Jargon Bolehlah "Pejuang Petani", Tapi Tak Punya Solusi Kongkrit Untuk Harga Hasil Pertanian

MERDEKAPOST, KERINCI – Menyebut dirinya sebagai pejuang Petani, Calon Bupati Kerinci, Monadi Justru belum memiliki solusi terkait permasalahan harga hasil pertanian.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Calon Bupati Kerinci, Monadi saat Debat Terbuka yang dilaksanakan KPUD Kerinci, saat dirinya ditanyakan soal harga pertanian di Kabupaten Kerinci.

“Kalau mahal itu karena permintaan meningkat, sedangkan produksi sedikit, sekaligus melaksanakan operasi pasar,” singkat Monadi.

Atas jawaban di Debat tersebut, masyarakat justru mempertanyakan komitmen Monadi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kerinci.

“Kalau soal pengelolaan pertanian pak Monadi okelah, masalahnya sekarang meski produksi pertanian tinggi tapi pemasaran sulit, itu sama saja bohong,”katanya.(**)

Main HP Bareng saat Debat, Monadi dan Morison ditindak KPU dan Bawaslu

Ketahuan Nimbrung Main HP Bareng saat Debat, Monadi dan Morison ditindak KPU dan Bawaslu. (mpc)
KERINCI, MPC – Calon Bupati Kerinci yang dikenal 3M Monadi ternyata juga ikut melanggar tata tertib Debat Kandidat, Selasa (12/11/2024) tadi malam. Dirinya tertangkap kamera ikut nimbrung bermain HP bersama wakilnya Murison saat debat sedang berlangsung.

Tangkapan kamera aksi curang pasangan calon pemimpin Kerinci ini juga viral di media sosial dan mendapat kecaman dari banyak netizen. Pasalnya, paslon nomor urut 3 ini telah menampilkan contoh yang tak mendidik dengan melakukan aksi curang di hadapan publik.

Padahal sebelum naik ke panggung, semua paslon sudah diperingatkan untuk tidak membawa HP.

BacaJuga: Tidak ada didalam Visi dan Misi, Paslon 3 Dinilai Tak Serius Libatkan Milenial dan Gen Z

“Sudah biasa curang dan melanggar aturan. Calon pemimpin yang memberikan contoh yang tidak baik, tidak layak dipilih,” ujar netizen.

Terkait pelanggaran tata tertib Debat Kandidat yang dilakukan Monadi-Murison KPU dan Bawaslu Kerinci langsung memberikan peringatan keras.

Bahkan setelah Debat Kandidat selesai, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni mengatakan pihaknya menyayangkan adanya Paslon yang tidak mentaati peraturan debat yang sudah diatur.

“Ya, memang segmen 1 sampai 4 kami kecolongan, ada Paslon yang membawa HP ketempat debat Kandidat, tapi itu langsung kami tindak lanjuti, yaitu mengumpulkan HP, kalau memang dibutuhkan semacam peringatan atau tindakan lainnya, kami akan tindak lanjuti, dan kami meminta pertimbangan Bawaslu nanti terhadap Paslon yang melanggar tata terbit debat kita malam ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kerinci, Tomi Akbar, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa setelah ada kejadian tersebut pihaknya langsung melakukan pencegahan terhadap Paslon yang bermain HP saat Debat berlangsung.

“HP yang terlihat dari Paslon tadi sebelum Bawaslu sudah memperingatkan untuk tidak membawa hp di sesi debat ini, namun pada debat tadi, terlihat ada Paslon yang bermain hp, Kita langsung membisikan pada KPU untuk menegur, setelah itu bersama kita melakukan pencegahan untuk di sesi selanjutnya tidak ada lagi, artinya langsung kita cegah dan Kita tindak,” terangnya. (***)

Tidak ada didalam Visi dan Misi, Paslon 3 Dinilai Tak Serius Libatkan Milenial dan Gen Z

Calon Wakil Bupati Paslon nomor 2 Ezi Kurniawan saat bertanya kepada Cawabup nomor 3 H Murison, pada Debat Terbuka tadi malam. (mpc/ist)

KERINCI, MPC – Paslon nomor urut 3 Monadi-Murison dinilai kurang serius untuk melibatkan kaum Milenial dan Gen Z dalam pembangunan di kabupaten Kerinci, karena tidak ada langkah Konkrit.

Dalam program Visi dan Misi Paslon nomor urut 3 tidak memasukan program untuk kaum Milenial dan Gen Z.

Hal itu disampaikan Calon Wakil Bupati Murison saat ditanya oleh Cawabup nomor urut 2 Ezi Kurniawan yang juga merupakan calon dari perwakilan Milenial di kabupaten Kerinci, pada saat Debat Kandidat di segmen 5, pada Selasa (12/11/2024).

“Kami akan berdayakan kaum Milenial dan Gen Z setelah tamat sekolah akan dilakukan pelatihan, akan dilakukan sesuai ketrampilan untuk bekerja,”ucapnya sembari tidak ada program Konkrit untuk kerjanya.

Terhadap jawaban dari Murison membuat Cawabup nomor urut 2 Ezi Kurniawan bingung, karena dalam pikirannya pemerintah tidak hanya harus melakukan pelatihan skill dari Milenial dan Gen Z, namun juga juga harus menyediakan ruang dan juga menyediakan lapangan kerja bagi Milenial dan Gen Z.(*)

Terkait Postingan Twibbon ASN, Bawaslu Sungai Penuh Sebut Tidak Ditemukan Unsur Pelanggaran

 

Terkait Postingan Twibbon ASN, Bawaslu Sungai Penuh Sebut Tidak Ditemukan Unsur Pelanggaran. (doc/ist)

Sungai Penuh - Calon walikota Petahana Ahmadi Zubir yang berpasangan dengan Ferry Satria (AZ-FER), nomor urut 2, selalu menjadi sasaran empuk untuk dan diserang lawan politik dari segala penjuru.

Selain dihujat dan difitnah melalui orasi politik, juga melalui media sosial Kampanye Hitam (Black Campaign), namun AZ-FER tetap santun menyikapinya. Bahkan, keduanya memilih untuk diam. 

Belum lama ini, salah satu akun Facebook Abal-Abal, Dea Ananda Putri Putri, mempublish Twibbon sejumlah foto pejabat ASN dilingkup pemkot Sungaipenuh, dengan kalimat para pejabab ASN kota Sungaipenuh yang siap memenangkan Ahmadi Zubir sebagai calon walikota petahana, menyatakan berani terang-terangan dan tidak takut dengan hukuman Bawaslu.

Setelah melalui proses penyelidikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Sungaipenuh, tidak menemukan adanya unsure pelanggaran yang ditudingkan kepada sejumlah pejabat ASN dilingkungan pemerintah kota Sungaipenuh, tersebut.

Hal ini dibenarkan, Iin Rudhiansyah, Koordinator Devisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu kota Sungaipenuh. Menurut dia, setelah melalui proses penyelidikan, dengan mendatangi dan meminta keterangan sejumlah terlapor dan Pelapor, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran.

"Kita bentuk Tim untuk yang terdiri staf Bawaslu, mendatangi terlapor yang ada di Twibbon," ungkap Iin Rudiansyah.

Lebih jauh dia, dari penelusuran Tim, tidak ditemukan unsur pelanggaran. Sebab, foto terlapor dimamfaatkan oleh akun Facebook anonim "Abal-Abal". Sehingga tim berkesimpulan, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran Netralitas yang dilaporkan oleh akun Facebook tersebut, tutup Iin.

Sementara itu, Doni Irawan, salah seorang masyarakat kota Sungaipenuh, menyebutkan, sejumlah akun yang di duga abal-abal semakin menjamur,  terutama menjelang hajatan pemilihan kepala daerah secara serentak. 

"Ini sangat meresahkan dan menyesatkan, publikasinya banyak ujaran kebencian, yang mengarah kepada kampanye hitam. Inikan menyesatkan masyarakat", sebut dia.

Doni berharap kepada pihak yang berwenang dan berwajib bisa melakukan penertiban. Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak bermedia sosial. (*)

Bawaslu Batanghari: Kalau Ada Temuan Kecurangan Laporkan Segera

 

Sekretariat Bawaslu Batanghari. Foto: Ist

Merdekapost.com, Batanghari - Seperti yang perna diberitakan sebelumnya tentang hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Batanghari,Propinsi Jambi periode 2024, 2029 ternyata banyak menimbulkan berbagai pertanyaan dari calon-calon yang mengikuti seleksi beberapa waktu yang  lalu.

Terkait hal tersebut ketua Bawaslu Batanghari saat di mintai keterangan-nya oleh media ini melalui pesan WhatsAppnya Kaspun Nasir mengatakan,Berdasarkan hasil pengawasan tim kita baik proses dari rekrutmen PPK dan PPS,ada kasus yang kita temui salah satu caleg yang lulus administrasi,namun oleh tim kita dikonfrmasi.

"Akhirnya di gugurkan,pengawasan PPS yang laporan saya terima dari tim saya yang turun kelapangan dalam proses itu,PPK hanya mewawancarai dan kelulusan itu berada di teritorial kabupaten dan indikatornya kita belum mndapatkan info yang kongkrit,namun hasil pengawasan tim kita seperti ini," ujarnya.

Bentuk pencegahan dari bawaslu ,kita telah bersurat ke KPU terkait proses rekrut baik PPK dan PPS.

Saat ditanya misalnya ada temuan dari pihak bawaslu tentang adanya dugaan misalnya kecurangan dari pihak KPU apa sangsi dari pihak bawaslu kepada pihak KPU?Kaspun menjawab.

"Tergantung bentuk temuanya,apakah etik,administrasi atau pidana.Kalau kecurangan kita harus buat kajian dahulu ,kalau terbukti kita akan rekomendasikan hasil kajian itu untuk di TMS kan.

Monggo saja kalau teman-teman media ada menemukan yang tidak sesuai agar bisa juga melaporkan itu dengan bawaslu melalui divisi penanganan pelanggaran",Tulis Kaspun Nasir. (*)

Bawaslu Lantik 54 Panwascam se-Kabupaten Kerinci, Didominasi Wajah Lama

KERINCI, MP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal, Tomi Akbar, melantik 54 anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Kerinci yang berlangsung di aula hotel Mahkota Sungai Penuh pada Jumat (24/5/2024).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Kerinci, Asraf, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh, komisioner Bawaslu Kerinci, Doni Arya dan Shintiya Albert, Perwakilan KPU, Polres, Dandim, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Bawaslu Kerinci, Tomi Akbar, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 54 Panwascam terpilih dan dilantik hari ini. Kedepannya sambung Tomi, Panwascam akan bertugas dalam melaksanakan tahapan Pilkada. Dimana, sumpah janji telah dibacakan dan dikunci dengan fakta integritas.

Baca Juga: Wagub Sani Akui SDM Kerinci-Sungai Penuh Sangat Luar Biasa

“diharapkan kedepannya agar bekerja profesional, menjaga integritas dan independensi. Kita ingatkan dan camkan itu, kita bawa selama proses Pilkada mendatang. Harapan menjadi bagian dari Bawaslu kembali ke jargon Bawaslu yakni  Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tugas dari Panwaslu Kecamatan yaitu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengawasan pemilu tersebut, menurutnya merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu.

