MERDEKAPOST.COM

Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi Kelola Pertambangan Dari Aspek Perguruan Tinggi dan Teknis Pertambangan

Mohammad Antony Wijaya (Dewan Pengawas Perhimpunan Mahasiswa Tambang Indonesia)

Merdekapost.com | Berdasarkan rapat paripurna DPR RI Ke-11 masa persidangan tahun sidang 2024-2025 menyepakati terkait Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dari hasil rapat tersebut ada 4 point yang menjadi perubahan yaitu: percepatan hilirisasi mineral dan batubara, pemberian IUP kepada organisasi Masyarakat keagamaan, pemberian IUP kepada perguruan tinggi, terakhir pemberian IUP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari beberapa point, perguruan tinggi yang diberi hak untuk mengelola pertambangan memunculkan pertanyaan terkait dengan urgensi dari kebijaka tersebut. (05/03/25)

Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi institusi yang berfokus untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkompeten dan sebagai instrument untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini berpotensi hilang dari orientasi utamanya dengan kebijakan yang telah ditetapkan ini. Dalam artian kata, kebijakan ini mencemari eksistensi perguruan tinggi yang dimana memasukan dominasi bisnis dengan alasan untuk menekan mahalnya biaya Pendidikan dan pemerataan pengelolaan sumberdaya alam.

Jika kita mengacu pada Best practice di dunia seharusnya pemerintah memberikan perhatian besar terhadap Pendidikan melalui pendanaan yang signifikan melalui APBN, seperti dinegara-negara maju dengan menaikkan anggaran biaya pada Pendidikan, contohnya seperti di Singapura dengan 60-70% dana yang dialokasikan untuk pendanaan Pendidikan.

Tidak hanya itu, jika kita berbicara tentang perguruan tinggi mengelola pertambangan ada dua unsur penting yang seharusnya menjadi tinjauan terhadap permsalahan ini yaitu tinjauan dari aspek perguruan tinggi dan aspek teknis dari pertambangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa pertambangan bukanlah industri yang instan yang bisa mengembalikkan biaya investasi dalam jangka pendek, dalam artian kata bahwa ini merupakan industri yang fluktuatif sekali dan juga dari segi perguruan tinggi itu sendiri yang seharusnya berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Berikut penjelasan dari dua aspek tersebut:

Tinjauan Dari Aspek Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang diamanatkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu, Pendidikan, penelitian, pengabdian. seharusnya perguruan tinggi berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Kalau dikorelasikan dengan kebijakan yang telah disahkan yang dimana perguruan tinggi diberi hak untuk mengelola pertambangan justru berpotensial perguruan tinggi melenceng dari orientasi atau tujuan utama nya yaitu menjadi instrument untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945.

Revisi UU minerba yang dimana perguruan tinggi diberi hak untuk mengelola pertambangan dengan alasan untuk menekan biaya Pendidikan yang mahal dan pemerataan kesempatan dalam ektraksi sumberdaya alam harusnya ditinjau dari segala aspek yang lebih jauh lagi dalam artian kata jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru menjadi boomerang terhadap perguruan tinggi itu sendiri karena ada beberapa hal penting yang mesti menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Kualitas Perguruan Tinggi Indonesia yang Rendah

Kalau kita mengacu pada data yang dikeluarkan oleh QS tentang sustainability rangking 2025 perguruan tinggi yang dinilai dari 3 aspek yaitu environmental impact, social impact, and governance, perguruan tinggi atau universitas di Indonesia berada pada rangking 383 yang diduduki oleh universitas gajah mada dengan rangking paling tinggi yang mewakili universitas di Indonesia dikancah internasional. Tidak hanya itu, pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya.

Jika kita kupas secara kesuluruhan, banyak yang menjadi penyebab atas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia khusunya perguruan tinggi, ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini, contohnya: Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu, mahalnya biaya Pendidikan, ketidak pastian hasil Pendidikan, dan ketidak efesienan sistem Pendidikan.

Seharusnya pemerintah melalui perguruan tingggi fokus terhadap permasalah ini yang dimana kualitas dari perguruan tinggi diindonesia masih berada dibawah negara-negera asean. demi menciptakan suatu ekosistem keberlanjutan yang memastikan perkembangan sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi, tentu dalam menyelsaikan permasalahan ini dibutuhkan recommendation policy yang sustainable.

2. Perguruan Tinggi Sebagai Kontrol Kekuasaan

Dalam negara demokrasi kebebasan dijadikan instrument kontrol terhadap penjalanan kekuasaan, di Indonesia sendiri kebebasan dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Perguruan tinggi yang diperspektifkan sebagai institusi yang paling ideal, dalam hal ini memiliki landasan kuat dalam peran kontrol terhadap kekuasaan yaitu melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 dengan instrumen kebebasan akademik. Tetapi, dari banyak kejadian kita sering melihat universitas cendrung diam dan membisu dengan dinamika kebangsaan kita yang dinamis, baik dalam hal perpolitikan maupun Pendidikan itu sendiri.

Kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. ahli hukum tata negara. Ia mengatakan bahwa kampus yang merepresi kebebasan akademik secara tidak langsung membunuh eksistensinya sebagai institusi pendidikan. bahwa hak atas pendidikan hanya dapat dinikmati jika dosen, staf, dan mahasiswa memiliki kebebasan akademik. Namun sayangnya, kalau kita melihat dari berbagai perspektif tekanan politik dan hukum seringkali melemahkan posisi akademisi dalam memanfaatkan privilege yang kita sebut kebebasan akademik tadi.

Dengan demikian, jika kita korelasikan dengan kebijakan yang memperbolehkan perguruan tinggi untuk mengelola pertambangan, hemat kami, ini akan menjadi boomerang terhadap universitas atau perguruan tinggi itu sendiri, yang dimana negara akan menjadikan ini sebagai alat untuk meredam hak perguruan tinggi dalam Upaya mengontrol kekuasaan melalui kritik dari kacamata yang akademis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kedepan. Tidak hanya itu, melalui revisi UU Minerba ini perguruan tinggi atau universitas yang seharusnya sebagai institusi yang harus meluruskan dan sebagai jalan Tengah dalam menyelsaikan permasalahan kebangsaan berpotensi kehilangan sesnsitivitas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

3. Perguruan Tinggi Sebagai Laboratorium Peradaban

Perguruan tinggi yang diperspektifkan sebagai institusi yang ideal dan menjadi laboratorium peradaban, seharusnya pemerintah mengedapankan kebijakan yang represesntatif terhadap tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Perguruan tinggi sebagai laboratorium peradaban seharusnya fokus pada orientasi untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Tetapi, melalui kebijakan pemerintah yang memberikan hak perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya kita mau kemana? Cita-cita kita kedepan apa?

