Terkait Aksi Penyegelan Kantor Bupati dan BKD oleh Honorer PPPK, Ini Kata Pj Bupati Kerinci

Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Kerinci menyegel Kantor Bupati dan Kantor BKPSDM Kerinci, Kamis (18/1/2024).(Doc/Ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Momen tak sedap terjadi di Kabupaten Kerinci Kamis (18/01/2024) kemaren, karena kantor Bupati dan BKD didemo oleh ratusan peserta tes PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) yang tak lulus baru-baru ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ratusan demonstran yang berkumpul sejak pagi itu kemudian juga menyegel pintu masuk kantor Bupati dan kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) atau BKD Kerinci.

BERITA TERKAIT :

BREAKING NEWS! Kantor Bupati dan BKPSDM Kerinci Disegel Pendemo

Alasan aksi ini, karena Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci menduga ada kecurangan dan praktek KKN dalam proses perekrutan PPPK yang diumumkan baru-baru ini.

Aksi penyegelan dilakukan karena mereka merasa belum juga menerima penjelasan dari pemerintrah daerah terkait tuntutan yang mereka sampaikan. dan mereka merasa kecewa karena tidak digubris dan diabaikan.

Ini Kata Pj Bupati Kerinci

Menanggapi tudingan kecurangan dari peserta tes PPPK yang tak lolos, Pj Bupati Kerinci Asraf akhirnya angkat bicara.

Katanya, sesuai janjinya sejak awal, Pemkab telah menyurati Badan Kepegawaian Negara Kantor (BKN) Regional VII Palembang untuk turun ke Kerinci melakukan pemeriksaan langsung terhadap perekrutan PPPK.

Kemudian, BKN pun datang ke Kerinci, selama 3 hari mereka di Kabupaten Kerinci. Tim BKN pun kemudian melakukan pemberkasan tim seleksi daerah.

“Dan hasil BKN turun, bahwa tidak ditemukan hal-hal menyalahi prosedur pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Kerinci tahun 2023,” tegas Pj Bupati Asraf.

Para Honorer PPPK yang merasa di dzolimi menggelar aksi di DPRD Kerinci. (doc/ist)

Ia juga mengatakan, hasil pemeriksaan BKN di Kabupaten Kerinci ini juga telah disampaikan ke DPRD Kerinci. Bahkan DPRD juga sudah melakukan hearing terhadap hasil tersebut.

Pemkab katanya tentu ingin semua proses perekrutan berjalan sesuai prosedur dan tidak ada kecurangan, itu sebabnya ia tak keberatan langsung menyurati BKN minta secara khusus mengecek timselda untuk mengetahui apakah sudah bekerja sesuai prosedur atau tidak.

Namun setelah diperiksa, hasilnya ternyata tidak ada kesalahan prosedur, ini kata Asraf tentu kabar baik dan kita harus bisa pula menerima hasil ini dengan baik. (hza)