Kasbudi Anggota DPRD Bungo F-PKB, Sebut Program Paslon Dedy-Dayat Sesuai dengan Program Pemerintah Pusat

Kasbudi Anggota DPRD Bungo F-PKB. (ist)

Bungo, Merdekapost.com – Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Farksi PKB, Kasbudi menyatakan siap memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Nomor Urut 1 Dedy-Dayat pada PSU Pilkada Bungo 

“Kita siap memenangkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bungo Dedy-Dayat pada PSU yang digelar di 21 TPS ini,” ucapnya tegas

"Kasbudi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memilih pemimpin yang betul-betul memiliki visi-misi yang dapat membawa bungo lebih baik lagi kedepannya". ujar kasbudi

Dia menambahkan bahwa program paslon nomor urut 1 sesuai dengan program pemerintah pusat, yaitu akan menjadikan minyak sawit yang sekarang kita kenal B30/B40 dan pemerintah pusat akan menjadikan B50 yang artinya 50% dari minyak kelapa sawit.

"hal itu selaras seperti program sawit rakyat (PROWITRA) yang di canangkan oleh pak H.Dedy Putra dan Ustadz Tri Wahyu Hidayat, saya yakin dan percaya insya Allah masyarakat bungo kedepan lebih sejahtera". tutupnya. (adz)

Fraksi PKB Bungo Support Penuh Paslon Dedy-Dayat, Teddy Sutari: Kita sudah menang 2770 Suara

Fraksi PKB Kabupaten Bungo Support Penuh Kemenangan Dedy-Dayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Teddy Sutari sebut Kita sudah menang 2770 Suara jangan berleha-leha lagi. (ist/mpc)

Bungo, Merdekapost.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil sengketa pilkada bungo dan memerintahkan kepada KPU Bungo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 21 TPS di Se-Kabupaten Bungo

Putusan MK tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada sidang putusan 24 Februari 2025 kemarin

Wakil ketua Fraksi PKB Kabupaten Bungo Teddy Sutari,SH mengatakan bahwa hari ini pasca putusan MK maka pasangan calon Dedy-Dayat unggul 2770 suara maka dari itu kepada seluruh masyarakat Bungo untuk yakin dan terus berjuang memenangkan Paslon H. Dedy Putra dan Ustadz Tri Wahyu Hidayat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2025-2030.

Dirinya juga menegaskan bahwa Fraksi PKB Bungo akan selalu mensupport penuh untuk kemenangan paslon Dedy-Dayat pada PSU di 21 TPS

“ini dak biso lagi berleha-leha, kito semuanyo dan dimanopun berado harus berjuang bersamo-samo untuk memenangkan paslon nomor urut 1 Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat,” tutup teddy Sutari. (adz)


PSU di 21 TPS, DPC PKB Bungo Bakal Beri sanksi tegas Kader yang tidak memenangkan Dedy-Dayat

PSU yang bakal dilaksanakan di 21 TPS, DPC PKB Bungo Bakal Beri sanksi tegas bagi Kader yang tidak memenangkan Dedy-Dayat Paslon nomor urut 1. (ist/mpc)

Bungo, Merdekapost.com – Ribuan masyarakat hadir memadati acara syukuran dan silaturahim serta do'a bersama menyambut Bulan Suci Romadhan di kediaman orang tua Cabup Bungo H. Dedy Putra di Sungai Arang. 

untuk diketahui bahwa Sebelumnya paslon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1 Dedy-Dayat Menggugat keputusan KPU Kabupaten Bungo ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK telah memutuskan serta memerintahkan KPU Bungo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 TPS.


Dalam sambutannya H. Dedy Putra menyampaikan ucpan erima kasih kepada seluruh masyarakat kabupaten bungo yang telah mendukung dan mendoakan beliau berdua hingga hari ini.


“perjuangan ini sungguh sangat luar biasa, tentu ini semua berkat kerja keras kita semuanya, semoga dihari yang baik ini jum’at 28 Februari 2025 dan dalam rangka menyambut bulan suci romadhan semoga niat baik kita semua diijabah oleh Allah SWT, Aamiin ya robbal alamin, sahut ribuan masyarakat yang hadir,”


Cabup Dedy Putra juga mengajak seluruh lapisan tim dan Masyarakat bungo untuk kembali berjuang memenangkan paslon Dedy-Dayat nomor urut 1 pada PSU yang bakal digelar di 21 TPS, tidak hanya masyarakat yang berada di 21 TPS saja namun saya berharap seluruh lapisan masyarakat bungo mari bersama-sama kita berjuang kembali, Harapnya.


Ditempat yang sama Ketua DPC PKB Bungo selaku pengusung Paslon Dedi-Dayat, Drs. H. Kholil yang juga sebagai Ketua BK DPRD Bungo menginstruksikan kepada seluruh Kader PKB Kabupaten Bungo untuk kembali berjuang memenangkan Pasangan Calon Dedy-Dayat dalam PSU di 21 TPS. 


“Saya instruksikan kepada seluruh tim dan Kader PKB Bungo dimanapun berada agar berjuang memenangkan Dedy-Dayat, bagi Kader dan Anggota PKB Bungo yang tidak mematuhi atau mentaati instruksi ini maka bersiap-siap menerima sangksi Partai,” singkat Kholil tegas.


Hal senada disampaikan oleh Isamudin selaku sekretaris DPC PKB Bungo, beliau menyampaikan kepada seluruh kader PKB Bungo untuk tegak lurus memenangkan paslon Dedy-Dayat


“bagi kader yang tidak mematuhi instruksi parta maka bersiaplah untuk menerima konsekwensi partai,” tutupnya.(adz)

Elpisina: Peran Pers Sangat Dibutuhkan dalam Menjaga Kondusifitas Bangsa

Merdekapost.com – Dalam rangka merayakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tanggal 9 Februari 2025, Elpisina,M.Si Ketua DPW PKB Jambi sekaligus anggota DPR RI FPKB mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2025.

HPN kali ini mengusung tema Pers mengawal Ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa

Peringatan HPN ini diadakan setiap setahun sekali, dan untuk tahun 2025 ini meski diadakan di dua tempat pelaksanaannya yakni di Banjar Masin dan di Riau, HPN 2025 tetap dilaksanakan. Hal itu tentu dimaknai sebagai wujud penghargaan terhadap peran media dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga demokrasi di bumi nusantara, ucap Elpisina Minggu (9/2/2025).

Peran pers dalam semua aspek kehidupan sangat penting apalagi dizaman serba digital saat ini, Pers juga berperan besar dalam politik, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa agar selalu dalam keadaan kondusif,”

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Insan Pers karena selama ini telah banyak membantu dan berperan dalam membesarkan partai kami dan juga kami sendiri sejak perjuangan di 2024 lalu hingga sekarang kami telah duduk di Senayan mewakili PKB Dapil Jambi". Ujar Ketua DPW PKB Jambi ini. 

Dilanjutkannya, ditengah pesatnya perkembangan zaman dan penyebaran informasi yang tak terbatas, tentu pers sangat dibutuhkkan kehadirannya dengan prespektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, seperti penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi". 

"Pers juga harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat dalam mencerna informasi. Pers saat ini diharapkan betul-betul menjalankan fungsinya secara utuh. Perannya bukan semata-mata fungsi kontrol sosial, tetapi juga edukatif serta menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa". ujar Elpis.