Hilirisasi, transisi energi, dan Indonesia emas 2045 yang merupakan cita-cita kita kedepan hanya bisa diwujudkan apabila kualitas sumberdaya manusianya mumpuni dan berkompeten. Seharunya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus representatif terhadap hal tersebut.

Permasalahan yang kita hadapi harini adalah sumberdaya manusia kita yang masih rendah, human capital kita yang rendah, minat baca kita yang rendah. Kalau kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh UNESCO yang menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Tentu ini menjadi suatu hal yang memprihatinkan sekali bahwa negeri kita yang punya cita-cita besar seharusnya dimulai dari penyelsaian hal-hal yang fundamental, contohnya adalah minat baca Masyarakat yang rendah tentu dalam hal ini perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penyelsaian permasalah.

Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mendukung terhadap penyelsaian hal tersebut. Tetapi, harini kita dibuat kebingungan dimana kebijakan pemerintah yang diputuskan tidak menggambarkan suatu policy yang mendukung untuk mencapai cita-cita besar kita ini.

Kalau kita merujuk pada bukunya kuenlee (2019) yang berjudul “the art of economic catch-up” ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki korelasi kuat terhadap kualitas sumber daya manusia dinegara itu sendiri, dalam artian bahwa seharusnya orientasi kita kedepan yaitu menciptakan kualitas sumber daya manusia sebagai focal point yang mesti dituntaskan untuk mengwujudkan semua cita-cita tersebut.

Tinjauan Dari Aspek Pertambangan

Industri pertambangan merupakan industri yang bergerak disektor eksploitasi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis didalam kulit bumi yang di ekstraksi secara mekanis maupun secara manual pada permukaan bumi, dibawah permukaaan bumi, dan dibawah permukaan air. Tentu dalam proses ekstraksi tersebut terdapat potensi pencemaran yang begitu komplek maka dari itu dibutuhkan kompetensi dan tata Kelola yang baik agar potensi pencemaran dapat diminimalisir. Jika kita merujuk pada pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pertambangan adalah ‘‘Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahandan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang”

Dalam artian bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang komplek. Jika kita korelasikan dengan kebijakan yang memutuskan perguruan tinggi diberi Hak untuk mengelola pertambang justru menimbulkan pertanyaan, urgensi nya apa? Bahwa pertambangan tidak se-instan apa yang dipikirkan hanya persoalan keuntungan. Melalui revisi UU Minerba yang telah ditetapkan ada beberapa aspek penting yang mesti menjadi tinjauan, diantaranya yaitu:

1. Pertambangan industri yang komplek

Pertambangan yang memiliki tahapan yang komplek perlu tata Kelola dan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk menjamin keberlanjutan dari proses pertambangan itu sendiri. Jika kita kembalikan pada pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pertambangan adalah ‘‘Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahandan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang” artinya bahwa pengelolaan tambang mesti diberikan pada pihak professional dan berpangalaman demi menjamin good mining practice.

Revisi UU Minerba yang telah disahkan tentu menimbulkan kontroversial bahwa kebijakan ini seolah-olah membebani perguruan tinggi diluar kompetensinya. Perlu diingat bahwa Pertambangan merupakan bisnis yang quick building yang dimana tidak bisa menjamin pengembalian modal investasi awal dalam jangka pendek. Kalau kita melihat industri pertambangan dari kacamata ekonomi, industri pertambangan merupakan industri yang fluktuatif sekali yang dimana memiliki resiko tinggi terhadap kestabilan geoekonomi dan geopolitik yang akan menentukan naik turunya harga komoditas bahan galian sendiri. Tidak hanya itu, sebagai contoh kecil setiap pengelolaan pertambangan tentu memiliki RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) yang perlu diselsaikan dan dituntaskan, hal tersebut berpotensi menyebabkan perguruan tinggi hilang dari tujuan utamannya yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkompeten, resikonya perguruan tinggi yang seharunya dominan terhadap kegiatan akademik berpotensi bergeser ke dominasi bisnis.

2. Pertambangan yang padat modal

Jika kita merujuk pada Salah satu peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan kaidah pertambangan yang baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018. Dalam peraturan ini salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yakni penyediaan jaminan reklamasi sebelum operasi produksi dijalankan dan juga biaya teknis pra prosuksi lainnya yang harus dialokasikan. Dalam artian kata bahwa biaya investasi yang diperlukan cukup besar demi menjamin keberlanjutan dari pertambangan itu sendiri.

Pertambangan yang merupakan industri yang komplek tadi tentu membutuhkan pengalokasian biaya pada setiap tahapannya. Hal ini tentu menjadi sedikit kontroversial apabila perguruan tinggi berfokus untuk mendanai atau berinvestasi pada sektor pertambangan yang seharusnya berfokus pada pembiayaan proses akademik di perguruan itu sendiri.

3. Pertambangan sektor pencemar lingkungan

Pertambangan yang menjadi sektor penyumbang kerusakan lingkungan harusnya dikelola oleh pihak profesional dan kompeten untuk meminimalisir negative effect dari proses pertambangan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh PNAS pada tahun 2022 oleh Stefan Giljum dari Universitas Vienna, dia mengatakan bahwa terdapat 3.264 kilometer persegi hutan hilang karena industri pertambangan, dengan 80 persen terjadi hanya di empat negara, yaitu Indonesia, Brasil, Ghana, and Suriname. Tidak hanya itu, jika kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Kompas.id pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi dari 26 negara yang diteliti.

Dari dua data yang menjadi rujukan, kita bisa melihat bahwa negara kita yang identik dengan sebutan paru-paru dunia perharini tercemar oleh industri pertambangan yang terus berkembang dan menghilangkan fungsi hutan melalui deforestasi yang terjadi. Padahal jika kita Kembali pada UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sangat jelas bahwa telah dimaktubkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Pertambangan dengan kompleksitas teknisnya dan sebagai sektor yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan, seharusnya dipisahkan dari perguruan tinggi yang dianggap sebagai institusi ideal dan sebagai tempat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas yang seharusnya menjadi penyeimbang bukan malah ikut bergabung menjadi pelaku pada sektor pencemar tersebut.

Kesimpulannya jika kita tarik dari dua tinjauan baik dari aspek perguruan tinggi dan aspek teknis pertambangan itu sendiri, kita melihat malalui revisi UU Minerba yang telah disahkan merupakan suatu kebijakan yang mentah dan pragmatis yang dimana akan menjadi boomerang yang buruk terhadap perguruan tinggi dan sektor pertambangan itu sendiri. (ali)

Pimpinan Baleg DPR Ajak Semua Fraksi Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah. (ist)

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah.