Baca Juga: Naskah Kuno Aksara Incung Terdapat di Desa Tanjung Tanah Kerinci

Dia mngatakan, pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan dua strategi besar, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran.

Sedangkan penindakan, lanjutnya dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi hari ini yang baru saja dilantik didominasi dengan wajah-wajah lama. Sebagian besar sudah pernah menjabat Panwas Kecamatan, sehingga semua mesti sudah tahu apa tugasnya dan bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Naik RX King Monadi Boncengan Sama Isteri Tercinta Daftar Ke PPP Kerinci

Dilanjutkannya, dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas Pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan.

“Maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Rafiqoh, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, menyampaikan ucapan selamat kepada 54 Panwascam yang baru saja dilantik. 

Rofiqoh mengingatkan kepada 54 Panwascam yang baru dilantik agar siap dan siaga kapanpun dihubungi. 

“Tidak ada lagi alasan bagi Panwascam yang ketika dihubungi nomor tidak aktif,” Pungkasnya.(adz)

Ayo daftar, Ini Jadwal Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pilkada 2024 Kabupaten Kerinci

Kerinci | Merdekapost.com - Guna Melakukan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur  dan Wakil Gubenur, pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Kerinci mulai melakukan perekrutan Calon Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Jumlah Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang akan direkrut oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, sebanyak 287 desa, dimana setiap desa 1 orang Pengawas Pemilu.

Pada Proses penerimaan PKD untuk Pilkada tahun 2024 ini, langsung diambil alih oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Kerinci, hal tersebut lantaran belum dilantiknya Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di 18 kecamatan di Kerinci.

Anggota Bawaslu kabupaten Kerinci, Chintiya Albert Siin, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa tahapan Pengumuman pendaftaran telah diumumkan di kantor Bawaslu dan share di akun Media Sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kerinci.

“Untuk tahapan pendaftaran PKD Pilkada serentak tahun ini, agak berbeda dengan sebelumnya, untuk Pilkada ini berkas pendaftaran PKD langsung ke Bawaslu kabupaten, karena Panwaslu kecamatan belum dilantik,”jelasnya.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Kerinci, yang ingin bergabung untuk mengawasi Pilkada bersama Bawaslu silahkan mendaftar diri. “Bagi yang berminat silahkan mendaftarkan diri ke kantor Bawaslu kabupaten Kerinci di jalan Angkasa Pura, desa Angkasa Pura, kecamatan Sitinjau Laut, Kerinci. Pendaftaran juga bisa melalui email rekrutmenpkdkerinci@gmail.com,”sebutnya.

Berikut ini Tahapan Jadwal penerimaan Panwaslu Desa/Kelurahan, untuk sosialisasi tata Cara Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 13-14 Mei 2024, Pengumuman Pendaftaran dan Penjaringan calon Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 15-17 Mei 2024, Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi berkas Admistrasi calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 18-21 Mei 2024, Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi berkas Admistrasi calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan masa perpanjangan tanggal 22-24 Mei 2024.

Kemudian untuk Pengumuman hasil penelitian administrasi calon Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 25 Mei 2024, Tanggapan dan masukan dari masyarakat tanggal 25-30 Mei 2024, Pelaksanaan tes wawancara calon Panwaslu Desa/kelurahan oleh Panwaslu Kecamatan tanggal 27-28 Mei 2024, Rekapitulasi hasil penilaian wawancara tanggal 29 Mei 2024, Pleno penetapan calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 30 Mei 2024, Pengumuman Panwaslu Desa/kelurahan terpilih 31 Mei 2024 dan Pelantikan Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pembekalan Panwaslu Desa/Kelurahan tanggal 1-2 Juni 2024. (red)

Inilah Daftar 25 Caleg DPRD Kota Sungai Penuh Terpilih periode 2024-2029

Berikut nama-nama 25 orang Caleg DPRD Kota Sungai Penuh Terpilih periode 2024-2029:

1. Jonri Kamsix (PKB) 1.013 suara

2. Indra Apdi Saputra (Gerindra) 841 suara

3. Hardizal (PDIP) 792 suara

4. Haidir (Golkar) 711 suara

5. Tole S Hadiwarso (Nasdem) 639 suara

6. Ferry Ariasandi (PKS) 1.662 suara

7. Emrizal (PKS) 559 suara

8.Adharianto (PAN) 897 suara

9. Aspar Nasir (Demokrat) 823 suara

10. Feri Hardito (PPP) 953 suara

11. Nasrullah (PDIP) 1.168 suara

12. Albizar (Golkar) 1.866 suara

13. Pahruddin (Golkar) 1.585 suara

14. Hutri Randa (Golkar) 1.269 suara

15. Dahkir (Nasdem) 1.267 suara

16. Megap Perdana Alam Saputra (PKS) 1.208 suara

17. Adrizal Adnan (PKS) 1.359 suara

18. Fajran (Demokrat) 994 suara

19. Armadi (PPP) 1.151 suara

20. Maswan (Gerindra) 804 suara

21. Damrat (PDIP) 1.279 suara

22. Arlis Kasim (Golkar) 1.210 suara

23. Barnis (Hanura) 948 suara

24. Zulhadri (PAN) 902 suara

25. Andi Oktavian (PPP) 1.634 suara

________________________________________________________________________Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Inilah Nama 40 Calon Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi Terpilih (2024-2029)


Ini Nama-nama 40 Calon Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi Terpilih (2024-2029) :

