MERDEKAPOST.COM

Legislator PKB Respons Ketum PBNU soal Pansus Haji: Terlalu Meremehkan

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah (Doc.Ist)

Jakarta - Ketum PBN, Yahya Cholil Staquf, mencurigai pansus angket haji yang dibentuk DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah, menilai sikap Gus Yahya terlalu meremehkan kerja DPR.

"Terlalu menyederhanakan masalah," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Luluk menjelaskan pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

"Munculnya usulan pansus bahkan sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan Gus Muhaimin," ujar Luluk.

Ketua DPP PKB ini menilai partainya bukanlah yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Sehingga menurutnya sangat mustahil partainya dapat mempengaruhi seluruh fraksi.

"Sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama. Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui pansus haji," ucapnya.

Luluk mengatakan pansus haji untuk membela hak jemaah haji khususnya jemaah reguler yang antre bertahun-tahun dengan menabung. Baginya, pengalihan kuota 8.400 ke haji khusus merupakan pelanggaran UU, kesepakatan DPR dan Kemenag, dan pengingkaran Kepres No 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," sebutnya.

"Kami menyayangkan politisasi pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU. Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut," lanjutnya.

Pansus haji, kata Luluk, merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi pengimbang guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan. Pansus punya keyakinan bahwa masyarakat akan berpihak pada DPR dan memberikan dukungan kepada pansus haji.

"Seharusnya PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Jangan malah kerja kami di pansus haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," imbuhnya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.(*)

(Editor: Aldie P/ Sumber: detik.com)

PKB Heran Gus Yahya Soroti Pansus Haji: Ini Nggak Ada Urusan dengan PBNU

Foto: Anggota pansus hak angket pengawasan haji, Marwan Dasopang, (Ist).

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.

"Sementara haji ini jemaahnya sudah menungggu 48 tahun. Ongkos hajinya mahal tidak ada upaya dari pemerintah. Nah sementara kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu gunanya mengurai antrean panjang, eh begitu dapat kok dikasih ke khusus," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah kuota tambahan bagi jemaah haji reguler sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kendati demikian, Kemenag justru mengubah sistem kuota yang membuat jemaah reguler menunggu semakin lama.

"Terbentuknya Pansus Angket Haji ini karena adiknya, Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) itu tidak benar melaksanakan. Kok dicurigai," tutur anggota Timwas Haji DPR RI ini.

Marwan menyebut upaya yang dilakukan Gus Yahya bagian menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Ia heran mengapa Ketum PBNU menyampaikan hal itu, padahal bukan ranahnya.

"Ngapain ditutup-tutupi, kalau nggak salah ngapain takut. Nanti kita lihat, kan DPR punya hak bertanya, ya buktikan saja nanti. Dia melanggar atau tidak, kalau tidak melanggar ya ayok kita cari perbaikan dengan cara apa," ujar Marwan.

"Kalau dia melanggar nanti terbukti lah ini kan, jadi heboh sekali ini Ketua Umum PBNU, apa kaitannya ndak ada urusan. Angket haji ini nggak ada urusan," sambungnya.

Ia mempertanyakan apakah tugas tambahan PBNU mengurusi permasalahan terkait haji. Marwan menyayangkan hal itu, dia menyebut sampai saat ini pihaknya tak pernah menggangu PBNU.

"Heran kita, apa sih hubungannya PBNU dengan angket haji. Memangnya PBNU ikut urusi haji? Kok semakin curiga kita ini jangan-jangan PBNU ikut ngurus-ngurus haji ini. Mestinya kemenag BPKH (yang terkait), PBNU kok ikut pula padahal kita nggak pernah nyinggung-nyinggung PBNU loh. Saya juga bagian dari keluarga NU kok," ucapnya.

Pernyataan Gus Yahya

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," imbuhnya.(*)

(Editor: Aldie Prasetya Sumber: detik.com)

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Perolehan Suara Naik Drastis di Pileg 2024, Ini Perolehan Kursi PKB Jambi

Perolehan suara PKB Jambi pada Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. terjadi peningkatan perolehan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. (hza/merdekapost)

Elpisina: Alhamdulillah, Terima Kasih

JAMBI, MERDEKAPOST - Perolehan Suara PKB Provinsi Jambi pada Pileg 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Pada Pemilu Legislatif 2019 lalu untuk DPRD Provinsi Jambi PKB memperoleh 5 kursi dan pada Pileg tahun ini ada penambahan satu kursi yaitu dari Dapil Jambi 4 Kerinci dan Sungai Penuh sehingga total kursi di DPRD Provinsi jambi periode 2024-2029 menjadi 6 kursi.

Kemudian, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yang mana berdasarkan hasil pleno KPU di seluruh Kabupaten, PKB berhasil memperoleh kursi sebanyak 35 Kursi. meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu 33 kursi.