Mudah-mudahan gagasan pers sebagai pilar demokrasi keempat menjadi komitmen kuat para insan pers dan itu betul-betul bisa dipertahankan. Selain itu perlu juga kontrol yag serius untuk insan pers, Karena tanpa kontrol pers yang sehat akan sangat membahayakan bangsa dan Negara,” Pungkasnya.(adz)

Sidak ke Lapas Muara Bulian, Elpisina Soroti Over Kapasitas dan Hak Azasi Narapidana

Muara Bulian – Suasana di Lapas Kelas II B Muara Bulian, Batanghari, Senin (16/12/2024) mendadak ramai. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lembaga pemasyarakatan di tanah kelahirannya itu. Sambutan hangat dari pimpinan dan petugas Lapas mengiringi langkahnya ketika berkeliling menyaksikan langsung kondisi terkini di dalam Lapas.

Tak butuh waktu lama bagi Ning Elpis – sapaan akrab politikus senior PKB ini – untuk menyadari persoalan mendasar yang membelit Lapas Muara Bulian. Di setiap sel yang ia datangi, angka penghuni selalu jauh melampaui kapasitas ideal. “Berapa orang di ruangan ini?” tanya Elpisina sembari memandang deretan tahanan di balik jeruji besi.

Dalam laporan petugas, Elpisina mendengar bahwa Lapas tersebut menampung 377 penghuni dari kapasitas maksimum hanya 153 orang. Bahkan, di satu ruangan tahanan, sebanyak 33 orang berdesakan dalam keterbatasan ruang.

“Ini sudah over capacity. Kondisi ini perlu perhatian serius,” ujarnya dengan nada prihatin.

Tak berhenti di sana, Elpisina mengarahkan sorotannya ke isu yang lebih rawan: potensi peredaran narkoba di dalam Lapas.

“Nanti kita minta tolong petugas untuk mengawasi dan memastikan betul bahwa tidak ada kegiatan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas,” tegasnya.

Baginya, pengawasan ketat adalah kunci untuk menjauhkan Lapas dari berbagai tindak kejahatan yang masih kerap membayangi lembaga pemasyarakatan di banyak daerah.

Sebagai anggota legislatif yang dikenal vokal dalam isu kemanusiaan, Elpisina tak hanya menyoal kapasitas berlebih dan narkoba. Ia juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar narapidana, mulai dari makan minum, akses kesehatan, hingga kebutuhan biologis.

“Ada bilik asmaranya di sini?” tanya Elpisina kepada petugas.

Bagi Elpisina, fasilitas bilik asmara adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tak boleh diabaikan. “Ya, itu juga merupakan Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya lugas.

Menanggapi hal ini, petugas Lapas menyampaikan bahwa pengajuan fasilitas bilik asmara sudah pernah diajukan, namun hingga kini belum terealisasi.

“Kemarin sudah sempat kita ajukan, Bu,” jelas salah satu petugas.

Di akhir sidaknya, Elpisina menyatakan dukungannya terhadap program pemberdayaan narapidana, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai program prioritas.

“Kita berdayakan tahanan untuk melakukan kegiatan seperti tanam-menanam. Selain mendukung ketahanan pangan nasional, ini juga bisa membantu mereka mengisi waktu dengan hal produktif,” ujar Elpisina.

Dengan penanganan yang tepat, ia optimistis program ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental para penghuni Lapas.

Kunjungan Elpisina membuka tabir persoalan klasik di Lapas Muara Bulian: over kapasitas, pengawasan yang perlu diperketat, hingga keterbatasan fasilitas untuk pemenuhan hak dasar narapidana. Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat pusat agar solusi konkret segera direalisasikan.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir memastikan Lapas tidak hanya aman, tetapi juga manusiawi,” pungkas Ketua DPW PKB Jambi ini.(adz)

Viral Video Bermuatan Isu Sara Anggota DPRD Tebo, Politisi PKB Sahendra : Bisa Timbulkan Perpecahan

MUARA TEBO - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak November 2024 hanya menyisakan beberapa bulan saja untuk digelar. Kecenderungan dalam sebuah kontestasi, apalagi semakin dekat waktu pelaksanaan pemilihan, akan semakin memanas.

Belum lama ini. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tebo, Siswanto, membuat pernyataan yang menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Dalam acara syukuran dan sosialisasi Pilbup dengan salah satu pasangan calon.

Dalam sambutannya, Siswanto menyatakan dalam tiga tahun belakangan tiga kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir tidak diperhatikan. Alasannya karena tampuk kekuasaan tidak dipegang perwakilan tiga wilayah tersebut dari kalangan suku Jawa.

Dalam Video yang beredar diketahui acara tersebut adalah syukuran terpilihnya siswanto jadi anggota DPRD sekaligus sosialisasi Bakal Calon Bupsti Agus Rubiyanto pada Sabtu (07/09) di Desa Mekar Kencana Unit 6 Kecamatan Rimbo Bujang Tebo.

Calon wakil ketua DPRD Fraksi PKB tebo Sahendra saat ditemui disela-sela acara PKB  menyayangkan hal tersebut.

“kita bicara itu harus dengan data apalagi seorang publik figur, kita sama-sama di Tebo ini dengan satu tujuan untuk bersama-sama membangun Tebo bukan memecah belah dengan isu-isu tanpa dasar karena bisa menimbulkan perpecahan," Ujarnya, Sabtu (14/09).

Sahendra mengatakan sejak dimekarkannya Kabupaten Tebo dimasa  kepemimpinan Madjid Mu’az, bupati pertama itu telah meletakan pondasi awal untuk pemerataan pembangunan dan selama beliau memimpin sentris Melayu dan Jawa rukun tidak ada benturan.

"Sudah terbukti banyak tokoh-tokoh jawa yang mencintai beliau jadi jangan hanya ada kepentingan politis lalu membawa isu sara dan menghilangkan jasa besar yg sdh almarhum tinggalkan untuk Tebo," Katanya.

Dalam video tersebut, siswanto juga menyinggung soal pembangunan Tebo dengan membandingkan kepemimpinan Madjid Mua'z dan Sukandar.

"PKB sangat keberatan, perlu diketahui almarhum juga ketua DPW PKB prov Jambi yg turut membesarkan PKB dimasa kepemimpinannya, tangan dinginnya membuat PKB yg semula hanya 2 kursi melejit menjadi 6 dan berhasil meloloskan 1 angg DPR RI . Beliau bukan kaleng-kaleng justru yg berbicara di video itu sekarang kita tanya apa prestasi dan jasanya untuk Tebo," jelasnya.

"Sekali lagi kami sangat menyayangkan dan kami mendukung laporan LSM ke polres untuk diproses lebih lanjut sebagai pembelajaran kedepan agar tidak ada lagi orang-orang yg bicara tanpa dasar hingga menimbulkan perpecahan di kabupaten Tebo yg kita cintai ini," tutupnya.(HZA)

Mantan politisi PKB AS Hikam Tegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB

Mantan politisi PKB AS Hikam menegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB. (Foto: Istimewa)

Merdekapost.com - Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) AS Hikam merespon polemik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Menurut AS Hikam mengatakan jika PBNU hanya menilai PKB secara aspirasional itu tak menjadi masalah, kemudian jika PBNU berniat untuk mengambil alih PKB itu yang tak diperbolehkan. 

"Kalau secara aspirasional dan sejarah itu ndak ada masalah (Menilai PKB). Masalahnya adalah kemudian kalau PBNU mengklaim bisa mengambil alih PKB dan pengganti siapapun yang ada di struktur PKB itu tidak bisa," kata Hikam kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024). 

Kemudian, Mantan Mentri Ristek era Gus Dur ini juga mengatakan jika ada upaya tersebut artinya PBNU mengobol-obok rumah tangga orang lain. 

"Dan Anda tahu sendiri bagaimana nasibnya kalau orang mengobok-ngobok secara tidak sah rumah tangga orang lain," jelasnya. 

Tapi lagi-lagi, kata Hikam kalau secara aspirasi, historis, kultural haknya PBNU untuk menanyakan, mengklarifikasi kinerja PKB sebagai partai politik. 

"Hasil investigasi atau pertanyaan-pertanyaan aspirasi ini disampaikan kepada DPP PKB. Kemudian (PKB) harus menjawab ini, di dalam cara lembaga mereka," jelasnya. 

Baca Juga: Muktamar NU di Lampung Dinilai Buruk, Kiai As`ad Said Ali: Wajar NU Kacau!

Ia menegaskan kalau PBNU ingin mengambil alih PKB itu tidak bisa dibenarkan. 

"Sama halnya seperti PKB karena tak suka dengan PBNU. Maka PBNU harus dibuat Majelis Luar Biasa, sama saja itu juga tidak bisa," terasnya. 

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhamin Iskandar atau Cak Imin tidak memenuhi undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk berdialog dan meminta keterangan terkait hubungan dua lembaga tersebut pada hari ini Rabu (21/8/2024).

Sedianya, Cak Imin diundang untuk datang ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat pada pukul 12.30 WIB.

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu tim panel menyimpulkan Cak Imin tidak akan datang memenuhi undangan tersebut.

Ketua PBNU sekaligus anggota Tim Panel Pansus PKB bentukan PBNU, Umarsyah, mengatakan hal tersebut terindikasi dengan tidak adanya informasi sedikit pun mengenai akan hadir atau tidaknya Cak Imin ke Gedung PBNU.

"Tetapi sampai saat ini, tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Setelah satu jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir. Pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir?" Kata Umarsyah saat konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: Cak Imin: Saya dan PKB Sudah Berkoalisi dengan Gerindra, Bersatu untuk Luruskan Ekonomi

Umarsyah mengatakan sedianya bila Cak Imin datang, ada tiga hal pokok yang akan diklarifikasi secara langsung.

Pertama, kata dia, adalah soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin hari semakin menipis dan bergeser kepada Ketua Umum DPP PKB. 

Kedua, kata dia, masalah permusyawaratan.

Ketiga, lanjut dia, kaitannya dengan tata kelola organisasi. 

Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.

Kini Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah bekerja.  

Sejumlah nama telah diundang diantaranya mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. (hza)

Cak Imin: Saya dan PKB Sudah Berkoalisi dengan Gerindra, Bersatu untuk Luruskan Ekonomi

Muhaimin Iskandar Ketua umum DPP PKB

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya telah berkoalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara serah terima dokumen persetujuan parpol kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). 

Dia mengatakan, koalisi tersebut dilakukan untuk meluruskan ekonomi berbasis konstitusi yang kini masih "bengkok". 

"Saya ingin sampaikan saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, dan salah satu yang membuat kami berdua PKB dan Gerindra cocok adalah kami sama-sama ingin meluruskan ekonomi berbasis konstitusi," ujarnya. 

Cak Imin menjelaskan, ekonomi berbasis konstitusi yang dimaksud ialah ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

Sebab itu dia berpesan kepada kepala daerah yang direkomendasikan PKB untuk bisa menggerakkan ekonomi berbasis konstitusi jika terpilih dalam Pilkada 2024. 

"Oleh karena itu kepala daerah yang punya kewenangan, punya kesempatan memegang kendali policy itu, ekonomi. 

Kelihatannya konstitusi urusannya politik, enggak. Konstitusi itu urusannya ekonomi. Kala kita konsisten pada konstitusi, maka ekonomi kita tidak terombang-ambing terus menerus dan terlunta-lunta," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyinggung adanya sekelompok pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tak taat konstitusi dan ingin merebut PKB. 

"Saya hanya satu omong, kalau anda ulama kalau anda PBNU mestinya Anda ngerti konstitusi dan konsisten terhadap konstitusi," ujarnya. 

"Jadi saya berharap kepada pimpinan nasional sampai ke paling bawah, mari ktia kembali ke konstitusi, itu politik. Politiknya di situ," tandas Cak Imin. (HZA)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs