan yang bersumber sumber dari lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan dan hanya mencapai 62,21%. 

“Dengan tidak tercapainya target pajak dan retribusi daerah, Fraksi PAN mendorong pemerintah tidak berpangku tangan. Dan bekerja keras mengejar target PAD yang telah ditentukan sebelumnya, tidak hanya fokus berharap bantuan keuangan dari pusat. Pemda mampu membuat terobosan baru dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,” Kata Azisah. (*)

Nilai Tertinggi CAT PPS Tidak Lulus, KPU Batanghari Diduga Curang

 

Kantor KPU Batanghari. Foto: Ist

Merdekapost.com, Batanghari - Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Batanghari,Propinsi Jambi periode 2024, 2029 ternyata banyak menimbulkan berbagai pertanyaan dari calon-calon yang mengikuti seleksi beberapa waktu yang  lalu.

Walaupun mereka para calon telah berhasil mendapatkan nilai tertinggi pada saat CAT ternyata itu semua tidak sama sekali menjadi peluang bagi calon anggota PPS untuk bisa terpilih pada tes terakhir saat wawancara,ironisnya calon nya lagi calon yang hanya mendapatkan nilai CAT terendalah malah mendapatkan sebagai Anggota PPS terpilih.

Salah satu calon PPS dari Kecamatan Muaro Sebo Ulu kepada awak media mengaku sangat kecewa dengan pihak KPU Batanghari. Dia juga mempertanyakan kenapa peserta yang nilai CAT tinggi bisa kalah dengan peserta yang nilai CAT nya rendah dan ada apa dibalik semua itu?

“Kami tidak percaya lagi dengan netralitas KPU Batanghari PPS yang dinyatakan lulus banyak yang nilai CAT-nya rendah, kami menduga ada apa  dalam seleksi PPS kemarin, mungkin semua titipan para pemangku kepentingan mungkin juga orang yang berpengaruh disetiap lini,"Ujarnya dengan nada kecewa.

Tambahnya,Jika hasil CAT belum menjadi patokan resmi untuk bisa terpilih jadi PPS, dirinya juga menduga proses wawancara yang dilakukan pihak KPU diduga hanya sebagai formalitas saja untuk meluluskan calon-calon yang telah mereka siapkan untuk menjadi penyelenggara tingkat dusun tahun 2024 nantinya.

“Jika satu atau dua orang yang nilai CAT tinggi tidak lulus mungkin biasa, namun PPS yang terpilih banyak yang nilai CAT-nya rendah tapi mereka yang terpilih sedangkan yang nilai CAT nya tinggi tidak lulus,"Ucapnya.

Sementara itu calon PPS yang engan dituliskan namanya juga mengatakan" Kalau begini caranya untuk kedepan-nya lebih baik KPU tidak melakukan tes tertulis atau CAT, alangkah baiknya KPU langsung tunjuk saja calon yang sudah mereka siapkan jadi kami tidak perlu susah payah untuk mendaptarkan diri sebagai PPS.

Dari hasil seleksi PPS yang sudah ditetapkan oleh pihak KPU  Batanghari membuat para calon  yang merasa dicurangi meminta kepada pihak Bawaslu Batanghari untuk lebih peka terhadap proses seleksi calon PPS yang mereka laksanakan.

“Pak Bawaslu tolong cek dan periksa proses seleksi di KPU,yang jelas saat ini kami sangat kecewa dengan KPU Batanghari dan jangan sampai masyarakat kecewa juga dengan pihak Bawaslu,"Pintanya. (Red)

Patoni Sampaikan Saran Fraksi PKB Saat Paripurna

 

Merdekapost.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Patoni Wakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampaikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Batanghari.Senin, (27/05/2024).

Dikatakan Patoni, dari pandangan umum fraksi PKB Kabupaten Batang Hari terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ada beberapa saran yang akan disampaikan. 

Kami memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya dalam pengelolaan keuangan daerah selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku,”Ujarnya

Lanjut Politisi dari PKB, agar tercipta nya kenyamanan dan keamanan dilokasi destinasi wisata kepada Pemerintah Daerah agar menata kembali para pedagang yang berada dilokasi tersebut.