Doli menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode ini. Menurut dia, hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya mendorong bahwa Bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira, semua fraksi harus buka moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi, tidak ada pemekaran itu tidak mungkin," kata Doli dalam rapat Baleg DPR di Senayan, Senin (28/10).

Doli mengungkapkan saat ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sejak moratorium. Dia mengatakan telah memperjuangkan pencabutan moratorium dalam lima tahun terakhir saat bertugas di Komisi II DPR.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk melebihi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, Bogor hingga kini masih menjadi kabupaten.

"Makanya tolong sampaikan kepada pimpinan fraksi kita masing-masing, ketua umum parpol kita masing-masing supaya pemerintahan cabut moratorium itu," tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Doli sekaligus merespons anggota Baleg Fraksi PKS Achmad Ru'yat. Dalam rapat, Ru'yat mendorong agar Kabupaten Bogor segera dimekarkan.

Ru'yat membandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah Jawa Barat yang melebihi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi memiliki lebih sedikit kabupaten kota.

kabupaten/kota. Jumlah itu lebih sedikit dibanding Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta yang memiliki 38 kabupaten/kota. Demikian dengan Jawa Timur yang memiliki sekitar 40 juta penduduk.

"Sehingga kami mohon, karena di Komisi II tidak muncul, dari Baleg ini, saya sebagai anggota Baleg mengusulkan menjadi usulan Baleg untuk diperjuangkan pemekaran Bogor Barat dan Timur supaya tentu percepatan pembangunan," katanya.(*)

(Sumber: CNN Indonesia)

8 Putra Terbaik Jambi yang Lolos Ke Senayan 2024, Ini Profilnya

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Hasil pleno rekapitulasi yang digelar KPU Provinsi Jambi, Selasa (14/3/2024), Partai Golkar mendapat 2 kursi untuk DPR RI.

Caleg Golkar yang lolos adalah Cek Endra mantan Bupati Sarolangun, dan Hasan Basri Agus (HBA) mantan Gubernur Jambi pada kursi ke-2 nya Golkar.

Dengan hasil ini, HBA akan duduk untuk periode yang kedua sebagai anggota DPR RI.

Adapun 8 orang yang disahkan lolos DPR RI dapil Jambi adalah Cek Endra (Golkar), Edi Purwanto (PDIP), Rocky Candra (Gerindra), Elpisina (PKB), Zulfikar Achmad (Denokrat), Syarif Fasha (Nasdem), H Bakri (PAN), dan Hasan Basri Agus (Golkar Kursi Kedua).

Golkar Dipastikan Raih Kursi ke-8 DPR RI Dapil Jambi, Singkirkan PKS

Golkar berhasil raih kursi ke-8 untuk DPR RI Dapil Jambi dan berhasil singkirkan PKS. (Doc adz / Ist)

MERDEKAPOST.Com, JAMBI - Partai Golkar hampir bisa dipastikan melenggang ke DPR RI dengan dua kursi dari Dapil Jambi.

Pencapaian ini sama dengan pencapaian 5 tahun sebelumnya, di mana saat itu, HBA dan Saniatul Latifa melenggang ke Senayan.

Namun demikian, Pemilu 2024 ini, berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pleno KPU kabupaten/kota se Provinsi Jambi, dua caleg Golkar yang melenggang ke Senayan, yaitu Cek Endra (CE) yang berhasil meraup 100.112 suara

Dan Hasan Basri Agus (HBA) yang melenggang dengan perolehan suara pribadi 87.884 suara.

Jika dikalkulasikan, suara seluruh Caleg Golkar dan ditambah dengan perolehan suara partai, partai berlambang Pohon Beringan itu berhasil meraup total suara DPR RI dari Dapil Jambi sebesar 341.039 suara.

Lalu, bagaimana dengan PKS? yang pada awal-awalnya disebut-sebut bisa mengimbangi Golkar, namun berdasarkan data hasil pleno, suara Caleg PKS plus suara partai jika dikalkulasikan jumlah totalnya sebanyak 107.298 suara.

Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

[1] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dan Elit Politik Tanah Sekudung" yang Berpotensi Maju

Maka dengan menggunakan sistem penghitungan saint lague, total suara Golkar sebesar 341.039 suara dan dibagi 3, maka didapat hasil 113.679 suara, unggul suara atas PKS sebesar 6.381 suara. Sehingga Golkar berhak atas kursi ke-8. (*)

( Penulis: 064 | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Heboh QRIS Palsu, Gus Muhaimin Imbau Warga Lebih Teliti Berinfak

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin)

Merdekapost.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dalam beramal atau menyumbangkan infak ke tempat-tempat ibadah. Ia mengaku prihatin buntut heboh kasus penipuan melalui barcode QRIS palsu di sejumlah masjid di Jakarta.

"Ya saya tentu prihatin sekaligus mengecam praktik pemalsuan QRIS di masjid-masjid, apalagi ini bulan puasa, bulan seharusnya kita meningkatkan ibadah, ini malah menipu orang. Masyarakat saya imbau lebih teliti saat ingin menyalurkan infak," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengajak masyarakat untuk menyalurkan donasi ke lembaga-lembaga kredibel, baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan terpercaya.

"Saya harap masyarakat mendonasikan infak ataupun zakat ke lembaga-lembaga yang kredibel saja. Kalau yang dikelola pemerintah kan ada BAZNAS, kalau di NU ada LazisNU, di Muhammadiyah ada LazisMU. Saya kira ini lebih aman," tutur Gus Muhaimin.

Di sisi lain, Gus Muhaimin juga meminta agar pengurus masjid melakukan pengecekan barcode QRIS yang menempel pada kotak amal di masing-masing masjid secara berkala. Hal ini guna mencegah tersebarnya barcode QRIS palsu.

"Pengecekan secara berkala keaslian stiker QRIS tentu penting dilakukan pengelola masjid. Nggak kalah pentingnya kamera pengawas juga perlu ditambah. Kasus QRIS palsu di masjid bisa cepat diusut aparat itu salah satunya berkat kamera pengawas," tukas Gus Muhaimin.

Seperti diketahui, kasus penipuan dengan modus barcode QRIS itu viral usai terungkap di salah satu masjid di kawasan Jakarta Selatan. Satu orang pelaku bernama Mohammad Iman Mahlil pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan lewat barcode QRIS tersebut.

Dari hasil penyelidikan, Iman telah melakukan aksi penipuan dengan menempel barcode QRIS palsu itu sejak 1 April 2023. Tidak hanya di Masjid, barcode QRIS palsu itu juga dipasang di 37 tempat lainnya seperti pasar hingga bank.

