Siap Bersinergi, IWO Lampung Selatan Resmi Dikukuhkan

 

Merdekapost.com - Pimpinan Daerah ( PD-IWO) Ikatan Wartawan Online Lampung Selatan secara resmi dilantik oleh Pimpinan Wilayah (PW) IWO Provinsi  Lampung. Senin , 29 Juli 2024.

Pelantikan itu dihadiri Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) IWO Dwi Christianto, Seketaris PP IWO ,Sekjen Telly Natalia dan Ketua PW IWO Lampung Edi Arsyadad serta Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang dipusatkan di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati.

Dalam kata sambutan-nya Ketua PD IWO Lamsel Yudi Pratama menegaskan kepada seluruh anggota PD IWO Lampung Selatan siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

 “IWO siap mengawal program pembangunan Pemkab Lampung Selatan dan memberikan informasi yang aktual,” kata Yudi.

Sementara Ketua PW IWO Provinsi Lampung , Edy Arsyadad mengatakan PD IWO Lampung Selatan menambah kepengurusan IWO di Daerah Kabupaten di Provinsi Lampung.

"Saya berharap kehadiran IWO menjadi bagian kontrol sosial di Lampung Selatan dan dapat berpartisipasi dalam membangun daerah. Terlebih lagi kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.Hadirnya IWO sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, khususnya internet yang telah mengubah langkah media dan jurnalisme secara menyeluruh,” ujarnya.

Dan tak lupa pulah Ketum PP IWO Dwi Cristiano berharap dengan dilantiknya PD IWO Lampung Selatan dapat menjadi mitra semua pihak dan pemangku  kebijakan.

“Bersinergi dengan semua pihak adalah sebuah keharusan, sebagai mitra Pemerintah dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara Bupati Lampung Selatan Hi. Nanang Ermanto menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan tersebut dan ia juga berharap agar hadirnya IWO di Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan kontribusi yang positif.

“Saya  berharap dengan terbentuknya IWO Kabupaten Lampung Selatan mempunyai karakter yang baik apalagi menghadapi Pilkada untuk menyampaikan berita tentang Pilkada damai ,” ujar Nanang.

Sementara itu dia juga mengingatkan agar wartawan IWO Lampung Selatan dapat memberikan edukasi positif kepada masyarakat dengan pemberitaan yang membangun.

" Kehadiran IWO diharapkan senantiasa bekerja dengan profesional, dalam menjalankan tugas jurnalistik dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap menerima kritik positif demi kemajuan daerah,” ucap Nanang.(*)

Apresiasi Polda Jambi, IWO Siap Antisipasi Hoax di Pilkada Serentak 2024

 

Merdekapost.com,Jambi - Untuk mengantisipasi berita hoax di pilkada  serentak 2024 Polda Jambi dan Ikatan Wartawan Online (IWO). IWO siap antisipasi hoax di Pilkada Serentak. 

Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Wilayah (PW) IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, Jumat (28/6/2024). katanya, IWO akan kembali turun memerangi berita palsu, berita bohong atau hoax seperti pada Pilpres 2017 hingga Pilpres 2019 yang masif. 

"Kita sudah turun dari dulu, ke kampus, sekolah sampai ke kecamatan dengan kolaborasi pemerintah daerah dan Polres-polres. Hari ini, kami terpanggil kembali dengan antisipasi dini Polda Jambi yang patut kita apresiasi," katanya. 

Tambahnya,Hal ini terlihat dari kunjungan korps seragam coklat itu ke PD IWO Tanjab Timur hingga PD IWO Kerinci-Sungai Penuh baru-baru ini, terkait Pilkada Serentak. Tentu saja, IWO merespon cepat hal ini dan langsung mengelar rapat dan menyiapkan program kerja terkait. Kita sudah menyusun program yang akan dirangkai dengan HUT IWO yang jatuh pada 8 Agustus. PW IWO Jambi akan turun ke PD-PD seperti Tanjabtim, Tanjabbar, Batanghari, Tebo, Kerinci-Sungai Penuh dan Sarolangun.