1. Wiranto (PPP).

2. Hasanuddin Lubis (Gerindra).

3. Joniadi Nainggolan (PAN).

4. Ade Asmara (Demokrat).

5. Jurjani (PKB).

6. Edison (Golkar).

7. Muhammad Ramadan Mahir (Perindo).

8. Ahmad Murni (NasDem.

9. Lukman (PAN).

10. Indra Gunawan (PPP).

11. H Asikin (Golkar).

12. H Junaidi (Demokrat).

13. Ade Erma Suryani (Gerindra).

14. Bustomi (NasDem).

15. Alvin Jonaedi (PKB).

16. Usman Halik (PDIP)

17. Sugito (Demokrat).

18. Ambo Tuo (NasDem).

19. Andi Fitria Eka Saputra (Golkar).

20. M. Ali Mustika PKS).

21. Robi Ramadan (PPP).

22. Aidi Hatta (PAN).

23. Maryadi (PKB).

24. Yuli Setia Bakti (PDIP).

25. Kusnadi (Gerindra).

26. Robinson Sirait (PAN).

27. Ahmad Haikal (PKB).

28. H Sulaiman (NasDem).

29. Muhammad Taufiq (PPP).

30. Ahmad Sofyan (PDIP).

31. Siti Maimunah (Demokrat).

32. Aulia Nopridianti (Perindo).

33. Sartono (Golkar).

34.Sulaini (PKB).

35. Zulkifli I (Gerindra).

36. Muhammad Ridho (Golkar).

37. Ulil Amri (PAN).

38. Faatumbu Duha (PDIP).

39. Syafri Hasibuan (PKS).

40. Masito (PPP).

______________________________________________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Ini Daftar nama 35 Caleg DPRD Tebo Terpilih Hasil Pemilu Legislatif 2024

Berikut Ini Daftar nama 35 Caleg DPRD Tebo terpilih periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif 2024:

1. Eni Mawarti 3.518 suara (Golkar).

2. Darul Kutni 3.433 suara (PKB).

3. H Pahri 2.715 suara (PDIP).

4. Karno 4.338 suara (Gerindra).

5. Yuzep Herman 2.181 suara (PAN).

6. Husni Fahri 3.018 suara (Nasdem).

7. Edi Hartono 2.199 suara (PKS).

8. Radi Hartono 2.706 suara (Golkar).

9. Pahlepi 2.144 suara (Demokrat).

10. Feri Ariyanto 2.736 suara (Golkar).

11. Tibrani 2.328 suara (PKB).

12. Sulman Elfarsy 1.590 suara (PPP).

13. Ihsanuddin 2.657 suara (PDIP).

14. Syamsuri 1.653 suara (PAN).

15. Fahruddin Alroji 1.928 suara (Demokrat).

16. Saipul Anwar 3.467 suara (Nasdem).

17. Liga Marisa 2.683 suara (Golkar).

18. Khalis Mustiko 8.487 suara (Golkar).

19. Dimas Cahya Kusuma 3.676 suara (PDIP).

20. Ahmad Ankam 4.246 suara (Golkar).

21. Imam Syafi'i 3.469 suara (PKB).

22. Khairul 1.378 suara (Gerindra).

23. Sunoto 2.440 suara (PDIP).

24. H Ngatiran 4.141 suara (Golkar).

25. Siswanto 2.041 suara (PKS).

26. Dewi Ulfa Uluwiyah 3.198 suara (Demokrat)

27. Efridarti 1.179 suara (PAN).

28. Sabki 2.907 suara (Golkar).

29. Ahmad Paisol 2.425 suara (Demokrat).

30. Suyadi 3.499 suara (PAN).

31. Aivandri AB 2.988 suara (PDIP).

32. Mursalin 1.954 suara (Nasdem).

33. Sahendra 3.337 suara (PKB).

34. Pajri 3.012 suara (PKS).

35. Ateng Jaelani 1.494 suara (Gerindra).

____________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )


Ini 35 Nama Anggota DPRD Batang Hari Terpilih Periode 2024-2029

 

ini Daftar nama-nama 35 orang Caleg Terpilih DPRD Batanghari Periode 2024-2029:

1. Taftahani Ifadi (PPP)

2. Patoni (PKB)

3. Mawardi Harahap (Gerindra)

4. Aminah (Nasdem)

5. M.Firdaus (PAN)

6. Yunninta Asmara (Golkar)

7. Hapiz (PPP)

8. H.Sudarto (PKS)

9. Edy Yanuar (PDIP)

10. H. Bustomi (PPP)

11. Rahmat Hasrofi (PPP)

12. Azizah (PAN)

13. Sukran (PPP)

14. Halinupiah (PKB)

15. Yogie (PDIP)

16. Deni Setiawan (Nasdem)

17. Suib (Gerindra)

18. Kms M.Pauzan (PPP)

19. Kms Supriyadi (Demokrat)

20. Doni (Nasdem)

21. Amin Hudari (PPP)

22. Adi Susanto (Demokrat)

23. Anita Yasmin (PAN)

24. Ilhamsyah (PKB)

25.Fernando Putra (Golkar)

26. Purwanto (PDIP)

27. Risno (Nasdem)

28. Siti Patimah (PPP)

29. Aripin (PKS)

30. El Firsta Nopsianti (Nasdem)

31. Irwanto Efendi (PAN)

32. Sirojuddin (Golkar)

33. Hipniwati (PKB)

34. Thio Afdrianto (PDIP)

35. Mukhsin (PPP)

_______________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )



Ini Nama-nama 45 Anggota DPRD Kota Jambi Terpilih Periode 2024-2029


Berikut Nama-nama 45 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif 2024

