Kades Sungai Liuk Bantah Penyaluran BLT Tidak Tepat Sasaran, Repelman: Pembagian BLT Warga Sudah Sesuai Perwako dan Hasil Musyawarah Desa

Dokumentasi Rapat Kades, Perangkat Desa bersama BPD Sungai Liuk saat menentukan para penerima Bantuan BLT-DD yang dilaksanakan pada 2 Mei 2020 lalu. (ald/oms)

SUNGAI PENUH - Pembagian BLT dari dana desa diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak wabah virus Covid-19 sebagaimana didalam aturannya telah ditentukan kriteria warga yang berhak menerima BLT tersebut, karena dinilai oleh sebagian masyarakat penyalurannya tidak tepat sasaran warga desa Sungai liuk kecamatan Pesisir Bukit kota Sungaipenuh melakukan aksi protes kekantor kades Sungai liuk, Selasa lalu (02/05)

Masyarakat merasa kecewa terhadap pendataan dan pembagian BLT yang dianggap tidak tepat sasaran yang mana menurut mereka ada perangkat desa maupun anggota BPD Sungai Liuk yang mendapatkan bantuan BLT-DD tersebut.

Menaggapi hal ini, Kades Sungai Liuk Repelman, dikonfirmasi Merdekapost.com terkait aksi yang digelar oleh masyarakat, dirinya menyampaikan, "sebenarnya mereka bukan demo, Masyarakat hanya meminta dalam pembagian BLT ini jangan pilih kasih, dan data penerima harus transparan".

Dijelaskan Kades, "Kami beserta Perangkat desa dan BPD dalam pendataan penerima sebelumnya sudah melalui musyawarah desa dan itu sudah sangat transparan, itu sudah diputuskan bersama-sama antara perangkat desa dan BPD dalam musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu", jelasnya.

Kemudian, dalam penyaluran BLT-DD, kami tegaskan bahwa tidak ada perangkat desa atau anggota BPD yang menerima, yang ada istri BPD, dan itupun sesuai dengan Perwako Sungai Penuh, karena pembagian BLT-DD adalah untuk warga yang terdampak Corona, dan hasil musyawarah menyetujui itu", Ujar Repelman.

Baca Juga: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Diperpanjang, Anggaran Dipangkas Separuh

Lebih lanjut dijelaskannya lagi, memang benar ada laporan (surat kaleng atau laporan palsu-red) dari pihak-pihak yang mungkin merasa tidak senang, saya yakin itu sebagai imbas persoalan tim saat Pilkades kemarin, dan laporan tersebut sudah Saya bantah, karena, sekali lagi Kami tegaskan bahwa tidak ada Perangkat desa yang menerima BLT-DD". tegasnya.

"namun demikian, sebagai pemerintahan Desa, atas adanya aksi beberapa warga ini sudah diberikan pengertian dari Babinkamtibmas juga Babinsa mereka pun mengerti. Atas tuntutan dari masyarakat kami dari pemerintahan desa bersama BPD akan kembali melakukan musyawarah ulang data penerima, agar jangan terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, serta agar penyaluran bantuan tersebut bisa lebih tepat sasaran", pungkas kades.(ald/oms)