"Lewat kegiatan tersebut, jajaran Pengurus Daerah (PD) IWO akan diperkuat untuk memerangi berita hoax yang akan muncul di Pilkada. Dimana kepentingan politik akan menciptakan munculnya berita hoax untuk menjatuhkan rival, atau strategi meningkatkan popularitas. Kalau dulu untuk menjatuhkan, sekarang ada pula yang dilakukan untuk meningkatkan popularitas. Ibaratnya memainkan simpati orang, namun masalahnya kredibilitas wartawan dan media yang menjadi pertaruhan disini,"Ujarnya.

Dijelakannya,WO tak mau, anggotanya yang tersebar di 8 kabupaten/kota menjual profesinya demi rupiah atau bahkan hanya sekedar janji, dalam menciptakan hoax itu.Untuk itu kita akan menegaskan profesionalitas dan menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada. Terutama dalam menjaga marwah organisasi yang sudah harum di Jambi agar tidak dikotori oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan IWO.

"Penegasan ini juga mendorong seluruh pengurus dan anggota IWO di Provinsi Jambi yang berjumlah lebih dari 250 anggota, yang rentan dengan sebaran hoax di media sosial. Kita minta semua bergerak, jangan nanti ada oknum yang mengatasnamakan IWO, lalu mencoreng kita semua.

Saya juga mendorong semua untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait bahaya berita hoax. Jika ada yang menjadi korban, IWO menyerukan agar masyarakat jangan takut melapor. Anggota IWO harus patuh pada kode etik jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ikut mengedukasi masyarakat dan menciptakan situasi yang kondusif dengan berita-berita yang dijamin kebenarannya," Tegasnya. (*)

IWO Tegas Tolak RUU Penyiaran

 

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Dwi Christianto. Foto: Ist

Merdekapost.com - Ikatan Wartawan Online (IWO) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran karena beberapa alasan utama terkait dengan kebebasan pers dan keberlanjutan media online seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh ketua umum IWO Pusat,Saya mengkhawatirkan bahwa RUU penyiaran tersebut akan membatasi kebebasan pers di Indonesia. IWO mencermati bahwa RUU ini bisa mengarah pada kontrol yang lebih ketat terhadap konten yang disiarkan oleh media penyiaran termasuk platform media online.Ini sungguh bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijunjung tinggi oleh organisasi wartawan​ dan menjadi amanat UU Pers No.40 Tahun 1999

"IWO berpendapat bahwa regulasi yang terlalu ketat dan birokratis dapat membebani media online berbasis penyiaran, terutama yang berskala kecil dan menengah,hal ini dapat menghambat perkembangan media online yang sedang tumbuh dan mengurangi keberagaman suara dalam lanskap media di tanah air,"kata Ketua Umum IWO Dwi Christianto. 

Dikatakannya lagi,Salah satu kekhawatiran terbesar IWO adalah independensi media yang berpotensi akan terancam jika RUU Penyiaran diterapkan. Kami khawatir bahwa aturan baru ini dapat digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi konten yang disiarkan oleh media online dan mengurangi otonomi editorial yang penting bagi jurnalisme yang bebas dan independen​​.

"IWO berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterapkan di sektor penyiaran dapat mendukung dan melindungi kebebasan pers, bukan sebaliknya.Semangat regulasi penyiaran tersebut juga harus memastikan bahwa semua media termasuk media online dapat beroperasi tanpa adanya tekanan yang tidak perlu ataupu penting dari pihak mana pun​​ itu,"Sebutnya.

Tambahnya,Ikatan Wartawan Online (IWO) mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang melarang penayangan laporan investigasi karena kami menilai ini akan mengancam kebebasan pers. 

"IWO menilai bahwa larangan ini bisa menjadi bentuk pembungkaman pers dan menghambat fungsi media dalam mengawasi penyelewengan kekuasaan serta mengungkap kebenaran kepada publik.Larangan tersebut dinilai IWO bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi yang harus dijaga oleh media​​,"Ujar Dwi Christianto.

Seperti diketahui, Organisasi pers lain seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers juga menyuarakan kekhawatiran serupa, menekankan bahwa kebebasan pers adalah pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat​​.

