Dewan Gelar FGD Penguatan Bapemperda

 

Merdekapost.com - DPRD Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/07/2022).

Tujuan dari diadakannya FGD yang bertemakan Penguatan Peran Bapemperda DPRD Provinsi dan Kebupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah yakni untuk penguatan dan peningkatan peran serta pemahaman Bapemperda DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan FGD ini, yang menjadi Narasumber adalah Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Unsur DPRD Provinsi Jambi, Unsur Pemerintah Provinsi Jambi, dan Unsur DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Makmur Marbun mengungkapkan bahwa kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jambi bisa menjadi contoh bagi instansi lain.

“Bisa jadi ini menjadi suatu contoh, baga

imana melakukan akselerasi penyusunan kebijakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Makmur.

Ia juga menambahkan forum yang digelar hari ini, merupakan sebuah forum yang strategis, dimana pembentukan kebijakan berupa Perda, harus melalui beberapa tahapan, sehingga memberi sinyal kepada pihak-pihak terkait untuk segera merampungkan Ranperda yang tengah dibahas.

“Sehingga mereka mengetahui, ada beberapa Perda yang harus segera (diselesaikan, red), dan telah ditargetkan dalam tempo beberapa bulan kedepannya,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyampaikan apresiasinya terhadap Narasumber, yakni Makmur Marbun.

“Mengapa kita undang, beliau adalah Direktur yang benar-benar menguasai produk Hukum daerah,” ucap Edi.

Edi menyinggung banyaknya persoalan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, yang tentu harus diakselerasikan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

“Apalagi kemarin ada UU Ciptaker, yang memang harus bersinergi disitu, jangan sampai nanti mereka mengatur apa, kita mengatur apa,” ujarnya.

Ia menambahkan nantinya akan terjadi banyak APBD yang mubazir, dikarenakan fasilitasnya ditolak karena tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum pergi, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu, kembali mengatakan bahwa kegiatan FGD ini menjadi kesempatan bagi mereka belajar dengan Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun. (*)