1. Muhammad Yasir 4.113 suara (Gerindra).

2. Djokas Siburian 2.442 suara (PDIP).

3. Syofni Herawati 3.660 suara (PKB).

4. Pangeran HK Simanjuntak 4.072 suara (NasDem).

5. Joni Ismed 3.647 suara (Golkar).

6. Rio Ramadhan 1.861 suara (PAN).

7. Efron Purba 2.311 suara (Golkar)

8. Fahrul Ilmi 2.673 suara (PKS)

9. H Novrial 2.235 suara (PAN)

10. H Muslim 1.889 suara (Gerindra)

11. Jefri Zen 1.948 suara (NasDem)

12. Hj Hendriani 3.070 suara (Demokrat)

13. M Ananda Parnas 1.441 (PPP)

14. Maria Magdalena Tampubolon 1.794 (PDIP).

15. Kemas Faried Alfarelly 5.830 suara (Golkar)

16. Rizqie Satria Prayogie 2.389 suara (PKS)

17. Umar Paruk 2.759 suara (Gerindra)

18. Menno Eka Desthya 2.656 suara (PAN)

19. Sulaiman Syawal 3.137 suara (PKB)

20. Absar Aurwansyah 2.850 suara (NasDem)

21. Sumarsen Purba 2.347 suara (PDIP)

22. Dyah Kumala Dewi 4.275 suara (Golkar).

23. Hermansyah 4.382 suara (Gerindra)

24. Rubi Salam 2.489 suara (Golkar)

25. Riza Delviarista 3.588 suara (NasDem)

26. Ahmad Faisal 2.462 suara (PAN)

27. Abdul Rauf 3204 suara (Demokrat)

28. Hendra Bongsu 1.883 (PDIP)

29. Efendi 1.734 suara (Perindo)

30. Abdullah Thaif 1.776 suara (PKB)

31. Abdul Gani 3.649 suara (Gerindra)

32. Muhammad Zayadi 1.552 suara (PKS)

33. Saiful 2.283 suara (Golkar)

34. Agus Syafarudin 6.311 suara (Golkar)

35. Jumadi 5.999 suara (NasDem)

36. Kasiono 4.700 suara (Gerindra)

37. Azhar 2.561 suara (PDIP)

38. Rr Nully Kurniasih Kawuri 4.207 suara (Demokrat)

39. Hizbullah 2.819 suara (PKS)

40. Azki Akhyari 3.481 suara (PKB)

41. Naim 3.831 suara (PAN)

42. Muhammad Redho Kurniawan 3.327 suara (Perindo)

43. Muhili Amin 3.415 suara (Golkar)

44. Rudi Yanto 2.086 suara (PPP)

45. H Mukhlis 3.231 suara (NasDem)

______________________________________________________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )


KPU Hentikan Real Count Sirekap, Sudirman Said: "Banyak Kejanggalan"

KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 di Sirekap. Sudirman Said co captain Timnas AMIN sebut Banyak Kejanggalan. (mpc)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan tayangan real count atau perhitungan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menanggapi hal itu, Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' Sudirman Said menilai bahwa hal itu kian membuktikan pemilu 2024 memang bermasalah. 

"Itu menimbulkan pertanyaan apa yang down, sistem dibuka ditutup lagi, dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan," ujar Sudirman kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024). 

Sudirman menuturkan, tayangan real count sebenarnya hanya front line, sementara di belakangnya ada mesin dan orang-orang serta tindakan-tindakan tertentu yang tersistem. Sehingga menurutnya, jika 'wajah' Sirekap saja bermasalah, di balik itu tentu ada problem pula.  "Jadi kalau kita tidak yakin untuk menampilkan wajah, artinya ada banyak hal yang di belakang disembunyikan, karena itu juga sudah dibicarakan oleh banyak sekali pihak," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sudirman, ia menyebut di antara permasalahan yang terjadi berkaitan dengan rekapitulasi suara adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengalami tekanan mengenai data hasil rekapan suara pemilu. 

Baca Juga: KPU Putuskan Stop Permanen Tayangan Real Count di Sirekap, Ini Alasannya 

"Tadi saya dapat copy surat satu PPK, dia mundur tidak lagi bersedia melanjutkan karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena mendapatkan tekanan-tekanan dari banyak pihak itu secara kolektif mundur semua. Itu di satu kecamatan di Kota Depok, itu menjadi indikasi ternyata memang ada unsur-unsur yang memaksakan kehendaknya bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan seperti itu," jelasnya. 

Sudirman menekankan bahwa itu hanya potret mikro dari permasalahan rekapitulasi suara pemilu. Ia menyebut, kemungkinan besar banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap di balik polemik rekapitulasi suara. 

"Kalau dipotret keseluruhan ya akan makin banyak, jadi sangat disayangkan. Tapi ya itulah keadaan kita dan tampaknya memang dari waktu ke waktu, hari ke hari, makin memberi bukti bahwa pemilu ini bermasalah," ujarnya.

Diketahui, KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 di laman publikasi Sirekap. Penghentian dilakukan sejak Selasa (5/3/2024) malam.

Baca Juga: Bawaslu Pertanyakan KPU Hilangkan Diagram dan Bagan Perolehan Suara di Sirekap

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik ketika dikonfirmasi, Selasa malam.

Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkai proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C. Hasil Plano (dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS), lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan dan diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id, sehingga bisa diakses oleh publik.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional ataupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran. 

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupun per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Baca Juga: 

Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa malam, sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres-cawapres, partai politik untuk Pileg DPR RI, partai politik untuk Pileg DPRD, partai politik untuk Pileg DPRD kabupaten/kota, ataupun calon anggota DPD.

Di website tersebut kini hanya tersedia dokumen C. Hasil dan D. Hasil (formulir rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten). Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per satu raihan suara peserta pemilu.