"IWO mendukung pernyataan tegas Dewan Pers, atas RUU Penyiaran dengan mengedepankan ekosistem kebebasan pers dan peliputan wartawan yang tetap mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai lex spesialis bagi profesi wartawan.

"Adapun Pasal-pasal Kontroversial RUU Penyiaran untuk itu IWO mencermati, terdapat dalam RUU Penyiaran Tahun 2024. Selain Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 50 B ayat 2 huruf (c), masih ada beberapa pasal dalam RUU Penyiaran 2024 yang disorot karena dinilai bermasalah," tutur Dwi.

Berikut ini pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran 2024, yang dinilai IWO bermasalah:1. Pasal 42 ayat 2,Paasal 42 ayat 2 menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI.Pasal ini tumpang tindih dengan UU Pers 40 Tahun 1999 yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

"Berikut bunyi pasal 42 ayat 2:Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) memuat aturan melarang adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. 

Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

3. Pasal 50B ayat 2 huruf (k)

Pasal 50B ayat 2 huruf (k) mengatur soal larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Seperti di UU ITE, pasal yang memuat istilah pencemaran nama baik dianggap sebagai "pasal karet" dan membatasi kebebasan pers.

Berikut bunyi Pasal 50B ayat 2 huruf (k):

Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.

4. Pasal 51 huruf E.Pasal 51 huruf E juga kontroversial lantaran RUU Penyiaran 2024 mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. Pasal ini juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.

Berikut bunyi pasal Pasal 51 huruf E.

Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"IWO berharap kebebasan pers harus selalu dijunjung tinggi di Indonesia. Karena UUD 1945 tengah mengamanahkan hal tersebut, sebagai panduan untuk meningkatkan peradaban serta kehidupan berbangsa dan bernegara,"Terang Dwi Christianto. (*)

Kapolres Bersama IWO Kerinci -Sungai Penuh Berbagi Takjil dan Buka Bersama

 

Merdekapost.com - Berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadan 1445/2024 Polres kerinci Bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Gerakan Bagi-bagi Takjil gratis kepada masyarakat yang melewati jalan Soekarno Hatta atau di depan SPBU 24.371.20 Pelayang Raya kota Sungaipenuh, Senin (1/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kerinci AKBP. M. Mujib. SH. SIK, Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP. Very Prasetyawan.SH., MH, Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh Riko Pirmando beserta jajaran pengurus dan anggota.

Setelah membagikan takjil kepada masyarakat, anggota IWO melaksanakan buka puasa bersama Kapolres, Kasat Reskrim dan jajaran-nya.

“Kegitan Ini bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci ramadhan ini serta wujud kepedulian PD -IWO kerinci-sungai penuh bersama Polres Kerinci terhadap masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa ramadhan 1445 H / 2024 H,” ujar Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh, Riko Pirmando yang sebagai CEO media indojatipos.com.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Kerinci AKBP M Mujib juga mengajak masyarakat setempat agar selalu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kondusif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Kami mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa dengan baik," kata AKBP M Mujib.

 Tambahnya, Saya meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti membunyikan suara musik secara berlebihan, menyalakan petasan dan kebut-kebutan di jalan, balap liar atau menggunakan knalpot brong(Rising)

Polres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan apabila ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Selain, Kapolres Kerinci juga memastikan kedatangan Presiden Jokowi ke Sakti Alam Kerinci pada Rabu (3/4/2024). Kedatangan RI 1 itu dalam rangka kunjungan kerja dan peresmian  jalan dan meninjau sejumlah pasar di Kerinci dan Sungaipenuh. (Red)

Berbagi Takjil, Warga: Saya Do'akan IWO Batanghari Makin Eksis

  

Pengurus IWO Batanghari berbagi Takjil. Foto: Merdekapost.com

Merdekapost.com - Kegiatan sedekah takjil yang digelar oleh PD IWO Kabupaten Batangari, Propinsi Jamb mendapat respon positif dari masyarakat Batanghari. 

Tak tanggung-tanggung, warga yang mendapatkan takjil dari kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PD IWO Kabupaten Batanghari Saudara  Rudi Siswanto tersebut, berdo’a agar organisasi IWO Kabupaten Batanghari selalu eksis.

