MERDEKAPOST.COM

Gerhana Bulan Total, Bertepatan dengan 14 Ramadhan 2025: Ini Wilayah yang Bisa Menyaksikan

ILUSTRASI : Gerhana Bulan Total, Bertepatan dengan 14 Ramadhan 2025, ada Wilayah yang Bisa Menyaksikan. (ist)

KERINCI – Fenomena astronomi yang langka akan kembali terjadi pada Maret 2025, yaitu gerhana bulan total. Peristiwa ini menjadi momen yang dinantikan oleh banyak orang, terutama para pecinta astronomi, karena terakhir kali terjadi lebih dari dua tahun lalu, tepatnya pada 8 November 2022.

Dilansir dari detikNews, lantas kapan tepatnya gerhana bulan total ini berlangsung, dan di mana saja bisa disaksikan? Berikut informasi lengkapnya.

Jadwal Gerhana Bulan Total 14 Maret 2025

Berdasarkan data dari NASA, gerhana bulan total ini akan melewati beberapa tahapan sebelum akhirnya berakhir. Berikut adalah rincian waktu terjadinya setiap fase gerhana dalam beberapa zona waktu, termasuk WIB (Waktu Indonesia Barat):

1. Mulai Gerhana Penumbra

PDT: 13 Maret, 20:57

EDT: 13 Maret, 23:57

UTC: 14 Maret, 03:57

WIB: 14 Maret, 10:57

2. Mulai Gerhana Sebagian

PDT: 13 Maret, 22:09

EDT: 14 Maret, 01:09

UTC: 14 Maret, 05:09

WIB: 14 Maret, 12:09

3. Gerhana Total Dimulai

PDT: 13 Maret, 23:26

EDT: 14 Maret, 02:26

UTC: 14 Maret, 06:26

WIB: 14 Maret, 13:26

4. Puncak Gerhana (Totalitas Maksimal)

UTC: 14 Maret, 06:58

WIB: 14 Maret, 13:58

5. Gerhana Total Berakhir

PDT: 14 Maret, 00:31

EDT: 14 Maret, 03:31

UTC: 14 Maret, 07:31

WIB: 14 Maret, 14:31

6. Gerhana Sebagian Berakhir

PDT: 14 Maret, 01:47

EDT: 14 Maret, 04:47

UTC: 14 Maret, 08:47

WIB: 14 Maret, 15:47

7. Gerhana Penumbra Berakhir

PDT: 14 Maret, 03:00

EDT: 14 Maret, 06:00

UTC: 14 Maret, 10:00

WIB: 14 Maret, 17:00

Wilayah yang Dapat Menyaksikan Gerhana Bulan Total Maret 2025

Menurut data dari Time and Date, gerhana bulan total ini bisa disaksikan di berbagai wilayah di dunia, mulai dari Eropa, sebagian besar Asia, sebagian besar Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, serta perairan Samudra Pasifik dan Atlantik.

A. Wilayah yang Bisa Melihat Gerhana Bulan Total

Beberapa kota yang beruntung bisa menyaksikan gerhana total meliputi:

Afrika: Casablanca (Maroko)

Eropa: Dublin (Irlandia), Lisbon (Portugal)

Amerika Utara: New York (AS), Los Angeles (AS), Toronto (Kanada), Chicago (AS), Washington DC (AS), San Francisco (AS), Mexico City (Meksiko)

Amerika Selatan: São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Lima (Peru), Santiago (Chili)

Oseania: Auckland (Selandia Baru), Suva (Fiji)

B. Wilayah yang Hanya Bisa Melihat Gerhana Bulan Sebagian

Beberapa kota lainnya hanya dapat menyaksikan fase gerhana sebagian, termasuk:

Afrika: Khartoum (Sudan), Johannesburg (Afrika Selatan), Lagos (Nigeria), Algiers (Aljazair)

Eropa: London (Inggris), Paris (Prancis), Berlin (Jerman), Roma (Italia), Madrid (Spanyol)

Asia dan Australia: Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Sydney (Australia), Melbourne (Australia), Brisbane (Australia), Ankara (Turki), Kairo (Mesir)

Apakah Gerhana Bulan Total Ini Bisa Dilihat di Indonesia?

Sayangnya, Indonesia tidak bisa menyaksikan gerhana bulan total ini, karena seluruh fase gerhana terjadi pada siang hingga sore hari waktu setempat, saat bulan berada di bawah cakrawala.

Berdasarkan waktu di Jakarta, berikut tahapan gerhana dan keterlihatannya:

Gerhana penumbral dimulai: 14 Maret, 10:57 WIB (tidak terlihat)

Gerhana sebagian dimulai: 14 Maret, 12:09 WIB (tidak terlihat)

Gerhana total dimulai: 14 Maret, 13:26 WIB (tidak terlihat)

Puncak gerhana: 14 Maret, 13:58 WIB (tidak terlihat)

Gerhana total berakhir: 14 Maret, 14:31 WIB (tidak terlihat)

Gerhana sebagian berakhir: 14 Maret, 15:47 WIB (tidak terlihat)

Gerhana penumbral berakhir: 14 Maret, 17:00 WIB (tidak terlihat)

Bagi masyarakat di Indonesia yang ingin menyaksikan gerhana bulan total, perlu menunggu hingga 7 September 2025, ketika fenomena ini dapat diamati dari wilayah Indonesia.

Mengapa Bulan Berwarna Merah saat Gerhana Total?

Selama gerhana bulan total, bulan tidak benar-benar menghilang, melainkan berubah menjadi merah tembaga atau jingga. Fenomena ini dikenal sebagai “Blood Moon”.

Menurut NASA, warna merah ini terjadi karena atmosfer bumi membiaskan cahaya matahari. Saat cahaya melewati atmosfer, gelombang cahaya dengan warna biru tersebar lebih jauh, sedangkan cahaya merah tetap bertahan dan mencapai bulan.

Fenomena serupa juga terjadi saat matahari terbit dan terbenam, ketika langit tampak merah karena cahaya biru lebih banyak tersebar dibandingkan cahaya merah.

Dengan kata lain, selama gerhana bulan total, bulan memantulkan cahaya matahari yang telah difilter oleh atmosfer bumi, menghasilkan warna merah yang khas.

Kesimpulan

Gerhana bulan total pada 14 Maret 2025 adalah peristiwa langka yang dapat disaksikan di banyak bagian dunia, terutama di Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Sayangnya, Indonesia tidak termasuk dalam wilayah yang bisa melihat fenomena ini.

Namun, jangan khawatir! Masyarakat Indonesia bisa menantikan gerhana bulan total berikutnya pada 7 September 2025, yang diprediksi dapat diamati langsung dari Indonesia.(*)

Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Menuai Polemik dan Kekecewaan

Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM)

Merdekapost.com | Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian anggaran dan upaya menyeragamkan waktu pengangkatan ASN secara nasional. (12/03/2025)

Menteri PAN-RB menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola ASN yang lebih optimal, serta menghindari ketimpangan dalam distribusi pegawai di berbagai instansi. "Kami ingin memastikan bahwa proses pengangkatan ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi yang efisien," ujar Menteri PAN-RB dalam konferensi pers.

Namun, keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Ia menilai penundaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat jika secara administratif telah rampung dan instansi terkait telah siap menggaji pegawai baru. “Jika proses administrasi hampir selesai dan instansi sudah siap, maka pengangkatan sebaiknya tetap dilakukan secara bertahap sesuai jadwal awal,” tegasnya.

1,3 Juta Calon ASN Jadi Korban Ketidakpastian

Keputusan pemerintah ini berdampak langsung pada 179 ribu CPNS dan 1,2 juta PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi. Mereka kini menghadapi ketidakpastian masa depan akibat kebijakan yang dinilai tidak adaptif dan minim mitigasi.

“Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap nasib jutaan calon ASN yang telah melalui proses seleksi ketat. Ini bukan sekadar penundaan, tapi bentuk pengingkaran komitmen,” ungkap Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM).

Menurutnya, aksi #SaveCASN yang mulai menggema di media sosial adalah bentuk protes atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Beberapa alasan utama yang dikemukakan para calon ASN antara lain:

Kehilangan pekerjaan: Banyak calon ASN telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus seleksi.

Ketidakpastian masa depan: Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan bisa berubah sewaktu-waktu, termasuk kemungkinan hasil kelulusan yang tidak dihormati.

Kerugian finansial: Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi, mulai dari transportasi hingga administrasi, menjadi beban tambahan akibat ketidakpastian ini.

Kebijakan Bertentangan dengan UU ASN

Keputusan penundaan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur bahwa pengangkatan ASN dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi mitigasi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Tuntutan: Segera Laksanakan Pengangkatan ASN Sesuai Jadwal Awal

BBM sebagai organisasi kepemudaan menekankan pentingnya pengangkatan ASN sesuai jadwal awal demi mendukung komitmen pemerintah dalam Astacita No. 7 (Pemberantasan Kemiskinan) dan No. 11 (Peluang Kerja yang Luas dan Berkeadilan).

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib para calon ASN. Penundaan ini harus segera dievaluasi, dan pengangkatan ASN harus dilakukan sesuai jadwal demi kepastian hukum dan keadilan sosial,” pungkas Elva Novianti.

Sementara itu, aksi protes dari para calon ASN terus berlangsung, baik di media sosial maupun dalam bentuk audiensi ke berbagai lembaga terkait. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Apakah pemerintah akan mendengar aspirasi para calon ASN, atau tetap bergeming dengan kebijakan yang dinilai sepihak?. (rdp)

Kemenag Upayakan Percepat Pencairan TPG Guru Madrasah 2025

Direktur GTK Madrasah Thobib Al-Asyhar. (Doc/istimewa)

Jakarta, (Kemenag) - Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tengah memproses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah untuk periode Januari - Februari 2025. Saat ini tengah dilakukan akselerasi agar bisa cair pada akhir Maret 2025.

"Kita tengah lakukan proses pencairan TPG periode Januari - Februari 2025 bagi guru madrasah," terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

"Kami targetkan bisa cair pada akhir Maret 2025," sambungnya.

Menurut Thobib, panggilan akrabnya, sebagai percepatan pencairan, pihaknya sudah meminta seluruh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk segera melakukan penyesuaian data guru pada aplikasi EMIS GTK melalui laman https://emisgtk.kemenag.go.id dengan menggunakan akun SIMPATIKA.

"Proses ini kami minta bisa dimulai sejak hari ini, 4 Maret 2025," sebut Thobib.

Untuk menjamin kelancaran pencairan TPG, Thobib juga minta para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk memperhatikan tiga hal.

Pertama, melakukan proses penyesuaian data, termasuk pengaturan status keaktifan guru, penyesuaian data guru mutasi, ajuan penerbitan NRG bagi lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik, serta penginputan jadwal mengajar dan beban kerja guru;

Kedua, batas akhir penyesuaian data adalah 15 Maret 2025. Sehingga, Surat Keputusan Analisis Kelayakan Tunjangan (SKAKPT) periode Januari-Februari akan di-generate otomatis melalui aplikasi EMIS GTK pada tanggal 15 dan 17 Maret 2025;

Ketiga, seluruh Kepala Bidang serta pihak terkait diharapkan mengambil langkah-langkah cepat dan taktis guna memastikan pencairan TPG dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 Maret 2025.

"Kita terus berupaya. Semoga TPG guru madrasah bisa cair sesuai target," tandasnya.

(adz/sumber: kemenag.go.id)

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)

Ketua KPK Imbau Kepala Daerah Kurangi Protokol, Dedi Mulyadi: Saya Bawa Nggak?

Foto: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (ist)

"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali," kata dia.

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua KPK Setyo Budiyanto mengimbau kepala daerah untuk mengurangi protokol karena berdampak pada efisiensi anggaran. Menanggapi imbauan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan telah mengurangi penggunaan protokol.

