Hadiri Program Teras Negeri Tempo, Bupati Fadhil Paparkan Capaian Visi-Misi Batanghari Tangguh

 

Merdekapost.com - Geliat pembangunan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Batang Hari, menjadi daya tarik tersendiri bagi Media-Media besar bersekala nasional untuk menggali lebih dalam tentang kemajuan dan perubahan di Kabupaten Batang Hari, Jum'at (2/2/2024). 

Bupati Batang Hari menghadiri undangan dari Media Tempo untuk mengikuti sesi wawancara dalam program " Teras Negeri" di Tempo Media Grup. 

Kehadiran Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief disambut langsung oleh Direktur Tempo Media ibu Ade Liesnasari bersama dengan Tim Jurnalis dan redaktur majalah Tempo.

Dihadapan Direktur dan para Tim,  Bupati Batang Hari menyampaikan perkembangan dan peningkatan dari beberapa sektor yang ada dikabupaten Batang Hari dan capaian Visi - Misi Batang Hari Tangguh. 

Dalam menjalankan Visi - Misi Batang Hari Tangguh terdapat 36 Program yang dijabarkan dalam RPJMD selama masa kepemimpinan Fadhil Bakhtiar,  dimana selama kurang lebih 3 Tahun ini terus mengalami peningkatan terhadap capaian tersebut.

Disampaikan Fadhil saat wawancara, ada beberapa sektor yang tergabung dalam 36 Program tersebut antara lain dalam Sektor Pertanian Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan penguatan SDM untuk mewujudkan Petani Cerdas, penyediaan bibit besubsidi serta pemenuhan insfratuktur berupa jalan usaha tani dan penyediaan alsintan untuk kelompok tani. 

Kemudian dalam sektor kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mencangkan Jaminann Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat ditandai telah tercapai kepesertaan BPJS (UHC)  mencapai 98.85% selain itu juga untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan di bentuknya Program Dokter Tangguh dimana Tahun 2023 telah melaksanakan 18.746 pelayanan yang langsung turun kunjungan kerumah. 

Pada sektor pendidikan,  Fadhil menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam 36 program berupa Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa masyarakat kurang mampu sebanyak 3.651 penerima manfaat,  bukan itu saja untuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Hafiz/Hafizoh, Mufasir/mufasiroh, Qori/Qoriah sebanyak 406 penerima manfaat., disamping itu untuk meningkatkan di bidang olahraga fadhil bakhtiar juga telah mengangkat 15 orang pelatih tangguh olahraga, peningkatan kwalitas dan kesejahteraan guru pun tak luput menjadi perhatian pada sektor pendidikan. 

Selain melaksanakan dialog bersama Direktur dan Tim Tempo Media,  Bupati Batang Hari juga diberikan kesempatan mengisi Talk Show bersama Mahasiswa Politeknik Tempo yang diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh lapisan yang telah mendukung terhadap perubahan Kabupaten Batang Hari menuju Batang Hari TANGGUH. (Red)

Jum’at Curhat Jelang Pemilu, Kapolsek Danau Kerinci Turun ke Desa Agung Kotim

MERDEKAPOST.COM – Bertempat di kantor Kepala Desa Agung Koto Iman (Kotim), Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Jumat (02/02/2024) BKTM Polsek Danau Kerinci bersama Kanit Binmas dan kanit patroli yang dipimpin Kapolsek Danau Kerinci melaksanakan kegiatan Jum'at curhat. 

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Danau Kerinci Berkunjung dan mendengar langsung curhat dari Kades dan para staf Kades, BPD tentang permasalahan yang ada di Desa masing-masing terutama saat ini beberapa hari menjelang dilaksanakannya Pemilu.

Kapolsek Danau Kerinci AKP Edi Mardi Siswoyo, S.E.,M.M menyampaikan “Beberapa hari lagi dilaksanakannya Pemilu, kedatangan kami ke Desa Agung tersebut untuk mendengar saran dan masukan dari masyarakat terhadap Polsek Danau Kerinci, selain itu juga membahas permasalahan mengenai keamanan dan ketertiban yang ada di Desa tersebut “imbuhnya.

“Kami berharap kepada semua masyarakat di wilayah hukum Polsek Danau Kerinci agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desanya masing-masing pada pemilu nanti, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu 2024 agar aman, nyaman, tertib dan sukses”. Harapnya.

Terpisah, Kepala Desa Agung Koto Iman Rengki Andika, mengatakan, Kapolsek berserta anggota sering turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat, beliau (Kapolsek) sosok yang tidak asing lagi ditengah masyarakat karena kedekatannya.

“Alhamdullilah, Kapolsek dan anggotanya rajin turun ke lapangan dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, beliau sosok yang tidak asing lagi bagi kami dan dekat sekali dengan masyarakat “kata Rengki. (hza)

Ketua DPRD Sungai Penuh Sambut Kunker DPRD Muko-muko

  

Merdekapost.com - Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Sambut Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Muko-muko dalam rangka Kunjungan Kerja yang terdiri dari Wakil I dan II DPRD Kab. Muko-muko dan Komisi II dan III DPRD Kab. Muko-muko, Jum’at (02/02/2024).

Kedatangan Wakil I dan II beserta dari Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Muko-muko tersebut langsung disambut oleh Ketua DPRD Sungai Penuh, Lendra Wijaya.

Kunjungan kerja yang dilakukan kali ini untuk mendapatkan informasi terkait tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Lendra Wijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rombongan DPRD Kabupaten Mukomuko. 

“Terima kasih kepada DPRD Kab. Muko-muko yang telah melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Sungai Penuh, semoga dengan pertemuan kali ini bisa menjadi media kita untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, yang akhirnya dapat dikembangkan dalam rencana pembangunan di masing-masing daerah,” ungkapnya. (064)

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya. 

Baca Juga: Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. 

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca Juga:

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

MERDEKAPOST.com --  PT. Pertamina Patra Niaga resmi merilis daftar harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai Kamis (1/2/2024). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, harga BBM nonsubsidi berupa Pertamax Series dan Dex Series tidak ada yang mengalami kenaikan atau penurunan per 1 Februari 2024. 

Saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter. Sementara harga BBM Dexlite sebesar Rp 14.550 per liter dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter. 

“Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen,” kata Irto, Seperti dilansir melalui Kompas.com, Kamis (1/2/2024). 

Sedangkan harga Pertalite dan Biosolar juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan per 1 Februari 2024. 

Penjelasan Pertamina soal harga BBM tetap sama Irto menyampaikan, keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. 

“Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku,” kata dia. 

Selain itu, keputusan ini adalah bentuk menjaga stabilitas harga BBM non subsidi yang terbaik dan terjangkau bagi masyarakat hingga pelosok negeri, tidak hanya kota besar. 

“Ini adalah wujud penyaluran dan penyediaan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, and Sustainability. Pertamina menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi hingga pelosok negeri tetap dapat dilakukan dengan maksimal,” ujarnya. 

Harga BBM yang berlaku mulai 1 Februari 2024

Berikut rincian harga BBM seluruh Indonesia per 1 Februari 2024: 

Aceh 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.200 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Free Trade Zone Sabang 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.100 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 13.200 Pertamina Dex: -. 

Sumatera Utara 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sumatera Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sumatera Selatan 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Lampung 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Riau

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.800 Pertamax Turbo: Rp 15.100 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 15.250 Pertamina Dex: Rp -. 

Kepulauan Riau 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.800 Pertamax Turbo: Rp 15.100 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 15.250 Pertamina Dex: Rp 15.800. 

Free Trade Zone Batam 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.600 Pertamax Turbo: Rp 13.500 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 13.800 Pertamina Dex: Rp 14.400. 

Jambi 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Bengkulu 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.800 Pertamax Turbo: Rp 15.100 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 15.250 Pertamina Dex: Rp 15.800. 

Bangka Belitung 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

DKI Jakarta 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: Rp 13.900 Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Banten 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Jawa Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Jawa Tengah 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

DI Yogyakarta 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Jawa Timur 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 12.950 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: Rp 13.900 Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Bali 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.200 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Nusa Tenggara Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.200 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Nusa Tenggara Timur 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.200 Pertamax Turbo: Rp 14.400 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.550 Pertamina Dex: Rp 15.100. 

Kalimantan Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Kalimantan Tengah 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Kalimantan Selatan 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Kalimantan Timur 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Kalimantan Utara 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sulawesi Utara 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Gorontalo 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sulawesi Tengah 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sulawesi 

Tenggara Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sulawesi Selatan 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Sulawesi Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Maluku 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Maluku Utara 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Papua 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: Rp 14.750 Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Papua Barat 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. 

Papua Selatan 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Papua Pegunungan 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Papua Tengah 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: -. 

Papua Barat Daya 

Pertalite: Rp 10.000 Biosolar: Rp 6.800 Pertamax: Rp 13.500 Pertamax Turbo: - Pertamax Green 95: - Dexlite: Rp 14.900 Pertamina Dex: Rp 15.450. (red)

Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

Pembacaan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

MERDEKAPOST.COM |  Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama  beberapa waktu terakhir terhadap  tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

BACA JUGA:JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang  keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

BACA JUGA: Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.,  Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

BACA JUGA: Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat  bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.(HZA/UGM)

Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Merdekapost.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Guntur Soekarno Putra yang menyebut nasib Presiden Joko Widodo bisa ditentukan nanti apabila Ganjar Mahfud terpilih jadi Presiden.

“Kalau Prabowo Gibran menang, semua tokoh yang saat ini berseberangan, termasuk Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan Gus Imin akan kita ajak rekonsiliasi. Tidak akan diapa-apain, justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa,” kata Nusron Wahid saat ditanya wartawan, Senin 29 Januari 2024.

BACA JUGA: JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Menurut Nusron, Pilpres ini hanyalah kompetisi dan setelahnya Indonesia harus bersatu kembali untuk membangun Indonesia secara bersama.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sadar, untuk membangun Indonesia tidak bisa sendirian, tapi butuh kebersamaan antar semua elemen bangsa. Apalagi di pihak sebelah, di partai sebelah, kan juga merupakan putra-putra terbaik bangsa.” lanjutnya. (mpc/vivacoid)

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla

Merdekapost.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) enggan bergantung pada survei terkait peta pilpres jelang 14 Februari. Menurutnya, antusiasme masyarakat sesungguhnya dapat dilihat saat capres turun ke masyarakat, bukan lewat survei.

"Saya yakin orang sudah punya pilihan. Pilihan (terlihat) dari optimisme di lapangan. Jangan lihat survei, itu," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

"Sorry-lah, lihat di lapangan di Madura, Medan, Aceh, Makasar, itulah suara sebenernya masyarakat. Nanti debat terakhir akan terlihat lagi antusiasme masyarakat (sesungguhnya)," imbuh dia.

Terlebih, JK melihat ada potensi survei kerap direkayasa.

"Sebenernya ditambah lagi paling bahaya ini dipersiapkan untuk curang seperti itu angkanya," ujar JK.

Baca Juga:Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). 

Hadir pada kesempatan yang sama, Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri menambahkan, adanya narasi survei yang memetakan paslon tertentu akan lolos satu putaran merupakan penggiringan opini.

"Menurut saya desakan 1 putaran untuk paslon tertentu menang itu psywar masyarakat. Seolah memang itu didukung data empiris. Padahal kalau kita lihat lembaga survei di atas 50%, itu banyak akademisi katakan itu 'sur pay'," ujar Didin.

"Ragu berbasis desain netral dan imparsial. Kalau kredibel dia sebut biaya dari mana. Dan sampling tidak bias. Ada ahli katakan itu bisa direkayasa respondennya. Kesimpulannya, pernyataan menangkan 1 putaran, satu paslon tertentu, penggiringan opini, psy war," tandas dia.(hza)

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di program Info A1. (ist) 

Merdekapost.com - Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak. Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia. 

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023.(ist) 

Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY. 

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.(hza)

Wabup Bakhtiar Hadiri Pelantikan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Batanghari

 

Wabup Bakhtiar di acara pelantikan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Batanghari

Merdekapost.com -Wakil Bupati Batanghari H.Bakhtiar SP mewakili Bupati M.Fadhil Arief menghadiri Pelantikan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, masa Bakti 2023 - 2027.

Pelantikan yang berpusat di Gedung Pemuda Jalan Pramuka itu juga dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Jambi, Unsur Forkopimda, seluruh kader dan simpatisan Pemuda Pancasila se kabupaten Batanghari, serta para tamu undangan lainnya, Kamis (01/02/2024).

Adapun yang dilantik dan dipercaya menahkodai MPC PP Kabupaten Batanghari yakni Sapwan Ansori SE sebagai Ketua dan Hambali sebagai Sekretaris.

Sapwa Ansori.SE dalam kata sambutan-nya mengatakan"Berbicara tentang visi dan misinya untuk memajukan organisasi ini dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Batanghari.dengan penuh semangat dan tekad kami dari pihak pemuda pancasila siap untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Batanghari.

"Kami siap untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang setia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Batanghari.Juga tak lupa untuk menyentuh isu penting di wilayahnya, yaitu masalah batubara. 

"Dan saya siap untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencari solusi yang berkelanjutan terkait masalah batu bara dan kami akan berupaya keras untuk mengatasi masalah batubara di Batanghari dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan",katanya.

Sementara itu sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wabup Bakhtiar memberikan apresiasi atas terlaksananya pelantikan pengurus MPC PP di Bumi Serentak Bak Regam.Pemuda Pancasila merupakan ormas yang memiliki peranan penting dalam pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

"Peran Pemuda Pancasila juga menjadi penyambung lidah bagi pembangunan khususnya Pemerintah Kabupaten Batanghari. Sampaikan kepada Masyarakat yang telah dicapai Pemerintah sehingga Masyarakat mendapatkan informasi yang benar", Ucap Bakhtiar. 

Tambahnya lagi",Kami pemkab Batanghari juga meyakini susunan kepengurusan MCP PP yang dilantik te

hari ini merupakan orang- orang yang penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi. 

"Saya percaya orang-orang yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan yang punya integritas dan komitmen",Ujar Wakil Bupati. (Red)

Gubernur Al Haris Pimpin Rakor Politik Se-Provinsi Jambi

 

Merdekapost.com - Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Politik Se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2024 Persiapan Pemilu Serentak tahun 2024. Rakor Politik ini mengusung tema "Sinergitas Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan pemilu serentak 2024", bertempat di Golden Harvest Hotel, Kamis (01/02/2024).

Rakor Politik ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH dengan didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Komisioner KPU Provinsi Jambi, dan Polda Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan, dinamika pemilu tahun ke tahun mengalami perbedaan dimulai dari masyarakat sampai kepada elit politik termasuk juga penyelenggara yang merupakan satu kesatuan elemen yang tak terpisahkan satu sama lain.

"Kita harus terus bersinergi dalam menyiapkan dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi, apalagi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, tinggal 13 hari lagi, waktu yang tidak lama lagi," kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak adalah tingkat partisipasi pemilih. Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 jumlah partisipasi pemilih secara nasional 76,09%, angka ini masih di bawah target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. 

“Harapan kita bersama agar kesuksesan pencapaian target partisipasi pemilih dapat terulang atau lebih tinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 79,5%. Indikator selanjutnya dalam mengukur sukses Pemilu dan Pilkada adalah situasi tertib dan tentram dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024,” ungkap Gubernur Al Haris. 

Dijelaskan Gubernur Al Haris, tahun 2024 akan menjadi Pemilu kolosal pertama di dunia karena pelaksanaan Pemilu dan Pilkada akan direncanakan pada waktu bersamaan di tahun tersebut. Besar harapan pemerintah untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada melalui peningkatan partisipasi politik. 

“Dalam rangka sukses Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 tentu saja dibutuhkan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu Fasilitasi dukungan regulasi dan anggaran Pilkada, Peran aktif Kesbangpol dalam setiap tahapan, Menjaga stabilitas politik dan keamanan, Sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dan Penguatan fungsi komunikasi dan teknologi,” jelas Gubernur Al Haris. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berpesan dalam upaya meningkatkan kesiapan untuk menyelenggarakan Pemilu. Pesan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Pastikan data final DPT (Daftar Pemilih Tetap) di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Kedua, Kotak suara, kertas suara, tinta, dan seluruh logistik Pemilu agar didistribusikan dan sampai ditempat tujuan tepat waktu. Ketiga, Pastikan semua petugas untuk penyelenggaraan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terpenuhi jumlahnya. Keempat, Pastikan Tim Pengamanan siap untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Prosedur Pengamanan.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Aprizal, S.Sos., M.Si melaporkan, Rakor Politik diikuti sebanyak 75 orang terdiri dari unsur Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi, Ketua KPU kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Perangkat yang membidangi Politik dan Forum Agama dan Kemasyarakatan. (Oga)

Kongres GP Ansor 2024 Bakal Digelar diatas Kapal, PW Ansor Jambi Berangkatkan Puluhan Kader

Merdekapost.com - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Provinsi Jambi, melalui Sekretaris Wilayah, H Habibi melepas puluhan anggotanya yang tergabung dari Pengurus PW, dan Pimpinan Cabang GP Ansor se-Provinsi Jambi, 

Keberangkatan menuju lokasi kongres menggunakan Jalur darat dan jalur udara

"untuk mengikuti Kongres XVI GP Ansor 2024 yang akan digelar pada 2 Februari 2024 kader berangkat melalui jalur darat dan udara". ujar Habibi 

Adapun tema yang diusung Kongres kali ini "GP Ansor: Peta Jalan NU Masa Depan".

Dalam arahanya, H Habibi menyampaikan pesan kepada seluruh kader Ansor yang ikut, agar tetap  kompak dan solid. 

"Jaga nama baik GP Ansor Jambi, jaga kesehatan, dan tetap kompak," 

 "Kongres ini digelar di laut, lebih tepatnya di atas Kapal Pelni KM Kelud. Dan selanjutnya, Kapal Pelni KM Kelud akan bergerak menempuh perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang," ungkapnya. 

H Habibi juga mengingatkan kepada kader GP Ansor agar senantiasa memantapkan niatnya saat berkongres serta berkhidmah dalam membesarkan dan menjaga organisasi. (Nek) 

DPRD Minta Pemprov Jambi Tetap Tolak Pembukaan Jalur Darat Angkutan Batu Bara

 

Merdekapost.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempertimbangkan pembukaan jalur darat untuk angkutan batu bara. Sebelumnya surat Kementerian ESDM itu ditolak Pemprov dan kini juga ditentang oleh DPRD Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan meski adanya surat dari Kementerian ESDM. Tentu dewan bersikeras agar surat itu tidak dituruti oleh Pemprov Jambi.

Selaku ketua legislatif, Edi meminta agar pemerintah tetap konsisten menjalankan keputusan bersama dalam menyetop angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional.

"Selama ini, sudah banyak dampak yang ditimbulkan dengan aktivitas angkutan batu bara yang melintas melalui jalan nasional. Tidak hanya berbicara kemacetan, mobilitas angkutan batu bara yang tinggi juga menyebabkan korban jiwa," katanya, Kamis (1/2/2024).

Surat yang dilayangkan Kementerian ESDM nomor T-169/MB.05/DJB.B/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Dirjen Mineral dan Batu bara mendukung instruksi Gubernur Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang pengaturan aktivitas angkutan batu bara. Sebab, hal itu sebagai upaya mendorong pengusaha pertambangan batu bara untuk menyelesaikan jalan khusus serta menjamin distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan lancar.

Di sisi lain, dalam surat itu menyatakan bahwa batu bara saat ini masih beroperasi komoditas penyokong keberlanjutan pasokan listrik di wilayah Sumatera hingga Gubernur diminta mempertimbangkan lagi buka jalur sungai atau darat bagi angkutan batu bara. Jika dinilai dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, maka Gubernur Jambi bisa mengevaluasi kembali pengoperasian angkutan batu bara.

Edi Purwanto menyebut, bahwa seharusnya Kementerian ESDM memberikan dorongan kepada pengusaha angkutan batu bara untuk segera merealisasikan jalan khusus angkutan batu bara, bukan menyarankan pemprov agar kembali buka jalan umum buat lintasan truk batu bara.

Selaku Ketua DPRD Jambi, Edi menilai jika jalan khusus ini terealisasi maka menurut Edi Purwanto tidak akan ada timbul permasalahan lagi atau pro kontrak angkutan truk batu bara bisa diselesaikan.

"Dengan banyak pertimbangan, maka ini juga harus diperhatikan. Surat itu tak harus dituruti, karena penyetopan ini sesuai keputusan bersama oleh saya, gubernur dan Forkompinda untuk menyetop angkutan batu bara melewati jalan nasional," ujarnya.

"Harusnya (Dirjen Minerba) sama-sama mendorong agar pengusaha membangun jalan khusus, tidak lagi menggunakan jalan nasional atau umum, ini yang harus didorong sampai betul-betul dilaksanakan," sambungnya.

Disisi lain, Edi Purwanto juga menerangkan bahwa Komisi V DPR RI juga sependapat harus ada jalan khusus yang dibuat oleh perusahaan agar bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut batu bara. Edi Purwanto juga menyebut bahwa jalan nasional hanya diperuntukkan untuk jalan umum, bukan untuk jalan khusus.

"Jadi jalani saja keputusan yang sedang kita buat bersama, stop angkutan jalan nasional. Tegas saja, itu yang kita jalankan," ungkapnya.

Terkait dengan angkutan, sampai dengan saat ini pemerintah masih melakukan penggunaan jalur sungai, meskipun begitu, hal ini menurut Edi Purwanto harus juga dilakukan evaluasi dan tidak mengandalkan jalur sungai saja karena kondisi debit air sungai tidak menentu.

"Intinya jalan khusus batu bara itu yang harus terealisasi, itu saja," tegasnya. (*)

Ketua DPRD Batanghari Hadiri wisuda Angkatan Ke-I Universitas Graha Karya

 

Merdekapost.com - Ketua DPRD Batang Hari, Anita Yasmin, SE menghadiri acara Wisuda Sarjana Angkatan ke-1 Universitas Graha Karya (UGK) Muara Bulian tahun 2024, acara tersebut digelar di Gedung Pemuda Muara Bulian, Rabu (31/01/2024).

Turut hadir Wakil Bupati Batang Hari, H Bakhtiar, Kepala LL DIKTI Wilayah X Afdalisma, SH.M.Pd, Forkompinda, Ketua Badan Pengurus Yayasan Serentak Bak Regam, Para Dosen, dan tamu undangan lainya.

Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari berkomitmen untuk memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari.

“Dengan meningkatnya kualitas pendidikan akan berdampak pada kemajuan Daerah, Bangsa dan Negara, karena salah satu indikator maju dan berkembangnya daerah dilihat dari mutu pendidikan di Daerah tersebut,” katanya.

Komitmen Pemkab Batanghari dan DPRD Kabupaten Batanghari, tentang meningkatkan kualitas pendidikan ini berbanding lurus dengan disusunnya Rencana Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026, dengan visi perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh untuk mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia yang bermutu dan kompetitif. (*)