Merdekapost.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PPP Kamaluddin Havis meminta Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini karena rendahnya serapan anggaran.
“Masa sudah semester pertama anggaran APBD Pemprov Jambi 2021 masih rendah. Berarti OPD Pemprov Jambi tidak mampu membangun. “Ini sudah masuk semester II, serapan anggaran nya masih dibawah 50 persen, berarti OPD nya tidak jelas,” katanya, minggu (17/07/2022).
Menurut Havis, kalau tidak tidak mampu membangun, artinya Gubenur Jambi sebagai pucuk pimpinan para Kepala Dinas harus dievaluasi para OPD tersebut.
Politisi dari PPP yang dikenal sering mengabsen kehadiran para OPD Pemprov saat rapat Paripurna itu, juga membeberkan kendala sehingga rendahnya serapan anggaran dimungkinkan adanya kelalaian dan ketidaktahuan.
“Saya menilai, mungkin kelalaiannya atau ketidaktahuannya dalam mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sekarang, atau memang sudah tidak serius lagi, karena mungkin mau habis masa jabatan atau mau pensiun,?” ujarnya.
Seperti diketahui, serapan anggaran APBD Provinsi Jambi 2021 pada semester pertama hingga awal Juni 2022 baru mencapai Rp1,12 triliun, atau sekitar 23,42 persen dari total belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp4,7 triliun.
Sebagian besar belanja tersebut masih didominasi oleh serapan belanja modal, seperti pengadaan barang dan jasa, peralatan dan mesin dan sebagainya. (*)
0 Comments:
Posting Komentar