Idham menjelaskan, penayangan total raihan suara dihentikan karena menimbulkan polemik. Sebab, ketika teknologi OCR salah mengkonversi foto C.Hasil menjadi teks, maka akan terjadi pula kesalahan total raihan suara. Kesalahan tersebut akhirnya memunculkan prasangka di tengah masyarakat.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

"Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kab/Kota, akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka," kata Idham.

Kendati penayangan total raihan suara dihentikan, lanjut Idham, publik tetap bisa mengakses foto C. Hasil dan D. Hasil di laman pemilu2024.kpu.go.id. Dua dokumen tersebut merupakan bukti otentik penghitungan dan rekapitulasi suara, yang proses pembuatannya disaksikan oleh saksi peserta pemilu.

Idham lantas menegaskan bahwa fungsi utama laman Sirekap adalah supaya publik bisa mengakses bukti otentik C. Hasil dan D. Hasil tersebut. Nyatanya, publik jarang mengakses dokumen tersebut dan hanya berfokus pada total raihan suara.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

"Fungsi utama Sirekap untuk publik adalah publikasi foto formulir Model C.Hasil plano yang merupakan informasi akurat. Selama ini, foto formulir Model C. Hasil jarang dilihat oleh pengakses Sirekap," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Idham menegaskan bahwa total raihan suara di laman publikasi Sirekap bukanlah acuan dalam menetapkan hasil pemilu. Penetapan raihan suara resmi peserta pemilu mengacu ke hasil rekapitulasi manual berjenjang.

Kendati begitu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi atau formulir D. Hasil itu ke Sirekap agar bisa diakses publik.* 

[ Editor : Aldie Prasetya | sumber : Antara ] 

Bawaslu Pertanyakan KPU Hilangkan Diagram dan Bagan Perolehan Suara di Sirekap

Aplikasi Sirekap KPU yang ditutup permanen. (INSERT: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja). (mpc)

MERDEKAPOST.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 dalam real count (hitung nyata) Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Bagja lantas mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," ujarnya.

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai Sirekap dari KPU RI.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya? Kemudian, kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan," tuturnya.

Bagja juga menyebut bila alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir Model C1-Plano, maka KPU RI harus juga menyertakan formulir D Hasil mulai dari tingkat kecamatan.

"Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," ucapnya.

Walaupun demikian, dia juga mempertanyakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) masih tidak tersedia formulir C Hasil.

"Nah itu pertanyaannya. Kami juga sudah menanyakan ke pengawas TPS (PTPS), kenapa itu belum di-upload (diunggah)? Akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bukan PTPS," ujarnya.

Baca Juga: Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan penyebab diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada pemilu 2024 dalam hitung nyata Sirekap mendadak hilang.

Dia menjelaskan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut dia, fungsi utama Sirekap adalah menampilkan publikasi foto Formulir Model C1-Plano untuk memberikan informasi yang akurat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi itu pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id.

Adapun Formulir Model C1-Plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Kemudian, dituliskan dalam Lampiran Formulir Model D. Hasil.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Model C1-Plano itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya. Namun, Sirekap tak satu atau dua kali mengalami galat, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di Model C1-Plano menjadi berbeda.

Idham menilai data yang kurang akurat itu justru memunculkan prasangka bagi publik. Oleh karena itu, KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi.

Editor : Aldie Prasetya | sumber : Antara 

Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

BACA JUGA: 

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Terus Bersinergi, IWO Batanghari Silaturrahmi ke Bawaslu

 

Ikatan Wartawan Online (IWO) Batanghari silaturrahmi ke Bawaslu. Foto: Ani/Merdekapost.com

Merdekapost.com - Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Batanghari,Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam rangka menjalin kemitraan kerja sama dalam informasi menghadapi pemilihan umum 2024, Kamis (18/01/2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diwakili oleh Koordinator Sekretariat, Suhabli mengucapkan terima kasih kepada awak media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Batanghari untuk silaturrahmi ke kantor Bawaslu Batanghari.

"Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan-nya para rekan-rekan wartawan khususnya Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) dan kami pihak bawaslu sungguh sangat menyambut baik dengan adanya silaturahmi ini," kata Suhabli.

Suhabli mengatakan, peran dari media sangat penting dalam mewujudkan pemilu dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Bahwa wartawan merupakan mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilu melalui kerja-kerja jurnalistik dan saya yakini, percaya bahwa pers mampu membangun kepercayaan masyarakat hingga nantinya terpilih para pemimpin yang terlegitimasi melalui proses pemilu yang aman,Wartawan itu tulang punggung kita, kawan strategis kita untuk menjadikan pemilu berkeadilan karena Wartawan ada pilar demokrasi.

"Saya juga meyakini Bawaslu dan wartawan mampu berkolaborasi untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih aman, nyaman dan lebih baik dari penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.Tanpa wartawan, kejanggalan, kelebihan, kekurang pemilu tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dikabarkan ke masyarakat.Jurnalis selalu berpijak pada kebenaran dan mereka yang lemah, menjadi tumpuan akses serta kekuatan wartawan untuk membuat mereka berdaya.

Sementara itu Ketua Ikatan Wartawan Online(IWO) Kabupaten Batanghari, Rudy Siswanto juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak Bawaslu Batanghari.

“Yang sudah meluangkan waktu dalam jadwal bawaslu yang padat menjelang pemilu 2024 untuk berdiskusi bersama IWO Batanghari, saya berharap pertemuan ini dapat menyambungkan sinergi dan kerjasama antar IWO dan Bawaslu,” kata Rudi.

Di Akhir acara pihak Bawaslu dan jurnalis saling tanya jawab dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilu yang sudah semakin dekat.