"Gini, saya sudah mengurangi, anda tahu nggak? Saya bawa protokol nggak ke sini? Enggak. Terus kemudian mobilnya rame nggak? Enggak, cuma tiga," kata Dedi di Kantor Walikota Bekasi, Bekasi, Jumat (7/3/2025).

Dedi menyambut baik imbauan Ketua KPK itu. Dia mengatakan sudah meninggalkan aspek-aspek keprotokolan formal.

"Jadi saya menyambut baik imbauan ketua KPK agar para kepala daerah tidak usah terlalu protokoler, karena biaya protokol itu mahal, maka saya sebagai gubernur, hari ini sudah tidak lagi menggunakan aspek-aspek keprotokolan formal, jadi sangat efisien," katanya.

Dia juga berharap bupati dan Wali Kota di Jawa Barat bisa mengikuti caranya. Dedi juga meminta kepala daerah di Jawa Barat tak mengambil mobil dinas.

"Dan ini akan diikuti oleh para kepala daerah, tidak ngambil mobil, tidak ngambil mobil, tidak ngambil mobil, semuanya sama, Insyaallah imbauan Ketua KPK adalah imbauan yang baik dan kami menyambut dan akan melaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Setyo Budiyanto berbicara tentang KPK yang telah melakukan efisiensi anggaran sejak lama. Salah satu efisiensi yang dilakukan KPK adalah tidak terlalu banyaknya protokoler untuk pimpinan KPK.

"Kalau bicara soal efisiensi, Bapak-Ibu di daerah, KPK ini sudah super-efisien. Sejak zaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Nggak ada kami terlalu banyak protokoler," kata Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Setyo pun meminta pejabat kepala daerah agar mengurangi protokolernya. Sebab, menurutnya, hal itu adalah bagian dari efisiensi.

"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali," kata dia.

(Sumber: detik.com)

Prabowo Ketahui Hinaan Gus Miftah kepada Pedagang Es Teh, Tegur Melalui Mayor Teddy

Viral Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Merdekapost.com | Nasional - Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah memberikan teguran resmi kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Teguran ini terkait dengan pernyataan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh, Sunhaji, saat berdakwah di Magelang beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataan videonya pada Rabu (4/12/2024), menyampaikan bahwa Presiden meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji.

"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Gus Miftah telah mendatangi Sunhaji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam video yang beredar, Sunhaji terlihat menerima permintaan maaf tersebut dengan baik.

"Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin, keadaan kembali baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka," tambah Hasan.

Sebelumnya, Gus Miftah telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang dianggap merendahkan Sunhaji. Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada masyarakat luas. Gus Miftah juga menjelaskan bahwa gaya berdakwahnya yang kerap diselingi candaan tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati siapa pun.

"Saya meminta maaf atas kekhilafan saya yang mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada tukang es teh yang sedang berjualan di lokasi dakwah. Saya juga ingin menemui langsung beliau untuk meminta maaf," ujarnya.

Gus Miftah juga mengakui telah mendapat teguran langsung dari Mayor Teddy Indra Wijaya. Teguran tersebut menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan di depan publik.

Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama tokoh publik, untuk lebih bijak dalam berucap dan menjaga perasaan masyarakat. (*)

Pimpinan Baleg DPR Ajak Semua Fraksi Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah. (ist)

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah.

Doli menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode ini. Menurut dia, hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya mendorong bahwa Bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira, semua fraksi harus buka moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi, tidak ada pemekaran itu tidak mungkin," kata Doli dalam rapat Baleg DPR di Senayan, Senin (28/10).

Doli mengungkapkan saat ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sejak moratorium. Dia mengatakan telah memperjuangkan pencabutan moratorium dalam lima tahun terakhir saat bertugas di Komisi II DPR.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk melebihi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, Bogor hingga kini masih menjadi kabupaten.

