MERDEKAPOST.COM

Mantan politisi PKB AS Hikam Tegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB

Mantan politisi PKB AS Hikam menegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB. (Foto: Istimewa)

Merdekapost.com - Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) AS Hikam merespon polemik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Menurut AS Hikam mengatakan jika PBNU hanya menilai PKB secara aspirasional itu tak menjadi masalah, kemudian jika PBNU berniat untuk mengambil alih PKB itu yang tak diperbolehkan.

"Kalau secara aspirasional dan sejarah itu ndak ada masalah (Menilai PKB). Masalahnya adalah kemudian kalau PBNU mengklaim bisa mengambil alih PKB dan pengganti siapapun yang ada di struktur PKB itu tidak bisa," kata Hikam kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Kemudian, Mantan Mentri Ristek era Gus Dur ini juga mengatakan jika ada upaya tersebut artinya PBNU mengobol-obok rumah tangga orang lain.

"Dan Anda tahu sendiri bagaimana nasibnya kalau orang mengobok-ngobok secara tidak sah rumah tangga orang lain," jelasnya.

Tapi lagi-lagi, kata Hikam kalau secara aspirasi, historis, kultural haknya PBNU untuk menanyakan, mengklarifikasi kinerja PKB sebagai partai politik.

"Hasil investigasi atau pertanyaan-pertanyaan aspirasi ini disampaikan kepada DPP PKB. Kemudian (PKB) harus menjawab ini, di dalam cara lembaga mereka," jelasnya.

Ia menegaskan kalau PBNU ingin mengambil alih PKB itu tidak bisa dibenarkan.

"Sama halnya seperti PKB karena tak suka dengan PBNU. Maka PBNU harus dibuat Majelis Luar Biasa, sama saja itu juga tidak bisa," terasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhamin Iskandar atau Cak Imin tidak memenuhi undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk berdialog dan meminta keterangan terkait hubungan dua lembaga tersebut pada hari ini Rabu (21/8/2024).

Sedianya, Cak Imin diundang untuk datang ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat pada pukul 12.30 WIB.

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu tim panel menyimpulkan Cak Imin tidak akan datang memenuhi undangan tersebut.

Ketua PBNU sekaligus anggota Tim Panel Pansus PKB bentukan PBNU, Umarsyah, mengatakan hal tersebut terindikasi dengan tidak adanya informasi sedikit pun mengenai akan hadir atau tidaknya Cak Imin ke Gedung PBNU.

"Tetapi sampai saat ini, tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Setelah satu jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir. Pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir?" Kata Umarsyah saat konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Umarsyah mengatakan sedianya bila Cak Imin datang, ada tiga hal pokok yang akan diklarifikasi secara langsung.

Pertama, kata dia, adalah soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin hari semakin menipis dan bergeser kepada Ketua Umum DPP PKB.

Kedua, kata dia, masalah permusyawaratan.

Ketiga, lanjut dia, kaitannya dengan tata kelola organisasi.

Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.

Kini Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah bekerja.

Sejumlah nama telah diundang diantaranya mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. (hza)

Pesan PKB untuk Menag Gus Yaqut, "Tak Usah Takut, Datang Saja ke Pansus Haji"

Waketum PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.(Istimewa)

Jakarta | Merdekapost.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tidak takut dengan keberadaan Pansus Angket Haji 2024.

Menurut Gus Jazil, jika tidak ada salah dalam penyelenggaraan Haji 2024, maka Gus Yaqut tak perlu khawatir menghadiri Pansus Haji untuk menjelaskan semua hal terkait penyelenggaraan haji terutama terkait tupoksi Kementerian Agama (Kemenag).

"Kalau enggak salah, enggak usah takut. Kalau benar, jelaskan, mana yang benar itu. Biar publik tahu," ujar Gus Jazil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Gus Jazil merasa aneh dengan munculnya berbagai video pembelaan terhadap Gus Yaqut selaku menag atas penyelenggaraan Haji 2024. Menurut dia, munculnya video pembelaan terhadap Gus Yaqut makin memperkuat dugaan adanya persoalan yang ditutup-tutupi dalam penyelenggaraan Haji 2024.

"Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macam-macam itu artinya ada sesuatu, makin jelas, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang kemudian publik seakan-akan dilibatkan ini masalahnya jelas. Nanti pansus akan bertanya satu-satu bagaimana bisa. Bagaimana keputusan-keputusan menteri, semua itu. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Lo kok dijawab dengan video, enggak ada hubungannya sama sekali itu," jelas Gus Jazil.

Apalagi, kata Gus Jazil, pandangan pansus adalah cerminan keputusan pendapat rakyat karena DPR merupakan wakil rakyat. Menurut dia, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 bukan kepentingan satu partai atau pribadi tertentu, tetapi keputusan seluruh partai yang berada di DPR.

"Apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia. Dari sejumlah fraksi, bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat, tidak ada satupun yang tidak (sepakat). Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali," tegas Gus Jazil.

Gus Jazil pun mengimbau Gus Yaqut untuk mengikuti dan menghadiri Pansus Haji 2024. "Datangi pansus, jelaskan. Kami bersih, kami benar. Gitu dong. Jadi, itu yang diinginkan pansus. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar," pungkas Gus Jazil.(adz)

Respons Gus Yahya soal Pansus Haji, Nusron: Di DPR Tak Kenal Masalah Pribadi

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

"Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," jelas Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sambungnya.

Nusron menambahkan apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya. Ia juga menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat.

Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," jelas Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," lanjutnya.

Nusron meyakini Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Sebelumnya pada Minggu (28/7) , Ketum PBNH Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," jelasnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Sumber: detik.com

Legislator PKB Respons Ketum PBNU soal Pansus Haji: Terlalu Meremehkan

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah (Doc.Ist)

Jakarta - Ketum PBN, Yahya Cholil Staquf, mencurigai pansus angket haji yang dibentuk DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah, menilai sikap Gus Yahya terlalu meremehkan kerja DPR.

"Terlalu menyederhanakan masalah," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Luluk menjelaskan pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

"Munculnya usulan pansus bahkan sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan Gus Muhaimin," ujar Luluk.

Ketua DPP PKB ini menilai partainya bukanlah yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Sehingga menurutnya sangat mustahil partainya dapat mempengaruhi seluruh fraksi.

"Sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama. Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui pansus haji," ucapnya.

Luluk mengatakan pansus haji untuk membela hak jemaah haji khususnya jemaah reguler yang antre bertahun-tahun dengan menabung. Baginya, pengalihan kuota 8.400 ke haji khusus merupakan pelanggaran UU, kesepakatan DPR dan Kemenag, dan pengingkaran Kepres No 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," sebutnya.

"Kami menyayangkan politisasi pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU. Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut," lanjutnya.

Pansus haji, kata Luluk, merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi pengimbang guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan. Pansus punya keyakinan bahwa masyarakat akan berpihak pada DPR dan memberikan dukungan kepada pansus haji.

"Seharusnya PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Jangan malah kerja kami di pansus haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," imbuhnya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.(*)

(Editor: Aldie P/ Sumber: detik.com)

PKB Heran Gus Yahya Soroti Pansus Haji: Ini Nggak Ada Urusan dengan PBNU

Foto: Anggota pansus hak angket pengawasan haji, Marwan Dasopang, (Ist).

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.

"Sementara haji ini jemaahnya sudah menungggu 48 tahun. Ongkos hajinya mahal tidak ada upaya dari pemerintah. Nah sementara kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu gunanya mengurai antrean panjang, eh begitu dapat kok dikasih ke khusus," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah kuota tambahan bagi jemaah haji reguler sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kendati demikian, Kemenag justru mengubah sistem kuota yang membuat jemaah reguler menunggu semakin lama.

"Terbentuknya Pansus Angket Haji ini karena adiknya, Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) itu tidak benar melaksanakan. Kok dicurigai," tutur anggota Timwas Haji DPR RI ini.

Marwan menyebut upaya yang dilakukan Gus Yahya bagian menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Ia heran mengapa Ketum PBNU menyampaikan hal itu, padahal bukan ranahnya.

"Ngapain ditutup-tutupi, kalau nggak salah ngapain takut. Nanti kita lihat, kan DPR punya hak bertanya, ya buktikan saja nanti. Dia melanggar atau tidak, kalau tidak melanggar ya ayok kita cari perbaikan dengan cara apa," ujar Marwan.

"Kalau dia melanggar nanti terbukti lah ini kan, jadi heboh sekali ini Ketua Umum PBNU, apa kaitannya ndak ada urusan. Angket haji ini nggak ada urusan," sambungnya.

Ia mempertanyakan apakah tugas tambahan PBNU mengurusi permasalahan terkait haji. Marwan menyayangkan hal itu, dia menyebut sampai saat ini pihaknya tak pernah menggangu PBNU.

"Heran kita, apa sih hubungannya PBNU dengan angket haji. Memangnya PBNU ikut urusi haji? Kok semakin curiga kita ini jangan-jangan PBNU ikut ngurus-ngurus haji ini. Mestinya kemenag BPKH (yang terkait), PBNU kok ikut pula padahal kita nggak pernah nyinggung-nyinggung PBNU loh. Saya juga bagian dari keluarga NU kok," ucapnya.