Salah satu cara penanganan money politik sangat susah untuk dibuktikan seperti kata pak robi dalam menjawab salah satu pertanyaan dari rekan wartawan “money politik itu seperti kentut berbau tapi sangat sulit untuk dibuktikan,” tutupnya. (Ani)

Viral! Selebaran Pernyataan 3 Desa di Hiang Wajib Pilih Satu Caleg, Ini Kata Bawaslu Kerinci

Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang Mengklaim bahwa Masyarakat 3 desa yaitu Desa Koto Baru Hiang, Desa Angkasa Pura dan Hiang Lestari Kecamatan Sitinjau Laut. Insert : Doni Saputra, MAP Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kerinci. (ist)

Kerinci, Merdekapost.com - Beredarnya Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang Mengklaim bahwa Masyarakat 3 desa yaitu Desa Koto Baru Hiang, Desa Angkasa Pura dan Hiang Lestari Kecamatan Sitinjau Laut disoalkan Warga dan para caleg Dapil setempat protes.

“Surat itu ditempel tadi malam di setiap rumah warga, jadi warga banyak protes isi surat pernyataan itu,” kata salah seorang warga Hiang, Selasa (2/1/2024).

Salah satu caleg yang Dapil 4 Kerinci itu juga menyayangkan surat kesepakatan itu, surat tersebut diduga telah mengintimidasi warga Tiga Desa tersebut.

“Kita ini negeri Demokrasi, tidak boleh mengancam warga seperti itu. Dalam surat Jika melanggar surat itu warga di keluarkan dari Desa, itukan tidak baik,” ujar salah Satu Caleg Dapi 4 yang Namanya tidak mau ditulis.

Ia meminta Baswalu Kerinci turun melakukan ke lapangan, karena selebaran tersebut warga menjadi cemas. “Iya, kita minta Bawaslu turun, untuk melakukan pengawasan dan menindak tegas jika itu termasuk pelanggaran,”imbuhnya.

Selebaran yang beredar di 3 Desa Hiang yang mengklaim dan mewajibkan masyarakat untuk memilih satu orang Caleg di Dapil 4. (ist)

Adapun isi surat kesepakatan tiga Desa di Hiang itu sebegai berikut:

1. Mendukung, memilih dan memenangkan bapak Asril Syam sebagai anggota DPRD Kerinci 2024-2029.

2. Mendukung, memilih dan memenangkan bapak Hakiman sebagai anggota DPRD provinsi jambi periode 2024-2029.

3. Tidak diperbolehkan membawa calon lain ke Desa Koto Baru Hiang, Angkasa Pura dan Hiang Lestari untuk pemilihan DPRD Kerinci dan Provinsi.

Didalam surat tersebut juga dituliskan sanksi bagi yang melanggar kesepakatan ini sebagai berikut:

1. Apabila melanggar kesepakatan ini maka akan dikeluarkan dari Desa

2. Apabila terjadi permasalahan ataupun hajatan lainnya, maka segala Lembaga yang ada didesa tidak akan hadir dan tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Demikian surat pertanyataan dan kesepakatan bersama dibuat dan kami bertanggungjawab.

Hiang……Desember 2023. Kami yang menyatakan dan bersepakat, Tokoh Masyarakat, Ulama, Forum Pemuda 3 Desa Hiang, Karang Taruna dan BKMT.

Bawaslu Kerinci Doni Aria Saputra, MAP Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Ketika dikonfirmasi Merdekapost.com menyebutkan bahwa, Bawaslu kabupaten Kerinci pada hari ini telah menerima laporan dari masyarakat secara resmi.

Dikatakan Doni, " adapun laporan yg di sampaikan adalah terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu, yang mana ada beberapa tokoh masyarakat di 3 Desa (Angkasa Pura, Hiang Lestari dan koto Baru Hiang) membuat kesepatan untuk memenangkan salah satu caleg". Ujarnya.

"Laporan yang disampaikan telah diterima dan sedang dikaji untuk diteliti keterpenuhan syarat formil dan materilnya". Pungkas Doni.(hza)

Dahnil harus membuktikan kepemilikan Tiga Mobil yang digunakan oleh Prabowo dan timnya Saat Mendaftar Capres ke KPU RI

 

Kendaraan operasional satuan TNI 4x4 WD Maung produksi PT Pindad yang digunakan Capres Prabowo mendaftar Capres ke KPU

Merdekapost.com - Pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran telah resmi mendaftarkan diri ke KPU RI, Rabu (25/10) siang tadi. Keduanya menaiki kendaraan taktis (rantis) Maung saat menuju KPU. Prabowo sempat menjelaskan bahwa rantis Maung yang dinaikinya merupakan karya anak bangsa.

Diketahui Maung adalah rantis yang diproduksi oleh perusahaan BUMN yaitu PT Pindad. Rantis ini telah mulai diproduksi secara massal pada 2020, Kemenhan yang dipimpin Prabowo sendiri telah memesan 5.000 Maung buat Pejabat Hingga Prajurit TNI. sementara harga rantis ini pada saat diluncurkan adalah Rp 600 Juta sampai dengan Rp 700 Juta per unitnya untuk versi sipil, sedangkan untuk versi militer di atas Rp 1 Milyar sesuai spesifikasi yang diminta.

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan soal rantis Maung yang dipakai Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke KPU, Dahnil menyebut rantis Maung yang digunakan Prabowo dan Gibran bukan mobil dinas, melainkan mobil pribadi.