“Sayo berdo’a IWO Batanghari eksis terus,” kata Rogayah, salah seorang pengguna jalan yang melintas Simpang BBC, Muara Bulian.

Gerakan berbagi takjil oleh IWO Batanghari. Foto: Merdekapost.com

Menurut Ibu yang habis berbelanja kebutuhan lebaran ini, meski hanya memberikan takjil namun sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menjalankan puasa.

“Sangat-sangat bermanfaat, apalagi bagi kami yang menempuh perjalanan pulang jauh,” sebutnya.

Dia pun berharap, kegiatan serupa juga digelar oleh organisasi-organisasi lain terutama pemerintah daerah.Kalaulah IWO Batanghari mampu menggelar kegiatan pemberian takjil secara gratis, maka kita juga lebih yakin organisasi besar lainnya terutama Pemda akan lebih mampu menggelar kegiatan yang sama,” harapnya.

Pengurus IWO Batanghari berbagi takjil kepada pengguna jalan. Foto: Merdekapost.com

Selain memberikan takjil untuk pengguna jalan, IWO Kabupaten Batang Hari juga memberikan takjil untuk panti asuhan, seperti Panti Asuhan Dharma Ibu dan Panti Asihan SDLB.

Sehabis memberikan takjil rombongan PD-IWO lngsung menuju kediaman Saudara Rudi Siswanto untuk melanjutkan buka bersama dan tak lupa pulah didalam acara buka bersama tersebut juga di hadiri oleh kadis Kominfo yaitu Bapak Amir Hamza dan beberapa stapnya. (Red)

Ketua IWO bersama Kepala Dinas Kominfo Batanghari. Foto: Merdekapost.com

Terus Bersinergi, IWO Batanghari Silaturrahmi ke Bawaslu

 

Ikatan Wartawan Online (IWO) Batanghari silaturrahmi ke Bawaslu. Foto: Ani/Merdekapost.com

Merdekapost.com - Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Batanghari,Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka menjalin kemitraan kerja sama dalam informasi menghadapi pemilihan umum 2024, Kamis (18/01/2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diwakili oleh Koordinator Sekretariat, Suhabli mengucapkan terima kasih kepada awak media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Batanghari untuk silaturrahmi ke kantor Bawaslu Batanghari.

"Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan-nya para rekan-rekan wartawan khususnya Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) dan kami pihak bawaslu sungguh sangat menyambut baik dengan adanya silaturahmi ini," kata Suhabli.

Suhabli mengatakan, peran dari media sangat penting dalam mewujudkan pemilu dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Bahwa wartawan merupakan mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilu melalui kerja-kerja jurnalistik dan saya yakini, percaya bahwa pers mampu membangun kepercayaan masyarakat hingga nantinya terpilih para pemimpin yang terlegitimasi melalui proses pemilu yang aman,Wartawan itu tulang punggung kita, kawan strategis kita untuk menjadikan pemilu berkeadilan karena Wartawan ada pilar demokrasi.

"Saya juga meyakini Bawaslu dan wartawan mampu berkolaborasi untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih aman, nyaman dan lebih baik dari penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.Tanpa wartawan, kejanggalan, kelebihan, kekurang pemilu tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dikabarkan ke masyarakat.Jurnalis selalu berpijak pada kebenaran dan mereka yang lemah, menjadi tumpuan akses serta kekuatan wartawan untuk membuat mereka berdaya.

Sementara itu Ketua Ikatan Wartawan Online(IWO) Kabupaten Batanghari, Rudy Siswanto juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak Bawaslu Batanghari.

“Yang sudah meluangkan waktu dalam jadwal bawaslu yang padat menjelang pemilu 2024 untuk berdiskusi bersama IWO Batanghari, saya berharap pertemuan ini dapat menyambungkan sinergi dan kerjasama antar IWO dan Bawaslu,” kata Rudi.

Di Akhir acara pihak Bawaslu dan jurnalis saling tanya jawab dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilu yang sudah semakin dekat.

Salah satu cara penanganan money politik sangat susah untuk dibuktikan seperti kata pak robi dalam menjawab salah satu pertanyaan dari rekan wartawan “money politik itu seperti kentut berbau tapi sangat sulit untuk dibuktikan,” tutupnya. (Ani)

Komisioner Komisi Informasi Jambi Wafat, Gubernur Al Haris Sampaikan Duka

 

Alm Komisioner Komisi Informasi Provindi Jambi Nurul Fahmy. Foto: Ist

Merdekapost.com – Berita duka datang dari keluarga besar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, salah seorang Komisioner KI Provinsi Jambi Periode 2022-2026, Nurul Fahmy menghembuskan nafas terakhir saat melaksanakan Sholat Jum’at di Masjid Ar Raudah Telanaipura Kota Jambi, Jum’at (27/05/2022).

Nurul Fahmy merupakan salah seorang Komisioner KI Provinsi Jambi Periode 2022-2026 yang baru saja dilantik oleh Gubernur Jambi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Beliau juga merupakan Ketua Ikatan Wartawan Online Provinsi Jambi dan sampai saat ini masih aktif sebagai jurnalis.

Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H, menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Komisioner KI Provinsi Jambi tersebut. 

Al Haris mengatakan, semasa hidupnya Nurul Fahmy telah banyak memberikan masukan, baik itu dalam bentuk kritik maupun saran kepada Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya terkait pembangunan di Provinsi Jambi.

Al Haris menyatakan turut bela sungkawa atas wafatnya Nurul Fahmy sekaligus mengajak seluruh masyarakat Jambi mendoakan agar semua amal ibadah almarhum Nurul Fahmy dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan mendapatkan tempat terbaik, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. (064)

Ketua IWO Jambi Dilantik Jadi Komisioner Komisi Informasi

 

Pelantikan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Foto: 064

Merdekapost.com – Gubernur Jambi Al Haris melantik dan mengambil sumpah habatan anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jambi periode 2022-2026 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (25/5/2022).

Yang istimewa, dari 5 orang anggota KIP Jambi tersebut, dua orang diantaranya adalah wartawan senior di Jambi, yakni Nurul Fahmy sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jambi dan Siti Masnidar salah seorang wartawati politik di Provinsi Jambi.

Nurul Fahmy, Pemimpin Redaksi Inilahjambi.com ini sangat berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya.

"Kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Jambi. Ini adalah amanah dan harus dikerjakan secara profesional dan proporsional," ujarnya, Rabu (25/5/2022).

Sedangkan Gubernur Jambi Al Haris mengharapkan kepada anggota KIP Jambi yang terpilih bisa berkerja secara profesional. 

“Saya yakin dan percaya, anggota Komisi Informasi yang terpilih sudah memahami tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tentunya akan membawa dampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan di Provinsi Jambi," kata Al Haris.

Menurutnya, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dimana telah menjalani berbagai proses tes sehingga menghasilkan 5 orang yang menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi.

"Dalam melaksanakan program pembangunan, sinergi tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi dengan pemerintahan harus terus dijaga terlebih sinergi dengan Badan Publik dalam wilayah Provinsi Jambi juga harus dijaga dengan baik, bahkan harus terus kita tingkatkan," tuturnya.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki peranan yang cukup penting dalam kontribusi pembangunan daerah dalam bidang keterbukaan informasi publik, karena pada era keterbukaan informasi ini, masyarakat yang membutuhkan informasi diberikan hak untuk memohon informasi kepada badan publik," lanjutnya.

Dia menambahkan, badan publik berkewajiban memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan, serta jika terjadi sengketa antara pemohon informasi dan badan publik, disinilah salah satu peran Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

“Keterbukaan informasi publik yang baik, bisa mendorong bertambahnya investasi ke Provinsi Jambi, sebagai katalisator dalam pembangunan. Membangun keterbukaan informasi publik dengan baik juga berkaitan dengan membangun trust (kepercayaan) kepada publik di Provinsi Jambi," jelas Al Haris.

“Kita bersyukur, anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 telah menunaikan masa bakti sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi dan mengucapakan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini pada Provinsi Jambi. Kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang baru saya ucapkan selamat berkerja, dengan harapan dapat lebih meningkatkan pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik," pungkas Al Haris.

