Merdekapost.com - Aksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Azizah anggota DPRD dari dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batang Hari pada saat rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, Senin (27/05/2024).
Dikatakan Azizah Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan apresiasi raihan kembali mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023.
Lanjut politisi PAN, namun demikian apa yang menjadi catatan-catatan yang rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
” Capaian penilaian Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 patut kita apresiasi karena berhasil diraih sembilan kali berturut sejak tahun 2015. Dan prestasi ini wajib dipertahankan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya,”Ucap Azizah.
Pada kesempatan itu juga, Azizah juga menyampaikan beberapa pandangan umum dari Fraksi PAN nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
” Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023,”Katanya.
Berikut beberapa hai yang menjadi sorotan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Batang Hari dan ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 138.962.723.602,89 atau 68,59 persen dari target Rp 202.608.603.367,62.
Dibandingkan tahun 2022, realisasi PAD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan 29,70 persen atau Rp31.823.782.888,25 rupiah Dimana pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp107.138.940.714,64 rupiah.
Bila melihat data dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Batang Hari, tercatat ada ada 479 objek kegiatan yang tersebar hampir di seluruh OPD mengalami tunda pembayaran.
Adapun besaran tunda pembayaran oleh Pemerintah Daerah mencapai Rp52.428.321.099,39 rupiah. (*)
0 Comments:
Posting Komentar