MERDEKAPOST.COM

Kemenag Upayakan Percepat Pencairan TPG Guru Madrasah 2025

Direktur GTK Madrasah Thobib Al-Asyhar. (Doc/istimewa)

Jakarta, (Kemenag) - Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tengah memproses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah untuk periode Januari - Februari 2025. Saat ini tengah dilakukan akselerasi agar bisa cair pada akhir Maret 2025.

"Kita tengah lakukan proses pencairan TPG periode Januari - Februari 2025 bagi guru madrasah," terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

"Kami targetkan bisa cair pada akhir Maret 2025," sambungnya.

Menurut Thobib, panggilan akrabnya, sebagai percepatan pencairan, pihaknya sudah meminta seluruh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk segera melakukan penyesuaian data guru pada aplikasi EMIS GTK melalui laman https://emisgtk.kemenag.go.id dengan menggunakan akun SIMPATIKA.

"Proses ini kami minta bisa dimulai sejak hari ini, 4 Maret 2025," sebut Thobib.

Untuk menjamin kelancaran pencairan TPG, Thobib juga minta para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk memperhatikan tiga hal.

Pertama, melakukan proses penyesuaian data, termasuk pengaturan status keaktifan guru, penyesuaian data guru mutasi, ajuan penerbitan NRG bagi lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik, serta penginputan jadwal mengajar dan beban kerja guru;

Kedua, batas akhir penyesuaian data adalah 15 Maret 2025. Sehingga, Surat Keputusan Analisis Kelayakan Tunjangan (SKAKPT) periode Januari-Februari akan di-generate otomatis melalui aplikasi EMIS GTK pada tanggal 15 dan 17 Maret 2025;

Ketiga, seluruh Kepala Bidang serta pihak terkait diharapkan mengambil langkah-langkah cepat dan taktis guna memastikan pencairan TPG dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 Maret 2025.

"Kita terus berupaya. Semoga TPG guru madrasah bisa cair sesuai target," tandasnya.

(adz/sumber: kemenag.go.id)

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)

IAIN Kerinci Miliki Rektor Baru, Dr. Jafar Ahmad Siap Mengemban Amanah

Dr. Jafar Ahmad Rektor IAIN Kerinci

Merdekapost.com | Jakarta, – Dr. Jafar Ahmad resmi dilantik sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci periode 2025-2029. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta, ini dilakukan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar. (4/02/25)

Dr. Jafar Ahmad menggantikan Prof. Asa’ari, yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, birokrasi, dan aktivisme, Dr. Jafar kini diamanahkan untuk memimpin salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Sumatra tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.

"IAIN Kerinci memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan Islam berkualitas di Sumatra. Kepemimpinan Dr. Jafar diharapkan mampu membawa inovasi, meningkatkan mutu akademik, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Prof. Nasaruddin Umar.

Dr. Jafar Ahmad, dalam pernyataannya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh pendahulunya serta mendorong transformasi IAIN Kerinci ke arah yang lebih maju.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama atas amanah besar ini. Ke depan, saya bertekad untuk menjadikan IAIN Kerinci lebih berdaya saing dan relevan dengan perkembangan zaman," kata Dr. Jafar.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukungnya, termasuk keluarga, civitas akademika IAIN Kerinci, serta Gubernur Jambi Al Haris dan anggota DPR RI Komisi VIII, Hasan Basri Agus (HBA).

Sementara itu, mantan Rektor IAIN Kerinci, Prof. Asa’ari, memberikan ucapan selamat kepada Dr. Jafar dan optimis terhadap kepemimpinannya.

"Dr. Jafar adalah sosok yang memiliki kapasitas akademik dan pengalaman dalam birokrasi. Saya yakin beliau akan membawa IAIN Kerinci ke arah yang lebih baik," ujar Prof. Asa’ari.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program akademik serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan IAIN Kerinci semakin berkembang sebagai institusi pendidikan Islam yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (rdp)

Pesan PKB untuk Menag Gus Yaqut, "Tak Usah Takut, Datang Saja ke Pansus Haji"

Waketum PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.(Istimewa)

Jakarta | Merdekapost.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tidak takut dengan keberadaan Pansus Angket Haji 2024.

Menurut Gus Jazil, jika tidak ada salah dalam penyelenggaraan Haji 2024, maka Gus Yaqut tak perlu khawatir menghadiri Pansus Haji untuk menjelaskan semua hal terkait penyelenggaraan haji terutama terkait tupoksi Kementerian Agama (Kemenag).

"Kalau enggak salah, enggak usah takut. Kalau benar, jelaskan, mana yang benar itu. Biar publik tahu," ujar Gus Jazil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Gus Jazil merasa aneh dengan munculnya berbagai video pembelaan terhadap Gus Yaqut selaku menag atas penyelenggaraan Haji 2024. Menurut dia, munculnya video pembelaan terhadap Gus Yaqut makin memperkuat dugaan adanya persoalan yang ditutup-tutupi dalam penyelenggaraan Haji 2024.

"Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macam-macam itu artinya ada sesuatu, makin jelas, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang kemudian publik seakan-akan dilibatkan ini masalahnya jelas. Nanti pansus akan bertanya satu-satu bagaimana bisa. Bagaimana keputusan-keputusan menteri, semua itu. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Lo kok dijawab dengan video, enggak ada hubungannya sama sekali itu," jelas Gus Jazil.

Apalagi, kata Gus Jazil, pandangan pansus adalah cerminan keputusan pendapat rakyat karena DPR merupakan wakil rakyat. Menurut dia, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 bukan kepentingan satu partai atau pribadi tertentu, tetapi keputusan seluruh partai yang berada di DPR.

"Apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia. Dari sejumlah fraksi, bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat, tidak ada satupun yang tidak (sepakat). Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali," tegas Gus Jazil.

Gus Jazil pun mengimbau Gus Yaqut untuk mengikuti dan menghadiri Pansus Haji 2024. "Datangi pansus, jelaskan. Kami bersih, kami benar. Gitu dong. Jadi, itu yang diinginkan pansus. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar," pungkas Gus Jazil.(adz)

Respons Gus Yahya soal Pansus Haji, Nusron: Di DPR Tak Kenal Masalah Pribadi

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

"Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," jelas Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sambungnya.

Nusron menambahkan apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya. Ia juga menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat.

Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," jelas Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," lanjutnya.

Nusron meyakini Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Sebelumnya pada Minggu (28/7) , Ketum PBNH Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," jelasnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Sumber: detik.com

Legislator PKB Respons Ketum PBNU soal Pansus Haji: Terlalu Meremehkan

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah (Doc.Ist)

Jakarta - Ketum PBN, Yahya Cholil Staquf, mencurigai pansus angket haji yang dibentuk DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah, menilai sikap Gus Yahya terlalu meremehkan kerja DPR.

"Terlalu menyederhanakan masalah," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Luluk menjelaskan pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

"Munculnya usulan pansus bahkan sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan Gus Muhaimin," ujar Luluk.

Ketua DPP PKB ini menilai partainya bukanlah yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Sehingga menurutnya sangat mustahil partainya dapat mempengaruhi seluruh fraksi.

"Sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama. Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui pansus haji," ucapnya.

Luluk mengatakan pansus haji untuk membela hak jemaah haji khususnya jemaah reguler yang antre bertahun-tahun dengan menabung. Baginya, pengalihan kuota 8.400 ke haji khusus merupakan pelanggaran UU, kesepakatan DPR dan Kemenag, dan pengingkaran Kepres No 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," sebutnya.

"Kami menyayangkan politisasi pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU. Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut," lanjutnya.

Pansus haji, kata Luluk, merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi pengimbang guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan. Pansus punya keyakinan bahwa masyarakat akan berpihak pada DPR dan memberikan dukungan kepada pansus haji.

"Seharusnya PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Jangan malah kerja kami di pansus haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," imbuhnya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.(*)

(Editor: Aldie P/ Sumber: detik.com)

PKB Heran Gus Yahya Soroti Pansus Haji: Ini Nggak Ada Urusan dengan PBNU

Foto: Anggota pansus hak angket pengawasan haji, Marwan Dasopang, (Ist).

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.

"Sementara haji ini jemaahnya sudah menungggu 48 tahun. Ongkos hajinya mahal tidak ada upaya dari pemerintah. Nah sementara kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu gunanya mengurai antrean panjang, eh begitu dapat kok dikasih ke khusus," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah kuota tambahan bagi jemaah haji reguler sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kendati demikian, Kemenag justru mengubah sistem kuota yang membuat jemaah reguler menunggu semakin lama.

"Terbentuknya Pansus Angket Haji ini karena adiknya, Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) itu tidak benar melaksanakan. Kok dicurigai," tutur anggota Timwas Haji DPR RI ini.

Marwan menyebut upaya yang dilakukan Gus Yahya bagian menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Ia heran mengapa Ketum PBNU menyampaikan hal itu, padahal bukan ranahnya.

"Ngapain ditutup-tutupi, kalau nggak salah ngapain takut. Nanti kita lihat, kan DPR punya hak bertanya, ya buktikan saja nanti. Dia melanggar atau tidak, kalau tidak melanggar ya ayok kita cari perbaikan dengan cara apa," ujar Marwan.

"Kalau dia melanggar nanti terbukti lah ini kan, jadi heboh sekali ini Ketua Umum PBNU, apa kaitannya ndak ada urusan. Angket haji ini nggak ada urusan," sambungnya.

Ia mempertanyakan apakah tugas tambahan PBNU mengurusi permasalahan terkait haji. Marwan menyayangkan hal itu, dia menyebut sampai saat ini pihaknya tak pernah menggangu PBNU.

"Heran kita, apa sih hubungannya PBNU dengan angket haji. Memangnya PBNU ikut urusi haji? Kok semakin curiga kita ini jangan-jangan PBNU ikut ngurus-ngurus haji ini. Mestinya kemenag BPKH (yang terkait), PBNU kok ikut pula padahal kita nggak pernah nyinggung-nyinggung PBNU loh. Saya juga bagian dari keluarga NU kok," ucapnya.

Pernyataan Gus Yahya

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," imbuhnya.(*)

(Editor: Aldie Prasetya Sumber: detik.com)

Kemenag RI Buka Lowongan CPNS 2024, Butuh 110 Ribu Pegawai

Kemenag RI Butuh 110 Ribu Pegawai

Merdekapost.com - Kementerian Agama membuka ratusan lowongan kerja.

Melansir dari laman resminya, Sabtu (6/4/2024), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan izin formasi sebanyak 110.553 calon ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Formasi sebanyak 110.553 ASN di Kemenag terdiri atas 20.772 CPNS dan 89.781 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), ” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seusai bertemu Menag Yaqut Cholil Qoumas, Senin (1/4/2024).

Anas mengatakan, Kementerian PANRB dan Kemenag telah membahas sejumlah formasi, seperti untuk guru madrasah, guru Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik, dosen perguruan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di IKN.

Sebagai contoh, pelibatan penyuluh agama dan penghulu untuk menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat.

“Misalnya penghulu bisa menekankan soal penanganan stunting ke calon pengantin. Kemudian penyuluh agama tentu saja harus terus intens mendorong moderasi beragama,” tuturnya.

Selain itu, Anas juga mengapresiasi Kemenag telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan penempatan IKN.

“Tadi saya lihat bagus sekali Pak Menag sudah siapkan untuk IKN.

Lalu untuk talenta digital juga penting karena ada banyak transformasi digital di Kemenag seperti untuk layanan haji, umroh, dan sebagainya,” papar Anas. (rdp)