Heboh Sungai Penuh Darurat Politik Uang. Semua lini bergerak Menolak! |
MERDEKAPOST.com || Sungai Penuh - Sebagaimana kita ketahui bersama pada 9 desember 2020 Indonesia akan menggelar Pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Tidak terkecuali Kota Sungai Penuh, bersamaan dengan itu berdasarkan hasil rilis Bawaslu Kota Sungai Penuh juga ditetapkan sebagai daerah rawan konflik tertinggi pertama secara nasional dalam pilkada serentak 2020, penetapan ini disebabkan dengan sejumlah faktor dimulai dari ketidak netralan ASN, Intimidasi, Politik Uang (money politik) sampai ke pemecatan tenaga honorer.
BACA JUGA: Hebat! Para Tokoh Sungai Penuh Turun Ke Jalan Kampanyekan TOLAK POLITIK UANG
Hal ini tentu menjadi PR besar bagi kita bersama, ini juga tidak terlepas dari minimnya pendidikan ataupun edukasi yg diterapkan oleh para elit politik.
Berkenaan dengan itu salah seorang Pemuda Koto Baru Tomi Zandra mengaku risih dengan kondisi ini, menurutnya, Kandidat yang selalu menggemborkan atau selalu membagikan uang, tidak punya niat untuk membangun.
Baca Juga: Millenial Pondok Tinggi Bergerak Door To Door, 24 Jam Siap Patroli dan Kawal Dugaan 'Politik Uang'
"Kandidat yang menggembor-gemborkan dan membagi-bagikan uang, Secara tidak langsung tidak punya niat utk membangun karena dari prosespun sudah merusak bagaimana jika terpilih nantinya"- Ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi tersebut.
"Hal yg semacam ini jelas merusak titah dan menambah citra buruk proses berdemokrasi, kalau memang kandidat itu punya potensi dan punya visi-misi yang jelas biarkan masyarakat yang menilai dan menentukan pilihannya".
"Saya rasa masyarakat Sungai penuh rasional kok, mereka juga tau siapa yang akan membawa perubahan bagi kota sungai penuh kedepannya, bukan dengan cara membeli suara".
Ia juga menghimbau kepada masyarakat kota sungai penuh jangan mudah terpengaruh dg uang, jangan mau suara kita dibeli oleh paslon"-Tambahnya.
"Selain melanggar hukum money politik ( politik uang) juga tidak baik bagi masyarakat karena tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari proses demokrasi bagi publik"- Tutupnya.(adz)
0 Comments:
Posting Komentar