Sesuai keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor: S-090/774/DPRD/1/2022 tanggal 20 Mei 2022, tentang penyampaian hasil keputusan dan kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, telah memutuskan nama-nama sebagai berikut, Zamharir, Muhammad Almunawar, Nurul Fahmy, Siti Masnidardan Indra Lesmana. (*)

Ketua IWO Kerinci-Sungai Penuh: Jangan Giring Opini Rusak Reputasi Organisasi Kami

  

Ketua Pengurus Daerah IWO Kerinci-Sungai Penuh. Foto: Ist

Adanya pengiringan opini oleh dinilai dari orang orang tidak bertanggungjawab, untuk merusak reputasi Organisasi atau Wadah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kerinci dan Kota Sungai Penuh membuat Ketua, Pengurus dan Anggota tidak bisa berdiam diri,  dari sentilan  sentilan orang orang tidak senang dan tidak mendasar terhadap IWO di medsos. Senin,  04 April 2022.

Doni Efendi. Dpt. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kanupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, habis kesabarannya mengatakan bahwa dirinya terus berupaya mrmbesarkan organisasi agar memiliki Marwah.

"Kita sudah sabar dan sabar sudah 3 tahun belakangan ini, namun oknum yg diduga selalu ingin merusak reputasi IWO terus nampaknya menebar isu dan hal hal tidak baik bagi organisasi IWO"Katanya masih tetap tersenyum.

Dia juga menjelaskan Ikatan Wartawan Online (IWO) bermarkas di Rumah Empat Jenis menjadi Sekretariat dulu terbengkalai tidak terperhatikan itu juga diketahui masyarakat kerinci dan kota sungai penuh. Status gedung 4 jenis menjadi sekretariat adalah pinjam pakai dan di rehab oleh Ikatan Wartawan Online dengan pinjam pakai.

"Status gedung menjadi sekretariat adalah pinjam pakai, bangunan yang hampir tidak berbentuk itu di rehab dan bersihkan oleh IWO,  mulai dari pembersihan mengunakan 4 mobil pemadam, pengantian seluruh kaca, pengecatan, penimbunan halaman 7 Dum Truck Agregat/koral, semua biaya organisasi" Sebut Doni Efendi.Dpt Ketua DPD IWO Kerinci Sungai penuh. Menjelaskan status dan keadaan gedung 4 jenis yang dulunya ibarat tempat jin buang anak. 

Namun sampai sekarang permasalahan Gedung Empat Jenis tidak kunjung usai dari orang orang yang dinilai buduk hati menebar isu idi tidak sedap diluaran.

"Sebagian orang sudah mengetahui namun disini saya jelaskan lagi, agar jangan ada yang melakukan pengiringan opini membuat masalah semakin rancu.

"Sebenar saya sudah mencoba untuk  tidak  menanggapi komentar  dari orang yang mempunyai pikiran yang dangkal, sakit hati dan kurang pengalian kebenaran informasi atau sepihak, karena  ini sudah menjadi berita publik dimedos untuk nama baik dan reputasi organisasi IWO, maka  saya sampaikan dan jelaskan.

 "Lantai dua gedung 4 jenis digunakan oleh anak-anak beladiri silat dan Gulat. Mengenai sewa menyewa  kantin, bangunan kantin dibikin sendiri, bukan bangunan pemerintah, tetkait sewa menyewa kantin kami hanya melanjutkan, pertama kali otak sewa menyewa adalah Aprizalmen dan Zoni Irawan adalah anggota.

IWO non aktif dan tidak mau hengkang dari sekretariat walau sudah 3 tahun non aktif selaku anggota IWO, harusnya mereka punya malu,  anggota bukan masih bercokol di sekretariat, mirisnya lagi malah membuat kantor media di sekretariat IWO yang bukan Wadah Media,  IWO adalah wadah atau Wartawan" Katanya lagi. 

Ketua IWO juga mengakui pernah di tegur  pihak kodim dikarekan bangunan awak kantin yang di buat Aprizalmen dan Soni Irawan dihalaman sekretariat IWO itu kebetulan berhadapan lansung dengan Markas Kodim itu lebih parah dari kandang kambing.

"Awak mereka bangun kantin juga tanpa seizin saya ketua IWO, kita cuman malas ribut saya, berapa mereka sewakan kita juga tidak tahu, dikemanakan uang sewanya kita juga tidak tahu" Ungkap Ketua IWO.

Setelah masa tengang kontrak habis, status kantin diambil alih paksa organisasi, dan direhab lebih baik seperti saat ini. 

"Habis masa kontrak kita ambil alih paksa, dan kita rehab sebaiknya agar lebih indah dipandang mata,  dan tidak merusak pandang dari arah kodim" Sebut Ketua IWO. 

Ketua IWO juga berharap agar Zoni Irawan legowo dan memberikan pertangungjawabannya selama ia menjadi Plt. Ketua,  baik segi laporan keuangan dan barang inventaris organisasi serta angkat kaki dari sekretariat dikarenakan di Sekretariat IWO itu adalah organisasi Wartawan bukan organisasi Media, apalagi Zoni Irawan sudah bukan Anggota IWO. (*)

LBH IWO Resmi Berdiri Dipimpin Sandy Nayoan

MERDEKAPOST.COM – Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Jumat 12 Februari 2021 meresmikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO yang dipimpin oleh Dwight George Nayoan atau yang lebih dikenal sebagai Sandy Nayoan.

Peresmian LBH IWO yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Cina 2572 dilakukan secara virtual.

Sandy Nayoan sebagai ketua umum LBH IWO akan didampingi oleh Thopan Sow sebagai sekretaris dan Jamhari Kusnadi sebagai bendahara.

Dalam sambutan pada peresmian tersebut, Ketua Umum IWO Jodhi Yudono mengharapkan agar segera dapat dibentuk cabang LBH IWO setidaknya di tingkat provinsi di mana kepengurusan IWO berada.

“Kepada kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, setelah ini LBH IWO harus berdiri di semua provinsi minimal,” ujar Jodhi.

Ketum Jodhi menyampaikan terima kasih kepada pengurus LBH IWO yang bersedia menjadi relawan untuk melakukan pendampingan hukum tidak hanya pada wartawan anggota IWO, namun juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan di masa depan.

Sementara Ketum LBH IWO Sandy Nayoan mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi lembaga pendampingan hukum ini.

LBH IWO akan menggandeng anggota IWO yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk bersama-sama melakukan kerja-kerja pendampingan hukum di masa depan.

“Adapun maksud dan tujuannya (pendirian LBH IWO)… adalah untuk melakukan pendampingan-pendampingan hukum terutama pada sahabat-sabahat jurnalis yang menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di lapangan dalam melakukan tugas sebagai jurnalis maupun tugas kami selaku LBH IWO juga akan senantiasa mendampingi masayarakat luas tentunya,” kata Sandy.

“Kami akan merekrut sahabat-sahabat yg berlatar belakang sarjana hukum agar maksimal, optimal nanti ke depan dalam pendampingan-pendampinganya,” tambahnya.

Acara peresmian yang dihadiri pengurus pusat, wilayah dan daerah IWO se-Indonesia. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim , dengan mengucapkan Kemulian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya resmikan LBH IWO, semoga LBH IWO akan menjadi pembela kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia ketika kita menghadapi ancaman dari siapapun dan LBH IWO juga akan menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan,” ujar Jodhi menutup acara peresmian LBH IWO. (*)

Wartawan 'Bodrex' Jadi Perbincangan, Zoni: Jurnalis Harus Punya Karya Tulis

MERDEKAPOST.COM | SUNGAIPENUH - Wartawan merupakan pilar utama dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui suatu pemberitaan.

Dalam merangkai suatu pemberitaan harus sesuai dengan fakta dan sumber barulah nantinya diterbitkan. Sebagai seorang penulis tidak lah semudah dan segampang apa yang di bayangkan. Bahkan tulisan para jurnalis penuh dengan resiko dan tantangan. 

Tulisan atau berita yang disampaikan wartawan dirangkai dalam kata-kata sehingga pembaca mengerti akan pemberitaan sesuai dengan 5W-1H.

Baca Juga: 

• Oknum Guru Olaraga Bejat! Dengan Aksi Tipu Daya Cabuli Siswi Selama 2 Tahun

• Diduga Mencabuli Putri Kandung, AS Ditangkap Polisi

Wartawan atau para pemburu berita saat ini tengah ramai jadi perbincangan dan gunjingan. Pasalnya semakin menjamurnya wartawan dengan hanya  bermodalkan KTA serta Surat Tugas dari media tanpa ada menyajikan berita karya tulis sendiri atau dikenal dengan istilah wartawan 'Bodrex'. 

Wartawan tanpa berita yang lagi viral dengan kata wartawan bodrex atau Muntaber (Muncul Tanpa Berita) hanya bermodalkan KTA serta keberanian hilir mudik masuk Kantor Dinas Pemerintahan atau lembaga. 

Zoni Irawan selaku senior direktur Media Gegeronline dan Koran Geger saat bincang-bincang mengatakan. "cacatnya nama seorang wartawan dikarenakan ulah mereka oknum yang hanya bermodalkan KTA dan Surat tugas dengan keberanian mendatangi setiap pejabat diinstansi Pemerintah maupun swasta". 

BERITA TERKAIT LAINNYA: 

• Ini Data Keberadaan Media Online Terbaru di Jambi

"Bahkan, lanjut Zoni,  ada yang tidak segan-segan minta uang beli rokok dan minyak motor.  Berbagai alasan dibuat agar yang ditemui dapat mengeluarkan uang", Sindir Zoni.

Zoni menambahkan. " jika ingin dikenal dan dihargai sebagai jurnalis bersikaplah profesional. Jangan hanya bisa berceloteh di media sosial (Medsos), Jadi seorang jurnalis tidak butuh gaya. yang dibutuhkan adalah karya, berita atau tulisan"

• Ikuti Vaksin Covid 19, ini Kata Ketua DPRD Kota Sungai Penuh

"Jadi, Jangan pernah mengaku jurnalis kalau tidak punya karya tulis". Pungkas Zoni salah satu Pendiri Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. (adz)

Ketua MPR: IWO Mampu Menjembatani Informasi dari Pusat ke Daerah Dengan Baik

MERDEKAPOST.COM - Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 

"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa tagline IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti No hoax, no SARA serta Think before Click, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR. (064)

Ketum IWO Serukan Anggota Bongkar Kecurangan Bantuan Covid-19

Ilustrasi

MERDEKAPOST.COM -  Ketua Umum IWO pusat, Jodhi Yudono serukan himbaun kepada seluruh anggota, yang ada di Indonesia untuk bongkar kecurangan yang terjadi pada pendistribusian bantuan Covid-19.

Hal ini disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa (16/06/2020) sekitar pukul 17.35 wib sore.

Sebelumnya, dirinya menceritakan Ia bahwa bertemu pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) di Bogor Raya.

Ia menyebut ada salah satu anggota, yang menunjukkan surat pengakuan dosa dari Kesra Desa bermaterai, terkait pendistribusian bantuan desa selama Pandemi Covid-19 tersebut.

“Tadi saya ketemu kawan-kawan Bogor kan. Ada wartawan disana, menyerahkan surat pengakuan dosa dari Kesra Desa,” ungkapnya.

Tentu, kejadian yang seperti bisa saja terjadi di daerah lain, dimana bantuan sosial Covid-19 ini bukan hanya di satu desa, kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi ada di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Jodhi pun menghimbau seluruh pewarta, khususnya anggota IWO di setiap Provinsi maupun Kabupaten, untuk bongkar kecurangan yang ada pada bantuan sosial Covid-19 ini.

“Kalau masalah itu, baik itu di tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi maupun pun harus dibongkar. Selama itu bantuan sosial, tidak boleh ada yang tidak valid.” bebernya.

Menurutnya, dalam hal ini adalah sebuah kewajiban bagi pewarta yang ada di seluruh Indonesia, untuk membongkar segala tindak tanduk kecurangan yang dilakukan dalam bantuan ini.

“Saya kira ini salah satu tugas dan kewajiban kita untuk membongkar, karena ini sudah menyalahi peradaban manusia. Manusia yang bermoral, itu tidak akan berbuat seperti itu.” bilangnya. (Red)