MERDEKAPOST.COM

Disinyalir Ada Tiga Tokoh dibalik Layar Aksi Demo di IAIN Kerinci

Kerinci, Merdekapost – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Kerinci, Senin (10/3) dinilai bukan murni dari inisiatif mahasiswa, namun lebih kepada sarat kepentingan. Disinyalir ada tiga aktor utama dibalik aksi mahasiswa tersebut.

Indikasi tersebut bukan tanpa alasan. Posisi petinggi Rektorat IAIN Kerinci baru saja berganti, mulai dari Rektor, Warek, dan sejumlah pejabat lainnya. Diduga, persoalan persaingan jabatan Rektor dan jabatan lainnya di IAIN Kerinci sebagai pemicu yang berbuntut demo dari mahasiswa.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa ada tiga orang yang diduga menjadi aktor dibalik aksi demo tersebut. Dan aksi demo tersebut diduga kuat ditunggangi dan kental dengan persoalan politik di kampus.

“Ada tiga orang di balik layar hingga terjadinya demo HMI di IAIN Kerinci,” ujar sumber media ini yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (10/3/2025).

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa sebelum aksi berlangsung, sempat terjadi pertemuan tertutup yang melibatkan sekitar empat orang, termasuk perwakilan HMI Kabupaten Kerinci.

“Jelang aksi diduga ada pertemuan lebih kurang empat orang, dan ada perwakilan HMI Kabupaten Kerinci,” tambahnya, seraya menebutkan inisial tiga aktor tersebut H, F dan T.

Sementara itu, Edilan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, membantah adanya aktor di balik aksi demonstrasi tersebut.

“Tidak ada orang di belakang,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari ketiga orang Aktor yang diduga dibelakang aksi HMI Kabupaten Kerinci tersebut.(*)

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci: "Pengelolaan Dilaksanakan Profesional dan Terbuka, Begini Regulasinya"

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran KIP-K IAIN Kerinci telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.(ist/mpc)

Kerinci, Merdekapost – Merespon isu miring terkait dugaan pemotongan biaya penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci. Handrea, Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.

Menurut Handrea, tidak ada potongan dana living cost dari mahasiswa sebagaimana yang sempat dipertanyakan oleh pihak tertentu. Dana yang dikumpulkan oleh mahasiswa KIP-K bukanlah pemotongan, melainkan iuran yang disetorkan secara sukarela ke rekening forum untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang.

“Yang ada adalah mahasiswa KIP-K menyetor ke rekening forum untuk melaksanakan program. Kalau mengikuti standar biaya dengan program yang sama di luar kampus, rasanya dana yang kami kumpulkan tidak akan cukup. Namun, karena kami mengelolanya dengan penuh perhitungan dan tenaga pengajar yang mau dibayar dengan sangat murah, selama satu periode program (tiga tahun) ini kami berhasil menghemat lebih dari Rp 2 miliar,” jelas Handrea.

Lebih lanjut, Handrea menegaskan bahwa sisa dana yang berhasil dihemat akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa KIP-K. Saat ini, forum mahasiswa KIP-K tengah merancang pertemuan dengan para penerima beasiswa untuk membahas pengelolaan anggaran yang tersisa serta perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan segera bertemu dengan mahasiswa KIP-K untuk membicarakan pengelolaan sisa anggaran dan anggaran periode berikutnya. Kami berharap, pada periode pengurusan berikutnya, program untuk mahasiswa KIP-K dapat semakin membaik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” tambahnya.

Forum Mahasiswa KIP-K berharap bahwa keberhasilan mereka dalam mengelola anggaran ini bisa menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menjalankan program secara mandiri, profesional, dan transparan. Mereka juga membuka ruang bagi pihak yang ingin berdiskusi secara langsung mengenai pengelolaan dana agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, mahasiswa KIP-K di IAIN Kerinci telah membuktikan bahwa beasiswa yang mereka terima tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjang pengembangan akademik dan kompetensi mahasiswa secara kolektif.(adz)

Clear! Rektor IAIN Kerinci Tegaskan Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus

Rektor IAIN Kerinci Dr Jafar Ahmad mengapresiasi aksi damai kader HMI dirinya menegaskan bahwa Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus, dan kami (Kampus) siap menghormati hasil keputusan apapun yang mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati. (ist/mpc)

Merdekapost, Kerinci – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., akhirnya angkat bicara menanggapi aksi aspirasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci, Senin (10/03/2025).

Dalam pernyataannya, Rektor menegaskan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan program KIP-K sepenuhnya berada di tangan mahasiswa penerima KIP-K, melalui forum internal mereka, Forma KIP-K IAIN Kerinci. Kampus, kata Jafar, tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh forum tersebut.

"Kewenangan menentukan nasib program ini sebenarnya ada di tangan mahasiswa KIP-K. Kampus tidak akan intervensi, dan kami siap menghormati hasil keputusan apa pun," ujar Jafar.

Aksi yang digelar HMI Cabang Kerinci berfokus pada evaluasi program KIP-K, yang telah berjalan di IAIN Kerinci sejak tahun 2022.

Mahasiswa meminta adanya transparansi dan kejelasan mekanisme dalam penyaluran serta keberlanjutan KIP-K di kampus.

Menanggapi hal ini, Rektor mengapresiasi partisipasi aktif HMI dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Ini adalah bentuk kedewasaan dalam berdiskusi. Kampus selalu membuka ruang dialog, selama sesuai dengan koridor keilmuan dan etika," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi program harus mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati, dan keputusan tetap berada di Forma KIP-K IAIN Kerinci.

Dr.Jafar menjelaskan bahwa Forma KIP-K IAIN Kerinci merupakan representasi mahasiswa penerima KIP-K, yang memiliki mandat penuh untuk melakukan kajian sebelum memutuskan apakah program ini akan berlanjut atau ada kebijakan baru yang perlu diubah.

"Hasil keputusan Forma KIP-K nantinya akan menjadi acuan resmi bagi pihak kampus dalam menjalankan program ini ke depan," kata Jafar.

Kampus, kata dia, akan menghormati segala bentuk keputusan yang dihasilkan, selama itu sesuai dengan mekanisme formal yang telah disepakati.

"Kami berharap semua pihak dapat memahami mekanisme ini. Kampus tetap komitmen untuk mendukung transparansi dan demokrasi dalam kebijakan pendidikan," tutup Jafar.(nek/adz/mpc)

Peringati Hari Ibu, Kohati Kerinci Bagikan 1000 Bunga dan Masker

Kerinci | Merdekapost.com - Ketua Umum Formatur Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Kerinci Fengki Efniza pun manyampaikan bahwa hari ibu memiliki makna sendiri pada perayaan Hari Ibu tahun ini.

Adapun, Ketum Fermatur HMI Cabang kerinci ini meminta agar para ibu-ibu tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan kehidupan.

Apalagi dalam menangani pandemi Covid-19.

Di Hari Ibu ini kita membutuhkan ibu-ibu yang memiliki keuletan dan yang enggak menyerah dan kuat," kata Fengki Efniza, Selasa (22/12/2020).

Kohati Cabang Kerinci bersama KNPI Kabupaten Kerinci gelar aksi solidaritas pembagian 1000 bunga dan masker dalam rangka memperingati hari ibu tahun 2020, Selasa 22/12/20

Formatur Ketua Umum KOHATI Cabang Kerinci Pinda Juniarti mengatakan, Peringatan hari ibu mengingatkan kita kepada sosok ibu yang pengorbanannya tak mampu terbataskan.

“Peringatan hari ibu kali ini terasa begitu berbeda, namun pandemi covid-19 tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak berbuat dan bersentuhan dengan masyarakat, semoga gerakan hari ini memberikan stimulus dan semangat kepada Ibu-Ibu dalam ikhtiar kita besama dalam memerangi covid-19”, ucapnya (adz).

Badko HMI Laporkan Istri Gubernur ke BK DPRD Provinsi Jambi

Laporan Badko HMI Jambi Kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi. (ist/arg)

Merdekapost.com, Jambi – Istri Gubernur Jambi yang juga legislator dari Partai Nasdem, Rachima Fachrori, dilaporkan Badko HMI Jambi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi, lantaran diduga jadi komisaris salah satu Badan Usaha di Jambi.

Ketua umum Badko HMI Jambi, Iin Habibi, menerangkan, laporan tersebut akan mereka masukan tadi pagi (8/6/2020) ke BK DPRD Provinsi Jambi.

Dalam laporan tersebut, Badko HMI Jambi melaporkan Rachima Fachrori, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Nasdem, karena diduga menjadi komisaris pada salah satu badan usaha yang melakukan pekerjaan yang anggaran nya bersumber dari APBD.

Baca Juga: Istri Gubernur Jambi Laporkan Ketua Badko HMI Ke Polda, Andri; Kecewa, Tokoh Publik Ingin Membungkam Aktivis, Sedangkan Korupsi Mereka Tutup Mata

“Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD, maka sangat tegas dijelaskan bahwa setiap anggota DPRD dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan yang anggaran dan atau pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD,” isi dalam surat laporannya, yang diterima pada Senin pagi (8/6/2020) dilansir dari Dinamikajambi.com dari laman Sitimang.com.

Tak hanya melaporkan Rachima ke Badan Kehormatan, Badko HMI Jambi juga melaporkannya ke pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Serta ditembuskan ke Kapolda Jambi dan Kejati Jambi.

Baca Juga: OKP Cipayung Berikan Catatan Penting Terkait Kebijakan Pemprov Jambi

Sementara itu, saat dikonfirmasi Iin Habibi selaku Ketua Umum Badko HMI Jambi, membenarkan laporan tersebut.

“Ia hari ini bentuk PDF nya sudah kita kirim lewat via WhatsApp, ke BK DPRD Provinsi Jambi. Dimana yang menjadi BK DPRD ini, ada bang Evi Suherman, Pak Anwar Sadat, Apif Firmansyah, ada juga Abun Yani.” ungkapnya.

Selanjutnya, disinggung soal dugaan Rahima Fachrori jadi Komisaris salah satu badan usaha, seperti yang tertera dalam surat laporan tersebut. Iin juga membenarkannya.

“Benar, salah satu Badan Usaha di Jambi.” Imbuhnya.

Baca Juga: ASN di Sungai Penuh Jangan Takut! Enam Bulan Sebelum Pilkada Kepala Daerah Tidak Dibenarkan Mutasi

Untuk itu, besok Selasa (09/06) Iin bersama rombongan dari Badko HMI Jambi, akan mengantarkan langsung laporan tersebut kepada BK DPRD Provinsi Jambi.

“Laporan resminya, besok pagi kita serahkan langsung bersama rombongan dari Badko HMI,” tuturnya. (ald/arg)

OKP Cipayung Berikan Catatan Penting Terkait Kebijakan Pemprov Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Dalam kegiatan daring dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat Provinsi Jambi akan menggelar kegiatan Ngobrol Daring, yang berlangsung Kamis malam (4/6) lalu, melahirkan beberapa catatan.

Baca Juga: Istri Gubernur Jambi Laporkan Ketua Badko HMI Ke Polda, Andri; Kecewa, Tokoh Publik Ingin Membungkam Aktivis, Sedangkan Korupsi Mereka Tutup Mata

Kegiatan daring yang mengangkat tema catatan dalam penanganan Covid dan konsep new normal, mendapat perhatian khusus dari para ketua yang tergabung Cipayung Plus ini.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD IMM Provinsi Jambi Muhammad Awal. “Betul, beberapa hari yang lalu, kami baru selesai mengadakan kegiatan daring bersama ketua-ketua OKP Cipayung Plus, dari diskusi daring tersebut, melahirkan beberapa catatan sesuai dengan tema daring,” ujarnya.

Baca Juga: HBA Kembali Tegaskan Sikapnya Terkait Pilgub Jambi, Ini Pernyataan Resminya

Dijelaskannya, dari catatan daring tersebut, ada beberapa point yang menjadi fokus diskusi, pertama mengenai bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial dan kedua adalah mengenai konsep new normal, serta yang ketiga adalah harus ada grand desain dalam penanganan Covid-19. “Artinya dalam hal penyaluran bantuan sosial atau bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) harus diawasi dan perlu adanya keterbukaan informasi, guna penyaluran ini bisa tepat sasaran, walaupun kita nilai penyalurannya terkesan lambat,” jelasnya mewakili OKP Cipayung Plus.

Selain itu, Ketua OKP Cipayung ini juga mengingatkan adanya potensi atau dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan. “Potensi ini perlu kami ingatkan sebagai salah satu fungsi sosial kontrol kami dari aktifis dan mahasiswa kepada pemerintah, agar pandemi ini dan bantuan sosial tidak dipolitisasi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, apalagi di tengah tahun Pilkada,” ingatnya.

Ia juga mengingatkan masalah konsep penerapan dalam new normal ini. “Dalam penerapan new normal ini, pemerintah diminta untuk melakukan kajian secara ilmiah dan secara sains, jangan sampai new normal ini menjadi gelombang besar kedua dalam potensi bertambahnya korban yang terpapar Covid-19, salah satu contoh adalah yang terjadi di Korea Selatan, bisa menjadi salah satu rujukan dalam upaya penangana Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, OKP Cipayung Plus Jambi juga meminta agar ada konsep grand desain dalam menangani Covid-19 secara keseluruhan, agar tidak banyak yang menjadi korban. “Ini penting, sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan, agar terarah dan tersistematis dalam menangani percepatan penanganan Covid-19, jangan sampai memakan korban lebih banyak lagi,” ucapnya.

Baca Juga: Masalah Banjir Kerinci-Sungai Penuh, Ketua PMII Komsat IAIN Minta Pemerintah Segera Normalisasi Sungai

Dalam kesempatan tersebut, Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi memberikan doa dan support kepada Ketua Badko HMI Iin Habibi, atas kejadian yang menimpannya. “Sebagai bentuk solidaritas para ketua-ketua OKP terhadap kasus yang dilaporkan ke Polda Jambi, adalah saudara Iin Habibi, kami meminta agar kasus ini bisa segera diselesaikan, jangan sampai kalangan aktifis di bungkam, dalam menyampaikan aspirasi dan stop kriminalisasi terhadap para aktifis di Jambi,” tambahnya lagi.

Dikatakannya, setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi ini, bisa melaksanakan kegiatan daring ini. “Seperti Ketua IMM Muhammad Awal, Ketua PMII Hengky Tornado, Ketua GMKI Eko Saputra Marbun, Ketua KAMMI Nurhasan Dani, Ketua HMI Iin Habibi, Ketua GMNI Eldaniel Siallaga, dan Ketua PMKRI Kresensia Simanjuntak,” katanya.

Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. “Inilah bentuk wujud peduli kami serta perhatian kami kepada masyarakat, bangsa dan negera, semoga masukan dan saran nantinya bisa berguna demi kemaslahatan bersama,” harapnya. (hza)