"Untuk sekarang yang kami bisa dapat data itu tanggal 1 April," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 11 April 2023. (rdp)

Rapat di Komisi II DPR, Pemerintah-KPU Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Rapat di komisi II DPR RI bersama Pemerintah, KPU dan Bawaslu

Merdekapost.com - Pemerintah, KPU dan Bawaslu menggelar rapat bersama Komisi II DPR RI agenda jadwal Pemilu 2024. Kesepakatan Pemerintah dan KPU Jadwal Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari.

Rapat Komisi II digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/1/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Hadir dalam rapat Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan berdasarkan pertimbangan yang matang, KPU mengusulkan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari.

"Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," kata Ilham.

Setelah itu, Tito sebagai perwakilan pemerintah juga menyatakan kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari. Dengan begitu, Tito berharap ada waktu luang penyelenggara KPU untuk menyiapkan Pilkada yang diselenggarakan pada November.

"Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," ujarnya.

Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan jadwal Pemilu 2024 usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada Rabu (19/1).

Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024.

"Usulan itu bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024," kata Pramono.

Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pernah menyampaikan usulan jadwal Pemilu 2024 pada 15 Mei.

Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.

Sumber: Detik.com

Legislator Senayan Sofyan Ali Tinjau Lokasi Rusunawa IAI YASNI Bungo

Merdekapost.com - Anggota Komisi V DPR RI Sofyan Ali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bungo, Minggu (9/1). Dalam rangkaian lawatan kali ini, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi itu melakukan silaturrahim sekaligus meninjau rencana lokasi pembangunan Rusunawa IAI YASNI Muara Bungo. Rusunawa tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa IAI YASNI, khususnya bagi para mahasiswa yang berdomisili jauh dari kampus.

Kehadiran Sofyan Ali bersama Tenaga Ahli DPR RI, Andi Putra beserta rombongan, disambut antusias oleh Rektor IAI YASNI, Dr. M. Sholihin, S.Ag, S.Pd, M.Pd beserta keluarga besar dan segenap civitas Akedemika IAI YASNI. Suasana akrab penuh kekeluargaan begitu terlihat dalam pertemuan tersebut.

“Ini momentum yang sangat istimewa bagi kami keluarga besar IAI YASNI. Karena disela-sela kesibukannya, pak Sofyan Ali menyempatkan diri untuk bersilaturrahim bersama keluarga besar IAI YASNI. Dan kami sangat menanti nanti kehadiran beliau,” ujar M. Sholihin didampingi dosen IAI YASNI, Ishomuddin.

Sholihin menggucapkan terima kasih atas dukungan dan perjuangan Sofyan Ali yang telah memberikan perhatian penuh terhadap IAI YASNI. Dukungan itu kata dia bukan hanya hari ini, tetapi telah dilakukan sebelumnya.

“Ada yang unik dari pak Sofyan Ali ini, beliau memberikan support dulu, baru kemudian datang. Biasanya kan hadir dulu baru kasih support. Karena itu kami sangat berterima kasih atas support pak Sofyan Ali. Mudah-mudahan silaturrahim dan dukungan pak Sofyan Ali ini mendatangkan barokah bagi IAI YASNI Bungo ini,” kata M. Sholihin disambut tepuk tangan hadirin.

Usai berdialog bersama civitas akedemika IAI YASNI, didampingi Rektor Sofyan Ali bersama rombongan langsung meninjau rencana lokasi pembangunan Rusunawa kampus tersebut.

Dalam sambutannya, Sofyan Ali mengucapkan terima kasih atas sambutan Rektor dan keluarga besar IAI YASNI. Ia juga memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan IAI YASNI sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang telah banyak menelorkan lulusan terbaik dan telah berkiprah di berbagai bidang.

“Mudah-mudahan kiprah IAI YASNI semakin maju, dan semoga perjuangan dan jasa pak Rektor, para pengurus, dosen dan segenap civitas akedemika IAI YASNI menjadi ladang amal jariyah. Amin,” kata Sofyan Ali mengawali pembicaraan.

Mengenai rencana pembangunan Rusunawa, Sofyan Ali menyatakan akan memperjuangkannya di Senayan. Ia juga memohon doa dan support dari semua pihak agar perjuangan tersebut membuahkan hasil yang gemilang.

“Mudah-mudahan ikhtiar dan perjuangan kita diridhoi oleh Allah sehingga nantinya bisa dibangun Rusunawa di IAI YASNI Bungo,” ujarnya.

Pembangunan Rusunawa tersebut lanjut Sofyan Ali, diharapkan dapat menjadi sarana tempat tinggal sementara bagi para mahasiswa yang sedang kuliah, khususnya bagi mahasiswa yang berdomisili jauh dari kampus, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik.

“Sekali lagi kita berharap seraya berdoa, agar ikhtiar mulia ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat apresiasi dari semua pihak, Semoga kampus ini terus berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi di wilayah barat provinsi Jambi center of excelent,” pungkasnya. (red)

Sofyan Ali Apresiasi keberadaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Merdekapost.com - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengunjungi balai uji coba kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kamis (2/12/2021).

Kedatangan Anggota DPR RI Sofyan Ali bersama tim dari Komisi V yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

Anggota Komisi V DPR RI, Sofyan Ali bersama tim dan Rombongan langsung melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan beserta jajarannya.

Sofyan Ali mengatakan, dirinya mengapresiasi keberadaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang keberadaannya dapat diterima dengan baik baik secara nasional dan Internasional.

"BPLJSKB dapat diterima ditingkat Nasional bahkan skala Internasional, misalnya dibeberapa Negara Asean dan Timur Tengah," Kata Anggota Komisi VDPR RI ini.

Dari pertemuan tersebut, Sofyan Ali juga mendorong Pemerintah untuk memprioritas laik jalan dan serfikasi kendaraan bermotor yang memadai sehingga dibutuhkan hasil sertifikasi yang memadai apakah kendaraan tersebut sudah memenuhi standar safety atau belum.

"Selain itu juga pemerintah harus memiliki data yang konkrit terkait seluruh jenis kendaraan yang ada karna terdapat perbedaan jumlah data antara korlantas dan perhubungan darat di indonesia hari ini," ungkap Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini. (064)

Gus Ami Instruksikan Seluruh Kader PKB Menjadi Teladan Dalam Penerapan Prokes Covid-19

Merdekapost.com - Ketua Umum PKB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan "emergency" dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mencegah terus melonjaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19.

"Mereka ini garda terdepan kita, pahlawan kesehatan yang harus dilindungi agar tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19," terang Gus Muhaimin dalam keterangan persnya yang diterima hari ini, Senin (28/6/2021).

Dia mengingatkan agar pola penyelesaian COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah yang tumpang-tindih di awal pandemi tak terulang, terutama di wilayah yang tingkat penyebarannya tinggi, seperti DKI Jakarta.

"Sekarang sebaiknya satu komando, jangan asal mengeluarkan kebijakan di masing-masing daerah tanpa ada koordinasi dengan pusat dan kalau pusat sudah instruksi, ya itu yang harus dijalankan," katanya.

Gus Muhaimin menuturkan, pada awal pandemi terjadi perbedaan data serta kebijakan yang disajikan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, publik dibikin bingung dan sulit membedakan mana data dan kebijakan yang benar atau sebaliknya.

Ia menegaska hal semacam itu tak boleh terulang. Akrena menurutnya, penyampaian data penyebaran COVID-19 termasuk kebijakan untuk menanganinya harus seragam dan bersumber dari satu pintu.

“Termasuk juga periodenya. Kalau pusat menetapkan pengetatan selama 14 hari, daerah juga begitu sehingga semua kebijakan yang diambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," tegasnya.

Diketahui, jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 21.342 pada Minggu (27/6/2021). Total kasus positif mencapai 2.115.304, sembuh 1.850.481, dan meninggal 57.138 jiwa. Kasus aktif tercatat sebanyak 207.685, jumlah spesimen yang diperiksa 98.904, dan suspek sebanyak 129.891 orang.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/6/2021), tercatat total 2.093.693 kasus positif virus Corona COVID-19, sebanyak 1.842.457 pasien sembuh, dan 56.729 meninggal dunia.

Gus Ami juga menginstruksikan kepada seluruh Kader PKB di Indonesia harus menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dan disiplin.

"Mencermati dan mengamati situasi serius pandemi covid-19 yang saat ini mengalami eskalasi tinggi, maka Saya Instruksikan kepada seluruh kader PKB di Indonesia agar Disiplin dalam menerapkan Prokes," ungkapnya. (red)

Gubernur Jambi Terpilih, Al Haris Kunjungi Sofyan Ali di DPR RI

Merdekapost.com - Gubernur Jambi terpilih, Al Haris mengunjungi Ketua DPW PKB Jambi, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sofyan Alindi Kantor DPR, Senayan Jakarta, senin (7/6/2021).

Sofyan Ali mengatakan, hari ini dirinya menerima kunjungan dari Gubernur Jambi terpilih, Al Haris di Kantor DPR RI.

"Tadi saya menerima langsung kunjungan dari gubernur Jambi terpilih, Wo Haris di Kantor," ujar Sofyan Ali.

Terkait dari kunjungan Al Haris tersebut, dirinya berdiskusi banyak tentang arah pembangunan Provinsi jambi kedepan, dan dirinya di Komisi V DPR RI siap membawa program dari Pemerintah Pusat, agar bersinergi dalam pembangunan Pemprov Jambi kedepan.

"Insya Allah kedepan kita akan terus bersinergi, program dari pemerintah pusat nantinya akam kita padukan dalam pembangunan Pemprov Jambi," ucapnya.

PKB sebagai partai Koalisi Al Haris - Abdullah Sani dalam Pilgub Jambi, akan terus mendukung program-program yang sudah disosialisasikan selama masa Pilgub terealisasikan.

"Diskusi hari ini juga terkait program yang selama ini sudah disosialosasikan pada Pilgub lalu agar berjalan dengan lencar untuk menuju Jambi Mantap," ungkapnya. (064)

Inginkan Peningkatan di Sektor Pariwisata, Sofyan Ali Tinjau Destinasi Wisata Danau Sipin Jambi

Merdekapost.com - Anggota DPR-RI Sofyan Ali bersama pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi, meninjau lokasi objek wisata Danau Sipin Kota Jambi, kamis (20/5/2021).

Kepada Media ini, Sofyan Ali mengatakan bahwa Danau Sipin yang terletak di pusat Kota Jambi ini sebentar lagi akan dilakukan revitalisasi.

"Revitalisasi Danau Sipin masuk dalam program pemerintah pusat," ujar Anggota Komisi V DPR-RI ini.

Lebih lanjut, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini mengatakan, dirinya berharap dengan adanya revitalisasi Destinasi Wisata Danau Sipin yang menjadi kebanggaan wartga Jambi ini akan menjadi tempat favorit untuk warga Kota Jambi.

"Danau Sipin merupakan salah satu danau yang ada di kota Jambim semoga menjadi Destinasi Wisata kedepannya, dan akan berdampak langsung di sektor Pariwisata, dan ekonomi Kota Jambi dan Provinsi Jambi," ungkapnya. (064)

Anggota DPR-RI Asal Jambi, Sofyan Ali Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan

Anggota Komisi V DPR-RI, Sofyan Ali saat Sosialisasi 4 Pilar di Kota Jambi

Merdekapost.com - Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Berkat persatuan dan kesatuannya, Negara ini menjadi semakin kuat dan menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaiukan oleh anggota DPR-RI asal Jambi, Sofyan Ali saat acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan di kawasan Buluran Kota Jambi, selasa (6/4/2021).

"Empat pilar kebangsaan tersebut yakni, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," kata Anggota Komisi V DPR-RI ini.

Lebih lanjut, Sofyan Ali mengatakan, berkat adanya empat pilar tersebut, bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, banyak bangsa lain terpecah. Oleh karena itu, empat pilar ini harus dijaga dihati sanubari masyarakat Indonesia termasuk di Jambi.

Untuk menjamin kemajemukan dan keragaman berbagai suku bangsa, kita sudah dibekali dengan slogan Bhineka Tunggal Ika, dimana kita memang berbeda-beda dan perbedaan ini janganlah kita jadikan bekal untuk permusuhan, tapi perbedaan ini justru harus mempersatukan kita dengan cara toleransi dan menutupi kekurangan kita," bebernya.

Baca Juga: Jelang Muscab, Sofyan Ali Imbau Seluruh DPC PKB Agar Segera Bersiap

Sofyan Ali berpesan, untuk kedepan keragaman yang ada diantara masyarakat ini harus menjadi modal dalam pembangunan bangsa Indonesia ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, warna kulit dan agama. Dengan semangat kebersamaan sebagai warga negara harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk pembangunan Indonesia kedepan yang lebih maju.

"Di dalam hadist berbunyi, mencintai mencintai negara adalah sebagian dari iman, cintailah negara ini, dan bumi pertiwi ini, karena disinilah kita semua bernaung, merangkak dari kecil hingga dewasa, dari dewasa hingga hari tua nanti," ungkapnya. (adz)

Dewan Syuro PKB Kutuk Serangan Bom di Gereja Katedral Makassar

Merdekapost.com - Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanulhaq mengutuk keras aksi teror serangan bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

"Saya mengutuk keras teror bom yang dilakukan di sebuah gereja di Makassar. Ini mengusik rasa kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa," ujar Maman Imanulhaq yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII, Minggu (28/3).

Ia pun meminta Polri dan lembga-lembaga terkait untuk mengusut tuntas peristiwa itu, mencari kelompok pelaku, dan membongkar jejaring terorisnya, serta menangkap semua yang terlibat hingga aktor intelektualnya.

