MERDEKAPOST.COM

DPD PDIP Jambi Gelar Uji Kelayakan bagi Cakada se Provinsi Jambi, Ini Nama-nama yang Daftar

Edi Purwanto, Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - DPD PDIP Provinsi Jambi menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi bakal calon kepala daerah dari 11 kabupaten/kota di kantor DPD PDIP Provinsi Jambi, Sabtu (8/6/2024).

Pelaksanaan Uji kelayakan tersebut berlangsung selama dua hari di maskas DPD PDIP Provinsi Jambi, bilangan Haji Kamil, Thehok, Kota Jambi.

Hadir sejumlah bakal calon dari berbagai daerah seperti kandidat walikota Jambi Cecep Suryana, kandidat bupati Tanjabtim Zumi Laza, kandidat bupati Sarolangun Hilalatil Badri dan kandidat bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS).

Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, menjelaskan bahwa uji kelayakan ini merupakan tahapan awal dalam penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai.

“Tentu untuk dukungan itu, kita ingin diskusi dengan calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang sudah mendaftar,” katanya.

Pada Pilkada tahun ini, kata Edi Purwanto, PDIP kebetulan hanya memiliki satu daerah yang bisa mengusung sendiri yaitu Tanjabbar. Sisanya harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon.

“Siapapun yang mendaftar di PDIP kita tanya, posisi seperti apa. Kemudian yang kedua terkait komitmen menjaga empat pilar kebangsaan. Ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita tegaskan terus,” katanya.

Hasil uji kelayakan uni, kata Edi, akan menjadi gambaran dan bahan untuk diteruskan ke DPP PDIP. Sehingga dengan pola yang dilakukan ini bisa menggambarkan kemampuan kandidat untuk mengatasi problem rakyat yang saat ini semakin berat.

“Artinya butuh komitmen yang kuat dari masing-masing calon,” pungkasnya.

Serius Maju Pilkada Tebo: Susilawati Ikuti UKK di DPP PKB

Berikut bakal calon bupati dan wakil bupati, bakal calon Walikota dan wakil walikota uji kelayakan dan kepatutan di DPD PDIP Provinsi Jambi :

Kerinci:

1. Darmadi

2. H Tafyani Kasim

3. Dr Deri Mulyadi

4. H Zubir Dahlan

5. Asrizal

6. Yenwen

7. Munadi

8. Faizal Kadni

Merangin:

1. H Zaidan

2. H Abdul Khafidh

3. H. M Syukur

4. Agus Purnomo

Bungo:

1. Alparobi

2. H Dedy Putra

3. H Sudirman Zaini

Tebo:

1. Wartono Triyankusumo

2. H Aspan

3. Yoppi Muthalib

4. Hamdi

5. Agus Rubiyanto

6. Ihsanuddin

7. Afriansah

Sarolangun:

1. H. Hilaltil Badri

2. Aang Purnama

3. Erick Abdullah

4. Gerry Triasatwika

Batanghari:

1. Ibrahim

2. Salim

Tanjung Jabung Timur:

1. H Robby Nahliansyah

2. Aynur Ropik

3. Muslimin Tanja

4. Zumi Laza Zulkifli

5. Dillah Hikmah Sari

6. M Asriyadi

7. Wargo

Muaro Jambi:

1. Sawalludin

2. Dody Harmoko

3. H Supratno

4. Bambang Bayu Suseno (BBS)

5. Abun Yani

Kota Jambi:

1. Sutiyono

2. Cecep Suryana

3. H. Maulana

4. H Abdul Rahman

5. M Igbal Linus

6. Pardomoan Siregar

7. Eko Satiawan

8. Budi Setiawan

(adz)

BREAKING NEWS: MK Putuskan PSU di Dua TPS di Batanghari, Permohonan Kerinci dan Muarojambi Ditolak

Suparmin Komisioner KPU Provinsi Jambi. (doc/ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil 2 Batanghari-Muaro Jambi untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi.

Putusan MK ini berdasarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan PDI Perjuangan.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin membenarkan putusan MK tersebut.

"Iya, sudah diputuskan MK. PSU dilakukan hanya untuk Dapil 2 untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi," ujarnya, Senin (10/6/2024).

Suparmin menyebutkan, sesuai putusan PSU akan dilakukan di dua TPS di Kabupaten Batanghari. Keduanya yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari".

"Waktunya 30 hari untuk melakukan PSU. Tapi kami akan membuat laporan dulu dan menunggu perintah KPU RI," sebutnya". Jelasnya

Bagaimana dengan permohonan lainnya?

Suparmin menyebutkan bahwa beberapa pemohon lainnya ditolak, Pertama 9 TPS di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Kemudian 6 TPS Dapil 4 di Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. (adz)

PPP Terbanyak, MK Terima 297 Permohonan Sengketa Pileg 2024, 10 Juni Putusan

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 297 permohonan sengketa Pileg 2024. Permohonan paling banyak diajukan oleh PPP.

Data itu dilihat di situs mkri.id, Sabtu (27/4/2024). Total ada 297 permohonan yang diterima MK.

PPP mengajukan 24 perkara, kemudian disusul NasDem 20 perkara, dan PAN 19 perkara.

Secara keseluruhan, terdapat 171 dari total 297 perkara yang diajukan oleh partai politik. Selebihnya, diajukan oleh perorangan.

Berikut rincian partai politik yang mengajukan sengketa Pileg 2024:

1. PAN (19 perkara)

2. PBB (8 perkara)

3. PDI-P (13 perkara)

4. Demokrat (17 perkara)

5. Partai Garda Republik Indonesia (1 perkara)

6. Partai Garuda (1 perkara)

7. Partai Gelora (3 perkara)

8. Partai Gerindra (17 perkara)

9. Golkar (14 perkara)

10. Hanura (4 perkara)

11. PKS (3 perkara)

12. PKB (12 perkara)

13. PKN (4 perkara)

14. Nasdem (20 perkara)

15. Perindo (6 perkara)

16. PPP (24 perkara)

17. PSI (2 perkara)

18. Partai Aceh (1 perkara)

19. Partai Adil Sejahtera Aceh (1 perkara)

20. Partai Nanggroe Aceh (1 perkara)

Sebagai informasi, MK telah mulai melakukan registrasi sengketa Pileg pada 23 April 2024. MK mulai menyidangkan PHPU Pileg pada 29 April 2024.

"Insyaallah kita mulai sidang PHPU Pileg itu 29 April," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono

Sidang sengketa Pileg akan digelar dengan tiga panel. Kemudian, MK akan membacakan putusan sengketa Pileg pada 10 Juni 2024.

"10 Juni (putusan)," ujar Fajar.(Adz)

Anies-Gus Imin Jadi Paslon Pertama Gugat Pilpres 2024 ke MK

Tim Hukum AMIN saat menyampaikan laporan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3). [Doc ; Ist ]

Jakarta, Merdekapost.com - Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi yang pertama mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran paslon tersebut resmi didaftarkan pada hari ini, Kamis (21/3).

Dilihat dari laman MK, pendaftaran tersebut diunggah pada pukul 09.02 WIB, dengan tanda terima nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan tersebut terkategori dalam klasifikasi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, atas nama pemohon H. Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar.

Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura

Suasana rapat pleno KPU RI rekapitulasi suara nasional. (ist)

JAKARTA - Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 tak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah ambang batas 4%. Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang tingkat nasional, sejauh ini dari 18 partai politik peserta pemilu, ada 10 parpol yang suaranya tak mencapai ambang batas parlemen.

Salah satu dari partai tersebut adalah PSI yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Partai ini masih belum bisa menembus DPR karena hanya mendapat suara di bawah 3%.

Selain itu ada Perindo yang mendapat suara 1,28% dan PPP yang nyaris lolos dengan 3,83%. Tujuh parpol lainnya, termasuk Hanura yang dulu sempat duduk di parlemen, mendapat suara di bawah 1%.

Berikut selengkapnya suara sah parpol Pemilu 2024:

Partai Lolos Parlemen

⁠PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)

Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

Gerindra: 20.071.708 suara (13.22%)

PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

⁠PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

⁠PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

Partai Tidak Lolos Parlemen

PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

⁠⁠PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

⁠PBB: 484.486 suara (0,31%)

Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)

⁠PKN: 326.800 suara (0,21%)

Angka ini merupakan hasil total perolehan suara parpol dibagi total suara sah untuk Pileg 2024 yang dihitung saat rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional pada Rabu (20/3). (hza)

Rekap Final KPU: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak, 96,2 Juta

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan nomor urut pemilihan umum 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [Foto: kumparan]

Jakarta - KPU RI telah merampungkan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2024 di 38 provinsi dan 128 PPLN. KPU langsung mengumumkan dan menetapkan hasil perolehan suara Pilpres 2024.

Hasilnya, paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran mengalahkan paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Hasil ini tertuang dalam SK No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dibacakan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari pada Rabu (20/3).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Foto: Antara

Berikut hasil resmi KPU RI:

Anies-Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,94%)

Prabowo-Gibran: 96.214.691 suara (58,57%)

Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara (16,46%)

Ketua KPU RI Hasyim Asyari membacakan penetapan hasil lewat SK Nomor tentang penetapan hasil pemilihan umum 2024.

"Menetapkan rekapitulasi perolehan suara presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dalam keputusan ini," ucap Hasyim Asyari.

Berdasarkan hasil rekap nasional di 38 provinsi, Prabowo unggul di 36 provinsi. Sementara Anies unggul di 2 provinsi dan Ganjar tidak unggul di provinsi mana pun.

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024). Foto: kumparan

Berikut sebarannya:

Anies-Muhaimin

Aceh, Sumatera Barat

Prabowo-Gibran:

DIY Yogyakarta, Gorontalo, Kalteng, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalbar, Sumsel, Jateng, DKI Jakarta, Kepri, NTT, Kalsel, Banten, Kaltara, Kaltim, Sultra, Jatim, Sulbar, Riau, Papua Barat, Sulut, Bengkulu, Sulsel, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulteng, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Setelah penetapan hasil rekap nasional, KPU memberi kesempatan kepada para pihak yang tidak menerima hasil selama 3 hari untuk mengajukan gugatan hasil rekap Pilpres KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada gugatan, maka KPU akan menetapkan capres-cawapres terpilih.

Hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Mendagri Tito Karnavian.(*)

Ini Daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke Senayan Hasil Pemilu 2024

Partai Peserta Pemilu 2024. (ist)

Jakarta - KPU RI merampungkan seluruh tahapan rekapitulasi nasional Pemilu 2024 di 38 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Rabu (20/3). PDIP menjadi juaranya.

Ini merupakan kali ketiga PDIP menjadi jawara di Pemilu Legislatif. Di bawahnya ada Partai Golkar.

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Papua Pegunungan di KPU RI, Jakarta, Rabu, (20/3/2024) Foto: Iqbal Firdaus/kumparanzoom-in-white

KPU juga mengumumkan parpol yang lolos ke Senayan. Partai politik yang lolos mengantongi suara lebih dari 4%. Mereka adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Sedangkan parpol yang gagal ke parlemen yakni, PPP, PSI, Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, Perindo, dan Partai Ummat.

Berikut selengkapnya perolehan suara sah parpol Pemilu 2024:

⁠PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)

Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

Gerindra: 20.071.708 suara (13.22%)

PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

⁠PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

⁠PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

Partai politik yang tidak lolos:

PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

⁠⁠PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

⁠PBB: 484.486 suara (0,31%)

Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)

⁠PKN: 326.800 suara (0,21%)

(hza)

Wow, Eks Danjen Kopasus Pimpin Demo Tolak Hasil Pilpres 2024, Ini Profil Mayjen Purn TNI Sunarko

Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung di KPU, Senin (18/3/2024).(Doc/Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Soenarko menolak hasil Pilpres dari real count KPU yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran unggul telak.

Bahkan demo hari ini itu dipimpin sejumlah tokoh besar akan berlangsung juga di depan DPR/MPR.

Lalu seperti apa profil dan biodata Mayjen TNI (Purn) Soenarko?

Mayjen TNI (Purn) Soenarko merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, hingga dituding sebagai pelaku makar.

Tidak cukup sampai disitu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo Subianto kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan.

Setelah sekian lama tak ada kabarnya, kini Soenarko kembali tampil ke publik.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko kemudian tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Di partai politik, Soenarko sekarang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1953. Dia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.

Mayjen TNI Purn ini sebelumnya menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Sepanjang kariernya, Soenarko memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer.

Sebelum menduduki posisi tertingginya, Soenarko sudah terkenal di Aceh.

Diberitakan sebelumnya, ia pernah menjabat asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002, lalu menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-22, Pamen Renhabesad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud, dan Kasdif-1 Kostrad.

Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Kopassus) ke 22. Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Soenarko menjabat sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Mayjen Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS.

Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhi. Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono.

Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.

Terjun di Politik

Setelah karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.

Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016).

Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016).

Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, sejak 2017 sampai sekarang.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Soenarko, dikutip dari Wikipedia.org:

Soenarko pernah mengenyam pendidikan di AKABRI (1978), kemudian Susarcabif (1978).

Ia juga pernah di Komando(1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988).

Selanjutnya, di Seskoad (1995), Sesko TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2005.

Sebelumnya diberitakan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus pimpin aksi unjuk rasa (demo) tolak keunggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Soenarko yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu menolak hasil real count KPU.

Aksi demo atas dugaan kecurangan itu akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Aksi yang dipimpin para tokoh besar menyebutkan bahwa pada Pilpres 2024 terjadi banyak kecurangan.

Tak hanya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mereka juga akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 untuk diusut.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini.

Polres Jakarta Pusat telah mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI.

"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU.

Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia.

Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.(*)

[Sumber: Tribun.com | Editor: Aldie Prasetya]