Gandeng Komunitas Digital, Gerbang Amin Luncurkan NFT For Presiden

NFT For Presiden

Merdekapost.com - Realawan yang tergabung dalam Gerbang AMIN meluncurkan sebuah karya digital Non Fungible Token (NFT) bergambar karakter raja-raja dari berbagai penjuru nusantara dengan wajah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Peluncuran itu dibarengkan dengan acara Webinar Dukung Perubahan bertema ‘’Dari Desa Bergerak untuk Ekonomi Digital Adil dan Merata’’, diselenggarakan Kamis, 8/2/2024. Acara yang digelar secara virtual itu diikuti berbagai komunitas pelaku NFT, web3, komunitas desa cerdas dari Aceh hingga Papua.

Tampil sebagai nara sumber Webinar Dukung Perubahan, Imam Nur Aziz Founder of Wakafpreneur, Farid Zuhri Expert Literasi Digital and Connectivity, Bahauddin Expert Smart Village Empowerment, Wildan Ramadhan NFT and Web3 Enthusiast, Sholalahuddin NFT Artis/Founder Desa Meta, Eko Joko S Founder Red Carpet dan Zoel Team Leader Community NFT.

NFT Artis Sholahuddin AA, mengapa pengambilan tema karakter raja-raja Nusantara untuk visualisasi karya digital, terispirasi dari debat capres episode terakhir ketika calon president Anis Baswedan mengutip sebuah filosofi Jawa yang digunakan para raja-raja dulu yakni berbunyi ‘’Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti’’.

‘’Karya seni digital NFT For President AMIN adalah sebuah ekspresi seni dari para relawan yang menjadi agen perubahan. Terinspirasi dari closing steatment debat terakhir Capres Anis Baswedan, akhirnya kami mengambil tema Raja-raja Nusantara yang mengajarkan filosofi, etika moral peradaban zaman dahulu ke era sekarang ini,’’katanya.

Baca Juga : Didukung Kiai se-Jawa barat, Gus Imin: Saya Diminta Komitmen Jaga Etika Konstitusi

Filosofi para raja-raja zaman dahulu itu, lanjut Sholahuddin, dalam konteks politik bernegara dan berbangsa sangat relate dengan kondisi sekarang. Jika zaman dahulu Kerajaan-kerjaan di Nusantara melawan VOC, penjajahan Belanda dan Jepang, hari ini kolonialisme masuk melalui system dan regulasi yang menjadikan ketimpangan ekonomi.

Menurutnya, ada 1.111 NFT yang dirilis di marketplace dalam negeri NUSA NFT dan seluruh penjualan akan disumbangkan untuk kampanye cerdas pasangan AMIN.

Dia menjelaskan gambar Anis Baswedan yang menggunakan karakter raja-raja Nusantara, antara lain, karakter Sultan Agung Raja Matam Islam, Raden Fatah Raja Demak Bintoro, Raja Brawijaya V Kerajaan Majapahit, Sultan Malik Al Saleh Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan Gus Muhaimin menggunakan karakter para ulama ahlussunah wal jamaah, seperti Hadratus Syaih Hasyim As’ary, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri bangsa ini.

Kornas Gerbang Amin, Farid Zuhri, mengatakan Webinar Dukung Perubahan adalah sebuah Gerakan yang memang diinisiasi oleh ralawan pendukung Anis Muhaimin khususnya yang bergerak dalam literasi digital di desa. Bentuk kampanye cerdas yang dilakukan untuk mendukung AMIN dan sekaligus mengedukasi masyarakat terkait literasi digital.

‘’Komunitas dan jaringan Gerbang AMIN dari Aceh hingga Papua dan komunitas-komunitas NFT, Web3 memiliki visi dan semangat sama sebagai agen perubahan, terlebih dalam proses ini adalah mendiskusikan dan membuat roadmap bagaimana masa depan ekonomi digital khususnya Web3,’’katanya.

Menurutnya, banyak model kampanye yang dilakukan seluruh paslon, tapi kami memilih model kampanye cerdas semart campaign. Mengampanyekan pasangan AMIN dalam bentuk digital berbasis blockchain dalam proses tersebut, tentu ada edukasi kepada masyarakat bagaimana tentang teknologi tersebut.

Dalam proses kampanye cerdas ini, lanjut dia, ,banyak ide gagasan dari komunitas-komunitas juga relawan bagaimana membuat model bisnis melalui NFT. Jadi NFT bukan hanya sekedar karya seni digital, tapi ada utilitinya antara lain bisa digunakan seperti lembaran saham untuk mendukung usaha produktif, fundrising, wakaf dan lain sebagainya.

H Imam Nur Aziz, Founder of Wakafpreneur, NFT For President AMIN bukan hanya sekedar sebuah project kampanye cerdas, tapi kedepan bisa tumbuh menjadi jaringan ekosistem ekonomi yang saling berjejaring. Bahkan kedepan bisa dikembangkan menjadi gamification sesuai dengan selera gen z. (*)

Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Merdekapost.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Guntur Soekarno Putra yang menyebut nasib Presiden Joko Widodo bisa ditentukan nanti apabila Ganjar Mahfud terpilih jadi Presiden.

“Kalau Prabowo Gibran menang, semua tokoh yang saat ini berseberangan, termasuk Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan Gus Imin akan kita ajak rekonsiliasi. Tidak akan diapa-apain, justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa,” kata Nusron Wahid saat ditanya wartawan, Senin 29 Januari 2024.

Menurut Nusron, Pilpres ini hanyalah kompetisi dan setelahnya Indonesia harus bersatu kembali untuk membangun Indonesia secara bersama.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sadar, untuk membangun Indonesia tidak bisa sendirian, tapi butuh kebersamaan antar semua elemen bangsa. Apalagi di pihak sebelah, di partai sebelah, kan juga merupakan putra-putra terbaik bangsa.” lanjutnya. (mpc/vivacoid)

Anies dan Prabowo Jabat Tangan di Acara KPK

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersalaman dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Doc/CNBC)

Jakarta - Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersalaman dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Momen tersebut terjadi usai Anies menyampaikan pidatonya dalam acara PAKU Integritas, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1) malam.

Pantauan media, pasangan AMIN mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya terkait komitmen terhadap pemberantasan korupsi di acara tersebut.

BACA JUGA:

Profil KH Marzuki Mustamar yang Dicopot PBNU, Dia Tokoh NU yang Baiat Ustadz Hanan Attaki

Jubir AMIN: Anies-Cak Imin Dipersatukan Ulama, Gus Ipul Langgar Khitah NU

Usai berpidato, Anies dan Cak Imin langsung menghampiri kursi Prabowo dan Gibran untuk bersalaman. Prabowo-Gibran yang awalnya duduk langsung berdiri dan bersalaman.

Kemudian Anies dan Cak Imin beranjak ke kursi pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bersalaman.

Para pendukung AMIN yang hadir terlihat berdiri dan bertepuk tangan.

Sebelum acara dimulai, tampak Ganjar-Mahfud tak bersalaman dengan Prabowo-Gibran.

Pasangan Prabowo-Gibran hadir terlebih dulu pada acara tersebut. Kemudian disusul oleh Anies-Cak Imin yang langsung menempati tempat duduk masing-masing.

Berita Lainnya:

Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

Sebelumnya Anies dan Prabowo sempat tidak saling bersalaman setelah debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari lalu. Anies mengaku sempat mencari Prabowo untuk bersalaman, namun yang bersangkutan tak ada.

Sementara itu, Prabowo mengatakan tak menyalami Anies karena tak dihampiri. Menurutnya, Anies yang seharusnya datang menghampirinya.

(hza)

KPK Kumpulkan 3 Capres Rabu Besok, Apa yang akan Dibahas?

Ketua KPK Nawawi Pomolango di Konferensi Pers Kinerja 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). (Foto: kumparan)

JAKARTA - KPK akan menggelar kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) dengan mengundang 3 capres yang bertarung di Pilpres 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/1) besok.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja KPK dalam upaya perlawanan terhadap korupsi yakni PAKU Integritas.

"Tadi ditanyakan mengenai rencana kegiatan PAKU Integritas besok, itu adalah bagian dari program kerja KPK PAKU Integritas," kata Nawawi saat Konferensi Pers Kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).

"Itu sudah bagian dari program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat," lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nawawi mengungkapkan bahwa nantinya KPK akan menyampaikan problem dan hambatan yang ditemukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lewat itu, ia berharap ketiga capres dapat menunjukkan komitmen yang akan mereka perbuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Jadi tidak ada, format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada. Kemudian bukan juga adu program, enggak. Forum itu kita maksudkan lembaga [KPK] ingin menyampaikan kepada calon ini, problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi," terangnya.

"Sejumlah persoalan itu kita hadapkan pada mereka. Apakah kelak kemudian kalau satu di antara mereka terpilih, komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang kami sebutkan tadi. Dan barangkali bisa ditambahkan oleh 3 calon, apa lagi yang akan mereka perbuat selain yang kami permasalahkan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi," bebernya.

Nawawi mengungkapkan, KPK juga telah mendapat lampu hijau dari KPU untuk menggelar kegiatan tersebut. Atas izin tersebutlah, KPK menghadirkan ketiga capres besok.

"Kita sudah mendapatkan semacam restu lah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Karena ketiga pasangan ini kan memang ada domain kekuasaan KPU, kalau KPU bilang enggak boleh, ya [berarti] enggak boleh, kita gak bisa jalani," jelasnya.

"Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan," pungkas Nawawi.

KPK mengundang tiga capres terkait pembekalan pencegahan korupsi. Acara tersebut diagendakan pada 17 Januari 2024.

"Iya betul. Acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).

“Informasi yang kami peroleh diagendakan pada Rabu (17/1/2024) di gedung Merah Putih KPK,” tambah dia. (hza | Sumber: Kumparan.com )