Pernyataan Gus Yahya

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," imbuhnya.(*)

(Editor: Aldie Prasetya Sumber: detik.com)

Gus Yahya Minta Maaf Terkait 5 Tokoh Muda NU Bertemu Presiden Israel

Foto pertemuan lima tokoh Nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog yang dianggap melukai perasaan ummat muslim. (Foto: Dok. Istimewa)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta maaf atas 5 anggota Nahdliyin berkunjung ke Israel. Mereka juga bertemu dengan Presiden Israel Izzac Herzog.

Kelima tokoh muda yang menemui Isaac Herzog di kediamannya di Yerusalem pada awal Juli 2024 adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

"Apa pun yang terjadi saya sebagai Ketua PBNU minta maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/7).

Dalam konpers ini, ia didampingi Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Samsul Marief, Rektor UNUSIA, Juri Ardiantoro, Nabil Harun selaku Ketua Umum Pagar Nusa, dan Bendahara Umum Fatayat NU Wilda Tasurruroh.

Gus Yahya juga berharap masyarakat mau berlapang dada memaafkan kelima tokoh tersebut.

"Saya juga memohonkan maaf mereka pada masyarakat luas. Moga-moga memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang lagi," tutur dia.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan jajaran pengurus PBNU di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/7). Foto: Ist

Ia menambahkan, langkah tersebut terjadi karena 5 anggotanya tidak sensitif terhadap isu Israel dan Palestina. Padahal menurutnya, ada aturan khusus di PBNU.

"Akibat tidak sensitifnya pihak pihak yang mencoba melakukan banyak approach dan akan banyak sekali yang berupaya menyeret NU ke agenda politik internasional. Oleh karena itu dari awal kita set agar ini tidak terjadi," ungkapnya.

Setiap kegiatan anggota PBNU yang ingin melakukan agenda internasional harus mengajukan izin organisasi.

"Semua engagement internasional harus melalui PBNU, mereka tidak melakukan it," kata dia.

Lantas, apakah ada sanksi?

"Soal sanksi kita serahkan ke NU DKI yang akan memproses. Termasuk keterlibatan mereka akan diberikan sanksi, aturan kita sudah jelas dan rinci terkait aturan dan sanksi ini," tutupnya.(adz /Sumber: kumparan.com)

Luar Biasa, Zalia Kasih Qori'ah Asal Kerinci Ini Raih Juara 2 Nasional pada STQH ke-XXVII

Qori'ah Zalia Kasih saat tampil di Ajang STQH ke XXVII Nasional di Jambi. (ist)

JAMBI - Qori'ah Zalia Kasih asal Desa Kemantan Kabupaten Kerinci yang mewakili Provinsi Jambi pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Hadits (STQH) Ke-27 tahun 2023 tingkat Nasional di Jambi, berhasil meraih juara II Cabang Tilawah Golongan Anak-Anak, Senin (6/11/23) malam.

Qori'ah Zalia Kasih sempat tidak menyangka bahwa namanya dipanggil dan ditetapkan sebagai Juara 2 Nasional pada pengumuman dimalam puncak penutupan STQH Ke-27 tingkat Nasional yang pada tahun ini dilaksanakan di Jambi

Tak menyangka, itulah bahasa yang di keluarkan sang ibunda tercinta dari Qori'ah Zalia Kasih yang menyaksikan langsung sang buah hati ketika dipanggil namanya dan maju kedepan mengambil hadiah dan penghargaannya.

"Memang sebelumnya tidak pernah terpikir jika Zalia mampu bersaing di tingkat nasional dan mendapatkan juara ke-2, ini sungguh sangat luar biasa, semoga ini menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain,"ujar sang ibu terharu.

Sang Ibunda, Eli juga sedikit menceritakan keseriusan putrinya Zalia didalam persiapan untuk mengikuti perlombaan, Zalia , jarang untuk keluar rumah bermain seperti anak-anak lain sebagaimana mestinya, Dia lebih memilih untuk berkonsentrasi menyiapkan diri.

"Hampir setiap hari Zalia mengasah kemampuannya di dalam membaca Al Qur'an, bersama guru-gurunya," ujar sang ibu.

Sementara itu, Zalia menyebutkan bahwa juara dan penghargaan yang diraihnya saat ini tak luput dari dukungan penuh dan perhatian kedua orangtuanya, selama ia menimba ilmu bersama dua orang gurunya.

"Alhamdulillah berkat doa, dukungan dan support dari kedua orang tua, Zalia mampu bersaing dengan peserta yang lain dari seluruh Indonesia," katanya.

Zalia Kasih bersama kedua orang tuanya. (ist)

"Juga untuk ibu Yulismiati dan ibu Mimi (Gurunya-red), Zalia mengucapkan banyak terimakasih karena sudah membimbing dan mengajarkan Zalia hingga mampu bersaing ditingkat nasional, beliau berdua adalah guru-guru yang sabar dalam mendidik Zalia" ujarnya.

Zalia juga berharap jika adik-adiknya yang saat ini masih belajar dan memperlancar bacaan Al Qur'an tetap semangat.

"Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa membanggakan orang tuanya, teruslah berproses, dan semoga nanti akan lebih dari apa yang Zalia raih sekarang, mungkin bisa ke tingkat Internasional untuk mengembangkan bakat, dan jangan pernah berputus asa" Pungkas Zalia.(hza).

Hadiri Hultah NW, Menag Yaqut Tegaskan Tak Terlibat Deklarasi Prabowo-Gibran

Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hadiri Hultah Madrasah Nahdlatul Wathan Islamiyah Diniyah (NWDI) ke-88 di Lapangan Anjani Lombok Timur, NTB.

Merdekapost, Lombok Timur - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadiri acara Hultah ke-88 Nahdlatul Wathan (NW) di Lapangan Pondok Pesantren (Ponpes) NW Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu siang (29/10/2023). Di tengah acara itu, panitia mengumumkan deklarasi dukungan NW kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Yaqut menegaskan dirinya tak terlibat dalam deklarasi Prabowo-Gibran oleh NW tersebut. Ia mengatakan kehadirannya tersebut adalah untuk menggantikan posisi Presiden Joko Widodo yang tidak berkesempatan hadir untuk membuka acara Hultah NWDI.

Ditanya Arah Dukungan Pilpres 2024, Begini Respons Ketum GP Ansor

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo karena satu dan lain hal tidak hadir dalam kesempatan ini," kata Yaqut di lapangan Ponpes Anjani Lombok Timur.

Mewakili pemerintah, Yaqut mengaku bersikap netral. Ia pun kembali menekankan tidak terlibat dalam deklarasi yang disampaikan Ketua Umum PBNW Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani di hadapan ribuan santrinya.

"Ini harus saya respons. Kepada semua santri, saya tidak akan terlibat di dalam deklarasi. Sebagai pemerintah mewakili presiden, pemerintah berada di dalam posisi netral dan tengah-tengah tanpa harus menghalangi hak warga negara atau menghambat hak warga negara untuk menyalurkan pilihannya," tutur Yaqut yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) itu.

Ihwal sikap PBNW memilih untuk bergabung bersama dengan Partai Gerindra dan mendeklarasikan pasangan Prabowo-Gibran, Yaqut melanjutkan, harus dihormati dan dihargai.

"Saya tegaskan sebagai pemerintah tidak boleh berpihak. Tapi secara pribadi tentu boleh. Saya berpihak kepada siapa? Itu rahasia ya," ucapnya.

Menurut Yaqut, organisasi NW dan NU seperti saudara kandung yang tinggal dalam satu atap. Namun, terkadang dalam ikatan persaudaraan yang tinggal serumah memiliki kamar yang berbeda.

"Saya kader NU tulen saudara kandungnya NW. Jadi saudara itu kadang-kadang sama dan berbeda. Itu biasa. Satu rumah beda kamar hal biasa. Walaupun satu rumah maupun beda kamar. Itu pilihan yang biasa," katanya.

Menurut Yaqut, peringatan HUT NWDI ke-88 merupakan momentum yang penting untuk menatap masa depan organisasi NW demi meningkatkan kualitas pendidikan.

"NW itu memiliki visi kebangkitan negara dan bangsa. Yang pas hadir ke sini seharusnya itu adalah Menteri Pertahanan. Nanti saya sampaikan ke Menteri Pertahanan untuk hadir di sini. Baik dalam status Menteri Pertahanan atau dalam status yang lain," tandas Yaqut.

Sebelumnya, deklarasi Prabowo-Gibran diikrarkan di Lapangan Anjani pada puncak acara Hultah Madrasah NWDI ke-88.

Selain Yaqut, dalam acara tersebut hadir Kapolda NTB Irjen Raden Umar Faroq, Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, dan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan.

Ketua Umum PBNW Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani mengajak belasan ribu santri dan santriwati untuk memilih pasangan Capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.( ald / detik.com)

Menag Lantik Hakim dan Dewan Juri STQH Tingkat Nasional di Jambi

Menag Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Jambi hadiri Pelantikan dewan hakim dan juga dewan pengawas pada STQH Tingkat Nasional 2023 di BW Luxury lantai 3, Senin (30/10/2023).

MERDEKAPOST.COM, Jambi - Pelantikan dewan hakim dan juga dewan pengawas pada STQH Tingkat Nasional 2023 di BW Luxury lantai 3, Senin (30/10/2023).

Acara ini dihadiri menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dan juga wakil gubernur Jambi, Abdullah Sani.

Dalam kesempatan kali ini menteri agama melantik dewan hakim dan juga melakukan pengukuhan dewan pengawas dan dewan hakim STQH Tingkat Nasional 2023.

Menurut Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, pelantikan hakim dan dewan pengawas berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Pelantikan dewan hakim dan juga dewan pengawas pada STQH Tingkat Nasional 2023 di BW Luxury lantai 3, Senin (30/10/2023).