Selain itu, Kang Maman, begitu karib disapanya, berharap kejadian teror itu tidak kembali terulang. Masyarakat pun diminta tak perlu takut dan panik setelah kejadian teror bom yang merenggut korban luka-luka hingga belasan orang.

"Jangan sampai kita kalah oleh para teroris. Kalau kita takut maka tujuan teror mereka tercapai," kata Kang Maman menegaskan.

Kang Maman pun mewanti-wanti, setelah kejadian pemboman, publik tidak perlu mengkait-kaitkan peristiwa itu dengan agama tertentu. Pasalnya menurutnya, aksi teror biadab itu sudah pasti bukan bentuk ajaran agama manapun.

Sumber: Kumparan

Rencana Impor Beras, PKB Minta Pemerintah Kaji Ulang

Merdekapost.com - Indonesia diminta mengkaji rencana impor beras disaat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini. Berdasarkan data BPS, produksi beras tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Kami minta kaji ulang rencana impor beras," kata Komisi IV Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Daniel Johan.

Menurut Daniel, "Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani. Kalau denyut ekonomi desa itu berhenti, maka dampaknya akan terasa sampai ke semua kota. Karena daya beli langsung anjlok dan kemiskinan meningkat."

Sebab sampai Bulan Mei 2021, seluruh petani di Indonesia akan melakukan panen raya. Daniel mendapat kabar bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, saat ini harga gabah anjlok sampai ke harga Rp1000 sampai dengan Rp1500.

Kata Daniel, buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500. Di dapilnya, Kalimantan Barat harga gabah sekarang sekitar Rp3.300 saja sudah bagus. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini.

"Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Rakyat jangan semakin dipersulit," katanya.

Legislator dapil Kalbar I itumenyatakan, rencana impor beras akan menjadi pukulan yang sangat berat. Sampai panen raya tahun lalu petani dihajar dengan impor. Oleh karenanya, Daniel meminta Kepala Bulog ikut membantu memantau kondisi petani di Sukabumi tersebut.

"Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri. Kami meminta, tunjukkan keberpihakan dari Kementerian Pertanian agar impor tidak dilakukan selama petani panen raya. Dan Kementerian Pertanian harus bertanggungjawab kalau (impor) itu dilakukan. Buat apa program triliun rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung," tandasnya.

Sumber: pkb.id

RUU Pemilu Batal Direvisi, Ini 4 Tantangan Berat Hadapi 2024, "Agustus 2022 Tahapan Harus Sudah Dimulai"

MERDEKAPOST.COM - Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPR RI telah menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Hal ini diputuskan dalam rapat badan legislasi pada Selasa (9/3) lalu.

Dengan dikeluarkannya RUU Pemilu, maka pelaksaan Pemilu dan Pilkada akan digelar secara serentak di tahun yang sama yakni pada 2024 mendatang.

Jika mengacu Pasal 167 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemungutan suara nasional jatuh pada April 2024. Sehingga tahapan Pemilu sudah harus dimulai sejak Agustus 2022. Sedangkan Pilkada dilaksanakan pada November.

KPU selaku penyelenggara Pemilu memberikan tanggapan soal dikeluarkannya RUU Pemilu dalam prolegnas 2021. KPU menilai usai RUU Pemilu tak jadi dibahas, rencana pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa langsung dikerjakan.

"Hari ini (9/3) secara resmi RUU Pemilu ditarik dari prolegnas 2021 sehingga perencanaan dan persiapan pemilu dapat langsung dikerjakan oleh KPU dan para pihak terkait. Pentingnya persiapan sejak dini karena pada tahun 2024 diselenggarakan dua pemilu serentak," kata Komisioner KPU Viryan Aziz dalam keterangannya.

Viryan menjelaskan, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 harus disusun secara matang, detail dan terukur. Berbagai potensi risiko dan dampak negatif dari pelaksaan serentak harus antisipasi dan dicari jalan keluarnya.

"Hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh KPU karena UU Pemilu biasanya selesai menjelang tahapan pemilu harus sudah dimulai. Perencanaan pemilu secara detail berdasarkan UU pemilu disusun sambil dilaksanakan atau planning by doing," ucap Viryan.

Berkaca dari Pemilu 2019, Viryan mengatakan salah satu kendala yang dihadapi KPU adalah minimnya waktu merencanakan tahapan, program dan jadwal secara detail dan matang.

Hal itu disebabkan UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan tanggal 16 Agustus 2017. Sementara tahapan Pemilu 2019 harus dimulai tanggal 17 Agustus 2017 atau selisih hanya satu hari.

"Nasib baik pada persiapan Pemilu 2014, tahapan Pemilu dimulai tanggal 9 Juni 2012 atau hampir satu bulan sejak UU No 8 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Perencanaan tahapan Pemilu yang sangat terbatas waktunya atau bahkan tidak rasional secara manajerial hendaknya tidak diteruskan," tutur Viryan.

Komisioner KPU, Viryan Aziz. Foto: kumparan

Meski dengan segala keterbatasan, Viryan menyebut pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan baik dan dibuktikan tingkat partisipasi mencapai 81 persen.

"Namun di sisi lain terjadi sejumlah kejadian yang perlu dicegah agar tak terulang kembali, seperti wafatnya 722 petugas Pemilu, seleksi anggota KPU di daerah, kampanye pemilu serentak, penggunaan teknologi informasi hingga hasil pemilu yang lama yaitu 33 hari setelah pemungutan suara," jelas Viryan.

Viryan kemudian memberikan pandangannya agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, penyelenggara Pemilu dan kementerian/lembaga terkait sudah harus menyiapkan sejak dini.

"Pengalaman Pemilu 2019 memperlihatkan peran signifikan kementerian/lembaga terkait secara proporsional seperti Kemendagri, Kominfo, TNI/Polri, Kemenkes, BSSN, Pemda hingga dunia usaha termasuk penyedia kertas. Pada Pemilu 2019 sempat ada masalah kekosongan bahan baku surat suara, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya," kata Viryan.

4 Catatan KPU Terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Viryan memberikan empat catatan terkait pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024. Pertama, terkait wafatnya 722 petugas Pemilu 2019.

Viryan menyebut kejadian wafatnya petugas pemilu sebenarnya sudah telah terjadi sejak Pemilu 1955 yaitu 67 petugas wafat. Menurutnya, demi meminimalisir petugas pemilu wafat dapat dilihat pada dua aspek yaitu kondisi petugas dan beban tugas yang berat.

"Petugas pemilu wafat tidak hanya terjadi pada mereka yang berusia tua namun juga terjadi pada petugas usia sekitar 20-30 tahun. Membatasi usia penyelenggara badan ad hoc baru menyelesaikan satu aspek, namun penting dicari alternatif menyelesaikan aspek beban kerja yang berat," kata Viryan.

