Stefanus : Jangan Politisasi Program PKH Untuk Kepentingan Pilkada

Pengamat Politik Stefanus Sampe Ph.D

Merdekapost.com - Pengamat Politik Sulut Stefanus Sampe Ph.D mengatakan PKH adalah salah satu program untuk pengentasan kemiskinan.

Program ini di banyak negara berkembang sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan ratio atau angka kesenjangan kaya dan miskin. 

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan memberikan bantuan dana non tunai kepada keluarga yang sangat miskin. Secara internasional program ini disebut sebagai "Conditional Cash Transfers" atau bantuan pemberian uang kas bersyarat. 

Di Indonesia, program ini merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan melalui kementerian sosial.

Namun demikian program PKH ini di tingkat daerah sering dipolitisasi apalagi menjelang pilkada ini.

Dalam Pilkada ini, program PKH sering di-klaim oleh kandidat-kandidat kepala daerah sebagai program kerja mereka. 

Bahkan kata Sampe, dalam penyalurannya pun, sangat diskriminatif dalam arti mereka yang  mendapat bantuan program ini harus memilih kandidat tertentu kalau tidak mereka tidak akan mendapat bantuan meskipun mereka pada kenyataannya adalah keluarga miskin. 

"Bantuan ini bisa menjadi alat politisasi bagi para Paslon tertentu untuk meningkatkan dukungan dalam Pilkada nanti," sebut Sampe.

Oleh karena itu, Untuk mengurangi tingkat politisasi bantuan PKH ini, masyarakat harus berperan aktif mengawasi penyaluran bantuan ini. Mereka harus melaporkan ke instansi terkait kalau sampai terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH. 

"Sangat penting masyarakat diberikan sosialisasi bantuan PKH khususnya dari media massa supaya juga mereka memiliki pengetahuan yg memadai mengenai PKH ini untuk mengawasi penerapan kebijakan PKH ini," terangnya.

Selain itu, Peran panwas juga sangat penting untuk mencegah politisasi bantuan PKH ini.

Usaha-usaha preventif dan represif dari panwas sangat penting supaya tidak terjadi penyalahgunaan bantuan PKH ini untuk kepentingan salah seorang kandidat tertentu. 

"Pemilih juga harus cermat untuk membedakan mana yang program-program pemerintah yang akan dan sedang dijalankan dan mana program-program kandidat sendiri yang ditawarkan dalam kampanye," ujar Sampe.

Sebab dalam Pilkada seperti ini, sangat mudah bagi para kandidat untuk mengklaim program-program yang akan dan sedang dijalankan pemerintah pusat menjadi program-program kandidat tersebut. 

Para kandidat juga harus kreatif dan inovatif dalam merancang sendiri kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Jangan hanya mendompleng kegiatan dari pemerintah pusat.

"Karena saat ini juga informasi sangat mudah diakses dan masyarakat dapat mengetahui mana program pemerintah, mana program kandidat dan mana program kandidat yang hanya mendompleng program pemerintah," pungkas Direktur Litbang Domus Politica Indonesia ini.)*

Sumber: Tribunnews.com |Editor : HZA | Merdekapost.com