Merdekapost.com - DPRD provinsi Jambi telah membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria. Tahun ini ada tujuh kasus agraria yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Beberapa hari lalu, puluhan buruh telah melakukan aksi unjuk rasa dan meminta penyelesaian konflik agraria di provinsi Jambi.
Edi Purwanto ketua DPRD provinsi Jambi mengatakan DRPD provinsi jambi telah membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria.
"DPRD provinsi Jambi juga telah mengeluarkan rekomendasi solusi penyelesaian konflik agraria kepada pemerintah provinsi jambi, namun rekomendasi tersebut belum dilakukan sepenuhnya oleh pemprov Jambi," Jelasnya, Jumat (29/9).
Untuk penyelesaian konflik agraria tidak mudah, bahkan perlu adanya sanksi hukum untuk perusahaan yang berkonflik kepada masyarakat.
"Penyelesaian konflik agraria tidak mudah, perlu adanya kordinasi dan kerjasama dengan semua pihak termasuk TNI-polri. Bahkan perlu adanya sanksi hukum untuk perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat," tutupnya. (*)
0 Comments:
Posting Komentar