Selain itu, pengaturan kerja harus diatur agar lebih manusiawi dan rasional dalam tingkat badan ad hoc. Reformulasi beban kerja ini membutuhkan penguraian kerja tahapan secara menyeluruh yang terumuskan dalam pengaturan tahapan, program dan jadwal pemilu serta kerja teknis lainnya.

Lalu kedua, Viryan mengusulkan adanya penggunaan teknologi informasi Pemilu. Sejauh ini, KPU sudah mengembangkan tujuh sistem informasi tahapan yaitu Sidalih, Sidapil, Sipol, Silon, Sidakam, Silog dan Situng.

"Namun dasar hukum untuk seluruh sistem informasi tersebut belum ada di UU. Sementara ini hanya Sidalih. Kasus Sipol yang telah digunakan KPU yang kemudian dianulir oleh Bawaslu menjadi catatan penting perlunya dasar hukum lebih baik untuk teknologi informasi Pemilu," ucap Viryan.

Viryan menjelaskan, seiring kebutuhan teknologi informasi dalam Pemilu semakin tinggi dan menjadi bagian proses dan hasil resmi, tentu diperlukan formulasi tahapan Pemilu dalam menyiapkan dan menggunakan teknologi informasi.

"Kebutuhan menggunakan sistem informasi untuk rekapitulasi hasil Pemilu secara cepat, diperlukan kesiapan yang membutuhkan waktu cukup. Pada Pemilu 2019 hasil pemilu secara resmi memerlukan waktu selama 33 hari dari waktu pemungutan suara. Kegiatan yang cukup lama adalah penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Jalan keluar masalah ini dapat menggunakan rekapitulasi elektronik (Sirekap)," kata Viryan.

Maka dari itu, Viryan mengatakan pembuatan dan penggunaan teknologi informasi Pemilu sudah saatnya dimasukkan dalam tahapan Pemilu. Kini hampir semua tahapan Pemilu menggunakan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi.

"Belajar dari pengalaman pemilu Pakistan, rekapitulasi elektronik disiapkan sejak tahun 2015 untuk digunakan pada pemilu tahun 2017 atau tiga tahun. Dengan demikian persiapan harus lebih matang, prosesnya terbuka dan akuntabel serta infrastruktur TI dapat tersedia dengan baik," ucap Viryan.

Sedangkan ketiga, Viryan mengatakan penyediaan anggaran khususnya terkait Pilkada Serentak 2024 harus disiapkan. Menurutnya, tidak semua daerah dapat menyiapkan dana sesuai waktu dan kebutuhan.

"Pemilihan serentak sebelumnya selalu ada sejumlah daerah yang terkendala penyediaan anggaran pemilihan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan kebijakan menyiapkan sejak dini secara bertahap sejak tahun 2022-2024. Kebijakan ini pada sejumlah daerah telah dilakukan sejak tahun 2008," kata Viryan.

Terakhir atau keempat, Viryan mengatakan diperlukan penyusunan regulasi teknis. Dalam catatan Adam Przeworski --Profesor Ilmu Politik di Polandia-- perlu dirumuskan sistem demokrasi secara minimalis. Sehingga dalam membuat ketentuan Pemilu harus dibarengi dengan waktu pembuatannya.

"Idealnya ketentuan tersebut dibuat sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan atau di masa tahapan persiapan," tutup dia. (adz/kumparan)

DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi, Pileg dan Pilpres Serentak Tetap 2024

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Foto: ANTARA)

Jakarta | Merdekapost.com - DPR dan Pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Hal itu diputuskan dalam rapat Baleg siang ini.

Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. Dengan dikeluarkan dari Prolegnas, maka RUU Pemilu yang semula didukung mayoritas parpol, batal direvisi.

Dalam pandangan mini fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas, selebihnya menyetujui. Nantinya, RUU Pemilu diganti dengan RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

"Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 bisa kita setujui?" tanya Supratman di ruang rapat Baleg, Selasa (9/3)

"Setuju," jawab anggota Baleg dan pemerintah.

• Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati

Dengan dicabut dari Prolegnas 2020-2024, maka UU Pemilu yang mengatur Pileg dan Pilpres digelar serentak 2024 tetap berlaku. Begitu juga ketentuan UU Pilkada yang menghapus Pilkada 2022 dan 2023, diserentakkan ke 2024 tetap berlaku.

Dengan demikian jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2021 tetap berjumlah 33. RUU KUP merupakan usulan Fraksi Golkar.

"Jadi hari ini karena kita sudah mengambil keputusan dan disetujui oleh fraksi-fraksi dan pemerintah dan DPD, Prolegnas kita tetap 33 jumlahnya hanya ada 2 perubahan, satu RUU Pemilu dikeluarkan dan digantikan dengan RUU KUP. Selain itu sama saja," papar Supratman.

• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"

Senada dengan Baleg, pemerintah menyambut baik usulan mengganti RUU Pemilu dengan RUU KUP.

"Saya baru dapat koordinasi dengan Pak Menko, memang sebagian isi dari KUP sudah masuk di Ciptaker, tapi pemerintah ingin karena persoalan pajak ini yang juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, perlu kita pertimbangkan jika fraksi fraksi setuju, karena ini sebelumnya sudah masuk, tinggal kita dorong saja, karena sudah kita bicarakan bahkan hampir dulu sempat dibahas kemudian karena kita masuk ke UU yang lain ini tertunda," beber Yasonna.

Selanjutnya prolegnas 2021 akan diketuk di Paripurna DPR, belum diketahui kapan paripurna untuk pengesahan prolegnas akan digelar.(adz | kumparan.com*)

Legislator PKB, Nur Yasin Usulkan Vaksinasi Khusus Untuk Kader NU

Merdekapost.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Yasin bakal mengusulkan vaksinasi khusus untuk kader Nahdlatul Ulama (NU), terutama pesantren besar yang jumlah santrinya mencapai ribuan.

“Salah satunya seperti pesantren Sidogiri. Ini akan kami coba usulkan tapi vaksin ini kan ada kriterinya sendiri, semisal tempat vaksin harus ada ICU dan segala macamnya,” ujar Nur Yasin saat Reses di Dira Balung, Senin 1 Maret 2021 lalu.

Namun demikian, sambung Nur Yasin, terlepas ada kriterianya, bakal tetap mengusulkan supaya vaksinasi cepat selesai sebab targetnya Desember 2021 harus selesai, bila prosesnya seperti saat ini tidak bakalan selesai.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI sempat menolak rencana adanya vaksin mandiri yang diusulkan pemerintah. Sebab kata dia, data penduduk Indonesia termasuk paling kacau sedunia.