"Makanya tolong sampaikan kepada pimpinan fraksi kita masing-masing, ketua umum parpol kita masing-masing supaya pemerintahan cabut moratorium itu," tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Doli sekaligus merespons anggota Baleg Fraksi PKS Achmad Ru'yat. Dalam rapat, Ru'yat mendorong agar Kabupaten Bogor segera dimekarkan.

Ru'yat membandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah Jawa Barat yang melebihi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi memiliki lebih sedikit kabupaten kota.

kabupaten/kota. Jumlah itu lebih sedikit dibanding Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta yang memiliki 38 kabupaten/kota. Demikian dengan Jawa Timur yang memiliki sekitar 40 juta penduduk.

"Sehingga kami mohon, karena di Komisi II tidak muncul, dari Baleg ini, saya sebagai anggota Baleg mengusulkan menjadi usulan Baleg untuk diperjuangkan pemekaran Bogor Barat dan Timur supaya tentu percepatan pembangunan," katanya.(*)

(Sumber: CNN Indonesia)

Muktamar NU di Lampung Dinilai Buruk, Kiai As`ad Said Ali: Wajar NU Kacau!

Nilai Muktamar NU di Lampung Buruk, Kiai As`ad Said Ali: Wajar NU Kacau!KH Asad Said Ali (Tokoh Senior NU). (doc: istimewa)

MERDEKAPOST.COM - Akademi Kepemimpinan Dipantara, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada kajian kepemimpinan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), menggelar acara Silaturahmi Nasional dengan tema "Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan".

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh senior NU, di antaranya Dr. KH. As'ad Said Ali (mantan Wakil Ketua Umum PBNU dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara), Dr. A.S. Hikam (pengamat politik), KH. Arifin Junaidi, dan KH. Baidhowi Adnan (mantan Komandan Banser DKI Jakarta Tahun 1965). Acara ini digelar di hotel Azana Suite Antasari, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam paparan yang disampaikan, Dr. KH. As'ad Said Ali menyoroti kondisi NU saat ini yang dinilai penuh dengan konflik dan kekacauan. Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari hasil Muktamar NU di Lampung yang digelar beberapa waktu lalu. Kiai As'ad mengungkapkan bahwa muktamar tersebut dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.

“Kisruh yang kita saksikan dalam tubuh NU saat ini adalah produk dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, sehingga wajar jika NU kini penuh dengan konflik dan kekacauan,” ujar Kiai As'ad dalam sambutannya.

Selain Kiai As'ad, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU dan hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh tim 5 dan tim 9, yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU dalam politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi politik NU seharusnya tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.

Sementara itu, Dr. A.S. Hikam, dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik, menyatakan keprihatinannya terhadap arah gerakan NU yang dinilai telah melenceng dari khittah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.

“Khittah NU kini tampak tidak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” kata Dr. Hikam.

Kritik senada juga disampaikan oleh KH. Abdul Munim DZ, Pembina Akademi Kepemimpinan Dipantara. Ia menyatakan bahwa acara silaturahmi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai simpul gerakan NU dari seluruh wilayah Indonesia guna membahas persoalan-persoalan yang sedang melanda NU saat ini. Menurutnya, banyak Pimpinan dan Tokoh NU di tingkat akar rumput yang merasa resah dengan kondisi NU saat ini, khususnya ketegangan antara PBNU dan PKB, yang kini kian mengganggu aktifitas organisasi NU baik di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.

“Acara ini diadakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan pandangan dari berbagai elemen NU di daerah-daerah. Kawan-kawan di bawah merasa perlu penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan PBNU dan PKB, yang telah memicu perpecahan dan mengganggu persatuan Nahdliyyin,” jelas KH. Abdul Munim DZ.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan NU dapat kembali menemukan arah yang jelas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaannya, sesuai dengan khittah yang telah digariskan sejak awal. Para peserta silaturahmi berharap agar kepemimpinan NU dapat segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Acara ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar elemen NU, demi menjaga keutuhan organisasi dan meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai khittah NU agar tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas organisasi, baik di bidang sosial-keagamaan maupun politik.(*)

(MERDEKAPOST.COM / RADARBANGSA.COM )