” Kami juga mengapresiasi destinasi wisata yang berada di depan rumah dinas Bupati sampai ke kolam bebean dari hari ke hari semakin meningkat pengunjungnya,”Kata Patoni.

Tak hanya itu saja, Patoni juga memberi tahu adanya jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan di ruas jalan menuju ke arah Kelurahan Sridadi agar dilakukan perbaikan.

” Kemudian jalan Kabupaten yang dari arah Perumnas menuju ke Kelurahan Sridadi disitu ada lobang, mungkin 2 sak semen cukup la, mengingat itu jalan Kabupaten jadi harus juga di perhatikan,”Ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Fraksi PKB mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kali nya.

” Semoga Capaian ini dapat dipertahankan pada tahun – tahun yang akan datang,”Tutupnya. (*)

Batal Maju Pilbup Batanghari, Hafiz Fattah Fokus DPRD Provinsi Jambi

  

M Hafis Fattah bersama Ketua DPD PAN se-Provinsi Jambi. Foto: Ist

Merdekapost.com - Ketua DPD PAN Batanghari, M Hafiz Fattah mengurungkan niatnya untuk maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Batanghari 2024.

Hal itu ditegaskan langsung Hafiz Fattah. Kata dia, saat ini ia masih fokus menunggu pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Saya ingin menjalankan amanat dari masyarakat dan pendukung. Saat ini saya belum mau berbicara masalah Pilbup. Saya ingin fokus di DPRD Provinsi Jambi. Dan juga sampai saat ini belum ada petunjuk dari DPP," kata Hafiz Fattah.

Dikatakan Hafiz Fattah, siapapun yang nantinya diusung oleh PAN, ia sebagai kader partai menerima keputusan.

"Karena tidak hanya saya kader yang mengembalikan formulir. Jika memang nanti ada nama lain yang diusung oleh partai, saya sebagai kader akan all out memenangkan calon tersebut," sebutnya.

Hafis menyebut, meski ia sebagai Ketua DPD PAN Batanghari yang digadang-gadang menjadi lawan kuat petahana, namun ia belum menunjukkan niat untuk ikut bertarung di Pilkada Batanghari.

"Calon yang mendaftar sudah banyak, dan juga mereka sudah memiliki wakil masing-masing. Nah, saya sendiri belum ada pasangan kalau ingin mencalonkan diri sebagai Cakada," tutupnya.

Sekedar informasi, beberapa waktu lalu, M Hafiz Fattah memang mendaftar untuk Cakada Batanghari di Partai PAN itu sendiri.(

Sumber: Bulian.id

Fraksi Golkar Minta Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

 

Merdekapost.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berikan pandangan umum terhadap Penyampaian Nota Pengantar LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.Senin, (27/05/2024).

Dalam pandangan umum tersebut fraksi Golkar meminta penjelasan tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, dan Catatan Laporan Keuangan. 

Dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan, kami tidak menemukan pos Surplus/devisit anggaran, sedangkan yang kami ketahui selama ini, komponen dalam struktur realisasi anggaran biasanya selain mencantumkan Pendapatan Daerah, Belanja , Pembiayaan, Silva , juga mencantumkan Surplus/devisit,”Ucapnya Mardiana Ketua Fraksi Golkar.

Sementara itu, lanjut Ketua Fraksi Golkar, pihaknya (Anggota Dewan,red) menemukan adanya laporan surplus / devisit dalam Laporan Operasional (LO).

Maka dari itu, Anggota DPRD Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah apakah surplus dan devisit Laporan Operasional (LO) tersebut sama dengan surplus/devisit anggaran pada laporan realisasi anggaran.

” Dari buku audit, pada sub penjelasan atas pos pos Laporan operasional, tertulis ada adanya selisih dari beberapa pendapatan, dikarenakan selisih besaran yang ada pada realisasi laporan Operasional dengan besaran pada Laporan Realisasi Anggaran /LRA. Mohon penjelasan,”Katanya.

Pada kesempatan itu Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

” Kami juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Bupati beserta semua satuan kerja perangkat daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin didalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya,”Ujar Mardiana. (*)

Fraksi PAN Apresiasi Raihan WTP Pemkab Batanghari

Merdekapost.com - Aksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Azizah anggota DPRD dari dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batang Hari pada saat rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).

Dikatakan Azizah Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan apresiasi raihan kembali mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.

Lanjut politisi PAN, namun demikian apa yang menjadi catatan-catatan yang rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

” Capaian penilaian Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 patut kita apresiasi karena berhasil diraih sembilan kali berturut sejak tahun 2015. Dan prestasi ini wajib dipertahankan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya,”Ucap Azizah.

Pada kesempatan itu juga, Azizah juga menyampaikan beberapa pandangan umum dari Fraksi PAN nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

” Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023,”Katanya.

Berikut beberapa hai yang menjadi sorotan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Batang Hari dan ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 138.962.723.602,89 atau 68,59 persen dari target Rp 202.608.603.367,62.

Dibandingkan tahun 2022, realisasi PAD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan 29,70 persen atau Rp31.823.782.888,25 rupiah Dimana pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp107.138.940.714,64 rupiah.

Bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Batang Hari, tercatat ada ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda pembayaran.

Adapun besaran tunda pembayaran oleh Pemerintah Daerah mencapai Rp52.428.321.099,39 rupiah. (*)

Wabup Bakhtiar Dengarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD Batanghari

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati H.Bakhtiar kembali hadiri penyampaian Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari pada rapat paripurna pandangan umum terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna itu di buka dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, selain Wakil Bupati Batang Hari rapat tersebut juga dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, para camat, Kepala Desa, ketua BPD serta Tamu undang lainnya. Senin, (27/5/2024).

Dikatakan M Ali AB Sekretaris dewan (sekwan) DPRD Batanghari peraturan daerah tentang penyampaian pertanggungjawaban APBD Kabupten Batanghari tahun anggaran 2023 serta pelaporan Keungan Pemda Batanghari sudah dibahas sebagai mestinya.

“Sekarang marilah kita dengarkan dengan seksama padangan umum dari fraksi-fraksi DPRd Batanghari mengenai laporan pertanggungjawaban Bupati Batanghari,” katanya.

Adapun delapan fraksi yang menyampaikan, fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI dan PKS. Pandangan umum yang disampaikan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023. (*)

BREAKING NEWS! Lolos 50 Besar ADWI 2024, Menparekraf Sandi Uno akan Kunjungi Desa Baru Semerah

Kerinci, Merdekapost.com - Desa Wisata Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (Sandiaga Uno), mengeluarkan pengumuman resmi, Minggu (26/5/2024).

Untuk masuk 50 besar Desa Wisata Buluh Perindu Desa Baru Semerah yang berkelas dunia ADWI Indonesia 2024 tidaklah mudah, karena harus bersaing dengan peserta yang diikuti oleh 6.010 Desa Wisata yang berasal dari seluruh Indonesia. Dari 6.010 Desa Wisata, ditetapkan peringkat 500 besar, 300, 100 besar dan 50 besar.

Baca Juga: Desa Pauh Menang Kabupaten Merangin lakukan Pelatihan Literasi Digital  

Dengan berhasilnya Desa Wisata Buluh Perindu menembus 50 besar desa terbaik di Indonesia. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi teruma masyarakat Desa Baru Semerah, terkhusus Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Provinsi Jambi pastinya.

Setelah ditentukan menebus 50 besar Desa Wisata terbaik Desa Baru Semerah akan dikunjungi oleh Sandiaga Uno.

“Kami akan mengunjungi, meninjau dan menilai secara langsung 50 Desa terbaik ADWI Indonesia 2024, bersama dewan juri,”kata Sandiaga Uno saat menyampaikan Desa yang menembus 50 besar.

Kepala Desa Baru Semerah, Eja, menyampaikan, Alhamdulillah BUMDES Baru Semerah Wisata Buluh Perindu tembus 50 besar ADWI 2024. Rasa haru dan bahagia bercampur aduk saat diumumkan Wisata Buluh Perindu tembus 50 besar.

Baca Juga: Dumisake Pendidikan Gubernur Al Haris Menyentuh Orang-orang yang Membutuhkan 

“Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Baru Semerah tentunya dan Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi umumnya,”ujar Kades Baru Semerah.

“Insha Allah, kita tinggal menunggu kedatangan bapak Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung langsung ke Desa Baru Semerah yang berhasil masuk top 50 ADWI 2024,”tandasnya.(*)