Apalagi, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), vaksin ini akan dimasukkan kepada tubuh dan menyangkut hidup orang banyak, bila pemerintah menggunakan vaksin sinovac kemudian yang mandiri menggunakan vaksin lain kan kacau.

“Saya kemudian setuju penggunaan vaksin mandiri dengan catatan ada aturannya sendiri, salah satunya semisal hanya memvaksin perkantoran dan lain sebagainya,” terangnya.

Sebagai wakil rakyat, Nur Yasin mengaku di komisi sembilan sudah bekerja secara maksimal untuk masyarakat. Tahun ini, sudah ada Alat Kesehatan dan Obat-Obatan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Jadi, dua yang sudah masuk Prolegnas tersebut sudah ada Panitia Kerjanya (Panja), ini sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai wakil rakyat yaa harus membela kepentingan rakyat,” tandasnya.

Nur Yasin berpesan, kepada kalangan Nahdliyin khususnya para kiai untuk turut serta mengedukasi masyarakat supaya mau divaksin, “Sebab kiai dan pemuka agama kan menjadi panutan dan apa yang disampaikannya didengarkan serta diikuti orang banyak,” pungkasnya.

Sumber: Radarbangsa.com

PKB Siap Bantu Pelaku UMKM Mengakses Permodalan dari Lembaga Pemerintah

Merdekapost.com - Kebangkitan Bangsa (PKB) siap membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan dari lembaga pemerintah.

"Akses permodalan menjadi salah satu aspek yang krusial dalam rangka membantu pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan," kata Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, kemarin.

Menurut Tommy, banyak akses permodalan dari lembaga pemerintah yang bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan usaha.

"Saya siap mendampingi para pelaku UMKM dalam hal pengembangan ekonomi pasar," kata Tomy dalam diskusi bertajuk `Membangun UMKM Melalui Ekonomi Keumatan di Masa Pandemi`.

Tommy pun mengajak masyarakat untuk belanja di UMKM dalam negeri. Dia mencontohkan, hampir satu tahun pandemi di Indonesia, tak sedikit warteg yang mengalami kebangkrutan. Contoh kecil ini mengingatkan kita semua bahwa belanja di warteg atau tetangga akan sangat berarti bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.

Dia menambahkan, pembinaan juga menjadi hal yang penting. Terutama terkait adaptasi dan melatih naluri dalam menangkap peluang.

"Pembinaan UMKM dalam masa pandemi ini sangatlah penting, serta peran serta masyarakat yang harus tetap menjaga protokol kesehatan," ujar dia.

Dalam diskusi yang sama, Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma`arif mengatakan, bicara tentang ekonomi keumatan pasti bersentuhan ekonomi syariah. Namun, menurut Syamsul, hal ini masih terasa asing di kalangan pelaku usaha UMKM.

"Orang mangatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpangnya sedikit. lembaganya banyak tapi pelaku usaha sedikit karena sedikit yang mengerti," tandasnya.

Sumber: PKB.ID

PKB Minta Prioritaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri Sandang Gelar Pahlawan Nasional

Wakil Ketua Fraksi PKB, Marwan Dasopang | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

Jakarta | Merdekapost.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Dasopang menilai, dua sosok tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional atas pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. Untuk itu, Kemensos wajib memprioritaskan KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri menjadi Pahlawan Nasional di 2021.

“KH Muhammad Cholil atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Cholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri dinilai pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional. Bahkan tahapan pengusulan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional telah diajukan ke instansi pemerintah daerah. Maka kami mendesak agar hal itu segera ditindaklanjuti di tingkat pemerintah pusat,” kata Marwan Dasopang, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/2) lalu.

Dia menjelaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri merupakan sosok yang telah terbukti memberikan dampak luar biasa bagi perjalanan bangsa Indonesia. Syaikhona Cholil misalnya dikenal sebagai guru dari ulama-ulama besar di nusantara seperti KH Hasyim Asyari pendiri Nadhlatul Ulama (NU) dan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Selain itu, lanjut Marwan Dasopang, Syaikhona Cholil juga aktif memberikan dukungan moral bagi perjuangan para santri-santrinya dalam melawan penjajahan Belanda.

“Bahkan ada sebagian kesaksian jika Ir Soekarno juga pernah sowan kepada Syaikhona Cholil untuk mendapatkan restu dalam perjuangan mengalang kekuatan melawan Belanda,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Pun juga dengan KH Bisri Syansuri, kata Marwan juga telah banyak berkontribusi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dimana, pendiri Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang tersebut aktif dalam perlawanan terhadap penjajah sebagai Komandan Markas Besar Ulama.

Mbah Bisri juga mempunyai kontribusi besar dalam pendidikan Indonesia di mana kakek dari Gus Abdul Muhaimin Iskandar tersebut merupakan kiai pertama yang mendirikan pesantren khusus perempuan.

“Kiprah dan kontribusi Mbah Bisri tentu tidak diragukan lagi serta layak mendapat gelar Pahlawan Nasional,” katanya.

Marwan Dasopang menegaskan, akan segera bertemu dengan Kemensos sebagai mitra Komisi VIII untuk membicarakan pengangkatan Mbah Cholil Bangkalan dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional. Dia berharap agar persoalan teknis administratif pengajuan nasional bagi dua tokoh besar tersebut bisa segera diselesaikan.

“Kami yakin tokoh-tokoh tersebut tidak ingin dipuja sebagai pahlawan, namun sebagai bangsa besar kita tentu ingin mengabadikan jasa-jasa Syaikhona Cholil dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

(adz | dpppkb | merdekapost.com)

Menjawab Perubahan Zaman, Sofyan Ali Kokohkan Tradisi Aswaja Lewat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Merdekapost.com - Anggota Komisi V DPR-RI, Sofyan Ali menghadiri acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan, rabu (3/2/2021).

Sofyan Ali menyampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan hasil kesepakatanpara pendiri Bngsa, karena berkat persatuan dan kesatuannya negara ini menjadi kuat dan ini menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar kebangsaan tersebut yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua DPW PKB Jambi ini.

Lebih lanjut, anggota komisi V DPR-RI ini mengatakan, berkat adanya empat pilar tersebut, bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, banyak bangsa lain terpecah. Oleh karena itu, empat pilar ini harus dijaga dihati sanubari masyarakat Indonesia termasuk di Jambi.

"Untuk menjamin kemajemukan dan keragaman berbagai suku bangsa, kita sudah dibekali dengan slogan Bhineka Tunggal Ika, dimana kita memang berbeda-beda dan perbedaan ini janganlah kita jadikan bekal untuk permusuhan, tapi perbedaan ini justru harus mempersatukan kita dengan cara toleransi dan menutupi kekurangan kita," bebernya.