"Alhamdullilah pelaksanaan pelantikan hakin dan dewan pengawas berjalan lancar hari ini," katanya, Senin (30/10/2023).

Abdullah Sani mendoakan semoga pelaksanaan STQH Tingkat Nasional ke 27 di Provinsi Jambi ini berjalan dengan lancar.

"Kita sama sama berdoa agar pelaksanaan STQH 2023 di Provinsi Jambi ini berjalan dengan lancar," jelasnya.

Adapun Jumlah untuk dewan hakim dan juga dewan pengawas berjumlah 69 orang.(*)

(ALDIE PRASETYA | MERDEKAPOST.COM)

Gerbang Amin Minta Menag Belajar Menjiwai Makna Santri

Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dok Kemenag

Merdekapost.com - Acara Jalan sehat digelar dalam memperingati Hari Santri 2023 di Surabaya, Sabtu 21 Oktober 2023. dihadiri puluhan ribu santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementrian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Koordinator Nasional Gerbang Amin, Joni Setiawan Relawan Pendukung Muhaimin Iskandar menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyampaikan pesan-pesan politik kepada para santri di acara tersebut, yang notabenenya kebanyakan masih di bawah umur, selain itu kegiatan tersebut juga dibiayai oleh dana APBN dan APBD, hal tersebut sangat tidak etis sebagai pejabat pemerintah.

Dalam acara tersebut Yaqut juga meminta para santri tidak memilih orang yang cengengesan. “memilih pemimpin itu yang serius, lihat dulu ini pemimpin yang benar-benar serius mana, yang cengengesan ya janganlah masa calon pemimpin cengengesan.” Ujarnya

Bukan sekali ini saja, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja bahkan sempat mengingatkan agar pejabat negara tidak mengeluarkan pernyataan memancing jelang Pemilu 2024. Bagja merespon hal tersebut saat diminta menanggapi pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan tidak akan memilih Amin karena alasan bid'ah di kegiatan Diklat Keagamaan yang merupakan acara resmi Kemenag pada (13/9/2023) di Surabaya, Jawa Timur.

"Janganlah, jangan pancing yang begitu-begitu. Harusnya teman-teman pejabat negara itu harus bisa menahan diri kan," kata Bagja saat itu.

Kornas Gerbang Amin juga mengingatkan “santri itu tahu tempat dan harus tahu apa yang dia sampaikan, dimana, kapan dan kepada siapa, sebagai santri sekaligus pejabat negara, juga harusnya tidak bercanda dan cengegesan di acara resmi, makin lama Yaqut ini makin tidak mencerminkan sikap santri, itu sama saja dia ngomongin diri sendiri.” Kata Awan

Lanjut Awan, “Yaqut juga terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur daftar pejabat negara yang tidak boleh dilibatkan sebagai pelaksana/ tim kampanye pemilu, Yaqut juga telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri SE Menteri Agama No. 9 2023: Penceramah dilarang kampanye politik. Dalam surat nomer 09 tahun 2023 tertanggal 27 September 2023 tentang Pedoman Ceramah Agama yang ditandatangani oleh Yaqut, ya dia sama saja kayak menjilat ludah sendiri.” Ucap Awan

Awan meminta Bawaslu Kota Surabaya, melalui Panwascam Kecamatan Genteng agar pernyataan politik Yaqut dalam acara hari santri yang diselenggarakan Sabtu di Surabaya (21/10/23) untuk ditindak lanjuti sebagai indikasi pelanggaran pemilu.

Awan berharap Yaqut sebaiknya fokus dan memikirkan Kongres Ansor yang tertunda sejak tahun 2020. Tugas utama Yaqut adalah menyiapkan pemimpin Ansor setelahnya dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) dan Ansor ke depan daripada terus ikut-ikutan menjadi kompor politik.

‘’Santri itu kader dan Ansor itu Lembaga kaderisasi di NU, janganlah kaderisasi Ansor dihambat pemimpinnya sendiri yang gak mau lengser, itu kan jelas bukan karakter santri’’ Pungkas Awan. (rdp)

Wis Wayahe Kaum Santri dan Pesantren Menjemput Amin

Wis Wayahe Kaum Santri dan Pesantren Menjemput Amin

Oleh: Dr. H.C. Ubaydillah Anwar

POLITIK ciuman maut (kiss of death) harus diakhiri di pesantren. Selama ini, ribuan pesantren dan ratusan ribu hingga jutaan alumninya berhasil dibius agar tidak terjun di politik. Alasannya, politik itu kotor yang tidak cocok untuk pesantren dan santri yang telah susah payah mensucikan diri. Satu sisi dikasih ciuman, tapi pada saat bersamaan dibunuh

Jumlah pesantren yang aktif berpolitik (ikut merebut kekuasaan) di negeri ini sangat sedikit. Pesantren yang berpolitik secara halus (strategik) juga sedikit. Mereka berpolitik dengan cara berkonsentrasi mendidik generasi. Sisanya, dan ini yang paling banyak, pesantren dan santri yang bersikap reseptif dan akomodatif untuk menghomati tamu atau hubungan kemanusiaan semata.

Sekarang, saatnya kaum santri dan pesantren menjemput perubahan zaman dengan cara yang berbeda. Hari ini, politik adalah ruang di mana manajemen pembangunan dikelola secara optimal. Kekuasaan politik memegang saham pembangunan yang paling banyak dan paling menentukan. Politik adalah power.

Karena politik ciuman maut berhasil menjauhkan santri dan pesantren dari politik, maka ini berkonsekuensi panjang. Terbukti, meski tokoh-tokoh pesantren punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia, tetapi partisipasi dan intervensinya terhadap pembangunan Indonesia sangat kecil. Bahkan hampir 70 tahun ijazah pesantren tidak diakui oleh pemerintah yang mereka merdekakan dari penjajahan. Ini bukan karena apa-apa selain karena power politik.

Kini, jalan bagi santri dan pesantren untuk ikut berpartisipasi dan intervensi pembangunan telah terbuka lebar. Pilihan di tangan Anda. Jangan sampai politik kita dikuasi oleh para pemburu rente pembangunan, tapi yang bisa Anda lakukan hanya mengecam.

Alasan Kenapa Harus Menjemput AMIN

Pasangan Amin (Anies dan Imin) menjadi pasangan yang memiliki sejuta kelayakan dan alasan untuk dipilih oleh masyarakat pesantren dan kaum santri. Pasangan AMIN memiliki akar masa lalu yang panjang dengan pesantren, aktif memperjuangkan kepentingan pesantren pada hari ini, dan keduanya sangat tepat menjadi model santri masa depan.

Cak Imin lahir di keluarga Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang. Abahnya adalah pengasuh pesantren dan ibunya adalah putri tokoh pendiri NU KH. Bisri Syansuri. Sejak kecil, materi dan pendidikan pesantren telah dilahap di meja makan keluarga.

Pelajaran pesantren seperti Imrithi, Fathul Qarib maupun Alfiyah sudah dipelajarinya sejak main bola yang tanpa sepatu. Tak terkecuali dengan buku-buku pemikiran tokoh dunia yang didapat dari kamar sang paman, yaitu Gus Dur.

Sepertinya, Cak Imin ingin mencontoh tokoh-tokoh nasional dari Jombang seperti Cak Nur (Prof. Dr. Nurcholish Majid), Cak Nun (Emha Ainun Najib), Cak Fuad, atau yang lain. Setelah selesai menjalani pendidikan pesantren di daerahnya yang beraliran tradisional, mereka melanjutkan ke Pondok Modern Gontor. Cak Imin pun melakukan itu. Meski tidak krasan di Gontor, tapi Cak Imin masih mengingat dengan baik bagaimana santri di Gontor didisiplinkan dengan lonceng/jaros.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpinnya sejak 2005 adalah partai yang proaktif melahirkan banyak hal demi pesantren sebagai lanjutan dari perjuangan Gus Dur. Maka lahirlah Undang-Undang Pesantren. Inilah kado PKB untuk pesantren dan pendidikan Islam. Cak Imin adalah pimpinan partai yang memiliki hubungan sangat mengakar, sangat dialogis, dan sangat murni (genuine) dengan para kiai, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Anies Baswedan adalah tokoh intelektual muslim modern yang terdepan hari ini. Lahir dari keluarga pejuang Nasional (AR. Baswedan) sekaligus akademisi yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai spirit untuk berperan dalam pembangunan melalui pendidikan. Ayahnya, Rasyid Baswedan pernah menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Islam Indonesia (UII). Ibunya, Prof. Aliyah Rashid adalah Guru Besar di Universitas Negeri Yogyakarta.

Hubungan Anies dengan dunia pesantren meski tidak semengakar Cak Imin, tetapi network dengan pesantren, pemikiran tokoh-tokoh pesantren, dan idom-idiom pesantren sangat lekat dengan kiprahnya sejak muda. Di usia SMP, Anies pernah nyantri di Pabelan, Jawa Tengah, di KH. Hamam Ja’far.

Sebelum menjadi Gubernur DKI, Anies Baswedan adalah Rektor di Universitas Paramadina yang didirikan oleh Cak Nur, yang tak lain adalah tokoh Indonesia dari pesantren. Paramadina adalah miniatur pemikiran Cak Nur yang mengangkat keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan.

Kini, pesantren dan santri punya dua pilihan di depan mata: mau menjadi orang mukmin yang lemah atau mukmin yang kuat di politik.

Modal menjadi mukmin yang kuat adalah merebut peluang pembangunan Indonesia, memperkuat tauhid kepada Allah SWT, produktif mengisi hari-hari, dan menolak menjadi pengkhayal yang memperjuangkan omongan kosong.

Sedangkan modal untuk menjadi mukmin yang lemah cukup gampang (meskipun baik juga): diam, masa bodoh, meladeni ghibah politik, atau menjadi buzzer di group WA tanpa bayaran.

Semoga bermanfaat. (*)

*) Penulis adalah Direktur Sekolah Pendidikan Politik Bina Insan Mulia

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On!

Ketum PBNU Said Aqil Siradj (kanan), Wapres (tengah) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (kiri). (doc/ist)

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On !

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

MERDEKAPOST.COM - Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas yang paling bangga mewarisi spirit dakwah Islamiah ala Walisongo. Setiap figur dari sembilan waliyullah menjadi road maps perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Sementara itu tidak ada guideline yang tegas bagaimana menentukan posisi masing-masing para wali; siapa yang pertama dan siapa yang terakhir.

Generasi muda Nahdliyyin terpaksa menjadi terbelah. Mereka yang memilih jalur khittah menemukan pijakannya pada figur-figur anggota Walisongo yang tidak berada di pucuk kepemimpinan politik. Bagi golongan ini, NU sebagai sebuah organisasi modern lebih baik bergerak di ranah politik kebangsaan dari pada terjun ke ranah politik kekuasaan.

Warga Nahdliyyin yang lain memilih jalur tafsir yang berbeda. Mereka menemukan pijakan pemikirannya pada figur-figur waliyullah seperti Sunan Giri Kedaton yang pertama dan Sunan Gunung Jati yang terakhir. Atau, figur Raden Fattah yang melepas statusnya sebagai anggota Walisongo sebelum diangkat secara mufakat untuk menjadi Raja Demak. Kelompok Nahdliyyin ini memandang politik kekuasaan jauh lebih penting daripada politik kebangsaan.

Logo Nahdlatul Ulama

Perdebatan antara pendukung politik kebangsaan dan politik kekuasaan sudah pasti tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan, Muktamar NU ke-34 di Lampung nanti tidak menjamin dua kubu ini sepakat satu suara tentang hermeneutika tafsir atas peran Walisongo. Sebab, figur para wali memang beragam sejak awal. Sejarah tidak bisa diubah, walaupun tafsir atas sejarah bisa terus berkembang.

Memang benar ada satu upaya yang mencoba untuk memadukan dua paradigma berpikir umat Islam di Nusantara kala itu. Misalnya Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan profanisasi atas konsep teologis Manunggaling Kawulo-Gusti, yang semula bermakna spiritual (manusia dan Tuhan) menjadi politis (rakyat dan raja). Pengaruhnya berupa perubahan status seorang raja, yang sekaligus adalah waliyullah.

Konsep baru Sultan Agung Mataram Islam ini secara substansial tidak cukup baru, karena masih menyimpan aspek ortodoksi Islam Nusantara itu sendiri, yang bisa dirujuk pada figur Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Raden Fatah. Tiga figur ini bukan saja waliyullah melainkan juga raja; bukan saja raja tetapi juga waliyullah. Raja dan Wali manunggal dalam satu figur.

Penyatuan konsep Raja dan Wali adalah konsep paling matang yang bisa kita nikmati sebagai warisan agung dari Mataram Islam. Hal ini harus terus dipertahankan sebagai wujud kecintaan kita pada bentuk interpretasi Islam versi Nusantara. Walaupun Islam Nusantara semacam ini juga mengandung sisi ortodoksi, yaitu sebuah pemahaman keislaman yang sudah eksis sejarah era Rasulullah dan Khalafaurrasyidin.

BACA JUGA: Potensi dan Peluang Duet Kyai Said - Cak Imin di Muktamar NU

Warga Nahdliyyin tidak satupun yang akan menolak kenyataan sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Utusan Allah sekaligus penguasa politik Madinah. Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah penguasa politik sekaligus sahabat terpilih yang dijamin masuk surga. Artinya, kombinasi agama dan politik kekuasaan bertahan sejak awal Islam sampai wujud terbarunya di Nusantara.

Adalah kenyataan yang cukup sulit diterima dalam konteks mutakhir perkembangan kebangsaan kita hari ini untuk memisahkan Nahdlatul Ulama dari politik. Sebab, atmosfer politik hari ini adalah atmosfer demokrasi yang berbeda total dari demokrasi ala orde lama. Kepimpinan Soeharto memang sangat represif. Jika saat itu ada wacana khittah maka sangat rasional. Karena di bawah otoritarianisme hanya sentralisasi yang mungkin hidup. Kebebasan direpresi sedemikian mengerikan.

Konsep NU kembali ke Khittah, yakni meninggalkan politik kekuasaan dan memilih politik kebangsaan, hari ini tidak relevan. Hari ini bukan lagi zaman Orde Baru yang otoriter represif. Mempertahankan produk pemikiran yang tidak kontekstual adalah bentuk kejumudan yang logis. Karena konsekuensinya adalah menganggap era reformasi hari ini masih serupa dengan era orde baru Soeharto. Hanya dengan meninggalkan produk pemikiran era orde baru kita bisa sepenuhnya masuk ke era reformasi, termasuk meninggalkan Khittah itu sendiri.

Meninggalkan Khittah bukan berarti menyalahi jalan dakwah Islamiah ala Walisongo. Tetapi, kita sedang mencontoh beberapa figur Walisongo dengan meninggalkan figur yang lain. Kita mencontoh anggota Walisongo yang memilih jalur politik kekuasaan dengan meninggalkan anggota Walisongo lain yang memilih jalur politik kebangsaan. Ini modal konseptual yang perlu dibahas pada muktamar 34 nanti.

Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Gus AMI) bersama Ketum PBNU Kiyai Said Aqil Sirodj

Dengan demikian, hemat penulis, PBNU yang baru harus lahir dari muktamar 34 nanti, yaitu berorientasi pada kekuasaan bukan sekedar kebangsaan, Kepemimpinan PBNU yang baru harus terlepas dari Jebakan Khittah yang secara nyata telah merugikan NU secara politik, Khittah adalah "masa lalu" dan saat ini NU membutuhkan masa depan, muktamar adalah momentum NU untuk move on bahkan NU membutuhkan kepemimpinan baru yaitu PBNU yang Ketua Umum Tanfidziah dipimpin oleh politisi ulung kader terbaik Nahdliyyin. Sedangkan Rais 'Amm dipimpin oleh ulama, keduannya menyatu sebagai kepemimpinan konsep era walisongo seperti Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah. Tidak ada pilihan yang lebih baik, karena berdasarkan pengalaman NU paling mutakhir; ada upaya menjadikan warga Nahdliyyin sebagai objek politik kekuasaan bukan subjek politik kekuasaan. Wallahu a'lam bis shawab.

*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.*

Ketum PKB: Jokowi Hebat, Indonesia Jadi Leader G20

Semangat Kemenag Baru, Gus Yaqut Beri Penghargaan Kepala KUA hingga Guru Madrasah Berintegritas

MERDEKAPOST.COM - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menggaungkan ‘Kemenag Baru’, sebagai upaya transformasi di Kemenag agar menjadi lebih baik. Antara lain dicirikan dengan sistem dan layanan berbasis teknologi digital yang lebih praktis sekaligus solutif.

Tekad perubahan tersebut disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

“Saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama," terang Gus Yaqut dalam siaran pers, Selasa (5/1).

Menurut Ketua GP Ansor itu, semangat Kemenag Baru tersebut dapat diterjemahkan dengan tiga kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik.

“Termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan,” kata Menag.

Sebagai bukti keseriusan dalam perbaikan tata kelola, Gus Yaqut berkomitmen memberikan apresiasi terhadap setiap praktik baik dalam layanan birokrasi.

Oleh karenanya, bertepatan dengan peringatan HAB Ke-75 ini, Menag juga memberikan penghargaan kepada empat ASN Kemenag yang telah menunjukkan integritas serta dedikasi tinggi dalam pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, yaitu:

1. Budi Ali Hidayat, Kepala KUA Cimahi Tengah, sebagai Penerima Apresiasi Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020 dari KPK RI
2. Hilal Najmi, S.Ag., M.Pd.I, Guru MAN Insan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebagai Guru Inspiratif
3. Faishal Ghoni, Guru MTs Pesantren Al-Amin Mojokerto Jawa Timur sebagai Guru Peserta Asesmen Kompetensi Dengan Nilai Tertinggi (Nilai 100), dan
4. Ade Yahya Mulyana, Pengawas Madrasah pada Kantor Kemenag Kab. Karawang Jawa Barat Pengawas Peserta Asesmen Kompetensi Dengan Nilai Tertinggi (Nilai 90).

Kedua, penguatan moderasi beragama. Menag mengatakan, penekanan moderasi beragama antara lain adalah pada aspek penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan.

Ketiga, mengokohkan persaudaraan. “Ini meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan,” tandas Gus Menteri sapaan akrabnya.

Dalam peringatan HAB Ke-75 ini, Kemenag juga memberikan Harmony Award kepada 30 pihak yang dianggap mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama, terdiri dari 5 Pemerintah Provinsi, 5 Pemerintah Kabupaten, 5 Pemerintah Kota, 5 FKUB Provinsi, 5 FKUB Kabupaten, dan 5 FKUB Kota.
Sumber: Kumparan