Namun dalam catatan LHKPN terakhir yang dilaporkan Prabowo di tahun 2022, totalnya aset kendaraannya bernilai sebesar Rp1,25 miliar. Prabowo memiliki total delapan unit kendaraan yang tercaatat dalam LHKPN-nya. Diantara delapan kendaraan tersebut, Prabowo memiliki Land Rover Jeep 1992, Land RoverJeep 1994, Toyota Lexus Jeep 2002, Pajero Jeep 2000, Alphard 2005, Land Cruiser Jeep 1980 dan CRV Jeep 2007.

Menanggapi hal itu, Kornas Gerbang Amin Joni Setiawan meminta agar Dahnil tidak asal memberikan statement tanpa bukti yang valid.

‘’Dahnil harus membuktikan kepemilikan 3 Mobil yang digunakan oleh Prabowo dan timnya, coba bawaslu dan wartawan cek data pemesanan Maung di PT Pindad, ada gak pembelian pribadi dari yang bersangkutan selain yang resmi dipesan atas nama Kemenhan?’’ Ujar Awan

Baca Juga : Pencalonan Gibran Tidak Perlu Dijadikan Narasi Drama adanya Pengkhianatan

Awan tidak mempermasalahkan tujuan Prabowo mempromosikan Maung sebagai karya Pindad yang merupakan karya anak bangsa, tetapi jika mobil yang digunakan ternyata bukan milik pribadi melainkan aset kementerian pertahanan, meskipun belum masuk masa kampanye adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang karena menggunakan aset negara.

‘’Secara etika, seorang pejabat juga tidak pantas menggunakan aset pemerintah untuk kepentingan kontestasi politik, partai juga pribadi, nanti rakyat akan bertanya; ini belum apa-apa kok sudah memanfaatkan fasilitas negara’’ terang Awan

Gerbang Amin menyatakan merasa perlu mengingatkan hal ini, adalah bentuk antisipasi agar capres  dan cawapres memberi contoh kepada siapapun pejabat negara yang berkompetisi di pemilu mendatang agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah, karena itu adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu.

‘’Mari kita awasi bersama, agar dalam pemilu kali ini sumber daya, aset dan alat negara disalahgunakan untuk kepentingan kandidat atau partai tertentu, mari kita berkompetisi dengan jujur dan sehat’’ Pungkas Awan. (rdp)

Tomi Akbar Terpilih Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci

Bawaslu Kerinci 2023-2028

KERINCI  - Setelah dilantik bersama seluruh anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Indonesia oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, pada Sabtu (19/8) kemarin.

Tiga orang Bawaslu terpilih Yakni Chintiya Albert Siin, Doni Aria Saputra dan Tomi Akbar, Setelah diselenggarakannya Pelantikan Bawaslu Kerinci langsung bergerak cepat membentuk susunan penanggung jawab Divisi Bawaslu Kerinci.

Dari Hasil Pleno Penetapan Tomi Akbar terpilih selaku Ketua Bawaslu Kerinci, sebagai Koordiv Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kerinci Periode 2023-2028. Selanjutnya Doni Aria Saputra, sebagai Koordiv Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Dan Chintya Albert Siin, sebagai Koordiv Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

"Alhamdulillah, telah terbentuk susunan penanggung jawab Divisi Bawaslu Kerinci. Meski berlangsung alot, akhirnya dengan tujuan dan sama-sama mempunyai visi yang baik kedepannya, akhirnya berhasil menjadi keputusan," ujar Tomi Akbar, dikonfirmasi via Telfon, Dikutip Ceritojambi pada Minggu (20/08/2023).

Lanjutnya Ketua Bawaslu Kerinci, usai dilantik dan saat ini susunan kordiv Divisi Bawaslu Kerinci telah terbentuk. Maka tahap awal, mereka akan mengawal langsung tahapan yang sedang berlangsung saat ini salah satunya yakni pengumuman DCS.

"Selanjutnya akan menjalin silaturahmi dengan Bawaslu sebelumnya, dan juga sekaligus serah terima jabatan," pungkasnya. (*)

Dianda Kurniawan Resmi Terpilih Sebagai Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh

Komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh yaitu Iin Rudiansyah, Dianda Kurniawan, M.Hasyim. (doc/ist)

Merdekapost, Sungai Penuh - Dianda Kurniawan resmi terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh periode 2023-2028. Pemilihan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat antara ketiga komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh yaitu Iin Rudiansyah,Dianda Kurniawan, M.Hasyim.

Untuk anggota Komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh kemarin (19/8) sudah dilantik di Bawaslu RI. Hari ini (kemarin) langsung dilanjutkan dengan rapat pleno penentuan ketua," kata Dianda

Menurut Dianda, hasil kesepakatan ini nantinya akan tertuang dalam berita acara untuk diserahkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh untuk diteruskan ke Bawaslu Pusat.

"Nantinya Bawaslu Pusat mengeluarkan surat keputusan (SK) yang nantinya akan menjadi dasar pembayaran gaji," sambungnya.

Sementara itu, Iin Rudiansyah sebagai Kordiv Penanganan pelanggaran & Penyelesaian Sengketa. Dan M. Hasim terpilih sebagai Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas.

Baca Juga: 

Pemkot Sungai Penuh Gelar Malam Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-78 

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan melantik tiga komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sungai Penuh masa jabatan 2023-2028.

Hal itu sesuai dengan pengumuman Bawaslu RI dalam salinan Nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Terpilih masa jabatan 2023-2028.

Adapun nama-nama mereka yang terpilih untuk Kota Sungai Penuh tersebut adalah Dianda Kurniawan, Iin Rudiansyah, dan juga M.Hasyim.

Untuk M.Hasyim tugas sebelumnya adalah staf di Bawaslu Kita Sungai Penuh sedangkan untuk Dianda menjabat sebagai Panwascam Koto Baru. Sedangkan Iin merupakan panwascam Kumun Debai.(*)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs